BANTEN POS

Tag: inflasi

  • Rakorda Penguatan Strategi, Pemprov Komitmen Tekan Laju Inflasi

    Rakorda Penguatan Strategi, Pemprov Komitmen Tekan Laju Inflasi

    SERANG, BANPOS – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Banten melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dengan menghadirkan Walikota/ Bupati dan anggota TPIP dan TP2DD se-Banten.

    Rakorda tersebut tentang pembahasan ‘Penguatan Strategi TPID dan TP2DD Dalam Rangka Mendukung Stabilitas Harga Pangan dan Ekonomi Keuangan Digital Di Provinsi Banten’.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar mengatakan bahwa delapan kabupaten dan kota di provinsi banten dalam kinerjanya,  bupati dan walikota secara terus menerus membuat terobosan yang cukup baik dalam pengendalian inflasi daerah.

    “Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen untuk mengendalikan angka laju inflasi daerah seoptimal mungkin. Pengendalian dilakukan terutama pada sektor pangan dan kebutuhan pokok yang menjadi penyumbang utama angka inflasi di Provinsi Banten,” ungkapnya, Rabu (21/2).

    Al Muktabar menuturkan, kegiatan rakorda itu bertujuan untuk dapat mempererat dan menguatkan kerjasama antar pemerintah daerah yang merupakan bagian penting dalam pengendalian inflasi di Provinsi  Banten.

    “Sehingga nanti ke depannya kita sudah mempunyai pondasi dasar dan melakukan implementasi dengan berbagai instrumen-instrumen daerah secara nyata yang ada di dalamnya,” tuturnya.

    Oleh karenanya, menurut Al Muktabar yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana untuk bisa menjaga daya beli masyarakat agar tetap tinggi. Sehingga perputaran perekonomian bisa terus terjadi secara baik dan terukur.

    “Makanya, inflasi itu merupakan upaya kita untuk mencari titik keseimbangan agar semuanya berjalan dengan baik dan normal. Saling mengisi kekurangan dan kelebihannya,” katanya.

    Kemudian, Kepala Bank Indonesia perwakilan Banten, Ameriza M Moesa mengatakan bahwa dirinya bersyukur atas terlaksananya kegiatan rapat koordinasi daerah tahun 2024 tersebut.

    Dalam kesempatan itu, Ameriza mengimbau kepada tim pengendalian inflasi daerah untuk bisa menjalankan program unggulan yang selama ini sudah berjalan.

    “Mudah-mudahan hal ini terus dapat ditingkatkan kedepan, terus berjalan,” ucapnya.

    Sementara itu, Deputi Bidang Ekonomi Makro Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan menyampaikan terkait prospek ekonomi Indonesia di 2024 dan 2025. Dimana secara nasional menargetkan pertumbuhan di 5,2 persen secara year on year (yoy) pada tahun 2024 dan pertumbuhan ekonomi di range 5,2 persen – 5,7 persen pada 2025.

    “Sebagai upaya mencapai target tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan dapat mengakselerasi sektor unggulan di daerah, untuk Banten, sektor yang dapat diakselerasi adalah sektor Industri,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia meminta agar TPID melihat lesson learned dari Inggris dan Jepang yang mengalami resesi setelah tahun-tahun sebelumnya mengalami persistensi inflasi yang tinggi. Dia menjelaskan, di Indonesia terdapat potensi risiko khususnya dari komoditas Volatile Food, khususnya komoditas beras. Terlebih komoditas beras mengalami peningkatan bobot di SBH 2022.

    “Guna mengendalikan laju inflasi di level target Nasional 2,5 persen dimana batas atas dan bawah 1 persen (± 1%), Pemerintah Daerah diharapkan dapat memanfaatkan penyaluran KUR dan pembiyaan lainnya,” terangnya.

    Dari sisi digitalisasi, disoroti juga terkait dengan urgensi elektronifikasi transaksi Pemda yang dapat peningkatan PAD dan resiliensi daerah yang telah menerapkan elektronifikasi dari shock ekonomi.
    “Elektronifikasi juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah,” tuturnya.

    Kemudian, Pj Walikota Serang, Yedi Rahmat menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya atas terlaksananya kegiatan TPID dan TP2DD Se-Provinsi Banten Tahun 2024.

