BANTEN POS

Tag: HMI MPO

  • Sulit Ditertibkan, Ngemis Sudah Jadi Profesi

    Sulit Ditertibkan, Ngemis Sudah Jadi Profesi

    LEBAK, BANPOS – Maraknya Pengemis disekitar pusat kota di Kabupaten Lebak mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang Lebak. Pasalnya, para pengemis di Kabupaten Lebak dinilai sudah menjamur, bahkan kerap ditemui di dekan pusat pemerintahan.

    Ketua Umum HMI-MPO Cabang Lebak, Habibullah, mengatakan bahwa pengemis di Kabupaten Lebak sangat mudah ditemukan. Menurutnya, dengan jarak kurang dari satu kilometer di sekitar gedung Kantor Bupati, sudah dapat ditemukan berbagai jenis pengemis yang berkeliaran.

    “Misal saja di Balong Rancalentah yang jadi tempat masyarakat berkumpul atau bahkan di lampu merah dekat Taman Hati. Di sana banyak pengemis mulai dari manusia silver, badut hingga yang lebih memprihatinkan ialah anak-anak,” kata Habibullah saat melakukan audiensi dengan Bupati Lebak, Jum’at (23/6) di gedung Negara Kabupaten Lebak.

    Habib menjelaskan, fenomena tersebut mulai mengganggu ketertiban masyarakat umum. Ia meminta, Pemerintah harus bertindak tegas dengan memberikan sanksi serta pemberdayaan agar para pengemis dapat lebih mandiri serta tidak kembali mengulangi hal serupa.

    “Kami (HMI-MPO) menyadari bahwa fenomena ini sudah mengakar, namun kami meminta agar Pemkab Lebak lebih serius menyelesaikan permasalahan sosial yang memilukan ini di Lebak,” tegasnya.

    Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan bahwa Pemkab Lebak telah berupaya dalam mengentaskan masalah pengemis yang marak di Lebak. Mulai dari melakukan razia hingga pembinaan, namun para pengemis tersebut tidak jera.

    “Ini sudah dijadikan profesi bagi mereka, kita sudah sering mengupayakan melalui Satpol-PP dan juga Dinas Sosial, namun mereka kembali lagi seperti semula,” ucap Iti.

    Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra, mengatakan bahwa pengemis-pengemis yang sering ditemukan di sekitar Kota Rangkasbitung seolah membuat kegiatan mereka sebagai profesi sehari-hari.

    Menurutnya, pihaknya telah sering melakukan pembinaan bahkan memberikan bantuan sosial hingga bantuan modal.

    “Seperti yang ibu (Bupati) bilang, ini sudah seperti dijadikan profesi oleh mereka. Namun ke depan insyaallah kami akan berikan pembinaan lebih agar hal seperti ini bisa teratasi,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Wahidin Halim Dinilai Gagal Urus Pendidikan

    Wahidin Halim Dinilai Gagal Urus Pendidikan

    SERANG, BANPOS – Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), dinilai gagal dalam mengurus pelayanan dasar di bidang pendidikan. Sebab, berbagai masalah pendidikan terus bermunculan di masa kepemimpinan WH-Andika.

    Ketua HMI MPO Badan Koordinasi (Badko) Jawa Bagian Barat (Jabagbar), Aceng Hakiki, mengatakan bahwa salah satu janji politik yang disampaikan oleh WH adalah mengenai pembangunan di bidang pendidikan, tepatnya pemberlakuan program pendidikan gratis.

    “Ini kan yang mendorong dikucurkannya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah untuk sekolah negeri. Pemprov Banten mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur terkait dengan hal itu,” ujarnya kepada BANPOS, Selasa (18/1).

    Akan tetapi dalam praktiknya, Aceng menuturkan bahwa program tersebut menyimpang dari tujuan awalnya. Sebab, program pemberian BOS Daerah untuk sekolah negeri malah tersandung kasus dugaan korupsi yang saat ini tengah digarap Kejari Serang.

    “Kan aneh ketika salah satu janji politik unggulan dari WH, ternyata malah tersandung dugaan korupsi. Meskipun belum dinaikkan statusnya ke tahap penyidikan oleh Kejaksaan,” katanya.

