BANTEN POS

Tag: Golkar

  • Harga Kursi Ketum Golkar 600 M

    Harga Kursi Ketum Golkar 600 M

    JAKARTA,BANPOS – Di tengah rame berita Luhut Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia siap jadi Ketum Golkar, mantan Ketum Golkar yang juga mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) membocorkan syarat untuk bisa menakhodai partai berlambang beringin itu. Kata JK, politisi kere akan sulit jadi Ketum Golkar. Sebab, biaya untuk jadi Ketum Golkar itu, sangat mahal: antara Rp 500-Rp 600 miliar. Wow fantastis!!!

    JK berbagi pengalaman soal dirinya yang pernah menjabat sebagai Ketum Golkar periode 2004-2009. Pengalaman itu, disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang bertajuk “Pemuda untuk Politik” yang digelar Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

    Awalnya, JK menceritakan prosesnya terjun ke dunia politik, dan meninggalkan dunia usaha untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hingga akhirnya, dia terpilih sebagai Ketum Golkar setelah memenangi Pilpres 2004 sebagai Wakil Presiden bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menurut JK, posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Jabatannya sebagai Wapres, diakui JK, jadi salah satu faktor dirinya bisa melenggang menduduki kursi orang nomor 1 di Partai Golkar.

    Tak hanya latar belakang jabatan, kata JK, ongkos politik untuk maju sebagai Ketum Golkar juga penting. Meskipun sebagai Wapres, JK mengaku tidak gratis bisa terpilih sebagai Ketum Golkar. Namun, biaya yang dikeluarkan saat itu, tentu tidak sebesar saat ini.

    “Waktu itu, ongkosnya hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar, jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar,” ungkap JK.

    Namun, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menuturkan, biaya politik untuk menjadi ketua umum tidak hanya terjadi di Golkar saja. Menurutnya, fenomena seperti ini juga terjadi di partai lain. Kecuali, di partai yang pendirinya masih hidup, seperti PDIP dan NasDem.

    Kenapa biayanya besar banget? Menurut JK, ongkos politik dibutuhkan untuk kepentingan konsolidasi kader. Mengumpulkan ribuan kader dari berbagai daerah, kata dia, memerlukan biaya yang besar..

    “Tapi (berlaku untuk) partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, pasca JK lengser, nakhoda yang berhasil menduduki kursi Ketum Golkar berasal dari orang-orang berduit. Mulai dari Aburizal Bakrie, Setya Novanto dan kini Airlangga Hartarto. Ketiganya selain dikenal sebagai politisi senior Golkar, juga berasal dari kalangan pengusaha kakap.

    Kini, ada 3 nama yang siap menggantikan posisi Airlangga. Mereka adalah Luhut, Bahlil dan Bambang Soesatyo. Saat ini, ketiga nama itu memiliki jabatan yang strategis di pemerintahan dan lembaga. Selain itu, ketiganya juga dikenal memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit.

    Benarkah jadi Ketum Golkar harus dari kalangan konglomerat? Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono enggan menjawabnya. Dia tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan JK, karena yang bersangkutan sudah dianggap sebagai mentor oleh seluruh kader Golkar.

    “Pak JK kami doakan sehat selalu, karena beliau menjadi panutan kita semua,” ungkapnya, semalam.

    Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta membenarkan omongan JK. Kata dia, hal yang umum di dunia politik, untuk menjadi Ketum Parpol harus sediakan modal yang besar.

    “Ini sangat miris, tapi benar terjadi. Harusnya praktek politik seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” kata Kaka.

    Hal senada disampaikan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Dia bilang, pernyataan JK mengonfirmasi bahwa ada tantangan yang sangat berat untuk mewujudkan demokrasi di internal partai politik. Hanya yang berkantong tebal saja yang bisa menduduki posisi puncak di partai politik.

    “Itu yang menghambat jalannya demokrasi di internal partai,” kritik Fadli. (RMID)

  • Golkar Apresiasi Sikap Jokowi

    Golkar Apresiasi Sikap Jokowi

    Ketua Dewan Pakar Partai Golkar HR Agung Laksono mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan tidak ikut campur atau cawe-cawe terkait dengan persoalan internal Partai Golkar yang ramai belakangan ini.

    Sikap tegas Presiden Jokowi merupakan bentuk penghormatan sekaligus memahami keputusan internal Partai Golkar terkait hasil Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar.

    “Saya mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi pada hari ini yang menyatakan tidak ada kaitannya dengan masalah internal di Partai Golkar. Saya respect dengan pernyataan Pak Presiden, itu artinya beliau sangat memahami dan menghormati apa yang telah diputuskan di Munas Partai Golkar,” kata Agung Laksono dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (27/7).

