BANTEN POS

Tag: Hasto Kristiyanto

  • Parpol Koalisi Mulai Saling Serang

    Parpol Koalisi Mulai Saling Serang

    JAKARTA, BANPOS – Hubungan antara partai koalisi pendukung pemerintah kini mulai tidak harmonis lagi. Sesama kader partai, sudah terang-terangan saling serang. Pemicunya tak lain karena beda koalisi untuk Pilpres 2024.

    Diketahui, pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Kiai Ma’ruf Amin didukung oleh 7 partai politik. Mereka adalah PDIP, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN dan PPP.

    Selama ini, mereka kompak mengamankan kebijakan strategis pemerintah melalui kader-kadernya di Senayan. Namun, menghadapi Pilpres 2024, ketujuh parpol pemerintah itu, memastikan tidak berada dalam 1 koalisi yang sama.

    Ketujuh parpol terpecah dalam 3 poros koalisi berbeda. PDIP – PPP berada di poros pendukung Ganjar Pranowo. Gerindra, Golkar, PAN tergabung dalam poros pendukung Prabowo Subianto. Terakhir, NasDem – PKB bersatu membentuk Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan mengusung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar.

    Perbedaan koalisi itu, membuat hubungan ke-7 parpol belakangan ini makin tidak harmonis. Bermula dari manuver PKB yang tiba-tiba keluar dari poros Prabowo dan memilih bergabung dengan NasDem untuk menjadi Cawapresnya Anies.

    Manuver PKB yang tiba-tiba itu mendapat sindiran dari Ketum PAN yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

    “Ya, kalau lampunya mati, mbok ngasih tangan. Ini belok nggak ngasih-ngasih sein,” sindir Zulhas sapaannya.
    Sindiran yang dilemparkan Zulhas itu dibalas Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid. Dia menyindir insting politik bos PAN itu tidak setajam ketumnya.

    “Alhamdulillah, permisi kita jalan duluan. Kita sudah sein, tapi PAN nyalip (menyalip) zigzag ugal-ugalan. Jadi kehilangan kemampuan melihat sein,” balas pria yang akrab disapa Gus Jazil itu.
    Bukan cuma PAN, Gerindra juga ikut menyindir PKB. Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyinggung soal komitmen. Sebab, menurut Muzani, PKB memutus komitmen secara tiba tiba.

    “Seperti ditinggal pacar, tiba-tiba meninggalkan, tetapi sudah itu pilihannya,” kritik Muzani.
    Belum kelar urusan soal manuver politik Cak Imin, kini Golkar – PKB ikut-ikutan saling serang.
    Hal ini bermula dari jualan politik PKB yang sesumbar BBM gratis bila pasangan Anies-Imin menang di Pilpres 2024.

    Ketua DPW Partai Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menyebut janji itu sangat tidak realistis.

    ”Jangan mudah menjanjikan sesuatu tapi tidak realistis lah. Itu namanya janji palsu,” sindir Ace.
    Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini menilai, tidak ada yang salah dengan subsidi BBM yang dilakukan pemerintah saat ini.

    “Seharusnya subsidi itu diberikan pada hal-hal yang produktif. Kita sudah berusaha untuk mengurangi subsidi BBM karena ingin subsidinya dialihkan kepada hal-hal yang produktif dan tepat sasaran,” kata Ace.

    Jauh sebelum itu, Gerindra terlebih dulu perang kata-kata dengan PDIP. Pemicunya karena Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo nyapres saat masih berseragam Banteng.

    PDIP curiga sikap Budiman yang kini pro Prabowo bukan murni keinginan sendiri. Namun, ada bujuk rayu dengan janji imbalan tertentu agar salah satu vokalis di PDIP itu, mau pindah dukungan di Pilpres 2024.

    “Setelah mengeroyok Ganjar Pranowo, mereka masih menggunakan bujuk rayu kekuasaan, mencoba bertindak tidak etis, terapkan devide et impera,” tuding Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Minggu, 20 Agustus.(PBN/RMID)

  • Butuh Banyak Nasihat, Gibran: Saya Kader Muda

    Butuh Banyak Nasihat, Gibran: Saya Kader Muda

    JAKARTA, BANPOS – Kader PDI Perjuangan Gibran Rakabuming Wali Kota Solo dipanggil untuk menghadap ke Kantor DPP PDI Perjuangan. Dia dipanggil untuk menjelaskan pertemuan dirinya dengan calon presiden (capres) partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

    “Saya sudah menjelaskan kronologinya dari A sampai Z terkait pertemuan kemarin (dengan Prabowo),” kata Gibran di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Jakarta, Senin (22/5).