    Di sisi lain, pada Senin lalu para Kepala Sekolah SMA dan SMK swasta menggeruduk Kawasan Pusat Pemerintah Provinsi Banten (KP3B), untuk mempertanyakan terkait gagal cairnya BOS Daerah tahun 2021. Menurutnya, hal itu menggambarkan bagaimana buruknya kepemimpinan WH dalam mengurus permasalahan pendidikan.

    “Yang jelas, berbagai alasan yang disampaikan itu karena kurang koordinasi antara OPD. Sehingga para sekolah swasta ini tidak memasukkan proposal ke e-Hibah. Harusnya jika memang Pemprov konsen di bidang pendidikan, pencairan BOS Daerah untuk para sekolah swasta ini diprioritaskan, bukan malah dilupakan,” tuturnya.

    Aceng mengatakan, berbagai permasalahan lainnya pun banyak terjadi. Lebih khusus berkaitan dengan tindak pidana korupsi (Tipikor). Ia mengaku, sudah sering mendengar kasus korupsi berkaitan dengan dunia pendidikan.

    “Seperti kasus korupsi pembangunan SMK 7 Tangerang Selatan yang digarap KPK. Lalu ada juga permasalahan Feasibiliy Study (FS) fiktif pembangunan SMA/SMK di Provinsi Banten. Lalu dugaan korupsi pengadaan Tablet SMA/SMK di Lebak dan Pandeglang,” terangnya.

    Maka dari itu, ia menegaskan bahwa Provinsi Banten di bawah kepemimpinan WH, telah gagal dalam memajukan dunia pendidikan. “Bagaimana bisa maju jika permasalahan terus menerus datang di dunia pendidikan Banten,” tegasnya.(DZH/PBN)

  • Wakil Ketua DPRD Kota Serang Minta HMI MPO Cabang Serang Jadi Oposisi Sejati Pemerintah

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang Minta HMI MPO Cabang Serang Jadi Oposisi Sejati Pemerintah

    SERANG, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, meminta kader-kader HMI MPO Cabang Serang untuk bisa terus mengkritisi pemerintah dan menjadi oposisi sejati.

    Sebab menurutnya, pengawalan kebijakan tidak cukup dilakukan oleh DPRD saja, namun gerakan ekstraparlementer pun harus dilakukan. Dengan demikian, dorongan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih baik pun dapat terealisasi.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Hasan Basri dalam kegiatan Intermediate Training HMI MPO Cabang Serang, saat mengisi materi ‘Gerakan Pembaruan Peradaban Islam’ di gedung Kwarcab Pramuka Kota Serang, Sabtu (5/6).

    Dalam sesi pertanyaan, salah satu peserta, Walinegara, mempertanyakan terkait dengan realisasi frasa Kota Peradaban yang menjadi visi dari Syafrudin-Subadri dalam memimpin Kota Serang. Menurutnya, salah tafsir frasa tersebut Kota Serang akan dibawa menjadi kota dengan supremasi hukum.

    “Nah yang lagi hot saat ini, ketika banyak tempat-tempat publik yang ditutup, ternyata hiburan malam bebas beroperasi. Dan itu ramainya minta ampun kalau dilihat dari parkirnya saja. Ini kan sudah melanggar perda PUK dan juga protokol kesehatan. Kalau dari bapak sendiri seperti apa selaku pimpinan dewan?,” ujarnya.

    Menanggapi hal tersebut, Hasan menuturkan bahwa memang adanya hiburan malam yang masih membandel hingga saat ini menjadi PR besar bagi pemerintah, untuk dapat menghentikannya. Terlepas dari adanya pandemi, keberadaan hiburan malam sudah tidak diperkenankan dilihat dari Perda PUK yang telah disahkan.

    “Pelaksanaan penegakannya itu ada pada eksekutif. Kami selaku dewan hanya bisa menjalankan fungsi kontrol. Kemarin sudah kami evaluasi mengenai hal tersebut, dan meminta agar segera ditindak tegas,” kata politisi PKS tersebut.

    Selain itu, Hasan juga mengatakan bahwa tidak cukup hanya DPRD saja yang melakukan pengawasan. Perlu adanya gerakan ekstra parlemen untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal itu yang bisa dilakukan oleh HMI MPO Cabang Serang.