    “Sinergi dan kolaborasi semua pihak menjadi kunci dalam upaya-upaya pengendalian inflasi di Provinsi Banten khususnya di Kota Serang,” tandasnya. (MPD)

  • Kendalikan Inflasi, Pemkot Cilegon Siapkan Anggaran Rp30 Miliar

    Kendalikan Inflasi, Pemkot Cilegon Siapkan Anggaran Rp30 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk pengendalian inflasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Cilegon, Wilastri Rahayu mengatakan untuk menekan inflasi di Kota Cilegon pihaknya telah mengalokasikan anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

    “(Untuk penanganan inflasi) Rp25,5 miliar sampai Rp30 miliar yang kalau ditambah sarana dan prasarana fisik hampir Rp90 miliar,” kata Wilastri kepada BANPOS, Selasa (23/1).

    Menurut Wilastri, anggaran tersebut sudah dialokasikan kepada dinas terkait untuk pelaksanaan kegiatan, seperti pasar murah, monitoring pasar, urban farming, bantuan sosial, bantuan modal dan lain-lain.

    “Jadi ada dinas perindag (perindustrian dan perdagangan), dinas ketahanan pangan, dinas koperasi dan ukm kemudian dinas sosial itu untuk yang menyentuh ekonomi. Kalau di fisik itu dinas PUPR (pekerjaan umum dan penataan ruang) untuk sarana dan prasarananya,” tuturnya.

    Dengan adanya program-program tersebut, kata Wilastri diharapkan bisa menekan inflasi di Kota Cilegon dan bisa meringankan beban masyarakat.

    “(Program-program ini) Sekiranya yang pertama bisa membantu bisa menekan harga pasar, yang kedua menumbuhkan bagaimana bisa berusaha di umkm bagaimana mereka bisa bekerja dan berdaya. Karena semuanya untuk meringankan dan meningkatkan daya beli masyarakat,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Disperindag Kota Cilegon Andriyanti mengatakan anggaran untuk menekan inflasi dialokasikan untuk operasi pasar di 43 kelurahan. Dari 43 kelurahan itu dianggarkan sekitar Rp145 juta.

    “Sasarannya pada masyarakat di 43 kelurahan,” ujarnya.

    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon pada Desember 2023 yang dirilis 2 Januari 2024 dari 3 kota pantauan IHK (indeks harga konsumen) di Provinsi Banten, semua kota mengalami inflasi, inflasi tertinggi terjadi di Kota Cilegon sebesar 0,63 persen dengan IHK 119,30 sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Serang sebesar 0,34 persen dengan IHK sebesar 119,88.

    Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang di tunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Sebaliknya, deflasi terjadi karena adanya penurunan harga yang di tunjukkan oleh turunnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

    Dari 11 kelompok pengeluaran, 8 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, 1 kelompok pengeluaran mengalami deflasi, dan 2 kelompok pengeluaran tidak mengalami perubahan indeks.

    Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 1,72 persen; kelompok pakaian dan alas kaki mengalami inflasi sebesar 0,16 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,14 persen.

    Selanjutnya, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,57 persen; kelompok kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,25 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami inflasi sebesar 0,13 persen.

    Lalu, kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi sebesar 0,22 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi sebesar 0,60 persen; kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,32 persen; sedangkan kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan; dan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks. (LUK)

  • Cabai Disebut Penyumbang Inflasi di Provinsi Banten

    Cabai Disebut Penyumbang Inflasi di Provinsi Banten

    SERANG, BANPOS – Cabai dianggap menjadi salah satu komoditas penyumbang meningkatnya laju inflasi di Provinsi Banten. Hal itu disebabkan karena, ketersediaan stok cabai di pasaran dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

    Oleh karenanya, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten bersama dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) membuat suatu rencana aksi yang salah satunya adalah gerakan menanam dan memanen cabai di Desa Kadubeureum, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang.

    Gerakan tersebut juga merupakan program Tim Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dilaksanakan pada Jumat (1/9).

    Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa gerakan ini merupakan ikhtiar pemerintah dalam upaya mengatasi masalah inflasi pangan di Provinsi Banten.

    “Kita terus mengikhtiarkannya untuk sedapat mungkin terkendali dengan baik,” ucapnya.

    Sementara itu Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Provinsi Banten, Agus Tauchid menjelaskan penyebab tingginya harga cabai di pasaran adalah karena jumlah pasokan cabai di pasaran yang masih terbatas.

    Ia menyampaikan pada tahun 2022 jumlah produksi cabai di Provinsi Banten mencapai sebesar 6.738 ton, sementara jumlah kebutuhan cabai masyarakat mencapai 45.822 ton per tahun.

