BANTEN POS

Tag: HUT RI

  • “Berdiri di Tengah Masyarakat: Rivo Kumara, Hadir dalam Aksi Sosial untuk Meningkatkan Kerukunan Antar Sesama”

    “Berdiri di Tengah Masyarakat: Rivo Kumara, Hadir dalam Aksi Sosial untuk Meningkatkan Kerukunan Antar Sesama”

    TANGERANG SELATAN, BANPOS – Tokoh Pemuda Serpong Utara yang juga Caleg DPRD Tangsel dari partai Golkar, Rivo Kumara bersama warga Vila Serpong, menggelar berbagai macam kegiatan dalam rangka menyemarakkan HUT RI yang ke 78 pada Kamis, 17 Agustus 2023 yang lalu.

    Semarak serta kemeriahan HUT RI ini dirasakan oleh segenap masyarakat Indonesia pada umumnya, tidak terkecuali dengan warga Vila serpong, Jelupang, Serpong Utara, Tangerang Selatan.

    Berbagai acara pun digelar untuk  menyemarakkan dan memeriahkannya. Mulai dari mengadakan perlombaan untuk anak-anak, karnaval, pawai budaya, Upacara bendera hingga malam puncak kemerdekaan Republik Indonesia ini.

    Rivo Kumara yang juga merupakan Ketua Panitia HUT RI ini mengatakan, “Dalam rangka merayakan 17 Agustus yang penuh makna ini, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memupuk semangat nasionalisme, memberdayakan pemuda, dan menjaga kerukunan antar masyarakat. Saya berharap bahwa bersama-sama, kita dapat membentuk masa depan Indonesia yang lebih kuat, adil, dan sejahtera bagi semua.”

    Lebih lanjut ia menekankan pentingnya menjaga semangat untuk para pemuda dalam menjalani perjalanan menuju masa depan yang lebih baik. Bangsa kita memiliki kekayaan budaya, etnis, dan agama yang beragam. Dengan menghargai perbedaan ini dan menjalin dialog yang terbuka, kita dapat membangun lingkungan yang inklusif dan harmonis bagi setiap warga negara.”

    Ia menambahkan bahwa dengan memperkuat rasa nasionalisme, kita dapat mendorong kesatuan dan kebersamaan dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa kita saat ini. saya dengan senang hati berbagi momen bersejarah 17 Agustus sebagai peluang besar untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan memperkuat peran vital pemuda dalam memajukan negara ini.”

    Kemeriahan HUT RI di Vila serpong ini ditutup dengan Malam Puncak Acara yang diadakan oada tanggal 19 Agustus 2023. Selain dihadiri warga, malam puncak acara ini juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman. (rls)

  • Rayakan Kemerdekaan, IM3 Gelar Pesta Rakyat di Kota Serang

    Rayakan Kemerdekaan, IM3 Gelar Pesta Rakyat di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-78, IM3 menggelar ‘Pesta Rakyat IM3’ sebagai kelanjutan rangkaian kampanye “Rayakan Kemerdekaanmu dengan Freedom Internet” di Alun-alun Barat Kota Serang.

    ‘Pesta Rakyat IM3’ ini mengajak seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, agar terus melestarikan berbagai tradisi menyambut perayaan kemerdekaan serta berpartisipasi dalam berbagai keseruan perayaan kemerdekaan RI.

    Pesta Rakyat IM3 berlangsung selama dua hari pada tanggal 19-20 Agustus 2023 di lebih dari 10 kota Indonesia. Bagi masyarakat di wilayah Jabodetabek dapat mengunjungi Alun-Alun Barat Kota Serang atau Alun-Alun Hasibuan Bekasi.

    Pesta Rakyat IM3 juga diselenggarakan di sejumlah kota lainnya, seperti Solo, Cirebon, Medan, Lampung, Madiun, Sidoarjo, Samarinda, Pontianak, dan lainnya. Berbagai kegiatan di Pesta Rakyat IM3 diantaranya adalah Lomba Rakyat, Permainan Berhadiah, Bazaar Kuliner UMKM hingga Panggung Hiburan yang akan mengisi keseruan Pesta Rakyat IM3 dalam menghidupkan lagi tradisi berbagai kegiatan dan perlombaan khas perayaan 17-an.

    SVP Head of Region Jabotabek IM3, Eric Danari, menyampaikan pentingnya meneruskan tradisi perayaan kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia dan generasi muda.

    “Pesta Rakyat IM3 hadir untuk dapat menyatukan seluruh lapisan masyarakat untuk bersilaturahmi, merayakan kembali tradisi kemerdekaan Indonesia dengan semangat persatuan, serta saling terhubung dengan satu sama lain tanpa khawatir,” ungkapnya, saat menggelar Media Update Pesta Rakyat IM3 di Alun alun Barat Kota Serang (19/8).

    Ia juga mengatakan, bersama dengan Freedom Internet sebagai produk unggulan IM3, momen perayaan kemerdekaan menjadi momen penting yang dapat melestarikan berbagai nilai-nilai kebangsaan.

    Terdapat sejumlah perlombaan kategori perorangan seperti kompetisi Busana Adat Anak, Karaoke Solo, dan Sepeda Hias, serta kategori kelompok seperti Panjat Pinang atau Jembatan Pinang, Tarik Tambang, Lomba Bakiak, Balap Karung, dan Sendok Kelereng untuk memenangkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah di setiap kota.

    Berbagai komunitas pun turut serta memeriahkan kegiatan di Pesta Rakyat IM3, seperti komunitas sepeda, zumba, penampilan dari band atau musisi setempat, Stand-up Comedy Campus, dan pertunjukan tradisional yang mencerminkan ciri khas setiap kota.

    Eric mengungkapkan, pengunjung berkesempatan untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang tersedia di Booth IM3. Hanya dengan melakukan pembelian produk minimal 10 ribu, maka mereka akan mendapatkan kupon untuk di-stamp dan bermain di lima Area Games Seru, seperti lempar kaleng, bola gelinding, menara bola, karung terbang dan tembak gelas.

    “Mereka yang berhasil mengumpulkan tiga stempel berhak membawa pulang ‘Paket Bingkisan 17an IM3’ yang berisi Minyak Goreng, Gula, dan Beras. Sedangkan, pengunjung yang berhasil mengumpulkan lima stempel akan mendapatkan hadiah langsung dan ikutan Wheel of Fortune untuk memenangkan Grand Prize menarik, seperti voucher belanja hingga smartphone,” jelasnya.

    Keseruan Pesta Rakyat IM3 juga bisa dinikmati oleh seluruh pelanggan IM3 secara digital melalui aplikasi MyIM3 yang menghadirkan berbagai permainan dan hadiah menarik.

    Pelanggan IM3 bisa mengikuti berbagai permainan seru bertemakan kemerdekaan yang berkesempatan mendapatkan hadiah iPhone 14 Pro Max, menikmati promo paket data Freedom Internet, diskon 50% redeem reward IMPOIN, bonus kuota hingga 78 GB, diskon 30% dari berbagai merchants favorit pelanggan, serta penawaran spesial lainnya.

    Sebelumnya, IM3 sukses menghadirkan kolaborasi empat musisi perempuan lintas generasi seperti Vina Panduwinata, Nadin Amizah, Feby Putri, dan Idgitaf yang menyanyikan kembali lagu ‘Negeriku’ dalam rangka menyambut perayaan kemerdekaan Indonesia ke-78 tahun.

    VP Head of Media Management IM3, Wisnu Wardhana, mengatakan bahwa kampanye ini hadir untuk menginspirasi generasi muda agar terus melestarikan berbagai tradisi merayakan kemerdekaan Indonesia dengan penuh kebebasan bersama produk unggulan IM3, Freedom Internet.

    “Produk Freedom Internet memberikan kebebasan untuk pelanggannya terhubung satu sama lain tanpa khawatir dengan akses internet 24 jam, yang bisa digunakan dimanapun dan kapanpun serta tersedia berbagai pilihan kuota sesuai kebutuhan komunikasi pelanggan,” terangnya.

    Ia menegaskan bahwa kolaborasi ini juga ingin mengingatkan kembali semarak kemerdekaan dan menggambarkan bagaimana Masyarakat mencintai negeri Indonesia. Tak hanya itu, ia pun menyampaikan di momen Perayaan HUT RI ini banyak sekali promo yang dapat dinikmati pelanggan.

    “Banyak sekali promo yang bisa dinikmati, pelanggan bisa download dan gunakan myIM3 untuk memilih beragam promo, ada juga diskon 20 persen untuk produk tertentu. Promo ini berlaku hingga 20 Agustus, besok,” tandasnya. (MUF)

  • Pendidikan di Banten Belum Merdeka

    Pendidikan di Banten Belum Merdeka

    SALAH satu tujuan kemerdekaan Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, hingga kini kita merayakan 78 kali merayakan kemerdekaan itu, pendidikan masih menjadi komoditas yang belum bisa diakses semua warga Negara.