    “Karena tidak cukup hanya kami saja yang bergerak. Mau gebrak-gebrak meja dan ngamuk seperti apa pun, itu tetap sulit. Maka gerakan ekstra parlementer itu perlu dilakukan oleh mahasiswa, khususnya HMI MPO Cabang Serang,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, dengan adanya gerakan ekstraparlementer, dapat menjadi salah satu pendorong untuk adanya perbaikan kebijakan oleh pemerintah. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan oposisi sejati dari pemerintah.

    “Kami ini selaku legislatif itu kalau di daerah, satu paket dengan eksekutif. Kami disebut sebagai pemerintah daerah. Jadi tidak ada yang namanya oposisi. Maka dari itu, kalian lah yang harus menjadi oposisi sejati dari pemerintah, agar bisa melakukan kritik atas kebijakan yang mungkin bisa merugikan masyarakat,” ucapnya.

    Maka dari itu, ia meminta kepada kader-kader HMI MPO Cabang Serang untuk terus meningkatkan kualitas intelektual mereka dengan memperbanyak referensi buku dan juga diskusi. Sehingga, kualitas kritik yang akan diberikan akan semakin kuat.

    “Perbanyak membaca buku, lalu didiskusikan. Karena dari satu paragraf yang kita baca, tentu bisa berbeda penafsirannya dari orang lain. Sehingga kita semakin banyak pemahaman atas satu permasalahan,” tandasnya. (MUF)

  • Bela HRS, HMI MPO: Harus Adil Terhadap Semua Kerumunan

    Bela HRS, HMI MPO: Harus Adil Terhadap Semua Kerumunan

    JAKARTA, BANPOS – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) meminta aparat penegak hukum bertindak adil dan objektif, terhadap kasus yang menimpa Habib Rizieq Shihab (HRS).

    Sebab menurutnya, bukan hanya HRS saja yang menimbulkan kerumunan di masa pandemi, banyak pihak lain termasuk pemerintah sendiri, juga menimbulkan kerumunan dalam pelaksanaan Pilkada serentak kemarin.

    Ketua Umum PB HMI MPO, Affandi Ismail, mengatakan aparat penegak hukum harus adil dan objektif di dalam penegakan hukum.

    “Ketika HRS dijadikan tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian, dengan tuduhan melakukan kerumunan di masa pandemi. Maka mestinya tindakan yang sama juga dilakukan kepada pihak lain yang melakukan kerumunan,” katanya, Jumat (18/12).

    Ia menjelaskan, berdasarkan pantauannya, saat ini telah banyak kerumunan massa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, tetapi tidak mendapatkan teguran yang tegas.

    “Seperti kita ketahui bersama, bahwa Pilkada 2020 tetap dilaksanakan di masa pandemi. Walau sebelumnya banyak pihak yang mengusulkan penundaan, tetapi tetap dilaksanakan,” ucapnya.

    Lebih lanjut, ia menyoroti Pilkada yang terjadi di Solo, Medan dan beberapa tempat lainnya, yang memobilisasi massa yang banyak dan melanggar protokol kesehatan.

    “Mestinya pemanggilan dilakukan kepada pihak-pihak yang melanggar protokol covid. Tetapi, lagi-lagi Polri masih tebang pilih,” lanjutnya.

    Menurutnya penangkapan HRS sangat bernuansa politik. Padahal seharusnya Polri bersikap netral dan pandai membaca situasi politik yang ada di negara. Polri semestinya memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, bukan memunculkan konflik di tengah masyarakat.

    Selain itu, Affandi pun menilai tidak hadirnya Komnas HAM dalam rekonstruksi kepolisian terhadap enam laskar FPI, dengan alasan memiliki bukti tersendiri terhadap peristiwa tersebut adalah salah satu bentuk independensi dari Komnas HAM.

    “Tentunya sikap independen dari Komnas HAM ini harus didukung dan disupport oleh semua pihak, agar kasus ini menjadi terang. Selain itu, presiden juga harus memastikan idepedensi kinerja Komnas HAM tanpa intervensi dari pihak manapun, yang terindikasi memiliki kepentingan dalam peristiwa tersebut,” ujarnya.