    “Tahun 2022 produksi komoditas cabai di Provinsi Banten sebesar 6.738 ton, sedangkan kebutuhan konsumsi cabai penduduk Provinsi Banten per tahun 45.822 ton,” jelas Agus.

    Kemudian disampaikan juga bahwa di tahun ini hingga bulan Agustus, produksi cabai di Provinsi Banten baru mencapai 2.310 ton dengan luas panen sebesar 471 hektar.

    Melihat keadaan tersebut Pemprov Banten melalui Distanak akan menggalakan sejumlah program guna meningkatkan jumlah produksi cabai di Banten, salah satunya adalah dengan membentuk kawasan atau kampung cabai dengan memanfaatkan lahan seluas 40 hektar yang berada di Kabupaten Pandeglang dan juga Kabupaten Serang.

    Melalui pembiayaan dari APBN Tahun Anggaran 2023, diharapkan program tersebut dapat berjalan dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap cabai.

    Selanjutnya, upaya lain yang akan dilakukan oleh Pemprov Banten adalah dengan mengupayakan panen cabai di empat bulan strategis.

    Empat bulan yang dimaksud adalah Ramadhan, Idul Fitri, Idul Adha, dan juga Tahun Baru. Keempat bulan itu dinilai tingkat konsumsi masyarakat terhadap cabai terbilang cukup signifikan.

    Oleh sebab itu Pemprov Banten melalui Distanak akan mengupayakan dengan berbagai macam cara, agar panen raya cabai dapat bertepatan di bulan yang dimaksud.

    “Empat bulan ini tingkat konsumsi tinggi. Nah, kami upayakan pada empat bulan itulah Banten harus panen raya cabe nya sehingga pada angka defisit tidak terlalu kentara,” tuturnya.

    Di sisi lain, Bupati Kabupaten Serang Ratu Tatu Chasanah yang juga hadir dalam acara tersebut merasa aneh jika stok ketersediaan cabai di Provinsi Banten disebut belum mampu mencukupi kebutuhan masyarakat.

    Padahal luas lahan pertanian di Provinsi Banten terbilang masih cukup luas. Bahkan menurutnya dari luas lahan sebesar 146.000 hektar di Kabupaten Serang, sekitar 60 hektarnya di peruntukan untuk pertanian.

    Belum lagi lahan pertanian di wilayah lainnya seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang menurutnya, pasti jauh lebih luas daripada itu.

    “Cabai di kita ini kekurangan dipasok dari luar rasanya aneh, karena lahan untuk Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang untuk andalan tiga kabupaten ini saja bisa,” katanya.

    Hanya saja memang, menurut Tatu, pemerintah daerah tidak bisa bergerak sendiri. Perlu adanya kolaborasi antar pihak untuk dapat mengelola lahan tersebut agar masalah ketersediaan pasokan bahan pangan di Provinsi Banten bisa teratasi.

    “Hanya memang ini butuh keroyokan bersama,” tandasnya. (CR-02/AZM)

  • Semoga Target Inflasi 3 Persen Tercapai

    Semoga Target Inflasi 3 Persen Tercapai

    JAKARTA, BANPOS – Presiden Jokowi turun langsung ke pasar tradisional di beberapa daerah di Indonesia untuk mengecek harga kebutuhan pokok. Eks Wali Kota Solo itu berharap, harga pangan yang terkendali dan pasokan terjaga bisa memuluskan target Pemerintah agar inflasi di bawah 3 persen tercapai.

    Dari hasil pantauan Jokowi di Pasar Tanjungsari, Sumedang hingga Pasar Cihapit, Bandung, harga sejumlah komoditas pangan dalam kondisi stabil.

    Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun optimistis, nilai inflasi nasional bisa di angka 3 persen pada Oktober 2023.

    Sempat menyentuh angka 5 persen, inflasi nasional terus membaik angka 4 persen dan saat ini sudah di angka 3,5 persen.

    “Kita harapkan nanti September, Oktober sudah di bawah 3 (persen),” kata Jokowi usai blusukan di Pasar Tanjungsari, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (11/7).

    Namun, target Jokowi tidak­lah mudah. Pasalnya, otoritas pemantau iklim di Indonesia, Badan Meteorologi Klima­tologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan fenomena El Nino di Indonesia, yang puncaknya terjadi pada Agustus 2023.

    Fenomena ini bakal ber­dampak pada kekeringan di sejumlah daerah. Imbasnya, bisa mengganggu produksi pangan dan berujung pada inflasi.