    Dalam beberapa tahun terakhir, masalah anak putus sekolah di tingkat SD dan SMP di Provinsi Banten telah menjadi perhatian serius. Meskipun ada upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan pihak terkait, namun angka anak putus sekolah masih mengkhawatirkan. Hal ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam alokasi anggaran pendidikan, serta beberapa faktor lain yang memengaruhi ketersediaan pendidikan yang layak bagi anak-anak di daerah tersebut.

    Berdasarkan data yang dikutip dari situs kemendikbud.go.id, pada tahun 2023 terdapat 25.274 anak putus sekolah SD maupun SMP di Provinsi Banten. Komposisi jumlah putus sekolah dari tingkat SD hingga SMA/SMK nyaris seimbang, dimana paling banyak ATS di tingkat SD dengan jumlah 12.778 murid, diikuti SMP 12.486 siswa. 

    Kabupaten Tangerang dengan jumlah ATS tertinggi, yaitu 7.361 siswa. Rinciannya adalah 3.997 di tingkat SD, 3.364 di tingkat SMP. Kabupaten Lebak menduduki peringkat ketiga dengan 4.353 anak putus sekolah dengan rincian 1.758 di tingkat SD dan 2.595 di tingkat SMP.

    Kabupaten Serang menempati peringkat ketiga dengan 3.022 anak putus sekolah, lalu berikutnya Kota Tangerang dengan 3.161 anak putus sekolah. Kemudian Kabupaten Pandeglang dengan 2.707 anak putus sekolah, Kota Tangsel 2.271, Kota Serang 1.740. Sedangkan Kota Cilegon menjadi yang terendah dengan angka 669 siswa putus sekolah.

    Di Kabupaten Lebak yangmenmpati peringkat kedua terbanyak, angka putus sekolah bisa tergambar di pusat-pusat keramaian di Kota Rangkasbitung. Anak usia sekolah memilih hidup di jalan untuk mencari kebebasan maupun mencari nafkah demi melanjutkan hidupnya.

    Seperti yang didapati BANPOS di komunitas punk di Rangkasbitung. Sejumlah remaja dengan dandanan ala musisi punk mudah ditemui di di lokasi-lokasi tertentu seperti Terminal Lama, Lampu Merah Sumurbuang, Lampu Merah Taman Hati hingga di sekitaran Pasar Rangkasbitung. Biasanya meraka mengamen atau hanya sekedar nongkrong di tempat-tempat itu. 

    Saat BANPOS bertanya kepada salah satu remaja yang mengaku sebagai anak punk, ia mengaku berhenti sekolah di usia 14 tahun atau saat dia berada di bangku sekolah tingkat SMP.

    “Males sekolah, banyak aturan. Mending begini bang, bebas kita,” kata salah satu anak ‘punk’ yang BANPOS temui di sekitar Pasar Rangkasbitung.

    Namun, saat BANPOS mencoba berkomunikasi lebih intens, ia mengaku berhenti sekolah karena faktor ekonomi yang tidak mendukung. Dikarenakan kebingungan untuk melampiaskan emosi, akhirnya ia memilih untuk terjun ke dunia anak jalanan.

    “Sudah nyaman begini, bisa bareng-bareng sama kawan-kawan senasib. Kita mau mengeluh kesiapa juga nggak akan ada yang perduli,” tandasnya.

    Menanggapi Hal tersebut, Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Banten, Ihsanudin, mengatakan bahwa ketika anak tidak sekolah terdapat berbagai faktor.

    Lanjutnya, terdapat faktor ekonomi, keluarga dan lingkungan. 

    “Kita juga harus bisa menyelidiki kenapa anak punk ini lebih nyaman disana. Misalnya dia tidak nyaman di lingkungan sekolah, berarti sekolah saat ini belum bisa menjawab atau memberikan fasilitas untuk anak berkreasi sesuai dengan keinginannya,” kata Ihsan saat ditemui BANPOS di Rahaya Resort, Selasa (15/8).

    Ihsan menjelaskan, Drop Out (DO) bukanlah solusi bagi murid-murid yang disebut “nakal”. Menurutnya, hukuman tersebut hanya menjadi bom atom bagi dunia pendidikan di Lebak.

    “Nantinya, mereka tidak lagi mendapatkan hak untuk mendapat pendidikan. Hal ini yang sangat disayangkan,” jelasnya.

    Ia menegaskan, kesenjangan sosial yang terjadi membuat banyak anak yang harus mengalami putus sekolah. Maka dari itu, pemerintah harus bisa memberikan bantuan sesuai dengan targetnya agar kesejahteraan bisa merata.

    “Tentu ini juga menjadi PR bersama bagi kita semua agar anak-anak bisa merasakan pendidikan yang seharusnya,” tandasnya.

    Bukan hanya di Lebak, bahkan di ibu kota Provinsi Banten, Kota Serang, masih banyak anak yang mengalami putus sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Tubagus Suherman menyampaikan bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah di Kota Serang. Menurutnya Kota Serang masih memiliki angka putus sekolah tahun 2023 sekitar 7,5 persen.

    Suherman mengungkapkan bahwa angka putus sekolah yang terjadi di Kota Serang pada tahun 2023 dari total enam kecamatan di Kota Serang ada di tiga kecamatan yang menjadi kecamatan terbanyak angka putus sekolah.

    “Dari enam Kecamatan itu rata-rata di kecamatan yang di Kasemen, Walantaka dan di Curug,” ungkapnya.

    Hal senada juga diungkapkan oleh Sekdis Dindikbud Kota Serang, Tb. Agus Suryadin mengatakan, saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang ada sebanyak 133 anak dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anak yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Jumlah angka putus sekolah yang disebutkan Agus, bisa jadi merupakan fenomena gunung es. Karena di lapangan, kemungkinan banyak angka putus sekolah yang tidak tercantum di data Dindik Kota Serang. Salah satu contohnya adalah di Kecamatan Taktakan.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat mengatakan, per 26 Juli 2023, di wilayahnya saja terdata sebanyak 167 anak putus sekolah di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama..

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang update-nya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Rahmat menjelaskan, bahwa warga di Kecamatan Taktakan saat ini masih cenderung memiliki pemahaman pragmatis yang membuatnya enggan untuk melanjutkan sekolah.

    “Banyak alasan warga Taktakan yang putus sekolah, diantaranya biaya dan pemahaman pragmatisme, yaitu mencari penghidupan dan bekerja di usia dini,” jelasnya,  beberapa waktu lalu.

    Dalam mengatasi hal tersebut, dirinya berkoodinasi dengan para RT RW, Lurah dan para kader posyandu untuk dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan

    “Maka peran Lurah, RT RW dan kader posyandu untuk mendata dan mengedukasi tentang pentingnya pendidikan sangat diperlukan,” ujarnya.

    Terpisah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon anak tidak belum pernah sekolah tahun 2022 kelompok usia 7-12 tahun sebanyak 0,28 persen. Sedangkan anak tidak sekolah lagi tahun 2022 kelompok usia 13-15 tahun sebanyak 2,11 persen. Saat ini jumlah SD Negeri di Kota Cilegon ada 149 dan SMP Negeri ada 15.

    Anggota DPRD Kota Cilegon Muhammad Ibrohim Aswadi mengaku prihatin karena masih ditemukan anak putus sekolah di Kota Cilegon. Menurutnya, kondisi itu menjadi memerlukan evaluasi dan tanggung jawab dari pemerintah untuk segera mengatasinya. Karena menurut Ibrohim pendidikan merupakan layanan dasar yang harus dipenuhi dan dituntaskan sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2.

    “Bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya,” kata Ibrahim membacakan bunyi regulasi yang dimaksud.

    “Selain itu juga diamanatkan adalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar,” sambungnya.

    Kemudian kata dia, upaya konkret yang dilakukan DPRD yaitu akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait permasalahan Anak Putus Sekolah dengan Pihak Dinas Pendidikan dan pihak terkait lainnya agar segera diatasi.

    Selain itu, kata dia, pihaknya juga melakukan kunjungan kerja atau inspeksi mendadak (sidak) kepada Dinas Pendidikan dan lokasi anak-anak yang mengalami putus sekolah dan sekolah terkait dalam rangka mengoptimalisasi fungsi pengawasan DPRD secara langsung terhadap penyelenggaraan pelayanan pendidikan agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

    Kemudian upaya mengurangi angka anak putus sekolah, kata Ibrohim, DPRD berkolaborasi dengan Dindikbud dalam menginventarisir data. Melakukan Koordinasi lintas sektoral DPRD dengan Dindikbud, DP3AKB, Dinsos, kelurahan setempat serta elemen masyarakat pemerhati pendidikan.

    “Kolabarosai semua stakeholder itu harus dilakukan dalam rangka pengentasan permasalahan anak putus sekolah untuk segera diatasi secara komprehensif agar penyelenggaraan pendidikan berjalan efektif,” tuturnya.

    Dikatakan Politisi Partai Demokrat Cilegon ini, DPRD telah menginisiasi kebijakan atau program khusus terkait penanggulangan anak putus sekolah.