    Bahkan, ia mengatakan bahwa PB HMI akan menjadi garda terdepan dalam mengawal dan memberikan dukungan moril dan bersinergi dalam mengungkap peristiwa tersebut. (MG-01)

  • HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    LEBAK, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak melakukan aksi pembentangan spanduk di Gedung DPRD Lebak dalam rangka menolak dengan keras keputusan Presiden Indonesia Joko Widodo yang telah menaikan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Koordinator aksi, Muhamad Wahyu mengatakan, HMI MPOdengan tegas menolak dan meminta Presiden agar mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, Perpes yang telah menaikan iuan BPJS kesehatan ini dinilai telah mencekik rakyat.

    “Kenaikan ditengah Pandemi Covid-19 ini hanya akan menambah beban rakyat, yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka untuk itu kami dengan tegas menolak Perpres tersebut,” kata Wahyu kepada awak media.

    Wahyu mengaku heran dengan keputusan presiden, pasalnya menurut Wahyu putusan MA yang sebelumnya telah menolak kenaikan BPJS merupakan putusan final yang berlaku bagi setiap warga negara, bahkan presiden sekalipun.

    “Tapi kenapa ditengah pandemi covid-19 ini presiden masih mengajukan kembali untuk penaikan BPJS, padahal kita tau sendiri keadaan ekonomi seluruh masyarakat pasti sedang terganggu, ditambah angka kasus positif korona di Indonesia kian hari kian meningkat,” kata Wahyu.

    Selain kenaikan BPJS, pihaknya juga mengkritisi sikap pemerintah yang tidak segera menurunkan harga BBM, padahal saat ini diketahui harga minyak bumi tengah anjlok.

    “Sekarang, dimana keseriusan pemerintah dalam melindungi keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan rakyat? Saya rasa pemerintah kurang serius dalam menangani pandemi ini, bukannya membuat tenang malah meresahkan rakyat,” tandasnya.

    Dirinya berharap Pemerintah segera melakukan evaluasi, dan mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin kelangsungan hidup banyak orang ditengah Covid-19 ini. Ia juga meminta agar pihak legislatif yakni DPR dapat berpihak kepada rakyat.

    “Seharusnya lakukan efisiensi anggaran, jangan malah menaikan iuran yang dapat membebani rakyat. Kita harap pemerintah dapat berfokus mengatasi Pandemi ini, sehingga semua dapat kembali dengan normal,” tandasnya.(PBN)

  • HMI MPO Minta WH Perhatikan Pelajar dan Mahasiswa Perantau

    HMI MPO Minta WH Perhatikan Pelajar dan Mahasiswa Perantau

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang mendorong agar pelajar dan mahasiswa perantau yang tetap bertahan di Banten, dapat diberikan stimulus selama berada di perantauan.

    Sebab, tidak pulangnya mereka ke kampung halaman dikarenakan mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak mudik, dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.

    Mide Formateur HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas, mengatakan bahwa masih banyak pelajar dan mahasiswa perantau yang hingga saat ini bertahan di indekos masing-masing. Mereka tidak pulang lantaran mengikuti imbauan dari pemerintah, agar tidak pulang kampung.

    “Mereka pasti ingin pulang, terlebih saat ini belajar serta perkuliahan daring diperpanjang hingga akhir semester dan sebentar lagi bulan Ramadan. Tapi dengan kondisi seperti ini, mereka tidak ingin pulangnya mereka ke kampung halaman justru membawa sengsara,” ujarnya, Jumat (10/4).

    Menurutnya, mahasiswa perantau tersebut banyak yang berasal dari wilayah Jawa, Sumatera dan Papua. Namun menurutnya, mayoritas pelajar dan mahasiswa yang tetap bertahan berasal dari Papua.

    “Memang banyak dari teman-teman Papua. Karena selain memang mengikuti imbauan, juga bandara di Papua itu ditutup oleh pemerintah setempat. Ada juga dari Boyolali, Palembang, NTB dan lainnya. Kami masih mendata,” jelasnya.

    Irkham menegaskan, para pelajar dan mahasiswa perantau tersebut merupakan pahlawan di garda terdepan dalam melawan Covid-19. Sebab, mereka rela tetap di perantauan hingga beberapa bulan ke depan agar pandemi ini tetap berakhir.