    Gibran bersyukur mendapat nasihat dari elit PDI Perjuangan mengenai marwah partai yang perlu dijaga dari seorang kader. Sebagai kader muda, Gibran mengaku butuh banyak nasihat.

    “Alhamdulillah, beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya,” sambung Gibran.

    Pada pertemuan itu, Gibran diterima Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun.

    “Alhamdulillah, beliau-beliau dapat memahami itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan dan nasihatnya,” sambung Gibran.

    Pada pertemuan itu, Gibran diterima Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun.

    Sebelumnya, pengamat politik Prof. Tjipta Lesmana menduga pemanggilan Gibran terkait pertemuan dirinya dan dukungan relawannya kepada capres yang juga Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

    “Saya tahu cukup banyak dengan masalah ini. Ibu Mega marah besar,” ujar Prof Tjipta, kepada RM.id, Senin (22/5).

    Padahal, kata dia, PDI Perjuangan sudah berjuang 10 tahun membela Presiden Jokowi dan keluarganya.

    Menurut dia, Gibran bisa jadi Wali Kota Solo dan Bobby Nasution jadi Wali Kota Medan itu berkat PDI Perjuangan.

    “Istilahnya, PDI Perjuangan sudah berbuat banyak, tapi saya ditendang. Kok tiba tiba dia dukung Prabowo. Marah sekali dia,” tutur dia.(RMID)

  • Wacana Penundaan Pemilu Atau Presiden 3 Periode: Ditutup Mahfud, Eh Dibuka Luhut

    Wacana Penundaan Pemilu Atau Presiden 3 Periode: Ditutup Mahfud, Eh Dibuka Luhut

    JAKARTA, BANPOS – Wacana penundaan Pemilu 2024 atau Presiden 3 periode yang sudah ditutup oleh Menko Polhukam Mahfud MD, kembali dibuka oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Luhut, wacana itu merupakan aspirasi rakyat.

    Luhut membuka pembicaraan soal penundaan pemilu ini, di podcast Deddy Corbuzier, kemarin. Pensiunan Jenderal TNI ini mesem-mesem, saat Deddy langsung mengorek wacana presiden 3 periode sejak menit pertama. “Sebenarnya memungkinkan tidak?” tanya Deddy.

    Luhut menjawab santai. Menurutnya, mungkin atau tidak mungkin, tergantung MPR. Wacana apapun yang kini berkembang di publik, termasuk penundaan pemilu, itu bagian dari demokrasi.

    “Ada hastag turunkan Jokowi, so what? Ya udah,” ucap Luhut dengan mengangkat bahu dan menggelengkan kepala. “Terus ada yang bilang, sekarang Jokowi perpanjang, ya udah,” lanjutnya.

    Bagi Luhut, pernyataan terakhir Presiden Jokowi sudah jelas. Yakni, taat konstitusi. Bahwa konstitusi saat ini mengatur dua periode, maka Jokowi taat dua periode.

    Tapi, kalau tiba-tiba MPR sepakat mengubah konstitusi, untuk memperpanjang masa jabatan presiden, maka menurutnya, itu juga sah-sah saja. “Ya udah kita tunda dulu (pemilu) deh, satu hari, atau setahun, dua tahun atau tiga tahun, itu sah-sah saja,” terang Luhut, mengumpamakan.

    Kemudian Luhut bicara data. Kata dia, dari big data yang menghimpun percakapan 110 juta masyarakat di sosial media, menunjukkan opini kelompok menengah ke bawah saat ini kepingin tenang. Dia tidak mau lagi fenomena kampret versus cebong terulang. Banyak juga yang tidak setuju, jika Pemilu menghabiskan anggaran ratusan triliun di kondisi sulit saat ini.

    “Nah, itu yang rakyat omong,” ungkapnya. Rakyat yang ngomong ini, sebut Luhut, tidak cuma tersebar di partai pendukung penundaan pemilu, tapi juga partai yang selama ini konsisten menolak penundaan pemilu. Seperti PDIP, Gerindra, Demokrat dan lainnya.