    “Iya, melalui rekomendasi yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan baik dalam bentuk program dan rencana anggaran yang dibutuhkan dalam peningkatan penyelenggaraan pendidikan agar tidak lagi ada isu permasalahan masyarakat yang tidak mendapatkan hak dalam layanan pendidikan (anak putus sekolah),” ujarnya.

    Di sisi lain, kata dia, DPRD memiliki rencana untuk melibatkan komunitas atau organisasi swasta dalam upaya menangani anak putus sekolah.

    “Sangat perlu, karena permasalahan anak putus sekolah tidak hanya kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah saja, namun perlu adanya keterlibatan stakeholder lainnya atau elemen masyarakat agar efektifitas penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan amanat perundang-undangan,” terangnya.

    Anggota Dewan dari Dapil Citangkil-Ciwandan ini kedepan merespon tantangan-tantangan spesifik, seperti kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan.

    Sementara, Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC) Arifin Solehudin menyatakan pendidikan merupakan bagian penting dalam pembangunan sebuah daerah atau negara. Daerah yang maju atau negara yang maju lahir karena pendidikan yang bermutu, secara jelas kunci untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

    “Dari banyak persoalan pendidikan di Cilegon IMC menilai kepala dinas pendidikan gagal dalam memimpin dan meminta walikota Cilegon untuk mengevaluasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon demi tercapainya pendidikan yang modern dan bermartabat, indikasinya sangat jelas, kondisi bangunan SDN Bojong Baru yang akan ambruk, di SDN Kependilan ada infaq untuk bangunan renovasi perpustakaan, SDN Pecinan KBM lesehan dan lainnya,” paparnya.

    Fenomena itu, tambah Arifin, menjadi ironi dengan predikat Kota Cilegon sebagai kota metro dollar. Diketahui, Kota Cilegon menempati posisi keempat sebagai kota terkaya di Indonesia. Jumlah PDRB per kapita Kota Cilegon mencapai Rp233,02 juta. Industri yang beragam menjadi sumbangsih besar kota ini menjadi salah satu kota terkaya di Indonesia menurut data BPS tahun 2020.

    “Kami sangat menyangkan fenomena tersebut terjadi di kota terkaya ke-4 se-Indonesia dengan puluhan/ratusan piagam penghargaan, padahal menciptakan SDM yang unggul adalah misi dari pemerintah Kota Cilegon, dan meningkatan mutu pendidikan adalah salah satu pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan demi terwujudnya visi tersebut,” sambungnya.

    Perlu diingat, sambung Arifin, dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 12, pendidikan termasuk kedalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan PAUD, SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota.

    “Meskipun beberapa persoalan yang terjadi sudah diatasi, kami melihat itu dilakukan untuk menutupi sebagian dari sekian banyak kelalaian yang sudah nampak di masyarakat,” tandasnya. (MG02/MYU/LUK/DHE/ENK)

  • Yang Mengganjal Belum Jadi Prioritas

    Yang Mengganjal Belum Jadi Prioritas

    ANGKA putus sekolah (ATS) memang menjadi hal yang mengganjal di era kemerdekaan. Menjadi tugas negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai tanggung jawab yang harus ditunaikan, termasuk oleh pemerintah daerah sebagai salah satu instrument penyelenggara pelayanan negara.

    Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Ibnu Wahidin, mengatakan bahwa tingginya ATS di Kabupaten Lebak disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari kemiskinan, budaya hingga letak geografis.

    Lanjut Ibnu, kemiskinan yang dimaksud yakni kemiskinan baik secara kemampuan maupun kemauan. Budaya di tengah masyarakat yang menganggap pendidikan formal tidak begitu penting juga menjadi faktor dari beberapa ATS yang ada di Lebak serta luasnya daerah Kabupaten Lebak yang menyebabkan banyak anak harus menempuh jarak yang jauh untuk mencapai sekolah.

    “Dua tiga tahun lalu kan juga terkena covid-19, ini juga jadi faktor penyumbang ATS yang dimana KDRT hingga perceraian yang berimbas kepada anak,” kata Ibnu kepada BANPOS.

    Ibnu menjelaskan, dalam mengurangi angka ATS di Lebak merupakan tugas dari seluruh stakeholder bahkan elemen masyarakat. Salah satunya dalam lokakarya yang mengundang serta mengajak seluruh bagian masyarakat.

    “Kalau hanya diurus oleh Disdik ini akan kesulitan, maka dari itu kita butuh bantuan dan kolaborasi bersama. Saat ini yang kami lakukan misal ada anak putus sekolah di SMP, akan kami arahkan untuk mengejar paket B atau setara SMP,” jelas Ibnu.

    Ia menerangkan, saat ini belum ada anggaran untuk menyelesaikan permasalahan ATS di Lebak. Namun, pihaknya memiliki tekad yang kuat untuk menyelesaikan ATS.

    “Saat ini kita bahas dengan berbagai stakeholder terkait penganggaran harus disediakan dimana apakah dari desa, kecamatan atau tingkat pemda untuk menyelesaikan ATS,” terangnya.

    Ia berharap, seluruh pihak dapat berkomitmen dan konsisten dalam penanganan ATS di Lebak. Jangan sampai ada sektor yang lemah dalam menangani permasalahan ini.

    “Kamis baik dari dinas pendidikan hingga sekolah selalu mengedukasi kepada masyarakat untuk menegaskan bahwa sekolah ini sangat dibutuhkan,” ujarnya.

    Lanjut Ibnu, saat ini pihaknya terus melakukan evaluasi agar dapat menyelesaikan permasalahan kesenjangan dibidang pendidikan baik untuk wilayah perkotaan maupun pedesaan. Menurutnya, belum tentu wilayah kota lebih mudah menanganinya karena dekat dengan pemerintahan, begitu juga sebaliknya.

    “Tentu treatment-nya akan berbeda. Ini semua soal mindset. Harus kita rubah, kita sepakati bareng-bareng bahwa pendidikan itu hal yang utama,” tandasnya.

    Terpisah, Kepala Dindikbud Kota Serang, Tb.Suherman mengatakan bahwa pihaknya bekerjasama dengan USAID untuk menangani program anak tidak sekolah dengan program aje kendor sekolah. Dengan program itu, dia berharap supaya setiap tahun ATS di Kota Serang bisa berkurang.

    “Langkah kedepan, dindik Kota Serang juga akan mengusulkan program tersebut ke Pemerintah Kota Serang agar memiliki dana tersendiri. Selama ini, kita telah bekerjasama dengan USAID dan pendanaanya lewat USAID. Kita tidak mungkin hanya bergantung pada USAID saja, kita juga harus punya kemandirian untuk mengatasi ATS di Kota Serang,” tandasnya.

    Suherman juga menyampaikan, bahwa pihaknya juga akan melakukan pemantauan kepada anak tidak sekolah. Ia juga mengaku telah membentuk tim dalam penanganan hal tersebut.

    “Tentu ini akan dimonitoring jangan sampai mereka tidak sekolah lagi. Oleh karena itu kami terus mengawasi melalui monitoring pengawas di setiap sekolah. Kami sudah membentuk tim yang terdiri dari beberapa kepala OPD ditambah camat dan lurah, intinya semua OPD terkait disini,” tandasnya. 

    Pada bagian lain, Sekretaris Dinas (Sekdis) Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon Suhendi mengatakan berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka putus di Kota Cilegon. Dikatakannya, alokasi anggaran untuk penanggulangan anak putus sekolah yakni anggaran untuk layanan akses pendidikan yaitu kegiatan pembangunan unit sekolah baru untuk SMPN 14 dan SMPN 15 Cilegon sebesar  Rp7,9 miliar. Kemudian anggaran untuk pendataan ATS sebesar Rp61,2 juta.

    Lebih lanjut diungkapkan Suhendi bahwa alasan utama di balik angka anak putus sekolah di Kota Baja karena berbagai faktor. Salah satunya adalah faktor kurangnya minat anak untuk sekolah.

    “Selain itu ada faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, dan faktor sosial. Padahal pemerintah sudah menyiapkan juga paket kesetaraan A, B, dan C untuk anak usia sekolah yang tidak sempat pendidikan formal,” terangnya.

    Selain itu, pihaknya juga terus berupaya menekan angka putus sekolah dengan berbagai program yang telah direncanakan. “Penambahan unit sekolah baru untuk jenjang SMP, yaitu pembangunan SMPN 12, SMPN 13, SMPN 14, dan SMPN 15 untuk mempermudah layanan akses. Pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk TK, SD, dan SMP Negeri. Pemberian beasiswa untuk siswa kurang mampu di sekolah swasta. Program Bantuan Biaya Pendidikan untuk Masyarakat atau Beasiswa Full Sarjana,” paparnya.

    Kemudian kata dia, pihaknya selalu beriringan dengan DPRD dalam menekan isu anak putus sekolah di Kota Cilegon. “Dukungan DPRD untuk program BOSDA dan beasiswa untuk siswa kurang mampu,” ujarnya.

    Disini lain, pihaknya selalu mengevaluasi terhadap efektivitas langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani anak putus sekolah. “Pelaksanaan program dalam penanganan anak putus sekolah progresnya sudah sesuai dengan perencanaan, output-nya anak putus sekolah di Kota Cilegon jumlahnya semakin kecil,” tuturnya.