    Sehingga, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten, agar dapat memperhatikan kebutuhan mereka. Ia mendorong agar para perantau dapat masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah dianggarkan.

    “Dengan terjaminnya kebutuhan mereka, insyaAllah mereka pun menjadi lebih semangat dan terus bertahan di perantauan, hingga pandemi Covid-19 ini dapat selesai dan kehidupan kita kembali seperti semula,” tandasnya. (DZH)

  • Soal Rencana Salat Taubat Jamaah, HMI MPO : Jangan Langgar Kebijakan Sendiri

    Soal Rencana Salat Taubat Jamaah, HMI MPO : Jangan Langgar Kebijakan Sendiri

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang meminta agar Pemkot Serang dapat menaati kebijakan yang telah dibuat oleh pihak pemkot sendiri. Pasalnya, HMI MPO menilai Pemkot Serang melanggar kebijakan yang mereka buat sendiri.

    Ketua Formatur HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie, mengatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) nomor 800/541-BKPSDM/2020 yang ditandatangani Walikota Serang, secara gamblang menyatakan bahwa Pemkot Serang mengimbau agar acara yang melibatkan banyak peserta atau kerumunan massa dapat ditunda.

    “Seluruh kebijakan tersebut merupakan tindaklanjut status KLB yang ditetapkan oleh Pemprov Banten, dimana dalam kurun waktu KLB itu, masyarakat diharapkan mampu berdiam diri di rumah masing-masing dan keluar apabila ada keperluan mendesak saja,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/3).

    Namun berdasarkan kabar yang beredar, Pemkot Serang berencana untuk menggelar salat taubat secara berjamaah di Alun-alun Kota Serang. Rencana tersebut pun dipertanyakan. Menurutnya, rencana itu kurang bijak di tengah pandemi Covid-19 ini.

    “Sejatinya kami tidak mempermasalahkan salat taubat agar terhindar dari pandemi ini. Hanya saja kami memandang bahwa menggelar salat taubat secara berjamaah yang sudah pasti melibatkan kerumunan massa merupakan hal yang kurang bijak,” katanya.

    Apabila Pemkot Serang benar-benar menjalankan salat taubat berjamaah di Alun-alun Kota Serang, maka secara jelas telah melanggar kebijakan yang mereka buat sendiri. Terlebih pada Selasa yang lalu, Pemkot Serang juga menggelar perayaan HUT Satpol PP ke-70 yang melibatkan kerumunan massa.

    “Tentu ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, mengapa Pemkot Serang justru melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka sendiri? Kami tidak ingin di tengah pandemi ini, justru pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat karena pelanggaran-pelanggaran atas kebijakan yang dibuat sendiri,” katanya.

    Secara tegas, ia pun meminta agar Pemkot Serang menaati kebijakan yang telah dibuat. Dengan demikian, Indonesia, khususnya Kota Serang, dapat melewati pandemi ini dengan sebaik mungkin dan kerugian yang minim.

    “Untuk kemaslahatan ummat, kami HMI MPO Cabang Serang meminta agar Pemkot Serang dapat benar-benar menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Serang sendiri. Kami yakin bahwa kita semua dapat menghadapi pandemi Covid-19 ini dengan baik,” jelasnya. (MUF)

  • Perubahan Kebijakan Dana BOS, Sekolah Diminta Transparan

    Perubahan Kebijakan Dana BOS, Sekolah Diminta Transparan

    SERANG, BANPOS – Perubahan skema penyaluran dana BOS yang sebelumnya ditransfer melalui kas Pemda menjadi langsung ke rekening sekolah, diminta agar dikelola dengan benar. Selain itu, sekolah diharap dapat benar-benar transparan dalam penggunaannya.

    Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Komisariat Untirta Ciwaru, Hadiroh. Ia mengatakan bahwa sekolah harus benar-benar transparan, untuk mencegah adanya kesempatan untuk menyalahgunakan anggaran dari oknum.

    “Penggunaan dana BOS harus transparan. Karena yang kami khawatirkan nanti akan banyak penyalahgunaan dana, entah habis ditengah jalan oleh para oknum atau seperti apa,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (15/2).