    Menurut Agung Laksono yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu, hasil Munas Partai Golkar yang juga diperkuat oleh keputusan Rapimnas sebelumnya telah memutuskan bahwa penyelenggaraan Munas Partai Golkar digelar pada tahun 2024.

    “Tidak ada Munaslub. Semua sudah final dan tegas, Munas digelar 2024,” tegasnya.

    Untuk itu, Agung Laksono meminta kepada seluruh kader Partai Golkar yang hendak maju sebagai calon Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk taat dan disiplin menunggu jadwal penyelenggaraan Munas yang telah ditetapkan yakni pada tahun 2024.

    “Kepada siapa pun, baik itu yang senior atau pun yang junior kalau ingin maju jadi Ketum Golkar, tunggu pada waktunya. Tidak main serobot, apalagi sampai melanggar AD/ART partai, semua harus ikut aturan,” ujarnya.

    Agung Laksono juga bangga akan kesolidan para DPD tingkat Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia yang saat ini tetap solid dan konsisten mendukung kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di tengah kisruh yang terjadi belakangan ini.

    “Kita harus tetap bersatu menjaga dan mengawal untuk kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024. Jangan sampai kita terpecah dari upaya penggembosan dari internal maupun eksternal partai. Kita harus tetap solid dan bersatu, kalau ada yang coba-coba memecah soliditas, kita lawan bersama,” tegas Agung Laksono.

    Sebagai Dewan Pakar, Agung juga memuji figur kepemimpinan Airlangga Hartarto
    yang tetap tenang dan fokus dalam menghadapi persoalan yang terjadi di internal Partai Golkar.

    “Beliau (Airlangga Hartarto-red) yang saya kenal adalah sosok pribadi yang kalem, tidak reaksioner serta fokus dalam menghadapi suatu permasalahan yang terjadi dalam organisasi partai,” katanya.

    Namun yang lebih penting saat ini, lanjut Agung Laksono adalah bagaimana Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto bersama kader Partai Golkar di seluruh Indonesia mengintensifkan mesin partai untuk segera bergerak menyapa rakyat untuk kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2024.

    Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan tidak ikut cawe-cawe dalam urusan internal Partai Golkar. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi sebelum terbang ke China, Kamis (27/8).

    Saat ditanya awak media soal adanya dugaan cawe-cawe Presiden di kisruh Golkar saat ini, Jokowi menegaskan tidak ada hubungannya Golkar dengan dirinya.
    “Itu urusan internal Golkar. Urusannya internal Golkar. Tidak ada hubungannya dengan kita,” tutur Jokowi.(pbn/rmid)

  • Kader Golkar Pengusung Munaslub Dipanggil Dewan Etik

    Kader Golkar Pengusung Munaslub Dipanggil Dewan Etik

    JAKARTA, BANPOS – Dewan Etik Partai Golkar memanggil dua kader senior yang mewacanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk mengevaluasi Ketua Umum Airlangga Hartarto.

    Yang sudah dipanggil, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Lawrence Siburian, hari ini. Sementara Anggota Dewan Pakar Ridwan Hisjam bakal dimintai klarifikasi besok pagi.

    Lawrence dimintai klarifikasi secara tertutup oleh Dewan Etik di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (17/7). Lawrence “di sidang” dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00 WIB.

    Ketua Dewan Etik Partai Golkar Muhammad Hatta mengungkapkan, Lawrence dimintai klarifikasi atas pernyataannya yang dinilai bikin gaduh internal Beringin. Yakni melempar bola liar Munaslub yang disebarkan ke media massa belum lama ini.

    “Prinsipnya Dewan Etik jika mendengar, melihat hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip etika, tidak cocok dengan garis Partai, maka akan kita panggil. Tak perlu menunggu laporan,” tutur Hatta.

    Dewan Etik yang mendapat mandat dari forum Musyawarah Nasional (Munas) 2019, meminta Lawrence menjelaskan latar belakang pernyataannya soal wacana Munaslub Golkar.

    Selain itu, pihaknya juga memberikan masukan dan saran agar dalam menyampaikan saran, tidak meluas dan menjadi ruang konflik di wilayah publik.

    Dia menegaskan, Munaslub bukanlah forum untuk mengevaluasi program DPP. Munaslub harus melalui mekanisme yang panjang.

    “Jadi membawa wacana Munaslub ke ruang publik bikin arus bawah, akar rumput, menjadi kebingungan,” tegasnya.

    Jika nanti ada dugaan pelanggaran berat, sanksi terberat bisa sampai pemecatan dari keanggotaan partai.

    “Misalnya sengaja membuat gerakan yang sifatnya merusak partai, itu akan kita kenakan pelanggaran etik berat. Kalau sudah berat, ya tentu dicabut KTA-nya dan tidak mendapat penugasan organisasi. Dikeluarkan dari partai,” tambah Hatta.