    Karenanya, Jokowi mengingatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) tetap waspada. Selain El Nino, Indonesia masih dihadapkan pada situasi ekonomi global yang belum stabil.

    Presiden pun menekankan agar semua aparatur terus men­stabilkan harga pangan serta menjaga inflasi di daerah.

    “Apa yang harus kita lakukan? Dongkrak konsumsi rumah tangga. Setelah tahu semuanya apa yang harus dilakukan, stabilkan harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan,” kata Jokowi.

    Kepala Negara juga meminta jajarannya memastikan capaian investasi sesuai target.
    Untuk mengamankan produksi pangan nasional, Jokowi minta ketersediaan pupuk subsidi yang tepat sasaran dan menjaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan.

    “Ini sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita tetap positif di tengah gejo­lak global,” katanya.

    Senada, Gubernur Bank In­donesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan inflasi Indonesia bakal terus turun di tahun ini.

    “Alhamdulillah bulan lalu (Juni) inflasi 3,5 persen, Insya Allah bulan ini bisa di bawah 3,5 persen. Insya Allah tahun ini bisa 3,3 persen,” kata Perry di acara Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia yang berlangsung di Kalimantan Tengah dan disiarkan langsung di YouTube BI, Jumat (14/7).

    Perry mengatakan, kondisi in­flasi di Indonesia saat ini masih jauh lebih baik dibandingkan banyak negara. Salah satunya Amerika Serikat (AS) yang masih di atas 4 persen.

    “Pengendalian harga, khusus­nya pangan, menjadi kunci kita menjaga inflasi. Ini juga jadi salah satu cara mensejahterakan rakyat. Karena itu, mari kita terus beli buatan Indonesia, berwisata di Indonesia dan ken­dalikan harga,” ajaknya.

    Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy memprediksi kon­disi inflasi akan relatif rendah dan stabil di tahun ini. Kondisi tersebut akan mendorong ke­mampuan Pemerintah dalam menjaga daya b eli masyarakat.

    “Saat konsumsi rumah tangga meningkat, maka pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh opti­mal,” kata Yusuf, kemarin.

    Menurutnya, inflasi pada 2022 cukup tinggi hingga mencapai 5 persen karena ketidakpastian di ekonomi global. Sedangkan tahun ini, dari ketidakpastian tersebut diproyeksikan akan jauh lebih rendah. Kondisi itu juga terbukti dengan beberapa harga komoditas yang sudah melandai dibandingkan dengan posisi akhir tahun lalu.

    “Jika kondisi ini bisa dipertahankan sampai tahun depan, saya kira target inflasi di kisaran 3 persen plus minus 1 persen bisa dicapai,” katanya.

    Apalagi, kata dia, belum ada tanda-tanda ada kebijakan Pe­merintah yang akan mening­katkan inflasi. Berbeda dengan tahun lalu yang ada kenaikan tarif Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Bahan Bakar Minyak (BBM), membuat inflasi meningkat.(pbn/rmid)

  • Kota Cilegon Barometer Kendalikan Inflasi di Banten

    Kota Cilegon Barometer Kendalikan Inflasi di Banten

    CILEGON, BANPOS,- Kota Cilegon merupakan salah satu dari 90 kota/kabupaten yang menjadi barometer pengendalian inflasi di Indonesia.

    Dimana, Kota Cilegon telah memberikan kontribusi signifikan dan menjadi yang terbaik dalam mengendalikan inflasi 2022 hingga awal 2023 di Provinsi Banten.

    Demikian terungkap pada acara Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digelar Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon di Rumah Dinas Wali Kota Cilegon, beberapa waktu lalu.

    “Pasar Kranggot (Kota Cilegon-red) menjadi barometer inflasi. Dimana, di Provinsi Banten hanya ada tiga wilayah yang dijadikan barometer pengendalian inflasi yaitu Kota Cilegon, Kota Serang dan Kota Tanggerang,” ujar Walikota Cilegon Helldy Agustian sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Senin 26 Juni 2023 lalu.

    Menurut Helldy, Kota Cilegon telah memberikan kontribusi signifikan dalam mengendalikan inflasi 2023 hingga awal 2023 dan menjadi yang terbaik di Provinsi Banten.

    Kota Cilegon di tahun 2022 dan awal tahun 2023 menjadi kota terbaik dalam mengendalikan inflasi di Provinsi Banten, sehingga diharapkan dapat menjadi proyek percontohan secara Nasional.

