Tag: Honorer

PANDEGLANG, BANPOS – Salah satu pegawai honorer pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pandeglang, Toto Sudeni mengatakan, dirinya menjadi pegawai honorer selama 17 tahun.

“Saya pertama menjadi honorer sejak tahun 2005, saat itu proses pengangkatannya tidak seperti sekarang,” kata Toto Sudeni atau yang biasa disapa Deni kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp, Minggu (30/1).

Menurutnya, pada setiap ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dirinya selalu mengikuti. Akan tetapi, pada setiap mengikuti tes CPNS tersebut belum pernah lulus.

“Setiap ada seleksi tes CPNS yang diselenggarakan pemerintah, saya selalu mengikuti kalau tidak salah sudah empat kali. Akan tetapi hasilnya selalu tidak lolos, kalau mau dibilang ikut seleksi CPNS itu sudah bosan jadinya. Kalau bagi kita sih, mungkin sistem tes CAT tidak begitu menyulitkan. Akan tetapi bagi para honorer yang lain yang usianya sudah 35 tahun keatas terkendala dengan SDM, itu yang agak menyulitkan,” ujarnya.

Terkait dengan adanya rencana penghapusan pegawai honorer oleh pemerintah, lanjut Deni, tentunya hal tersebut sangat memberatkan bagi para pegawai honorer.

“Sangat memberatkan bagi kami para honorer, yang kami pertanyakan adalah bagaimana nasib kami jika memang benar adanya penghapusan honorer tersebut, sedangkan kita sudah puluhan tahun mengabdi untuk negara. Seharusnya pemerintah, sebelum mengeluarkan aturan dikaji dan dipertimbangkan dahulu dampaknya seperti apa, kalau memang honorer dihapus, tapi ada kebijakan yang lain misalnya diangkat jadi PPPK itu bukan soal dan memang harapan kami para honorer,” terangnya.

Deni berharap, pemerintah pusat memberikan kebijakan dengan mengadakan tes jalur khusus bagi para tenaga honorer yang telah lama mengabdi sebagai bentuk penghargaan.

“Harapan kami kedepan, jika memang ada tes seleksi CPNS maupun PPPK ada jalur khusus bagi honorer seperti pengangkatan secara otomatis, kalau tidak tesnya tertutup khusus para honorer. Jangan kita diadu dengan jalur umum, karena sangat menyulitkan,” ungkapnya.

Kepala BKPSDM Pandeglang, Mohammad Amri mengatakan, terkait penghapusan pengangkatan dan penerimaan honorer di Kabupaten Pandeglang, pihaknya saat ini belum bisa memberikan pandangannya.

“Terkait dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer, kami belum mendapatkan surat secara resminya. Jadi dalam hal ini, saya atas nama Kepala BKPSDM belum bisa berkomentar banyak tentang Langkah apa kedepan dan seperti apa. Kita juga belum bisa berandai-andai seperti apa, tapi yang pasti kebijakan pemerintah ini tidak akan membuat pemerintah daerah diam dan akan menindak lanjutinya,” katanya.

Menurutnya, saat ini jumlah tenaga honorer yang ada di Kabupaten Pandeglang sekitar kurang lebih 7.204 orang. Sedangkan untuk PPPK dan CPNS ada sekitar kurang lebih 2.000 orang.

“Alhamdulillah pada tahun 2019 sampai 2021, untuk PPPK dan CPNS kurang lebih sekitar 2.000 orang. Terkait dengan tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun keatas itu saya kurang hafal, nanti saja datanya ada di kantor, saya takut salah,” ungkapnya.

Terpisah, anggota DPRD Kabupaten Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, dengan adanya rencana penghapusan tenaga honorer, pihaknya berharap pemerintah pusat untuk mengkaji ulang rencana kebijakan tersebut.