    Diketahui, Lawrence, Ridwan Hisjam dan sejumlah senior Golkar yang menamakan diri eksponen pendiri mendorong wacana Munaslub saat konferensi pers di Hotel Sultan, Jakarta 12 Juli lalu. Padahal, dalam Rapat Pleno Dewan Pakar di Kediaman Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, rekomendasinya tidak memuat satupun soal Munaslub.

    Dalam konferensi pers itu, Lawrence secara simbolis juga menyerahkan surat terbuka eksponen pendiri Golkar kepada Ridwan Hisjam untuk diteruskan ke DPP Golkar.

    Usai dimintai klarifikasi, Lawrence menjelaskan, dorongan Munaslub yang diklaim muncul dari para politisi senior Golkar semata-mata karena kecintaan terhadap Beringin.

    “Semoga bahan-bahan yang saya berikan memberikan penjelasan kepada Dewan Etik. Semata lakukan hanya oleh karena kecintaan saya kepada Partai Golkar. Saya dan kawan-kawan ya, eksponen, pendiri Partai Golkar,” bela Lawrence.

    Dia mengaku dicecar 20 pertanyaan. Kata Lawrence, sebagai eksponen pendiri Golkar, mereka berhak mengemukakan pemikiran mereka. Ia pun dapat saran dari Dewan Etik, agar saran dan kritik kader melalui mekanisme Partai Golkar.

    “Semoga akan semakin matang lagi aturan main dalam menjalankan fungsi lembaga dan kewenangan masing-masing. Supaya lebih jelas mekanisme penyampaian dan jalan keluarnya,” harapnya.

    Lawrence mengaku, tak ada sanksi yang diberikan. Soalnya, forum ini sifatnya klarifikasi, bukan persidangan untuk memberi hukuman.(PBN/RMID)

  • Modal Menuju Pilwalkot, Golkar Kota Serang Targetkan 12 Kursi

    Modal Menuju Pilwalkot, Golkar Kota Serang Targetkan 12 Kursi

    SERANG, BANPOS – DPD Golkar Kota Serang resmi mendaftarkan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) yang akan berkontes di Pileg nanti ke KPU Kota Serang pada Minggu (14/5).

    Pada momentum tersebut, Partai Golkar memantapkan targetnya untuk dapat meraih 12 kursi legislatif, sehingga mendapatkan tiket untuk mencalonkan Walikota sendiri pada kontestasi Pilwalkot.

    “Partai Golkar menargetkan 12 kursi. Dua kursi di masing-masing Dapil,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana, pada Minggu (14/5).

    Selain menargetkan mayoritas kursi, kemenangan di Pileg nanti juga menjadi modal bagi Partai Golkar untuk dapat mengusung Ratu Ria maju di Pilkada Kota Serang pada Pilwalkot nanti.

    “Memang betul untuk perolehan legislatif kursi di 2024 kedepan ini adalah modal. Modal kita untuk nanti di pencalonan di Kepala Daerah atau Walikota di 2024 juga, gitukan,” ujarnya.

    Disebutkan bahwa caleg yang diusung Partai Golkar, memiliki latar belakang yang beragam dengan komposisi keterlibatan kelompok perempuan mencapai 30 persen.

    “Dari segala bidang profesi, dari segala macam bidang, insyaallah kami caleg-caleg Partai Golkar akan memberikan kontribusi terbaik ke depannya untuk masyarakat Kota Serang,” terangnya.

    “Laki-laki ada 31, perempuan ada 14 sesuai dengan peraturan KPU,” imbuhnya. (MG-01)

  • Terjun Ke Politik, Putra Pendiri Tangsel Gabung ke Golkar

    Terjun Ke Politik, Putra Pendiri Tangsel Gabung ke Golkar

    TANGSEL, BANPOS – Rivo Derry Kumara, Putra mendiang Margiono, Mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang juga tokoh sentral pendiri Kota Tangerang Selatan, terjun ke dunia politik. Rivo bergabung dengan partai Golkar, ia berencana mencalonkan diri sebagai anggota parlemen di DPRD Tangerang Selatan (Tangsel).

    Dunia politik bukan hal yang baru bagi Rivo. Dia sudah lama ‘belajar’ politik dari almarhum ayahnya. Semasa Margiono masih hidup, Rivo sering terlibat dalam kegiatan sosial politik, ayahnya.

    “Selama ikut perjalan kegiatan bersama bapak, banyak nilai pelajaran yang saya ambil. Bagaimana nilai-nilai kehidupan itu di berikan kepada saya, dan akhirnya saya tahu arti kehidupan terbaik adalah ia yang bisa bermanfaat untuk orang lain,” ungkap Rivo, Kemarin.

    Dengan nilai-nilai kehidupan yang telah dia dapatkan, Rivo memutuskan untuk bergabung ke partai Golkar.