    Helldy yang juga politisi Partai Gerindra mengungkapkan, kegiatan Gerakan Pangan Murah memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

    Melalui program tersebut, masyarakat dapat memperoleh bahan pokok makanan dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

    “Gerakan pangan murah ini sangat membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok. Sebab, harga yang ditawarkan itu pasti akan jauh lebih murah dari harga pasar,” papar Helldy.

    Menurutnya, dalam menyikapi persoalan ketahanan pangan, Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon akan menciptakan sebuah aplikasi khusus yang memungkinkan para petani dapat memasarkan hasil tani secara langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara.

    Harapannya, hal itu dapat meningkatkan pendapatan petani dan memberikan akses lebih mudah bagi konsumen untuk mendapatkan produk pertanian segar langsung dari sumbernya.

    “Kami berencana akan membuat aplikasi untuk para petani. Aplikasi tersebut nantinya bisa digunakan para petani untuk memasarkan hasil taninya langsung kepada konsumen. Jadi, tidak perlu lagi ada perantara untuk memasarkan hasil panen nya nanti,” terangnya.

    Sementara itu, Eva Sarifah selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon mengatakan, pihaknya terus berkomitmen melaksanakan kegiatan serupa guna menjaga ketahanan pangan di Kota Cilegon.

    “Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok di Kota Cilegon. Gerakan Pangan Murah ini berfokus dalam menyediakan berbagai komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, terigu, telur, gula, cabai, dan lainnya dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat,” tandas Eva.(ADV)

  • Daging Ayam hingga Jagung Jadi Penyumbang Inflasi di Provinsi Banten

    Daging Ayam hingga Jagung Jadi Penyumbang Inflasi di Provinsi Banten

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten mengklaim tingkat inflasi di Provinsi Banten mampu dikendalikan secara baik. Hal itu dapat dibuktikan dengan menurunnya tren inflasi Provinsi Banten di setiap bulannya.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar, usai menggelar pertemuan rapat secara daring bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas tingkat inflasi pada Selasa (4/7).

    Al Muktabar menyebutkan jika di bulan Mei 2023 tingkat inflasi di Provinsi Banten sempat menginjak di angka 3,67 persen, kini di bulan Juni 2023 kondisinya sudah menurun di kisaran angka 3,15 persen.

    Melihat hasil itu Al Muktabar menilai capaian itu cukup baik, sebab jika melihat rata-rata nasional sebesar 4 persen, maka Provinsi Banten berada di bawah nilai rata-rata tersebut.

    “Secara umum nasional perkembangan inflasi kan cukup terkendali ya sudah di kepala 4 dan kita sendiri di kepala 3,15 yang bulan Mei kita di 3,67, dan April kita di 3,77. Jadi tren membaiknya ada,” terangnya kepada awak media di Gedung Pendopo Provinsi Banten.

    Tidak seperti sebelumnya, kendati mengalami penurunan, namun secara peringkat rupanya Provinsi Banten terlempar jauh dari peringkat 10 besar wilayah dengan tingkat inflasi terendah.

    Berdasarkan data yang disajikan dalam pertemuan tersebut, Provinsi Banten menempati urutan ke 15 sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah, berada satu tingkat di bawah Provinsi Bali dengan tingkat inflasi sekitar 3,08 persen.

    Kemudian selain itu dalam upaya pengendalian inflasi, daging ayam ras dan telur disebut mengalami harga yang fluktuatif, namun cenderung masih melambung tinggi di pasaran.

    Lalu, dijelaskan juga bahwa penyebab dari kenaikan harga dua komoditas itu dipicu oleh naiknya harga jagung yang tak lain merupakan bahan dasar pakan unggas.

    Pasokan jagung yang ada disebut-sebut belum mampu memenuhi kebutuhan produksi pakan ternak di dalam negeri, maka dari itu kenaikan harga pakan ternak terjadi.

    Oleh karenanya karena harga daging ayam dan telur masih cenderung melambung tinggi, maka Pemprov Banten tengah berupaya untuk melakukan pengendalian harga terhadap kedua komoditas itu.

    “Demikian kita akan terus mengupayakan penekanan-penekanan terhadap komoditi-komoditi yang sudah teridentifikasi tadi, kayak umpamanya daging ayam ras, telur, kemudian bawang putih,” jelasnya.