“Pada prinsipnya, kalau menurut saya sih tolong dikaji ulang kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat dan itu pun bukan keputusan yang sudah final. Mumpung masih ada waktu, dikaji ulang dengan mempersiapkan program lain sehingga mereka (honorer,red) akan terakomodir dan bisa mengabdi kepada masyarakat,” katanya.

“Harapan saya mereka (honorer,red) terakomodir dengan nama program lain, karena mereka sudah berpengalaman di Lembaga pemerintah baik pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota. Artinya mereka sudah punya jasa kepada pemerintah, kalau serta merta ini dihapus,nasib mereka harus dipikirkan,” ungkapnya.

(DHE/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS – Para pegawai honorer Pemkab Pandeglang meminta agar pemerintah pusat untuk lebih memprioritaskan pegawai honorer dalam tes penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Permintaan tersebut merespons penghapusan status pekerja honorer di lingkup pemerintahan.

“Kami meminta pemerintah pusat untuk lebih mengutamakan pegawai honorer dalam tes seleksi penerimaan CPNS maupun PPPK, karena kami sebagai honorer telah mengabdi kepada negara sudah puluhan tahun,” kata salah satu pegawai honorer Setda Kabupaten Pandeglang, M Awaludin di Pendopo, Kamis (27/1).

Menurutnya, pemerintah pusat jika ingin membuat regulasi harus dikaji terlebih dahulu, jangan sampai membuat regulasi justru dapat merugikan para honorer.

“Apalagi rencana penghapusan ini sangat merugikan bagi kami,“ ujarnya.

Ia menambahkan, penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintahan menjadi beban pikiran bagi para honorer itu sendiri. Sehingga, para pegawai honorer tidak tahu kejelasan nasibnya.

“Jadi bagaimana kejelasan nasib kami, apakah kita dipecat atau bagaimana. Makanya kita curhat ke pak Sekda perihal nasib kami kedepannya,“ ucapnya.

“Apabila para honorer bisa diangkat menjadi PPPK, ini suatu keuntungan bagi honorer dan kami minta dipermudah dalam tes seleksinya. Akan tetapi justru sebaliknya, jika ada penghapusan lantas bagaimana kejelasan nasib kami,“ ungkapnya.

Hal senada disampaikan pegawai honorer Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Pandeglang, Tia Risma mengatakan, menurut rencana pemerintah pusat akan menggelar pelaksanaan tes seleksi PPPK.

“Dalam hal ini kami meminta pemerintah agar mempermudah seleksi PPPK bagi para honorer dengan membuat regulasi khusus, karena kebanyakan para honorer di Pandeglang ini usianya sudah diatas 35 tahun,“ katanya.

“Kemampuan bersaing kita dengan para peserta lewat jalur umum seleksi tes CPNS dan PPPK sangat berat, apalagi dengan batas usia serta keterampilan dan kemampuan para honorer itu sendiri, apalagi dengan sistem CAT justru sangat menyulitkan,“ tambahnya.

Oleh karena itu, dirinya berharap untuk menjadi CPNS dan PPPK tidak ada tes lagi, akan tetapi menggunakan sistem pengangkatan secara otomatis.

“Sebagai solusi dan bentuk perhatian pemerintah kepada para honorer yang sudah bekerja selama bertahun-tahun, sistem pengangkatannya secara otomatis,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj.Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, keinginan para tenaga honorer untuk menjadi CPNS atau pegawai PPPK melalui pengangkatan secara langsung merupakan keinginan Pemkab Pandeglang juga. Akan tetapi dalam hal ini, pemerintah daerah tidak bisa mengambil kebijakan, karena semua tergantung dari kebijakan pusat.

“Jika memang kebijakan pemerintah pusat menyatakan para honorer untuk diangkat langsung kita usulkan, kalau memang harus melalui seleksi tes pemerintah daerah juga tidak bisa melakukan apa-apa hanya bisa mengikuti kebijakan pemerintah pusat,” katanya.(DHE/PBN)

Caption Foto : Salah satu pegawai honorer saat curhat kepada Pj Sekda Pandeglang, Taufik Hidayat.