    Kemudian kata dia, Dindikbud memiliki program bantuan keuangan atau beasiswa untuk meringankan beban keluarga dalam membiayai pendidikan anak. “Ada, yaitu bantuan beasiswa untuk anak kurang mampu di sekolah swasta, dan BOSDA untuk sekolah negeri,” ungkapnya.

    Dindikbud juga selalu berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan mencegah anak putus sekolah. “Dengan cara sosialisasi dan pendataan anak putus sekolah, melalui bantuan para Penilik dan Pokmas tiap kelurahan. Tujuannya untuk didata dan diarahkan untuk masuk sekolah baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal,” ujarnya.

    Kemudian untuk mengatasi tantangan dalam mengurangi anak putus sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, pihaknya terjun ke masyarakat.

    “Melakukan pendataan anak putus sekolah baik daerah perkotaan maupun di pedesaan untuk mengetahui penyebab putus sekolah. Mengajak/membujuk untuk bersekolah jika ditemukan ada anak putus sekolah ke sekolah formal, maupun non formal. Membangun Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah yang belum ada sekolah negerinya, memberikan bantuan operasional sekolah (BOSDA) kemudian memberikan beasiswa untuk siswa kurang mampu di sekolah swasta,” tuturnya.

    Sementara, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang, Sutoto mengakui Pemkab Pandeglang hingga saat ini belum mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan anak putus sekolah.

    “Belum ada anggaran secara khusus untuk anak putus sekolah, selama ini penanganan melalui kemitraan dengan Baznas dan donasi perorangan,” kata Sutoto kepada BANPOS, Kamis (17/8).

    Menurutnya, meski data kemendikbud mencatat ribuan anak Pandeglang putus sekolah, berdasarkan data yang tercatat pada Disdikpora, pihaknya belum menerima laporan adanya anak putus sekolah di Kabupaten Pandeglang.

    “Dari pengecekan lapangan tidak ditemukan anak putus sekolah, bahkan sekolah menyampaikan data anak lulus 100 persen dan melanjutkan semua ke sekolah formal dan nonformal,” terangnya.

    Terkait rencana kongkret yang telah diambil atau sedang dikembangkan oleh Disdikpora untuk mengantisipasi atau mengurangi angka anak putus sekolah, Sutoto mengatakan bahwa saat ini sedang dilakukan verifikasi.

    “Sedang dilakukan verifikasi data dengan pendampingan konsultan data USAID Erat supaya akhir Agustus disepakati data kongkrit anak tidak sekolah,” ujarnya.

    Sutoto mengaku, bahwa sinergi antara Disdikpora dengan DPRD Kabupaten Pandeglang dalam menangani isu anak putus sekolah saat ini masih dianggap hal yang biasa.

    “Penanganan anak putus sekolah dianggap hal yang biasa saja belum mendapat perhatian prioritas dari eksekutif dan legislative,” ucapnya.

    Saat ditanya terkait bagaimana evaluasi Disdikpora terhadap efektifitas langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani anak putus sekolah, Sutoto mengatakan saat ini masih menunggu verifikasi data.

    “Belum bisa dievaluasi menunggu selesai verifikasi data,” ujarnya lagi.

    Sutoto mengatakan, program bantuan keuangan atau beasiswa untuk meringankan beban keluarga dalam membiayai pendidikan anak, Disdikpora sudah meluncurkan program Prokampus.

    “Sudah diluncurkan Prokampus untuk anak dari keluarga tidak mampu yang mau kuliah, sedangkan untuk penanganan anak SD dan SMP putus sekolah belum ada, masih mengandalkan PIP dari pusat,” jelasnya.

    Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendidikan dan mencegah anak putus sekolah, Sutoto mengaku bahwa Disdikpora melakukanya melalui sosialisasi.

    “Perluas sosialisasi, ajak ulama dan tokoh masyarakat,” ucapnya.

    Saat ditanya terkait bagaimana Disdikpora mengatasi tantangan dalam mengurangi anak putus sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan, Sutoto menyebut guru kurang merespon pendataan anak putus sekolah.

    “Tantangannya guru kurang respon mendata anak putus sekolah dan orang tua tidak melapor jika anaknya tidak sekolah, sehingga kesulitan data untuk penanganannya,” ungkapnya.

    Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pandeglang, Rika Kartikasari mengatakan, bahwa di Kabupaten Pandeglang tidak ada anak putus sekolah merupakan hal yang tidak mungkin.

    “Kalau penurunan jumlah angka anak putus sekolah mungkin, tapi kalau tidak ada sama sekali itu nggak mungkin. Karena didaerah selatan masih tampak anak-anak ini masih ada yang tidak sekolah, atau ada anak yang tidak melanjutkan dari SD ke SMP itukan masih ada dan itu masuk kategori putus sekolah,” kata Rika kepada BANPOS.

    Menurutnya, langkah yang telah dilakukan DPRD dalam mengatasi anak putus sekolah, pihaknya lebih mengutamakan alokasi anggaran untuk pendidikan sebesar 20 persen.

    “Jadi kalau kita tetap berfokus pada kewajiban kita untuk anggaran kabupaten itu 20 persen untuk pendidikan, kita utamakan itu. Kalau anggarannya sudah ada, kan tinggal keinginan siswa untuk sekolah. Sedangkan kalau melihat didaerah, kadang-kadang mereka itu punya keinginan untuk sekolah. Kadang mereka beranggapan bahwa sekolah itu gratis, tetap saja Ketika masuk harus ada yang dibayarkan dan itu yang diluar kewenangan anggaran kita,” terangnya.

    “Kalau Pendidikan kita genjot, tapi pemberdayaan masyarakatnya dalam mata pencahariannya tidak meningkat dan tidak berkembang, kemungkinan putus sekolah tetap saja terjadi. Jadi tidak single factor,” sambungnya.

    Saat ditanya apakah DPRD telah menginisiasi kebijakan atau program khusus terkait penanggulangan anak putus sekolah, Rika mengaku bahwa belum menginisiasi.

     “Kalau program khusus belum, misalkan dari Perda itu belum ada, kemudian kalau dari anggaran anggapan kita sebelum ada aspirasi masyarakat dengan ikut program pemerintah pusat bahwa sekolah negeri itu gratis. Maka kita anggap itu sudah salah satu program memutus rantai putus sekolah, ternyata kenyataan di masyarakat tidak demikian,” jelasnya.

    Menurutnya, evaluasi DPRD terhadap efektiftas langkah-langkah yang telah diambil dalam menangani anak putus sekolah, saat ini belum efektif. Sehingga terkait informasi anak putus sekolah merupakan suatu masukan bagi DPRD.  

    “Ini masukan buat kami di Komisi IV, terutama saya pribadi bahwa kita harus fokus di ranah Pendidikan pada anak putus sekolah. Jadi ada prioritas lain yang yang harus kita optimalkan di tahun ini sampai tahun depan di akhir periode kita sebagai anggota dewan,” ujarnya.

    Dalam menangani anak putus sekolah, kata Rika, pihaknya belum memiliki rencana untuk melibatkan komunitas atau organisasi swasta dalam upaya menangani anak putus sekolah.

    “Sejauh ini belum, karena belum ada koordinasi juga. Kita belum tahu NGO yang kira-kiranya bisa berkolaborasi. Kalau ada informasi dari wartawan itu sangat baik, dari kami belum. Kalau kita melihatnya itu dari Dinsos ada Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), nah LKS ini kadang membentuk juga yayasan pendidikan dalam tanda kutip. Misalnya swasta yang memfasilitasi anak kurang mampu dan anak yatim yang putus sekolah,” paparnya.

    Terkait dengan tantangan spesifik seperti kesenjangan akses pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, Rika mengatakan bahwa seharusnya dilakukan saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

    “Harapan kita awalnya dari PPDB, maksudnya bahwa di lingkungan tersebut ada sekolah dan disitu silahkan masuk. Jadi adanya pemerataan, anak pintar itu tidak selalu sekolah di sekolah favorit dan anak yang tidak diterima disekolah favorit belum tentu dia kurang mampu dalam Pendidikan. Pada kenyataannya kan, mungkin masyarakat Pandeglang masigh beradaptasi dengan pol aini tetap saja kadang dibikin numpang tinggal agar bisa akseske sekolah yang diinginkan,” ungkapnya.(MG02/MYU/LUK/DHE/ENK)

  • Banten Belum Merdesa

    Banten Belum Merdesa

    SEJAK pendiriannya, Provinsi Banten telah diharapkan menjadi wadah bagi perkembangan ekonomi dan sosial di wilayahnya, terutama di Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang. Namun, kenyataannya, kemiskinan masih menjadi isu serius yang menghantui kedua kabupaten tersebut.

    Meskipun tujuan pendirian Banten sebagian besar didasarkan pada keberadaan kedua daerah ini, bantuan dan perhatian dari pemerintah provinsi terhadap Lebak dan Pandeglang terlihat kurang memadai. Salah satu contoh yang mencolok adalah pemberian bantuan keuangan yang belum mampu mendongkrak pembangunan.