    Salah satu upaya pengendalian harga yang akan dilakukan oleh Pemprov Banten adalah dengan cara menggelar operasi pasar.

    “Maka dalam keadaan itu kita mencoba untuk bila dalam minggu-minggu ini masih fluktuasi nya tinggi kita mempersiapkan operasi pasar,” katanya.

    Tidak hanya menangani masalah di tingkat konsumen, Pemprov Banten juga mengaku akan berusaha mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah kelangkaan jagung guna memenuhi stok bahan produksi pakan ternak.

    Caranya, selain memberikan bantuan bibit dan kebutuhan pertanian lainnya, hal lain yang akan diupayakan adalah dengan meyakinkan masyarakat bahwa menanam jagung merupakan hal yang dapat membawa keuntungan.

    “Kita akan meyakinkan ke masyarakat bahwa menanam jagung itu adalah komoditi yang menguntungkan. Dan masyarakat juga banyak yang meminati menanam jagung,” pungkasnya. (MG-01/AZM)

  • Ayam Afkir Dan Pakan Ternak Mahal Diduga Penyebab Harga Telur Naik

    Ayam Afkir Dan Pakan Ternak Mahal Diduga Penyebab Harga Telur Naik

    SERANG, BANPOS – Harga telur ayam di sejumlah pasar masih terus merangkak naik. Banyak pembeli mengeluhkan kenaikan yang sudah terjadi sebulan terakhir ini.

    Analis Perdagangan DinkopUKMperindag Kota Serang, Toro mengungkapkan kenaikan harga telur ayam yang saat ini terjadi merupakan suatu fenomena musiman.

    “Kalau kenaikan harga telur itu bisa dikatakan merupakan kenaikan musiman. Karena pada saat momen puasa mau menjelang lebaran itu biasanya ayam-ayam petelur ini masuk masa afkir (masa ayam petelur tidak produktif, red),” ungkapnya, selasa (23/5).

    Toro menjelaskan tentang faktor ayam afkir yang banyak dijajakan di jalan pada ramadan dan menjelang lebaran yang membuat harga telur ayam saat ini kian terus naik.

    “Banyak dijalan-jalan itu dijual ayam-ayam petelur, yang merupakan ayam afkir yang selama ini mereka produksi telur. Otomatis, karena ayam afkir ini keluar kandang, produksi telur menjadi menurun dan itu pun butuh waktu untuk ayam petelur siap,” jelasnya.

    Selain karena banyaknya ayam petelur yang sudah tidak produktif dijual, Toro juga menerangkan bahwasannya faktor pakan ternak yang mahal juga menjadi salah satu diantaranya yang membuat naiknya harga telur tersebut.

    “Keduanya, karena pakan ternak yang juga impor dan mahal, dan harga itu juga pasti ikut fluktuasi harga Dolar. Kemudian juga karena banyaknya permintaan sedangkan supply kurang, otomatis hukum pasar pasti naik,” terangnya.

    Kemudian, Kabid Perdagangan DinkopUKMperindag Kota Serang, Yayan Kosasih juga menyampaikan bahwa instansinya akan terus melakukan pemantauan pada harga-harga pasar terutama harga telur yang mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.

    “Inflasi harga pasar saat ini DinkopUKMperindag Kota Serang terus memantau, memang untuk telur cukup signifikan naik, tapi harga itu terbilang masih lebih rendah dibandingkan dengan Kota Kabupaten lain,” ujarnya,

    Dirinya mengaku untuk stok pada pasar saat ini masih cukup aman, dan harga yang ada pada pasar-pasar di Kota Serang pasca-Idul fitri masih terbilang masih rendah dan inflasi ditingkat nasional pun Kota Serang masih aman.

    “Disisi pangan stok kita aman. Hanya saja, untuk harga Memang pasca-lebaran kemarin diangka Rp28 ribu sampai Rp32 ribu perkilo, tapi masih rendah dari kabupaten/kota lain. Artinya untuk inflasi ditingkat nasional Kota Serang masih aman,” ucapnya.

    Kemudian, Yayan juga mengatakan instansinya dalam upaya menjaga stabilitas harga akan menggelar operasi pasar dibeberapa titik di Kota Serang menjelang hari raya Idul Adha.

    “Rencananya, menjelang hari raya Idul Adha kita akan menggelar operasi pasar dibeberapa titik, adapun titik-titik mana yang akan dilakukan operasi pasar saat ini masih kita koordinasikan dengan pak kadis. Mudah-mudahan itu bisa menekan tingkat inflasi,” katanya.

