MENJADI seorang pegawai negeri saat sudah menjadi pilihan utama para pencari kerja, baik lulusan SLTA maupun perguruan tinggi. Namun, jumlahnya yang sangat terbatas membuat banyak orang berebut untuk menempatinya.
Bahkan, karena saking inginnya menjadi pegawai negeri. Tak jarang orang-orang juga rela menjalani proses untuk menjadi honorer. Berharap kedepan akan ada kuota khusus bagi para honorer yang telah mengabdi. Walau harus ditempuh bertahun-tahun, bahkan bisa puluhan tahun.
Yah benar, dibalik jalannya roda pemerintahan daerah maupun instansi vertikal lainnya. Selalu ada saja tenaga-tenaga honorer. Baik tenaga harian lepas maupun honorer dengan kontrak. Padahal, pemerintah sendiri telah berencana menghapus status honorer dari jajaran instansi pemerintah, baik di daerah maupun lembaga vertikal.
Dengan memiliki jam kerja yang sama dengan para pegawai tetapnya. Honorer justru menjadi ujung tombak, ada yang tukang ketik, penerimaan pelayanan dan lain sebagainya. Bahkan, saya pernah melihat salah satu rekan honorer di lembaga vertikal yang kerjanya mengetik berkas di depan komputer dari pagi sampai petang. Yang mana pegawai negerinya atau tetapnya hanya tinggal menandatangani berkas saja.
Urusan penghasilan, jangan ditanya pegawai negerinya ini bisa 10 kali lipat dari teman saya yang honorer tadi, itu baru tukang ketik. Rasa-rasanya di bidang pendidikan juga sama. guru honorer diakui atau tidak, saat ini juga menjadi ujung tombak dalam mencetak generasi bangsa. Bahkan, di sekolah yang tak jauh dari kediaman saya, lebih banyak guru honorernya ketimbang ASN-nya.
Setali tiga uang dengan honorer di lembaga vertikal yang tadi. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di daerah juga mengalami nasib serupa. Gajinya sangat kecil sekali, kalaupun ada tambahan nilainya tidak seberapa.
Di Kota Serang misalnya, guru honorer hanya di kasih tambahan honor Rp250 ribu per bulan dari pemerintah daerah, di Kabupaten Serang juga tak jauh berbeda hanya Rp500 ribu-an per bulan. Suka tidak suka, mau tidak mau honorer memang menjadi ujung tombak di segala bidang dengan gaji yang sangat kecil tapi memiliki banyak pekerjaannya.
Jika dipikir-pikir, untuk memenuhi kebutuhan hidup rasanya sudah tidak masuk akal. Tapi, itulah kenyatannya. Mudah-mudahan, kedepan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dapat memberikan solusi terbaik untuk kesejahteraan para honorer. (*)