    Kemiskinan yang masih menghantui Lebak dan Pandeglang menjadi permasalahan utama dalam konteks ini. Tingkat kemiskinan yang tinggi di kedua kabupaten ini mengakibatkan kualitas hidup masyarakat rendah, akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan terbatas, serta peluang ekonomi yang minim.

    Padahal, saat pendirian Provinsi Banten, salah satu alasan kuatnya adalah keberadaan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang yang seharusnya mendapatkan perhatian khusus untuk pembangunan yang lebih merata.

    Namun, pemerintah provinsi terkesan kurang memberikan perhatian serius terhadap pembangunan di Lebak dan Pandeglang. Alokasi anggaran yang tidak sebanding dengan daerah-daerah yang lebih maju, serta kebijakan yang kurang mendukung pengembangan potensi lokal, semakin memperlebar jurang ketidaksetaraan pembangunan di Provinsi Banten.

    Ketidakmerataan ini juga mencerminkan dalam hal akses terhadap fasilitas pendidikan dan peluang kerja. Masyarakat di Lebak dan Pandeglang sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan pendidikan berkualitas dan pekerjaan yang layak, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.

    Satu tokoh terbentuknya Provinsi Banten Hassan Alaydrus, menyatakan bahwa kondisi Lebak saat ini belum sejalan dengan cita-cita pendirian Provinsi Banten yang digadang-gadang. Hassan mengaku kecewa dengan kondisi Banten, terutama dengan Kabupaten Lebak yang saat ini masih belum bisa maju walaupun sudah menjadi daerah otonomi baru selama 23 tahun.

    Hassan Alaydrus yang kini genap berusia 79 tahun tersebut menegaskan, sampai saat ini Pemerintah Provinsi Banten masih belum mampu dalam mengurus atau mengelola pemerintahan secara baik.

    Menurutnya, hal tersebut terlihat dengan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumberdaya dan potensi-potensi yang ada di Banten.

    “Pemerintah sekarang ga becus, liat aja misalnya ikan mas, belut, itu dari mana (produksi luar. red)? Malah tidak dimaksimalkan. Padahal Banten berdiri untuk kemajuan masyarakat,” kata Hassan saat ditemui BANPOS di kediamannya, Rabu (16/8).

    Hassan menjelaskan, untuk memajukan suatu wilayah harus ditunjang dengan fasilitas pendukung yang memadai mulai dari pendidikan, kesehatan hingga ekonomi.

    “Bagaimana mungkin IPM kita mau naik kalau mereka (Pemprov) tidak bisa memfasilitasi,” tandasnya.

    Tokoh Banten lainnya, Akhmad Jazuli Idris, menyebut, masalah utama di Banten Selatan, khususnya di dua kabupaten yaitu Lebak dan Pandeglang baik sebelum maupun setelah terbentuknya Provinsi Banten adalah kebodohan, kemiskinan dan ketertinggalan.

    Sementara untuk kondisi di Lebak dan Pandeglang, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ) masih berada di kisaran angka 76, yang menurutnya menunjukkan pendidikan, kesehatan, perekonomian, daya beli masyarakat belum terlalu menggembirakan.

    “Contohnya, rata-rata lama pendidikan di Lebak itu baru 6,8 tahun alias belum tamat SMP’.. Juga tingkat kematian ibu dan Bayi per 1.000 Kelahiran juga masih tinggi. Pengangguran juga masih banyak. Dan saya juga melihat kondisi di Pandeglang juga tidak jauh berbeda dengan kondisi di Lebak,” ujar Jazuli.

    Menurutnya, perlu ada kebijakan afirmatif dari Pemprov Banten menyangkut bantuan Anggaran untuk Lebak dan Pandeglang. selain kreatifitas dari pemerintah kabupaten dalam mencari dan meningkatkan PAD.

    “Kemampuan Keuangan Daerah Lebak dan Pandeglang saat ini beru mencapai 18 Persen. Selebihnya masih menggantungkan diri kepada Dana APBN yaitu dari DAK, DAU, Dana Perimbangan,” ujarnya.

    Dosen STISIP Banten Raya, Ari Supriadi mengatakan, semangat otonomi daerah pada tahun 2000, Banten yang memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat adalah bagaimana untuk mendekatkan pelayanan publik serta pemerataan pembangunan fisik dan non fisik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Namun saat ini terlihat kedua daerah tersebut masih belum merdesa, alias belum menjadi tempat yang layak atau patut, karena masih terjadi ketimpangan.

    “Poin tersebut sangat penting dan mendasar. Pertanyaannya apakah itu sudah tercapai dengan merata?” kata Ari kepada BANPOS, Kamis (17/8).

    Dijelaskannya, mengutip dari data BPS, walaupun Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Banten pada 2022 tumbuh di angka 5,03 persen atau mengalami tren yang positif jika dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Namun, angka tersebut juga masih dibawah rata-rata nasional di angka 5,32 persen. Mengambil contoh, LPE Kabupaten Pandeglang pada tahun yang sama secara tren mengalami pertumbuhan di angka 3,24 persen dari sebelumnya 3 persen, namun tentu masih jauh dari rata-rata LPE Banten di angka 5,03 persen dan nasional di angka 5,31 persen,” terangnya.

    Menurutnya, dari salah satu yang dicontohkan tersebut dapat terlihat jika Pemprov Banten maupun Pemkab Pandeglang belum optimal dalam melakukan kebijakan fiskal yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara merata.

    “Saat ini pertumbuhan ekonomi serta pembangunan infrastruktur cenderung lebih besar ke wilayah yang sudah maju, seperti Tangerang Raya,” ujarnya.

    Mestinya, Pemprov Banten bisa lebih peduli dengan mendorong kebijakan yang mampu menstimulasi pertumbuhan pembangunan, ekonomi dan lainnya di wilayah selatan.

    “Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan menaikkan alokasi bantuan keuangan (bankeu) ke Kabupaten Pandeglang dan Lebak,” ungkapnya.

    Akademisi yang juga salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten, Soleh Hidayat menyebut, pembangunan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan di wilayah Lebak Selatan yang menjadi tanggung jawab provinsi sudah mulai dirasakan masyarakat di Banten selatan.

    “Seperti keberadaan Jalan Saketi Malingping. Jalan Nasional Simpang-Bayah hingga ke perbatasan Jawa Barat. Itu cukup memuaskan. Dan bukan hanya jalan, termasuk RSUD Malingping untuk melayani kesehatan di ujung selatan Banten. Bahkan kini juga RS Cilograng sudah ada, untuk melayani masyarakat perbatasan dengan Sukabumi. Ini salah satu terobosan besar dari Provinsi Banten,” terang Soleh.

    Menurutnya, pembangunan infrastruktur untuk wilayah Lebak Selatan sudah terasa dalam lima tahun terakhir. Termasuk untuk sarana dan prasarana pendidikan.

    “Untuk pembangunan sekolah juga sudah merata, SMK dan SMA sudah ada di tiap titik pelosok kecamatan Lebak-Pandeglang,” klaimnya.

    Mantan Rektor Untirta dua periode ini pun meminta para wakil rakyat asal dua daerah itu jangan lelah melakukan kontroling. “Untuk wakil rakyat di DPRD Banten dan DPR RI, khususnya dari daerah pemilihan Lebak Pandeglang, tolong jangan lelah untuk terus memperjuangkan aspirasi pembangunan untuk Banten selatan, semua pelaksanaan pembangunan yang sedang dan sudah digarap perlu pengawasan,” katanya.

    Soleh juga menyebut laju ekonomi dan pariwisata di Lebak selatan yang mulai bangkit. Katanya, yang lebih urgen untuk pemerataan adalah soal pemekaran daerah otonomi baru (DOB).

    “Agar pemerataan semakin luas dan terasa serta pelayanan semakin mudah, makanya pemekaran DOB di Banten Selatan perlu segera diwujudkan. Karena dari kemudahan pelayanan itulah awal kesejahteraan rakyat dimulai,” paparnya.

    Menyikapi adanya tuntutan tentang pemerataan pembangunan dan juga Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang lebih adil, Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemprov Banten terlebih dahulu harus melihat komposisi anggaran yang tersedia.

    Setelahnya, Pemprov Banten akan melakukan pertimbangan terhadap penetapan alokasi anggaran tersebut, apakah akan ada peningkatan jumlah Bankeu di tahun 2024 atau tidak.

    “Nanti pembahasan RAPBD nya akan terus bergulir di proses itulah nanti kita lihat, bagaimana komposisi yang memungkinkan untuk kita kontribusikan kepada Kabupaten/Kota,” kata Al Muktabar kepada BANPOS saat ditemui di Gedung Pendopo Gubernur Banten pada Kamis (17/8).

    Menurut Al, penetapan anggaran itu dirasa penting, sebab melalui program tersebut Pemprov Banten dapat membantu melakukan percepatan pembangunan di kabupaten/kota.