    Lebih lanjut, Yayan menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pemantauan stabilitas harga, dan berharap agar harga-harga kebutuhan bisa kembali normal.

    “Mudah-mudahan kedepan, harga bisa kembali stabil. Kita juga akan terus memantau stabilitas harga pasar tersebut,” tandasnya. (MG-02)

  • Rakor Evaluasi APBD, Serapan Anggaran Jadi Target Bangkitnya Ekonomi di Kota Serang

    Rakor Evaluasi APBD, Serapan Anggaran Jadi Target Bangkitnya Ekonomi di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menggelar Rapat Koordinasi dan evaluasi realisasi APBD Kota Serang periode Maret 2023 yang dilaksanakan di aula Kantor BJB Kantor cabang Banten, Selasa (11/4).

    Kegiatan Rapat koordinasi dan evaluasi realisasi APBD tersebut dilakukan terkait dengan penyerapan anggaran yang terhitung dari bulan Januari hingga Maret, sudah mencapai kurang lebih sekitar 16 persen.

    Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin, menyampaikan bahwa penyerapan anggaran itu menjadi penting. Pemkot Serang berharap, hal tersebut dapat menjadi pemicu dan memiliki dampak kepada pergerakan ekonomi daerah yang ada di Kota Serang.

    “Hal ini berkaitan juga dengan menjelang perayaan hari raya Idul Fitri yang sudah dekat, Pemerintah Kota Serang turut menyiapkan beberapa hal penunjang terkait hari raya seperti akses jalur mudik yang melintasi Kota Serang, hingga Tunjangan Hari Raya (THR),” ujarnya.

    Ia memastikan, menjelang hari Raya Idul Fitri ini Pemkot Serang menyiapkan beberapa hal yang harus dipersiapkan. Misalnya jalur-jalur pengamanan yang akan berkoordinasi dan berkolaborasi baik dengan Kapolres, kodim Dinkes dan PMI.

    “Kita akan memastikan agar pemudik yang melintasi jalur Kota Serang jalurnya itu aman dan nyaman utnuk dilewati,” katanya.

    Nanang juga mengatakan perihal arahan atau intruksi Pemerintah Pusat berkaitan dengan pencairan THR. Dalam beberapa hari mendatang, kata dia, THR bisa segera dicairkan dengan nominal yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yaitu satu kali gaji dan 50 Persen dari TPP.

    “Kita sudah menyiapkan sekitar Rp34 miliar anggaran untuk THR tersebut dan juga saya pastikan kepada camat agar pencairan THR untuk pengurus masjid/marbot, pengurus jenazah dan sebagainya agar bisa dicairkan sebelum lebaran,” tegasnya.

    Diakhir, Nanang berharap agar anggaran yang sudah dikeluarkan untuk THR dapat dipergunakan untuk belanja di Kota Serang, bukan di luar Kota Serang. Hal itu tentu agar perputaran ekonomi terus berputar di Kota Serang.

    “Kalau mau belanja di Kota Serang saja, agar perputarannya ada di Kota Serang. Karena inflasi kita masih cukup tinggi ada sekitar 5,7 persen walaupun kita sudah turun dari 7,2 menjadi 5,7 persen,” tandasnya.

    Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asda II) Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan bahwa target Pendapatan pada tahun 2023 mencapai sebesar Rp1,4 triliun. Adapun realisasi sampai dengan bulan Maret tahun 2023, berdasarkan data yang diperoleh dari BPKAD melalui aplikasi (Simral) sebesar Rp224,210,698,528 atau sekitar 15,41 Persen.

    “Sedangkan berdasarkan laporan dari OPD sebesar Rp233,007,869,764 atau sebesar 16,02 persen,” tandasnya. (MUF)

  • Kemendagri Sampaikan Inflasi di Kota Tangerang Terendah di Indonesia

    Kemendagri Sampaikan Inflasi di Kota Tangerang Terendah di Indonesia

    TANGERANG, BANPOS – Kota Tangerang kembali terpilih sebagai best practice pengendalian inflasi di Indonesia oleh Kementerian Dalam Negeri RI.

    Hal ini seiring dengan capaian rendahnya angka inflasi di kota Tangerang dibanding kota-kota lain di Indonesia.

    WaliKota Tangerang Arief R. Wismansyah, yang diundang dalam rapat Pengendalian Inflasi Tingkat Nasional, mengungkapkan Tangerang menjadi kota dengan tingkat inflasi terendah di Indonesia.