    Ia menceritakan bahwa kekhawatiran tersebut berasal dari pengalamannya pada saat masih bersekolah. Menurutnya, pada saat itu dana BOS dalam pengelolaannya tidak jelas. Pihak sekolah selalu berkilah bahwa mereka tidak memiliki anggaran.

    “Pengalaman saya pada saat dana BOS turun, saya mengajukan proposal untuk keperluan lomba Paskibra. Tapi pihak sekolah bilangnya tidak ada uang, karena untuk ini dan itu. Padahal fasilitas sekolah sudah sangat baik pada saat itu,” terangnya.

    Selain itu, ia meminta agar pendidikan moral bukan hanya ditekankan pada murid saja. Namun juga kepada pihak guru dan sekolah. Sehingga dalam pengelolaan dana BOS nanti, etika profesi pendidik benar-benar dijunjung tinggi.

    “Jadi benar-benar harus mencontohkan dengan perilaku dan tindakan. Karena teori-teori saja tidak akan cukup,” ujar mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Untirta ini.

    Hadiroh meminta agar pihak sekolah dapat mempublikasikan penggunaan anggaran mereka secara berkala, baik melalui majalah dinding (Mading), situs resmi sekolah, maupun instrumen media lainnya.

    “Sekolah dapat memanfaatkan teknologi yang ada, bisa melalui website yang dimiliki sekolah atau media sosial. Bisa juga menggunakan mading. Itu akan jauh lebih bermanfaat dan menjauhkan dari fitnah dalam penggunaan dana tersebut,” tegasnya.

    Selain itu ia juga meminta kepada Pemkot Serang agar dapat memberikan pelatihan dan pemahaman kepada pihak sekolah, mengenai pengelolaan dana BOS. Sehingga, langkah pencegahan sedari awal dapat benar-benar ada.

    “Pemkot Serang khususnya Dindikbud harus memberikan pemahaman bahwa dana BOS ini ada untuk peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, dengan semakin luasnya otoritas sekolah dalam pengelolaan BOS ini, harus ada peningkatan mutu pengelolaannya,” jelas Hadiroh. (DZH)

  • Kohati HMI MPO Lebak Komitmen Pemberdayaan Perempuan

    Kohati HMI MPO Lebak Komitmen Pemberdayaan Perempuan

    LEBAK, BANPOS – Ketua Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati (Kohati) Kabupaten Lebak terpilih, Mutia menyatakan, Kohati Lebak berkomitmen menjadi pelopor pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan di Kabupaten Lebak ini.

    Menurutnya, Kohati Lebak sekarang ini memiliki anggota sebanyak 17 orang termasuk kepengurusan. Dimana anggotanya itu terdiri dari dua Komisariat HMI MPO Lebak yakni Komisariat Latansa Mashiro, dan Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ad Da’wah (STITDA) Rangkasbitung.

    “Sebagai perempuan kita jangan hanya mempercantik parasnya saja, tetapi sisi keislaman kita juga harus dipercantik,” kata Mutia, Rabu (15/1) kepada wartawan.

    Kohati MPO Lebak akan terus melakukan pemberdayaan dengan cara menggelar kajian dalam upaya mempercantik iman dan Islam.

    Kornas Kohati Apri Hardiyanti mengungkapkan, perempuan mempunyai peranan tinggi dalam menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat khususnya terkait pemberdayaan perempuan.

    “Kohati harus terus bergerak dalam bidang intelektual mencapai kesuksesan menciptakan keharmonisan keluarga maupun masyarakat umum dan dapat mempertahankan indentitas perempuan,” ungkapnya.

    Senada dikatakan Ketua Umum HMI-MPO Lebak Aceng Hakiki. Kohati merupakan lembaga khusus perempuan dari HMI-MPO Lebak harus berjuang melakukan pemberdayaan terhadap kaum perempuan, sehingga dapat menjadi transformasi sosial dalam tataran kehidupan masyarakat.

    “Peran Kohati tidak hanya pada internal organisasi tapi pada masyarakat secara luas. Sebagai lembaga perempuan, Kohati harus menjadi sosok Mar’atussolihah untuk turut melakukan transformasi sosial dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang diridhoi Allah,” tandasnya.

