Tag: Fatah Sulaiman

  • Rektor Untirta Diperiksa KPK

    Rektor Untirta Diperiksa KPK

    SERANG, BANPOS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Rektor Untirta, Fatah Sulaiman, untuk diperiksa berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) pada penerimaan mahasiswa baru (PMB) Universitas Lampung (Unila), pada Jumat (30/9) di Polresta Bandar Lampung.

    Informasi tersebut dibeberkan oleh Jubir Penindakan pada KPK, Ali Fikri. Melalui pesan WhatsApp, Ali Fikri menyampaikan bahwa Rektor Untirta beserta enam orang lainnya, telah dijadwalkan untuk diperiksa pada hari ini, Jumat (30/9).

    “Hari ini (30/9) bertempat di Polresta Bandar Lampung, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi (perkara Tipikor PMB Unila),” ujar Ali Fikri.

    Menurutnya, selain Fatah Sulaiman, Tim Penyidik juga memanggil enam orang lainnya untuk dimintai keterangan. Sehingga, total saksi yang diperiksa oleh KPK di Polresta Bandar Lampung sebanyak 7 orang.

    Adapun enam orang lainnya yang dipanggil sebagai saksi oleh KPK yakni Kepala Biro Akademik Unila, Hero Satrian Arief; Wakil Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Unila 2022, Nandi Haerudin; Wakil Dekan Bagian Umum dan Keuangan Fisip Unila, Arif Sugiono.

    Selanjutnya, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Sekretaris Penerimaan Mahasiswa Baru Unila 2022, Hery Dian Septama; Koordinator Sekretariatan Penerimaan Mahasiswa Baru Unila 2022, Karyono dan seorang pegawai honorer Unila, Destian.

    Tidak ada penjelasan lebih dari Ali Fikri mengenai pemeriksaan tersebut. Namun berdasarkan informasi, Fatah Sulaiman diperiksa oleh KPK karena dirinya merupakan Ketua Forum Rektor BKS PTN Barat periode 2021-2023.

    Dalam BKS PTN Barat, didalamnya terdapat Universitas Lampung sebagai salah satu PTN yang saling bekerja sama di dalamnya. BKS PTN merupakan Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri, yang memiliki fungsi sebagai wadah kerja sama antar PTN di berbagai bidang.

    Sementara itu, Humas Untirta, Veronica Dian, mengatakan bahwa Untirta akan menggelar konferensi pers, untuk menjelaskan terkait dengan pemanggilan Fatah Sulaiman oleh KPK.

    “Rencananya Untirta akan menggelar konferensi pers besok terkait pemberitaan,” ungkapnya. (DZH)

  • ICMI Banten Gagas Pembangunan Ekonomi Pontirta

    ICMI Banten Gagas Pembangunan Ekonomi Pontirta

    SERANG, BANPOS- Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Banten bersama Simpul Madani Serang (SMS) menyelenggarakan kegiatan Webinar Diskusi Publik, pada Sabtu (26/2), yang membahas peluang dan tantangan dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Serang khususnya kawasan Pontang, Tirtayasa, Tanara (Pontirta) dan guna mendorong sinergitas dan kolaborasi untuk percepatan pembangunan Kawasan Pontirta.

    Keynote speaker, Rizqullah, yang juga merupakan Wakil Ketua ICMI Orwil Banten mengungkapkan beberapa temuan di lapangan terkait dengan kondisi terkini di wilayah Pontirta.

    “Sebagai wilayah yang dahulu merupakan salah satu pusat perekonomian dan politik Kesultanan Banten, Pontirta merupakan warisan yang patut diperjuangkan agar masyarakatnya makmur dan sejahtera. Sayangnya, dengan potensi pertanian, perikanan, wisata religi, dan akses jalan yang sudah semakin baik, masyarakat Pontirta masih jauh tertinggal terutama dalam pengembangan SDM dan kesejahteraan,” ungkapnya.

    Untuk itu, menurut Rizqullah, ICMI Banten sebagai ormas cendekiawan harus turut berkontribusi serta mengajak ormas lainnya hingga jajaran stakeholder untuk hadir memperhatikan kondisi Pontirta.

    Selanjutnya, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtyasa (Untirta) sekaligus pemateri pertama dalam acara webinar tersebut, Fatah Sulaiman, menuturkan bahwa untuk mewujudkan harapan-harapan demi pembangunan Pontirta, perlu adanya kerjasama yang konkret antara pihak civitas academica kampus dengan masyarakat di Banten khususnya masyarakat wilayah Pontirta.

    Dengan demikian, ia menyatakan Untirta siap bekerjasama dengan ICMI Banten dan stakeholder lain untuk mengembangkan berbagai inovasi, seperti Pengembangan Industri Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Circular Economy dan pengembangan platform E-Commerce untuk UMKM local.

    “Kemudian akan meningkatkan jumlah desa-desa binaan terutama di wilayah Pontirta yang berbasis penta-helix dengan memanfaatkan teknologi yang smart and green,” ungkap Fatah.

    Hal sama diungkapan oleh narasumber lain yang merupakan Ketua Harian Paguyuban Urang Banten (PUB), Eden Gunawan, bahwa untuk menjalankan sebuah program tentu dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan beberapa permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, sanitasi, dan lain-lain.

    “Kawasan Tanara, Banten Lama termasuk kawasan pertanian di wilayah Utara Banten harus dapat dilindungi keberadaannya melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Jangan sampai wilayah tersebut tergerus oleh pendatang dan pemukiman liar. Sektor pariwisata religi juga bisa dikembangkan di wilayah tersebut,” kata Eden.

    Mewakili Bappeda Banten, Zainal Mutaqin mengatakan bahwa wilayah pantai Utara Banten, sekitar 90 persen perputaran ekonomi berada di wilayah utara namun wilayah Pontirta masih belum selesai untuk dientaskan.

    “Pontirta merupakan wilayah yang sangat potensial sehingga beberapa program dapat dikembangkan melalui ‘perkawinan’ beberapa sektor, misalnya pertanian dan pariwisata, peternakan dan pariwisata bahkan Pontirta bisa menjadi Food Estate Provinsi Banten,” ujar Zainal.

    Ketika berlangsungnya acara, Sekretaris Bappeda Kabupaten Serang, Freddy, juga mengatakan bahwa Pemkab Serang berencana untuk mengembangkan lahan pertanian dan industri berkelanjutan di Pontirta.

    “Akan dilakukan juga revitalisasi kali mati sebagai sumber air bersih bagi masyarakat Pontirta. Terkait dengan wisata religi, Pemkab berencana untuk membangun pusat kajian kitab kuning Indonesia di Tanara,” terangnya.

    Perwakilan Simpul Madani, Desty, mengungkapkan bahwa pembangunan yang berlangsung diharapkan dapat melibatkan kaum perempuan terutama dari kelompok rentan.

    “Simpul Madani Serang sendiri telah membentuk MAWAR yaitu kelompok perempuan di pedesaan Pontirta yang berusaha untuk terlibat dalam proses penganggaran di desa serta memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa,” terang Desty.

    Kemudian, untuk menindaklanjuti dan terus menggenjot pengembangan wilayah Pontirta, Sekretaris ICMI Banten, Rohman mengatakan bahwa rencananya akan ada diadakan webinar seri dua.

    “Ini rencananya akan dilanjutkan dengan webinar seri kedua dengan tema dan narasumber yang berbeda namun focus dan lokus perhatian tertuju pada wilayah Pontirta,” tandas Rohman. (MG-01/AZM)