    “Karena prinsipnya itu adalah dalam rangka mengakselerasi kewenangan provinsi yang secara teknis memerlukan bridging (jembatan) kepada kabupaten/kota untuk mempercepat capaian-capaiannya,” ujar Al.

    Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyampaikan bahwa secara total, ada kenaikan jumlah alokasi anggaran untuk pelaksanaan program Bankeu Daerah untuk Kabupaten/Kota di tahun anggaran 2024.

    Hanya saja saat disinggung perihal besaran nominal kenaikannya, Rina mengatakan bahwa pihaknya belum bisa menyampaikan hal tersebut. Sebab menurut keterangannya, hal itu dikarenakan saat ini pembahasan mengenai penetapan RAPBD Tahun Anggaran 2024 masih terus bergulir.

    “Kita masih menunggu persetujuan RAPBD nya. Tetapi kalau dari struktur di rancangan awal, kita ada peningkatan untuk secara total jumlah Bantuan Keuangan Provinsi kepada Kabupaten/Kota,” kata Rina.

    Rina juga menjelaskan dalam penyalurannya, tiap daerah menerima bantuan keuangan dengan besaran yang berbeda-berbeda disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing.

    Kebutuhan itu diukur berdasarkan rumus yang ditentukan dari beberapa indikator yang disesuaikan di antaranya seperti luas wilayah, indeks kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, indeks kemahalan konstruksi, dan indikator lainnya.

    Penetapan indikator-indikator itu penting untuk dilakukan, selain karena memperhatikan aspek berkeadilan, juga supaya tidak terjadinya ketimpangan antara satu daerah dengan daerah lainnya dalam upaya penyaluran bantuan keuangan tersebut.

    “Kita harus support dari beberapa hal indikator yang menjadi bagian penilaian terhadap besaran itu, di samping dengan program yang sudah kita salurkan melalui program kegiatan yang ada di OPD teknisnya,” jelasnya.

    Berkaca pada tahun anggaran 2023, Pemprov Banten mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program penyaluran Bankeu Daerah untuk Kabupaten/Kota sebesar Rp125 miliar.

    Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan juga Kabupaten Pandeglang disebut sebagai daerah dengan jumlah penerimaan terbesar sekitar Rp30 miliar.

    Sementara untuk wilayah Tangerang Raya hanya menerima bantuan keuangan sebesar Rp5 miliar di tiap daerahnya.

    “Kalau tidak salah Kabupaten Serang, kemudian Lebak, kemudian Pandeglang sekitar Rp30 miliar, untuk Tangerang Raya Rp5 miliar,” tandasnya. (MYU/DHE/PBN)

  • HUT RI Ke-78, PLTU Jawa 9 &10 Capai 30 Juta Jam Kerja Zero Accident

    HUT RI Ke-78, PLTU Jawa 9 &10 Capai 30 Juta Jam Kerja Zero Accident

    MERAK, BANPOS – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, menjadi momen yang spesial. Bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi juga PT Indo Raya Tenaga (IRT) sebagai SPC (Special Purpose Company) untuk proyek pembangkitan PLTU Ultra Super Critical Jawa 9&10 (2 x 1.000 MW), di Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

    Pasalnya, sejak pembangunan proyek dimulai Januari 2020, di Agustus ini, IRT sudah menyerap 7.000 tenaga kerja warga lokal, dengan waktu pelaksanaan kerja mencapai 30 juta jam tanpa adanya kecelakaan kerja atau zero accident.

    ”Mari kita syukuri pencapaian 30 juta jam man-hour tanpa Lost-time Injury yang kita capai di awal bulan Agustus 2023,” kata Deputi General Manager IRT Kardi Bin Kasiran di hadapan ratusan pekerja konstruksi PLTU Jawa 9&10, pada upacara Hut Ke 78 Kemerdekaan RI di halaman Site Office PT IRT di Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Kamis (17/8).

    Kardi mengatakan, peringatan HUT RI di area proyek dilakukan sebagai wujud nasionalisme para pekerja proyek agar bisa sejalan dengan tema Kemerdekaan saat ini, “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.

    Tema ini, kata dia diharapkan juga tertanam pada para pekerja, agar bisa mewujudkan penyelesaian proyek pembangunan konstruksi PLTU 9 dan 10 dengan tepat waktu.

    “Kita memperingati hari Kemerdekaan RI ke-78 tema yang diusung terus melaju untuk Indonesia maju. Kita dalam konteks proyek PLTU Jawa 9 & 10 ini, terus melaju untuk proyek-proyek pekerjaan kita. Harapan kita proyek ini bisa selesai tepat waktu di tahun 2025,” kata Kardi.

    Ia pun mengajak semua pihak yang terlibat dalam proyek strategis nasional ini untuk bersatu, bersama-sama sebagai keluarga besar untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik.

    ”Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu mencapai target penyelesaian proyek sesuai jadwal yang ditentukan dengan selamat dan sehat, dengan standar yang berkualitas dan bertanggung jawab. Mari kita letakkan perbedaan, lupakan prioritas kepentingan masing-masing, dan fokuskan pada tujuan proyek ini,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pekerjaan konstruksi PLTU 9 dan 10 saat ini sudah mencapai 78 persen. Proyek ini pun diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah sekitar.

    Kardi menambahkan, proyek PLTU 9 dan 10 ini dibangun untuk membantu kelistrikan Jawa – Bali. “Harapannya kalau tepat waktu, PLTU 9 dan 10 ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia maju ke depannya,” tandasnya. (LUK)

  • Sampai Jumpa Di IKN Tahun Depan

    Sampai Jumpa Di IKN Tahun Depan

    JAKARTA, BANPOS – Kemeriahan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia (RI), kemarin, akan jadi yang terakhir digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Tahun depan, dijadwalkan peringatan HUT RI akan digelar untuk pertama kalinya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

    Sejak memutuskan Ibu Kota Negara pindah ke Kalimantan Timur, Presiden Jokowi sudah menargetkan upacara 17 Agustus 2024 tidak akan lagi digelar di Istana Merdeka, Jakarta. Jokowi ingin tepat di akhir masa jabatannya, peringatan HUT Kemerdekaan sudah bisa digelar di ibu kota yang baru.

    Kemarin, dalam keterangan pers di Istana Negara, Jakarta, Presiden kembali menyinggung hal tersebut. Kata Jokowi, HUT ke-79 RI akan dilaksanakan di IKN Nusantara.

    “Insya Allah. tahun depan insya Allah (upacara HUT RI) sudah di IKN. Kita lihat nanti,” kata Jokowi.

    Pada perayaan HUT Kemerdekaan RI kali ini, Jokowi tampak mengenakan pakaian adat Ageman Songkok Singkepan Ageng dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Baju daerah Ageman Songkok Singkepan Ageng ini dipakai oleh Para Raja Pakubuwono Surakarta Hadiningrat dalam acara Enggar Eggar soho Tedhak Loji.

    Ageman ini memiliki makna saat di mana Raja keluar dari Keraton dengan menaiki kereta kuda, diikuti dengan perangkat keraton untuk terjun langsung melihat kondisi kawulo/masyarakat.

    “Seperti yang kita lihat di Istana, keberagaman dipadukan dengan keberanekaragam bermacam-macam baju adat yang kita pakai, dan ya ini lah sebetulnya kekuatan negara kita,” ungkapnya.

    Untuk itu, Indonesia harus terus menjadi bangsa yang kuat. Terlebih, Indonesia memiliki keragaman budaya, bahasa, suku, dan adat istiadat. “Kekuatan Indonesia yang keberagaman yang bisa dipersatukan. Jadi kalau kita bersatu, solid kompak itulah kekuatan besar Indonesia,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

    Senada diungkapkan Ketua MPR Bambang Soesatyo. Politisi yang akrab disapa Bamsoet itu menyatakan, upacara tahun ini spesial karena bisa jadi upacara terakhir di Istana Negara Jakarta. “Mulai tahun depan, upacara akan diselenggarakan di IKN Nusantara. Usia 78 tahun bukanlah usia muda dalam sebuah kemerdekaan,” ujar Bamsoet.

    Menurut Bamsoet, pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim merupakan bukti Pemerintah sangat peduli terhadap seluruh wilayah di Indonesia. Tidak cuma Jawa Sentris.

    “Setelah 78 tahun, akhirnya kita sudah memulai proses pemindahan IKN ke Kalimantan, di posisi geografis yang berada di tengah antara Indonesia Barat dan Timur. Menjadi Indonesia Sentris,” imbuh politisi partai Golkar itu.

    Karena menjadi upacara terakhir digelar di Jakarta, Bamsoet menganggap, peringatan HUT RI ke-78 ini menjadi sangat spesial. Untuk itu, acara kali ini harus dijadikan momentum bagi para bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden, serta para pendukungnya untuk tetap menjaga semangat dan persatuan bangsa.

    “Sebagai negara besar yang berada pada pusaran kepentingan geopolitik global, siapapun Presiden Indonesia yang terpilih dalam Pemilu 2024 nanti. Harus mampu membawa kapal besar Indonesia menghadapi gelombang geopolitik dunia yang semakin sulit diprediksi,” paparnya.

