BANTEN POS

Tag: Focus Group Discussion (FGD)

  • Dinas Kominfo Cilegon Berkomitmen Hadirkan Data Statistik Sektoral yang Berkualitas

    Dinas Kominfo Cilegon Berkomitmen Hadirkan Data Statistik Sektoral yang Berkualitas

    CILEGON, BANPOS – Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persandian (Kominfo) Kota berkomitmen menyuguhan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah. Demikian mengemuka pada kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Data Statistik Sektoral, di Aula Setda Kota Cilegon, Senin (2 Oktober 2023).

    Kepala Dinas Kominfo Agus Zulkarnain didampingi Kepala Bidang (Kabid) Statistik dan Persandian, Riezka Budhi Mustika mengatakan bahwa produsen data dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan.

    “Tentunya pengaturan satu data Kota Cilegon sebagai pendoman dalam penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh perangkat daerah yang juga nantinya akan berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil pimpinan daerah,” ujar Agus Zul panggilan Agus Zulkarnain.

    Agus Zul menjelaskan bahwa data yang berkualitas menunjang pencapaian visi Kota Cilegon. Dengan data yang berkualitas akan membantu pimpinan daerah dalam rangka mewujudkan Cilegon Baru, Modern, dan Bermartabat.

    Menurutnya, FGD ini sebagai tindak lanjut MoU antara Pemerintah Kota Cilegon dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang beberapa waktu lalu.

    Sementara Kabid Statistik dan Persandian, Riezka Budhi Mustika menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada peserta yang telah hadir. Terutama para Sekretaris Dinas/Badan dari seluruh perangkat daerah beserta operator data.

    “Rekan-rekan sekalian inilah yang memainkan peran penting sebagai salah satu elemen produsen data,” terang Budhi panggilan Riezka Budi Mustika, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Peran dari para produsen data, kata Budhi, menjadi sangat strategis dalam penyusunan data statistik sektoral Kota Cilegon, dimana Walikota Cilegon Helldy Agustian menegaskan tentang arti penting tentang menampilkan satu data yang mampu memberikan gambaran tentang pendapatan dan pengeluaran anggaran, pendidikan, kesehatan, serta dapat menampilkan gambaran seluruh aspek pemerintahan daerah.

    “Saya berharap kegiatan ini dapat menjadi sarana penyatu visi kita dalam mewujudkan pengelolaan data yang komprehensif untuk menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas di Kota Cilegon,” tandas Budhi.(adv)

  • Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    Kemiskinan Masih Menjadi PR Pembangunan Banten

    SERANG, BANPOS – Pengentasan dan penyelesaian penduduk miskin ekstrem di Banten diperlukan dukungan semua pihak, bukan hanya pemerintah pusat dan daerah. Diketahui, saat ini di Banten terdapat kurang lebih 154 ribu orang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, jumlah penduduk miskin di Banten terus meningkat. Tercatat dari tahun 2012 penduduk miskin di Banten berjumlah 642,88 ribu, kemudian tahun 2022 naik menjadi 829,66 ribu penduduk.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar pada acara Focus Group Discussion (FGD) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Banten tahun 2025-2045 dengan akademisi dan melibatkan para Rektor dan akademisi Perguruan Tinggi setempat, di pendopo KP3B, Curug Kota Serang, kemarin mengungkapkan pentingnya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul untuk menyongsong bonus demografi satu abad usia bangsa Indonesia pada tahun 2045 nanti.

    “Untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045, pondasi dan rangkaian program kerja menuju ke arah sana harus termapping dan terukur dari sini. Karena generasi muda yang akan memandu peta jalan pemerintahan nantinya,” katanya.

    Dikatakan, penyiapan SDM yang unggul itu merupakan salah satu tantangan semua pihak. Namun dengan dukungan perkembangan sektor lainnya, penyiapan SDM itu menjadi peluang besar yang bisa dioptimalkan dengan segala penunjang dan instrumen yang dimiliki.

    “Hingga tahun 2025, dependency ratio Provinsi Banten sebesar 52,83 persen, yang berarti 100 orang usia produktif menanggung 52-53 orang tidak produktif,” ujarnya.

    Selain itu, lanjut Al Muktabar, modal dasar lainnya yang dimiliki yakni kedudukan dan peran Provinsi Banten dalam wilayah yang lebih luas atau posisi geostrategis. Banten merupakan pintu gerbang dan berbatasan langsung dengan wilayah Jakarta.

    Selain itu Provinsi Banten juga sebagai penghubung utama jalur perdagangan Sumatera-Jawa, yang merupakan bagian dari sirkulasi perdagangan Asia dan Internasional. Kemudian Banten juga bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

    “Lokasi aglomerasi perekonomian dan permukiman yang potensial serta sejarah mengatakan bahwa Banten titik awal perkembangan ekonomi maritim,” jelasnya.

    Maka dari itu, tambahnya, kita semua harus mengoptimalkan berbagai kinerja pembangunan pemerintah dan masyarakat, agar bisa mengurangi angka stunting, pengangguran serta kemiskinan yang ekstrem.
    “Kita harus mendorong agenda-agenda kerja pendidikan yang terarah pada vokasi, untuk menurunkan angka pengangguran terbuka, dan itu penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.

    kepala Bappeda Banten Mahdani menambahkan, FGD bersama para akademisi ini diharapkan mampu mewujudkan arah kebijakan yang terintegrasi dan harmonis, serta masukan permasalahan kualitas pembangunan.

    “FGD bersama akademisi merupakan bagian dari prinsip dan pendekatan perencanaan pembangunan untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran, guna mewujudkan arah kebijakan dan sasaran pokok substansi 2025-2045 yang terintegrasi dan harmonis,” ujar Mahdani.

    “Diharapkan menyerap hal-hal masukan dan permasalahan isu strategis pembangunan, masukan kualitas pembangunan, masukan arah kebijakan pokok pembangunan serta penyelesaian pokok visi dan misi pembangunan,” pungkasnya.

    FGD tersebut dipimpin oleh Pj Sekda Banten Virgojanti sebagai moderator, dengan narasumber dari Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Investasi dan Perekonomian dan Rektor Untirta Fatah Sulaeman bersama para rektor dan para Akademisi lainnya, serta turut hadir Kepala OPD di lingkungan Pemprov Banten.(RUS/PBN)