    “Saya masuk politik hanya untuk mengabdi. Saya ingin memberikan pengabdian yang masih muda ini agar bermanfaat. Karena dalam politik banyak saluran yang bisa kita gunakan untuk melayani masyarakat dengan lebih baik,” katanya.

    Desakan itu semakin kuat dengan kata-kata mendiang ayahnya. “Bapak pernah bilang ‘Kalau kamu punya 10, 8 kamu kasih ke orang”, ungkapnya.

    Dari nilai-nilai kehidupan, Rivo yakin bahwa jalannya menuju legislatif murni untuk mengabdi di masa muda dan tentu untuk memberikan manfaat untuk banyak orang.

    Mengenai partai yang ia pilih sebagai kendaraan menuju legislatif, dirinya menjelaskan sudah mengenal tujuan partai dan orang-orang nya, yang dia anggap sebagai kesamaan dalam tujuannya untuk mengabdi dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

    Meski banyak tawaran partai sebelumnya, ia tetap berkomitmen bergabung di partai Golkar dan komitmen itu sudah dilakukannya. Karena dirinya memilih partai atas keinginan sendiri bukan dorongan dari keluarga ataupun kerabat dekat.

    Pada Pemilu 2024, dirinya memilih mencalonkan di tingkat DPRD Tangerang Selatan lantaran Rivo ingin mengawal pembangunan di Kota Tangsel. Dimana mendiang ayahnya merupakan tokoh sentral pembentukan kota Tangsel, yang begitu mencintai dan menginginkan Kota Tangsel menjadi hebat.

    “Saya sebagai anaknya, sebagai penerus Bapak, merasa punya tanggung jawab agar Tangsel harus menjadi kota yang maju. Mengawal proses pembangunan pembangunan Tangerang Selatan ke depannya, bahwa Tangerang Selatan bisa semaju kota-kota besar di dunia,” ujarnya.

    Dalam menuju kursi legislatif, Rivo melakukan dengan apa adanya, karena dirinya memang sudah aktif membantu lingkungan dan ikut serta dalam kegiatan sosial.

    “Saya orangnya terbuka untuk menampung aspirasi untuk kita saling diskusi bersama. Semoga masyarakat mendukung apa yang menjadi cita-cita bersama untuk membangun kota Tangsel ini.” ungkapnya.

    “Saya tidak ada kepikiran sama sekali, terjun ke politik ini untuk mencari pundi-pundi. Murni untuk mengabdi dan saya berkomitmen penuh untuk membuang jauh-jauh yang namanya korupsi atau segala macam itu, nggak lah,” pungkasnya. (Red)

  • Lantik Pengurus Kelurahan, Golkar Kota Serang ‘PeDe’ Menang di 2024

    Lantik Pengurus Kelurahan, Golkar Kota Serang ‘PeDe’ Menang di 2024

    SERANG, BANPOS– Pengurus kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Serang, Kota Serang, resmi dilantik pada Rabu (16/3). Pelantikan pengurus masa bakti 2021-2026 ini dilangsungkan di Gedung DPD Partai Golkar Kota Serang.

    Ketua PK Partai Golkar Kec. Serang, Tb. Jaja Sudrajat, mengungkapkan bahwa pihaknya optimis akan meraih kemenangan di pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

    “Dengan semangat kebersamaan yang kuat dan usaha yang keras, kita akan dapat memenangkan Partai Golkar di Kecamatan Serang,” ujarnya.

    Jaja pun mengungkap bahwa jajaran pengurus baik ditingkatan kecamatan maupun kelurahan mendukung Ratu Ria Maryana menjadi Calon Walikota Serang pada pesta demokrasi nanti.

    “Kami jajaran pengurus sudah bulat dan tidak bisa ditawar-tawar lagi, Ratu Ria harus menjadi Walikota Serang,” ungkapnya.

    Sementara itu Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana, dalam sambutannya menegaskan bahwa kemenangan bisa diraih apabila ada kerja sama antar pengurus di setiap tingkatan.

    “Kita harus solid dan punya kerja keras dalam menjalankan roda kepungurusan partai di semua tingkatan, agar kemanangan bisa kita raih dan tentunya kemenangan Partai Golkar akan menjadi garansi untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Serang yang lebih baik,” tuturnya.

    Ratu Ria pun menyampaikan bahwa dalam pesta demokrasi 2024, Partai Golkar harus berusaha keras, sebab Partai Golkar hendak mengusung beberapa nama dalam Pemilu nanti.

    “Kita punya kewajiban untuk memenangkan Bapak Airlangga pada Pilpres dan Andika Hazrumy pada Pilgub Banten nanti di tahun 2024. Dan untuk Kota Serang kita akan segara menggelar Rakorda yang akan memutuskan siapa yang akan kita usung di Pilkada Kota Serang,” tandasnya.
    (MG-03)