    Ia menyampaikan, tingkat inflasi di Kota Tangerang pada kuartal pertama atau hingga bulan Maret tahun 2023, year on year sebesar 3,75 persen.

    “Lima komoditas penyumbang inflasi diantaranya bensin, sewa rumah, beras, tukang bukan mandor dan rokok kretek filter,” ujar Arief saat ditemui seusai acara, Selasa (4/4).

    Arief juga menerangkan beberapa langkah yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang untuk menekan laju inflasi daerah, salah satunya dengan gencar menggelar bazar murah kebutuhan harian, serta yang terbaru adalah peluncuran gerakan bayar zakat serentak.

    “Konsepnya adalah kolaborasi dengan berbagai pihak agar daya beli masyarakat tetap terjaga serta menekan kenaikan harga kebutuhan pokok,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Arief juga menjelaskan terkait berbagai program yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang untuk menekan laju inflasi daerah hingga kuartal pertama tahun 2023.

    “Diantaranya pelaksanaan operasi pasar, gerakan menanam, sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga, realisasi BTT, subsidi transportasi dan menjalin kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan,” jelasnya.

    Dengan dilakukannya 6 program utama dan berbagai kegiatan pendukung penurunan inflasi, Arief menyebut adanya dampak positif, selain terjaganya tingkat inflasi di Kota Tangerang.

    “Yakni angka Indeks Harga Konsumen (IHK) bulan Maret diangka 112,70,” tandasnya. (MUF)

  • Tekan Inflasi Selama Ramadan, Pemkot Serang Gelar Operasi Pasar

    Tekan Inflasi Selama Ramadan, Pemkot Serang Gelar Operasi Pasar

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang telah mengambil berbagai langkah untuk menghadapi inflasi selama Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023.

    Salah upaya yang dilakukan adalah operasi pasar, di mana Pemkot Serang bekerja sama dengan stakeholder dan instansi terkait, seperti Bulog dan Bank Indonesia, untuk menjaga agar harga-harga kebutuhan pokok stabil.

    “Selain itu, Pemkot Serang juga melakukan intervensi dan operasi pasar jika harga-harga kebutuhan pokok tidak stabil. Hal ini dilakukan untuk menghindari lonjakan harga yang dapat menyulitkan masyarakat selama Ramadan,” ujar melalui Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saefudin, Jumat (24/3).

    Nanang mengungkapkan, salah satu pemicu inflasi adalah tarif angkutan.

    Oleh karena itu, Pemkot Serang akan segera memasang harga di masing-masing angkutan dengan harga dewasa sebesar Rp5.000 dan mahasiswa serta anak-anak sebesar Rp3.000.

    Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak kebingungan dalam menentukan harga yang harus dibayar.

    Pemkot Serang juga memantau kelangkaan barang-barang kebutuhan pokok, seperti BBM dan Gas LPG 3 Kg.

    Kata Nanang, apabila terjadi kelangkaan, Pemkot Serang akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi masalah tersebut.

    “Untuk stok beras di Kota Serang aman. Begitu juga dengan gula dan tepung terigu, aman hingga empat bulan ke depan,” tuturnya.

    Nanang menyampaikan, titik intervensi akan dilakukan di 6 kecamatan, bergantian di kelurahan-kelurahan di Kota Serang.

    Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa harga-harga kebutuhan pokok tetap terkendali selama Ramadan.

    Dengan berbagai langkah yang telah diambil oleh Pemkot Serang, diharapkan masyarakat dapat menghadapi Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 dengan lebih tenang dan nyaman.

    “Pemkot Serang akan terus memonitor situasi dan kondisi harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Jika terjadi lonjakan harga yang signifikan, Pemkot Serang akan segera mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut,” jelasnya.

    Selain itu, Pemkot Serang juga mengimbau kepada para pedagang untuk tidak menimbun barang-barang kebutuhan pokok dan menjualnya dengan harga yang wajar.

    Tak tanggung-tanggung, Pemkot Serang akan menindak tegas pedagang yang melakukan praktik penimbunan dan penjualan dengan harga yang tidak wajar.

    Dengan demikian, Pemkot Serang berharap dapat menciptakan suasana Ramadan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat Kota Serang.

    “Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama dan saling mendukung dalam menghadapi inflasi selama Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023,” tandasnya.

    Informasi lebih lanjut bisa diakses melalui https://serangkota.go.id/ dan ppid.serangkota.go.id. (ADV)