    Kepala Otorita Gelar HUT RI di IKN
    Kemarin, meskipun tidak semeriah di Jakarta, peringatan HUT ke-78 RI juga digelar di IKN Nusantara. Upacara Kemerdekaan itu dipimpin langsung Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. Para pesertanya berasal dari pelaku usaha yang tergabung dalam Kadin, TNI-Polri, para pekerja, masyarakat adat, serta berbagai diaspora dari beberapa negara. Upacara itu digelar di Sumbu Kebangsaan IKN dengan berlatar Istana Negara yang sedang dibangun.

    Usai upacara, Bambang didampingi Ketua Kadin Arsjad Rasjid melaporkannya kepada Presiden lewat video conference secara langsung dari IKN Nusantara. Laporan ini dilakukan di sela-sela peringatan HUT Kemerdekaan RI, di Istana Negara, Jakarta.

    “Alhamdulillah tadi pagi kami sudah melaksanakan upacara pengibaran bendera merah putih di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara,” kata Bambang.

    Dalam laporannya, Bambang juga menekankan bahwa para pekerja di IKN terus bersemangat untuk mencapai target pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI di Istana Presiden, IKN, Kalimantan Timur, pada tahun 2024. “Tentang progres, masih on the right track. Setelah ini, nanti ada juga investor swasta yang akan memulai membangun Kota Nusantara menjadi kota yang tidak hanya layak huni, tetapi juga dicintai,” kata Bambang.

    Bambang berjanji, tahun depan IKN sudah siap untuk menggelar HUT RI yang dipimpin langsung Presiden Jokowi. Dia optimis, pada peringatan HUT RI nanti, IKN sudah ramai dengan bangunan fisik. Sebab, mulai bulan depan, sudah mulai banyak pembangunan di IKN yang merupakan hasil investasi dari investor dalam negeri.

    “Jadi tahun depan, ketika kita mengadakan upacara di sini, sudah ramai bangunan fisik tidak hanya bangunan pemerintahan tapi juga ada fasilitas umum yang bisa dinikmati,” tegasnya.

    Sementara itu, Arsjad Rasjid mengajak semua pihak untuk bergotong royong memastikan pembangunan IKN berjalan lancar. “Apalagi, dengan spirit kemerdekaan, persatuan, kesatuan kita bersama; karena IKN ini simbol visi Indonesia 2045,” kata Arsjad.

    Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan sejumlah gedung dan bangunan pemerintahan di IKN Nusantara seperti kantor presiden, empat kantor kementerian koordinator (Kemenko), dan gedung Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) ditargetkan selesai pada tahun depan. Pernyataan itu disampaikan Basuki di sela-sela Konferensi Pers Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di Jakarta, Rabu (16/8).

    Basuki juga menambahkan, fasilitas pemerintahan lainnya yang ditargetkan selesai pada tahun depan adalah lapangan untuk upacara perayaan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 di IKN Nusantara. Dia mengatakan bahwa terkait perumahan di IKN, terdapat sejumlah rumah tapak menteri yang selesai dibangun dan dilengkapi perabotan pada Oktober tahun ini.

    Kementerian PUPR pada tahun ini mengalokasikan anggaran Rp 35,67 triliun untuk pembangunan IKN Nusantara pada tahun depan. Adapun realisasi dukungan Infrastruktur IKN Tahun 2020 – 2023 sebesar Rp 54,69 triliun dari total Rp 62,27 triliun untuk 76 paket pekerjaan sampai dengan 2024 dengan progres sebesar 17,74 persen.

    Adapun rinciannya adalah gelombang pertama pembangunan periode Tahun 2020 – Maret 2023 sebesar Rp 24,16 triliun atau 39 paket pekerjaan dengan progres 40 persen. Sedangkan gelombang kedua pembangunan setelah Maret 2023 sebesar Rp 30,53 triliun atau 39 paket pekerjaan dengan progres 0,11 persen.

    Artikel ini terbit di Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat (18/8), dengan judul “Peringatan HUT RI, Sampai Jumpa Di IKN Tahun Depan”. (RMID)

  • Pembawa Baki Sepatu Kirinya Copot Tetap Tersenyum

    Pembawa Baki Sepatu Kirinya Copot Tetap Tersenyum

    JAKARTA, BANPOS – Sikap tenang Lilly Indiani Suparman Wenda patut dicontoh. Meski mengalami insiden sepatu copot saat bertugas sebagai anggota Paskibraka, kemarin, Lilly tetap tersenyum. Karena sikapnya ini, Lilly banjir pujian.

    Lilly merupakan anggota Paskibraka yang mengemban tugas sebagai pembawa baki, dalam Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan ke-78 RI, di Halaman Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.

    Awalnya, semua berjalan normal, ketika Lilly dan anggota Paskibraka lain yang tergabung dalam Tim Indonesia Maju berbaris memasuki lapangan upacara. Lilly yang jadi sosok sentral, dengan lancar naik dan turun podium untuk menghadap Presiden Jokowi saat mengambil Sang Saka Merah Putih.

    Siswi SMAN 1 Wamena, Papua, ini juga berhasil membentuk ulang formasi dan berbaris bersama tim menuju tiang bendera. Sang Saka yang ditopang alas berwarna kuning pun diserahkan Lilly kepada Tim 8 yang menjadi pengibar, pembentang, dan pengerek bendera.

    Tak lama kemudian, Bendera Merah Putih dibentangkan di tali untuk dikerek naik oleh Bintang Wirasatya RA, Nathaniel Shawn Edgar Sondakh, dan Alfin Alfarisi. Semua hadirin selanjutnya menyanyikan Lagu Indonesia Raya dengan sikap hormat.

    Usai bendera berkibar di atas tiang, Lilly jalan di tempat sambil menunggu Tim 8 membentuk ulang formasinya. Di saat itulah, sepatu pantofel hitam Lilly copot dari kaki kirinya dan tertinggal di tengah lapangan.

    Meski sepatunya copot sebelah, Lilly tetap fokus dan tersenyum. Hal itu terekam dalam siaran langsung upacara yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden (Setpres).

    Bahkan dia tetap tampil percaya diri saat melangkah menuju podium dengan kaos kaki warna putih untuk menghadap Presiden dan melapor bahwa pengibaran bendera telah selesai dilaksanakan.

    Saat ditemui wartawan usai ucapra, Lilly mengaku tidak tahu secara pasti kenapa sepatunya terlepas. “Nggak tahu kekait (nyangkut) apa, kurang kuat juga mungkin ya, jadi kelepas gitu sepatunya,” ucapnya.

    Meski mengalami situasi di luar prediksinya, Lilly mengaku tidak panik dan tetap fokus menjalankan tugasnya. Walaupun diakuinya ada kesulitan saat berjalan dengan sepatu yang tinggal sebelah. “Tantangan banget menyesuaikan tangan, karena (sepatu) kiri saja yang lepas kan. Itu challenge banget,” akunya.

    Ketenangan Lilly saat sepatu lepas sebelah diapresiasi rekannya sesama Paskibraka, Alfin Alfarisi. Remaja asal Sumatera Barat ini kagum dengan sikap Lilly. “Lilly keren banget. Walaupun sepatunya lepas, dapat melanjutkan tugasnya, dapat terus melangkah sampai titik akhir,” ucap Alfin.

    Hal senada disampaikan Deputi Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Rima Agristina. Dia merasa bangga dengan Lilly yang menjalankan tugasnya dengan baik, meski sempat diwarnai insiden kecil.

    “Lilly tadi tampil dengan percaya diri, bahkan teman-temannya ikut tepuk tangan waktu naik dan turun podium,” ungkapnya.

    Di dunia maya, warganet ikut menyampaikan kekagumannya kepada Lilly yang tetap profesional menjalankan tugas. “Salut sama generasi muda Paskibraka 2023, khususnya Lilly Indiani Suparman Wenda. Walaupun tadi tampak sepatunya lepas, tapi tidak mengurangi senyum dan semangatnya. Luar biasa,” puji akun @Kita_AMLTF.

    Akun @rifals8 mendoakan Lilly menjadi anak Papua yang terus menginspirasi, karena berhasil menunjukkan prestasinya di tingkat nasional. “Semoga kamu menjadi anak yang sukses, Lilly Indiani Suparman Wenda. Terima kasih semangatnya,” cuitnya.

    “Gadis cantik asal Papua pembawa baki Paskibraka 2023 adalah Lilly Indiani Suparman Wenda. Seluruh anak bangsa dan Bapak Presiden Jokowi bangga padamu,” timpal akun @papuakicau.

    Artikel ini tayang di Harian Rakyat Merdeka, edisi Jumat (18/8) dengan judul “Sepatu Kirinya Copot, Pembawa Baki Tetap Senyum”. (RMID)

  • Sachrudin Konvoi Keliling Kota Tangerang Pakai Motor Listrik Buatan Anak Bangsa

    Sachrudin Konvoi Keliling Kota Tangerang Pakai Motor Listrik Buatan Anak Bangsa

    TANGERANG, BANPOS – Ribuan pemotor asal Kota Tangerang turut menyemarakkan rangkaian peringatan HUT Republik Indonesia ke-78, yang diselenggarakan oleh Pemkot Tangerang. Salah satu kegiatannya yakni Nyore Riding atau Nyoride, yang dilaksanakan pada Minggu (13/8).

