BANTEN POS

Tag: GMNI Pandeglang

  • DPRD Pandeglang Didesak Bentuk Pansus BOP PAUD

    DPRD Pandeglang Didesak Bentuk Pansus BOP PAUD

    PANDEGLANG, BANPOS – Terkait dengan dugaan pemotongan BOP PAUD, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Pandeglang, akan mendorong DPRD Kabupaten Pandeglang membentuk Panitia Khusus (Pansus).

    Ketua DPC GMNI Pandeglang, TB Muhamad Afandi mengatakan, hasil audiensi yang dilakukan GMNI dengan Inspektorat Pandeglang beberapa waktu lalu sudah memanggil beberapa orang yang terlibat terkait dugaan pemotongan BOP PAUD.

    “Inspektorat pun menyatakan bahwa sudah hampir 90 persen dan akan diberikan ke bupati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam satu minggu. Akan tetapi GMNI melihat bahwa persoalan BOP ini terkesan tidak serius ditangani oleh Inspektorat, sehingga sampai sekarang tidak ada kejelasan,” kata TB Affandi kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Senin (14/3).

    Oleh karena itu, pihaknya meminta agar Komisi IV DPRD membentuk Pansus untuk menangani dugaan pemotongan BOP PAUD.

    “Kami meminta agar Komisi IV DPRD harus membuat Pansus terkait dugaan BOP PAUD ini, karena kami meyakini adanya indikasi mark up anggaran pembelian buku di Lembaga PAUD,” terangnya.

    Menurutnya, untuk dugaan kasus pemotongan BOP PAUD, pihaknya akan mengawal sampai tuntas dan jangan sampai di peti eskan. Pihaknya juga, saat ini telah memegang nama perusahaan sebagai penyedia barang.

    “Kami juga meminta kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk serius menangani kasus ini dan jangan sampai kasus ini seolah-olah dipetieskan. Kami juga sudah memegang nama perusahaan yang disodorkan kepada pihak PAUD sebagai penyedia barang,” ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • Tindaklanjuti Hasil Audiensi Dengan Inspektorat, GMNI Akan Kawal Kasus Skandal BOP PAUD ke APH

    Tindaklanjuti Hasil Audiensi Dengan Inspektorat, GMNI Akan Kawal Kasus Skandal BOP PAUD ke APH

    PANDEGLANG, BANPOS – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Pandeglang menindaklanjuti hasil audiensi yang dilakukan dengan Inspektorat Kabupaten Pandeglang, tentang dugaan pemotongan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD untuk pembelian buku dengan mencatut nama Bupati beberapa waktu lalu. Hasilnya, DPC GMNI Pandeglang akan mengawal kasus tersebut agar ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH).

    Ketua DPC GMNI Kabupaten Pandeglang, TB Affandi mengatakan, dari hasil audiensi yang telah dilakukan dengan Inspektorat Pandeglang, GMNI akan mengawal kasus tersebut ke ranah hukum.

    “Setelah kita kaji Bersama teman-teman GMNI, akhirnya kita sepakat mengambil sikap untuk mengawal hingga ke ranah hukum jika kasus ini didalamnya ditemukan tindak pidana,” kata TB Affandi kepada BANPOS melalui pesan WhattsApp, Rabu (16/2).

    Menurutnya, dalam audiensi tersebut, GMNI menyimpulkan bahwa jika dalam Riksus Inspektorat nanti sudah ada ketetapan pemeriksaannya, sanksi yang diberikan kepada pelaku khususnya oknum ASN hanya sanksi indisipliner saja.

    “Jika nanti sudah ada kesimpulan hasil pemeriksaan, kalau benar ada ASN yang terlibat, sanksi yang paling berat hanya pemberhentian tidak hormat saja meskipun misalkan didalamnya itu ada pelanggaran pidananya,” ujarnya.

    TB Affandi menambahkan, GMNI juga akan mendorong Komisi IV DPRD Pandeglang untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) sesuai dengan fungsinya.

    “Sebagai kontroling, Komisi IV harus secapatnya membentuk Pansus,” ucapnya.

    Oleh karena itu, lanjut TB Affandi, untuk memberikan efek jera kepada para pelaku, pihaknya akan mengawal kasus tersebut kepada pihak kepolisian maupun kejaksaan.

    “Akan kita kawal kasus ini kepada pihak kepolisian dan kejaksaan. Jangan sampai dunia pendidikan di Kabupaten Pandeglang tercoreng oleh segelintir orang yang hanya memikirkan keuntungan semata, tanpa memikirkan masa depan generasi penerus bangsa,” ungkapnya. (DHE)

  • Pemeriksaan Skandal BOP PAUD Disebut Sandiwara

    Pemeriksaan Skandal BOP PAUD Disebut Sandiwara

    PANDEGLANG, BANPOS – Terkait dengan kasus dugaan pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) di 672 lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Pandeglang, yang saat ini sedang dilakukan Pemeriksaan Khusus (Riksus) oleh Inspektorat Kabupaten Pandeglang. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Pandeglang menilai pemeriksaannya lamban dan terkesan mengulur waktu.

    Ketua DPC GMNI Kabupaten Pandeglang, TB Affandi mengatakan, Riksus dugaan pemotongan BOP PAUD yang dilakukan oleh Inspektorat Pandeglang lambat dan tidak jelas progress pemeriksaannya.

    “Jangan-jangan Inspektorat bersandiwara dalam melakukan Riksus dugaan pemotongan BOP PAUD agar terlihat melakukan pemeriksaan saja di mata publik, karena hingga kini progress pemeriksaannya tidak jelas,” kata TB Affandi kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Minggu (30/1).

    Selain itu, inspektorat juga dalam memeriksa pengelola PAUD hanya orang-orang yang telah dipilih oleh seseorang, sehingga informasi yang diterima dari pengelola PAUD satu suara.

    “Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir seluruh pengelola PAUD tidak berani dan takut untuk menyampaikan fakta sebenarnya, sehingga hasil pemeriksaannya sama. Ada pengelola PAUD yang berani menyampaikan adanya pembelian buku dan dalam pembeliannya dibawah tekanan, ini malah belum pernah dipanggil,” ujarnya.

    Menurutnya, jika Inspektorat hanya memanggil pengelola PAUD yang tidak berani menyampaikan fakta. Pihaknya menilai bahwa Inspektorat sedang memainkan peran dalam sebuah sinetron yang ujung ceritanya happy ending bagi seseorang yang diduga terlibat dalam dugaan pemotongan BOP PAUD.

    “Kalau Riksus nya seperti itu, saya kira Inspektorat sedang memainkan peran dalam sebuah kisah sinetron yang berujung happy ending bagi pemeran utamanya,” ucapnya.

    Oleh karena itu, untuk memastikan sejauh mana pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Inspektorat. Pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa.

    “Kita akan unjuk rasa untuk menanyakan progress pemeriksaannya,” tegasnya.

    (DHE/PBN)