Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto makin galak menyerang pihak-pihak tertentu yang masih kasak-kusuk memuluskan jalan penundaan Pemilu. Menurutnya, penolakan tegas dari Presiden Jokowi, harusnya cukup menyudahi polemik penundaan Pemilu. Apalagi sampai memaksa Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
Sejak awal isu penundaan Pemilu dilemparkan ke publik, PDIP sudah tegas menolak. PDIP tidak setuju dengan perpanjangan masa jabatan presiden dengan menunda Pemilu. Termasuk menolak amandemen konstitusi kalau untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi 3 periode.
Penolakan partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 ini, makin kencang setelah Jokowi berkali-kali menolak usulan tersebut. Sikap Jokowi yang tetap taat konstitusi, tidak boleh lagi memunculkan wacana-wacana liar yang makin menyudutkan pemerintah. “Kita sudah melakukan mekanisme periode 5 tahunan kepemimpinan, mulai dari bawah ke atas. Ketika kultur tersebut dirombak, akan menciptakan krisis,” warning Hasto, dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Sekjen PDIP 2 periode ini mengingatkan, dalam berpolitik, bangsa ini harus kokoh memegang konstitusi. “Di dalam konstitusi ada roh, ada jiwa yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa,” tegasnya.
Saat ini, lanjut Hasto, banyak hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Mencari-cari celah untuk menunda Pemilu, merupakan sikap yang tidak peka dan buang-buang energi. “Masih banyak kepentingan lain yang mendesak dan membutuhkan perhatian, seperti dampak dari perang Rusia dan Ukraina, serta kesiapan Indonesia dalam Presidensi G20,” papar elit PDIP yang mengawali karirnya sebagai juru ketik itu.
Eks Sekretaris Tim Sukses Jokowi-Amin di Pilpres 2019 ini juga menyinggung usulan agar presiden mengeluarkan Perppu untuk penundaan Pemilu. Menurut Hasto, itu merupakan usulan yang salah kaprah. Perppu untuk menunda pemilu, kata dia, sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.
“Perppu itu untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, itu ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amendemen,” tegas Hasto. Hasto menegaskan, sikap PDIP sudah jelas, yakni menunda Pemilu. Penolakan itu juga merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.
“Perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat,” pungkasnya. Seperti diketahui, usulan penundaan Pemilu pertama kali dilemparkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Di awal pendapatnya, Imin menyerahkan nasib penundaan Pemilu kepada Jokowi untuk memutuskan.
Namun, setelah Jokowi menolak, Imin masih belum pupus harapan untuk menggolkan penundaan Pemilu. Kata Imin, sikap Jokowi bisa saja berubah, kalau para pimpinan parpol sepakat menunda Pemilu. Tak hanya PDIP, NasDem yang juga masuk dalam koalisi pemerintah, ikut geram dengan usulan penundaan Pemilu yang masih belum tutup buku. Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali meminta elit politik untuk menghentikan narasi yang tidak produktif di tengah banyak masalah yang terjadi. “Bukan cuma partai, tapi semua dari kita harus dapat menghindari untuk membuat pernyataan-pernyataan yang membuat kegaduhan,” ujar Ali.
Eks Ketua Fraksi NasDem di DPR itu bahkan jengkel, ketika usulan yang datang dari luar pemerintah, kemudian dikait-kaitkan dengan Jokowi. Padahal sejak 2019, kata dia, kepala negara sudah menyatakan penolakan terhadap perpanjangan masa jabatan presiden.
“Jadi dalam menyikapi kegaduhan ini, ada baiknya jangan menggiring-giring Presiden, membentuk opini. Sehingga, jangan orang berpikir ini adalah arahan Presiden. Karena itu berbahaya,” tegas Mad Ali, sapaan Ahmad Ali. Senada dengan NasDem, PPP menyarankan polemik gagasan penundaan Pemilu dihentikan. Alasannya, demi menghindari kegaduhan di masyarakat. Apalagi hasil riset sejumlah lembaga survei menunjukkan, kalau mayoritas masyarakat menolak Pemilu ditunda.
“Semua survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berbeda-beda sudah mengkonfirmasi penolakan atau ketidaksetujuan mayoritas rakyat terhadap penundaan Pemilu 2024,” kata Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani.
Golkar yang awalnya ikut melemparkan gagasan penundaan Pemilu, sekarang balik badan menyatakan penolakan. Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid menilai, tidak ada alasan fundamental yang konstitusional untuk menunda Pemilu, termasuk dengan alasan menjaga pertumbuhan ekonomi. “Pemilu tidak bisa ditunda dengan alasan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi,” terang Nurdin.
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera meminta Jokowi menegur pimpinan parpol yang menggaungkan gagasan penundaan Pemilu. Menurutnya, usulan penundaan itu bertentangan dengan konstitusi yang mengatur kalau Pemilu dilakukan 1 kali dalam 5 tahun.
“Jadi mestinya Presiden mengingatkan yang ingin penundaan atau perpanjangan. Karena bertentangan dengan konstitusi,” ujar Mardani. Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengapresiasi sikap PDIP dan parpol koalisi pemerintah yang menolak gagasan penundaan Pemilu. Kata dia, memang sudah saatnya parpol melepaskan kepentingan kelompok dan lebih banyak memikirkan nasib bangsa ke depan.
“Pimpinan-pimpinan parpol harus perkuat konstitusi bangsa. Jangan dirusak atau diutak-atik. Bedakan mana kepentingan rakyat, kepentingan pribadi, dan kelompok,” ujar Jerry Dia pun meminta pemerintah dan DPR teguh berkomitmen. Pemilu harus tetap digelar 14 Februari 2024, sesuai waktu yang sudah diputuskan DPR, Pemerintah dan KPU.
“Kita tak akan maju, jika hanya berputar-putar di penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” pungkasnya. [UMM/RM.id]