    Diketahui, Nyoride juga merupakan rangkaian dari kegiatan Tangerang Digital Festival 2023. Nyoride sendiri merupakan kegiatan kumpul bareng serta konvoi para pemotor, berkeliling Kota Tangerang. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Walikota Tangerang, Sachrudin, juga turut mengikuti Nyoride dengan mengendarai motor listrik buatan anak bangsa.

    “Semangat enggak boleh luntur, tua muda kita riding aman bersama,” ujar Sachrudin, menyapa para rider yang telah siap riding mengendarai motor listrik buatan anak bangsa dari Universitas Budi Luhur, Jakarta. 

    Kegiatan Nyoride ini diikuti oleh puluhan klub sepeda motor se-Kota Tangerang. Uniknya, para peserta Nyoride mengenakan kostum kemerdekaan mulai dari kostum pahlawan, kostum tradisional sampai kostum anak sekolahan.

    “Jadikan spirit kita semua di sini untuk terus melakukan kegiatan positif, khususnya dalam memajukan Kota Tangerang,” ungkap Sachrudin.

    Kepala Bidang Diseminasi, Informasi, dan Komunikasi Publik (DIKP) pada Diskominfo Kota Tangerang, Ian Chafidz Rizqiuallah, menuturkan bahwa momen Nyoride Edisi Kemerdekaan ini diselenggarakan sebagai bagian merangkul berbagai macam lapisan masyarakat, terutama komunitas motor, untuk bersama-sama merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia.

    “Jadi, Nyoride Edisi Kemerdekaan ini bagian dari rangkaian Tangerang Digital Festival 2023 yang telah berjalan sejak kemarin. Terlihat sangat ramai, ribuan pemotor dari 60 komunitas motor di Tangerang Raya, ditambah pegawai-pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang, kompak meramaikan bersama-sama,” ujarnya.

    Ia menuturkan, Nyoride semakin meriah lantaran para pemotor yang turut berpartisipasi dengan kompak menggunakan atribut bertema serba kemerdekaan, seperti baju pahlawan, nasionalisme, serta dilengkapi hiasan bendera merah putih.

    Menurutnya, Nyoride ini juga mengundang sekitar dua ribu motor untuk melakukan konvoi menyemarakkan kemerdekaan dengan berkeliling di Kota Tangerang, mulai dari Taman Elektrik menuju Tugu Adipura, TangCity Mall, Kampung Bakelir, Kali Pasir, Jembatan Gerendeng, sampai kembali lagi ke Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang.

    “Karena bertepatan dengan bulan kemerdekaan, Nyoride Edisi Kemerdekaan ini dihiasi dengan pemotor yang tampil memakai baju pahlawan, atribut merah putih, dan ini semua dilombakan memperebutkan hadiah jutaan rupiah,” tandasnya. (DZH)

  • Sambut Dirgahayu RI, IM3 Luncurkan Kampanye “Rayakan Kemerdekaanmu dengan Freedom Internet” 

    Sambut Dirgahayu RI, IM3 Luncurkan Kampanye “Rayakan Kemerdekaanmu dengan Freedom Internet” 

    JAKARTA, BANPOS – Perayaan kemerdekaan selalu menjadi momen bermakna yang sarat akan kebanggaan dan nilai nasionalisme. Mengusung semangat dalam menginspirasi generasi muda untuk melestarikan berbagai tradisi khas masyarakat Indonesia, tepat di bulan Agustus ini, IM3 menghadirkan kampanye ‘Rayakan Kemerdekaanmu dengan Freedom Internet’.

    Freedom Internet terus menghadirkan akses internet 24 jam untuk generasi muda dan seluruh masyarakat Indonesia. Akses internet yang bisa digunakan di mana pun dan kapan pun, dengan berbagai pilihan kuota sesuai kebutuhan komunikasi pelanggan.

    Semangat ini sejalan dengan prinsip dari produk unggulan IM3 yaitu Freedom Internet, yang memberikan pelanggannya kebebasan untuk terhubung satu sama lain di mana pun dan kapan pun tanpa khawatir.

    Kampanye kali ini diawali dengan peluncuran video musik ‘Rayakan Kembali Kemerdekaanmu’, kolaborasi pertama IM3 dengan musisi yang seluruhnya adalah perempuan Indonesia dari berbagai generasi, seperti Vina Panduwinata, Nadin Amizah, Feby Putri, dan Idgitaf menyanyikan lagu legendaris karya Chrisye, ‘Negeriku’.

    Lagu tersebut bercerita tentang kebanggaan terhadap Indonesia dan keberagaman masyarakatnya sehingga membawa pendengar untuk meresapi semangat kebangsaan. Masyarakat Indonesia dan pelanggan setia IM3 dapat menyaksikan video ini melalui kanal YouTube IM3 pada 7 Agustus 2023.

    Kolaborasi ini hadir dalam konsep video musik yang juga menampilkan kemeriahan berbagai tradisi perayaan kemerdekaan, keberagaman suku budaya, serta para pejuang veteran agar generasi muda dapat terus mengingat dan menghargai jasa mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

    Director and Chief Commercial Officer Indosat Ooredoo Hutchison, Ritesh Kumar Singh, menyampaikan bahwa perjalanan panjang Indonesia mengisi kemerdekaan selama 78 tahun juga ditandai dengan kemajuan teknologi yang sangat bermanfaat untuk banyak hal, salah satunya kebutuhan telekomunikasi.

    “IM3 melihat pentingnya tetap terhubung, terutama selama momen perayaan kemerdekaan ini, untuk memperkuat ikatan di antara bangsa Indonesia di mana pun mereka berada di negara kepulauan ini,” ujarnya.

    Untuk itu, pihaknya terus berkomitmen untuk menghadirkan produk dan layanan yang membuat masyarakat terus terhubung tanpa khawatir kapan pun dan di mana pun dengan paket Freedom Internet. Selain itu, masyarakat juga bisa bebas merayakan kemerdekaan tahun ini dengan berbagai tradisi perlombaan lewat acara Pesta Rakyat yang diadakan di lebih 10 kota di Indonesia.

    “Kami yakin momen perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini bisa mengukir makna tersendiri bagi masyarakat Indonesia,” tandasnya.

    Kampanye ini mengajak kembali generasi muda untuk mengapresiasi tradisi yang identik dengan momen perayaan kemerdekaan dan mempererat keberagaman masyarakat melalui berbagai lomba 17-an, seperti panjat pinang, balap karung, lomba sepeda hias, tarik tambang, dan perlombaan lainnya melalui acara ‘Pesta Rakyat IM3’.

    Acara tersebut akan diselenggarakan di lebih dari 10 kota di Indonesia, yaitu Medan, Lampung, Bekasi, Serang, Cirebon, Solo, Madiun, Sidoarjo, Samarinda, Pontianak dan lainnya selama dua hari mulai dari 19 Agustus hingga 20 Agustus 2023.

    Selain itu, IM3 juga menggelar Pesta Rakyat bersama para musisi Collabonation dan JKT 48 yang turut merayakan semangat kemerdekaan dengan perlombaan khas 17-an dan dapat disaksikan secara live streaming melalui kanal YouTube dan akun TikTok @indosatIM3.

    Untuk menyebarluaskan semangat perayaan kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, keseruan ‘Pesta Rakyat’ juga dapat dinikmati secara digital oleh masyarakat Indonesia di mana pun mereka berada melalui aplikasi myIM3.

    Pelanggan IM3 bisa mengikuti berbagai permainan seru bertemakan kemerdekaan yang berkesempatan mendapatkan hadiah iPhone 14 Pro Max, menikmati promo paket data Freedom Internet, diskon 50 persen redeem reward IMPOIN, bonus kuota hingga 78 GB, diskon 30 persen dari berbagai merchants favorit pelanggan, serta penawaran spesial lainnya.

    Momen perayaan kemerdekaan juga turut disambut antusias oleh para musisi yang berkolaborasi. Nadin Amizah menyampaikan kesan yang ia rasakan melalui kolaborasi ini.

    “Buat aku, perayaan momen 17-an selalu identik dengan berbagai tradisi yang semakin mempersatukan kita,” ungkapnya.

    Menurutnya, hal ini menjadi salah satu semangat yang ingin dihadirkan olehnya dengan membawakan lagu ‘Negeriku’ bersama teman-teman musisi lainnya.

    “Semoga dengan menyaksikan penampilan kami dalam perayaan kemerdekaan Indonesia tahun ini bisa membangkitkan kembali semangat nasionalisme, menghidupkan kembali tradisi perayaan kemerdekaan untuk masyarakat Indonesia,” tuturnya.

    Untuk informasi lebih lanjut terkait kampanye ‘Rayakan Kemerdekaanmu dengan Freedom Internet’ dan acara Pesta Rakyat IM3, pelanggan dapat langsung mengunjungi im3.id/kemerdekaan. (MUF)