    Kadispora Lebak Asep Komar Hidayat yang mewakili Bupati Lebak mengatakan, sebagai organisasi perempuan, Kohati Lebak diharapkan dapat menciptakan warna yang indah dan berkontribusi dalam melakukan pemberdayaan perempuan.

    “Dalam rangka menciptakan tatanan perempuan yang berdaya saing, Kohati harus berusaha menunjukan kompetensi perempuan dan menciptakan warna yang indah bagi masyarakat di Kabupaten Lebak,” katanya.

    Kohati terbentuk seiiring dengan dilantiknya para pengurus Kohati Lebak periode 2020-2021 di Gedung PKK Lebak.

    Pelantikan pengurus Kohati Lebak periode 2020-2021 di Gedung PKK Lebak, Rabu (15/1/2020) dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Lebak Asep Komar mewakili Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya, Presidium KAHMI Lebak Ahmad Fauzi, Mastur Huda, Kornas Kohati Apri Hardiyanti, dan Ketua Umum HMI-MPO Lebak Aceng Hakiki. (MG-01/PBN)

  • Geruduk Puspemkot Serang, Mahasiswa Tuntut Pembubaran BPJS

    Geruduk Puspemkot Serang, Mahasiswa Tuntut Pembubaran BPJS

    SERANG, BANPOS – Gabungan organisasi mahasiswa menggeruduk Kantor Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Serang untuk menuntut pembubaran BPJS Kesehatan.Mereka menilai bahwa sistem BPJS telah gagal, karena berorientasi profit dan tidak mementingkan rakyat miskin.

    Massa yang didalamnya tergabung LMND, HMI MPO, SWOT, dan Api Kartini itu pun menawarkan solusi terhadap pembubaran BPJS, yaitu diadakannya program Jaminan Kesehatan Rakyat Semesta (Jamkesrata).

    Pantauan lokasi, di tengah guyuran hujan, massa aksi menyampaikan orasi selama setengah jam mengenai tuntutan yang mereka bawa. Setelahnya, Pemkot Serang pun menerima massa aksi dan melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana.

    “Sebelum dibubarkan, BPJS harus diaudit sebagai pertanggungjawabannya. Sebab, kami menduga bahwa defisit yang terjadi di BPJS kami tidak percaya, padahalkan ada donor dari APBN, APBD dan rakyat,” ujar salah satu perwakilan dari LMND Banten, Samsul Ma’arif, Senin (16/12).

    Pihaknya juga menawarkan sistem jaminan kesehatan yang dinilai lebih efektif dibandingkan BPJS, yaitu Jamkesrata. Samsul menjelaskan, sistem Jamkesrata ini menjamin seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali dengan standar layanan yang layak.

    “Jamkesrata merupakan bagian dari upaya negara untuk memberikan jaminan kesehatan yang promotif, preventif dan rehabilitatif. Oleh karena itu harus
    dilaksanakan secara langsung oleh negara melalui Kementerian Kesehatan,” katanya.

    Pemerintah daerah, kata Samsul, dapat berpartisipasi dalam Jamkesrata melalui alokasi APBD. Namun tidak membatasi rakyat untuk berobat di manapun dalam wilayah Indonesia. Karena nomor kepesertaannya dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat.

    “Pemerintah juga tentu wajib mengembangkan konsep hidup sehat, terutama pada faktor perilaku dan lingkungan sehat yang berkontribusi 70 persen terhadap kesehatan manusia, di samping kelainan bawaan dan akses kesehatan,” jelasnya.

    Sekda Kota Serang, Tb. Urip Henus Surawardhana, mengatakan dirinya tidak bisa memutuskan atas tuntutan mahasiswa. Karena, pihaknya harus bermusyawarah terlebih dahulu dengan Walikota dan Wakil Walikota Serang.

    “Kami akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pimpinan, nanti apa arahan dari pimpinan baru kami lakukan hal itu,” katanya kepada awak media.

    Seusai audiensi, mahasiswa mengaku kecewa dengan tidak hadirnya Walikota dan Wakil Walikota Serang dalam audiensi. Namun mereka akan menunggu jawaban selama kurun waktu seminggu.

    Mahasiswa pun mengancam apabila dalam seminggu tidak ada jawaban, pihaknya akan kembali melakukan demonstrasi dengan membawa massa yang lebih banyak. (DZH)