    Jika aspirasi ini terus meluas, dan direspons oleh MPR, maka tidak menutup kemungkinan aturan masa jabatan akan diubah lewat amandemen konstitusi. “Konstitusi yang dibikin itu yang harus ditaati presiden. Konstitusi yang memerintahkan presiden, siapa pun presidennya,” tegas Luhut.

    Bagaimana tanggapan PDIP? Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto tersenyum, mendengar klaim big data Luhut itu. Menurutnya, konstituen PDIP berbeda dengan partai lain. Hingga saat ini, pihaknya tetap konsisten menolak penundaan pemilu.

    “Pemilih PDIP itu berdisiplin pada pimpinan dan membangun kultur partai atas tradisi politik ideologis yang ditanamkan Ibu Ketua Umum dan dibangun kesadarannya melalui kaderisasi Partai. Jadi, yang ditaati anggota PDIP itu arahan Ketua Umum Partai, bukan big data,” kata Hasto, saat dikonfirmasi Rakyat Merdeka tadi malam.

    Lalu bagaimana tanggapan Demokrat? Ketua Bappilu DPP Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan, klaim Luhut bertolak belakang dengan survei internal partainya. Karena mayoritas pemilih Demokrat menghendaki adanya Pemilu di 2024. “Jadi kita mempertanyakan survey versi Pak Luhut,” kata Andi Arief, kemarin.

    Kalaupun benar ada survei berbeda versi Luhut, lanjutnya, bagi Partai Demokrat, keinginan itu tidak boleh diikuti. “Tetapi harus diedukasi dan diingatkan dalam proses sejarah,” terangnya.

    Tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap kinerja Presiden Jokowi saat ini, nilainya, tidak bisa dijadikan patokan untuk memperpanjang masa jabatan. Karena ketika SBY menjabat presiden, tingkat kepuasan masyarakat juga tinggi, mencapai 74 persen di 2013. Tapi, tidak lantas ada keinginan untuk memperpanjang masa jabatan.

    “Apakah saat itu ada keinginan rakyat memperpanjang jabatan SBY? Menurut survey kami, ada. Tapi, tidak kita publikasi dan menjadi kapitalisasi untuk modal SBY mencalonkan 3 periode. Kami cegah, bahkan kami tutup semua diskusi terhadap isu yang mengancam demokrasi, yang ingin memperpanjang jabatan SBY,” imbuhnya.

    Pakar komunikasi politik, Lely Arrianie menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden hanyalah kegenitan politik elit. Tidak punya signifikansi apapun terhadap selesainya masa jabatan Presiden Jokowi di tahun 2024. Apalagi wacana itu hanya digulirkan oleh elit yang bukan bagian dari partai pendukung utama pemerintah.

    Dia mencontohkan, PDIP. Selaku partai pengusung utama pemerintah, PDIP tidak rela masa jabatan presiden Jokowi diperpanjang.

    “Karena PDIP sudah cukup legowo menunggu Pak Jokowi selama 10 tahun. Dan ingin menggilir peran kepemimpinan itu kepada kader PDIP yang lain, khususnya mengembalikannya kepada trah Soekarno,” kata Lely, kepada Rakyat Merdeka, tadi malam.

    Sehingga, nilainya, sangat tidak mungkin PDIP selaku pemilik kursi mayoritas di parlemen saat ini mau menginiasi perubahan konstitusi di MPR untuk memperpanjang masa jabatan presiden. “Berpikir politik logis adalah cara untuk menjawab pernyataan Jokowi yang dinilai abu-abu itu,” lanjutnya.

    Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof Siti Zuhro meminta, polemik penundaan pemilu ini disudahi. Karena, selain bikin gaduh, juga bisa menimbulkan resistensi dan ketidakpercayaan publik kepada presiden. “Karena masih mengesankan tak mampu menghentikan statement pembantunya,” kata Siti, dalam obrolan tadi malam.

    Ia menambahkan, presiden sebagai pemegang otoritas tertinggi di bidang eksekutif, harus bisa menjamin pemerintahan berjalan secara efektif. Para pembantunya, harap Wiwiek, sapaan akrabnya, harus menghormati dan menaati pernyataan yang disampaikan presiden.

    (SAR/ENK/RMID)