BEBERAPA tahun terakhir, pembangunan infrastruktur selalu menjadi primadona dan program prioritas, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Prioritas pembangunan infrastruktur ini, pada akhirnya menyebabkan alokasi anggaran negara banyak tersedot ke program tersebut.
Namun, dalam pelaksanaannya sektor ini membuat banyak pihak susah tidur. Gelontoran anggaran triliunan rupiah terlihat belum signifikan dan tidak jelas petanya, apalagi hasilnya. Seperti pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan maupun pendidikan, masih banyak jalan tak tersentuh pembangunan, demikian juga fasilitas sekolah yang rusak dan bahkan roboh.
Selain itu, permasalahan infrastruktur ketahanan pangan. Jaringan irigasi sebagai infrastruktur ketahanan air terlihat tidak jelas pemeliharaan dan pembangunannya. Masih banyak terdapat sawah kekeringan dan kebanjiran akibat tidak berfungsinya irigasi tersebut.
Persoalan infrastruktur jalan, menjadi salah satu ‘jualan utama’ para kandidat dalam Pilkada Serentak 2020 yang juga diselenggarakan di Kabupaten Pandeglang. Jalan rusak, bahkan jalan yang tak tersentuh pembangunan dinilai banyak terdapat di wilayah ini.
Andri, seorang warga Kecamatan Labuan mengakui buruknya kondisi infrastruktur wilayah itu. Bahkan, menurutnya sejumlah ruas jalan di wilayah pesisir itu sudah tak layak disebut jalan, karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan.
“Sebut saja wilayah Lantera hingga Laba yang puluhan tahun tak tersentuh perbaikan. Belum lagi ruas jalan lain yang kondisinya lebih buruk. Itu banyak ditemui, ketika kita masuk ke wilayah seperti Panimbang, Sobang, Cibaliung sampai ke Sumur,” kata Andri.
Sementara, sumber BANPOS yang merupakan seorang guru di Kecamatan Saketi, mengaku prihatin terhadap minimnya perhatian Pemkab Pandeglang terhadap infrastruktur pendidikan. Karena, menurut dia selama ini Pemkab Pandeglang tak pernah secara khusus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekolah.
“Kebanyakan pembangunan maupun perbaikan sekolah bersumber dari DAK (dana Alokasi Khusus, red) yang notabene adalah pemberian pemerintah pusat. Tak ada inisiatif Pemkab Pandeglang untuk mengalokasikanny dari APBD murni,” kata sumber seraya mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.
Buruknya kondisi infrastruktur diakui anggota DPRD Pandeglang, Yadi Rusmiadi. Dia membenarkan masih banyaknya jalan di Kabupaten Pandeglang yang belum tersentuh pembangunan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menilai bahwa infrastruktur tersebut sangat tidak layak digunakan oleh masyarakat.
“Infrastruktur sangat hancur, buktinya banyak yang viral, apalagi daerah selatan seperti Cimanggu, Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, dan masih banyak lagi yang belum terjamah oleh batu pembangunannya, apalagi diaspal. Masih tanah dari dulu juga,” ucap Yadi melalui seluler kepada BANPOS, Minggu (29/11).
Yadi juga berharap, agar Bupati Kabupaten Pandeglang mendahulukan pembangunan infrastruktur. Karena dinilai lebih penting dibandingkan yang lain.
“Harapan kami kepada Bupati, dahulukan dulu infrastrukturnya dibandingkan yang lain, karena infrastruktur sangat penting. Setelah infrastruktur, kesehatan. Karena masih banyak masyatakat yang mengeluh soal pembayaran pengobatan,” kata Yadi.
Namun, soal infrastruktur pendidikan, Yadi menilai sejauh ini Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik. Kalaupun ada, satu, dua, tiga saja yang bangunannya jelek.
“Jadi prosentasenya mungkin hanya 15 persen saja yang bangunan sekolahnya jelek,” ungkapnya.
Hal senada juga dikatakan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB, Ade Muamar. Dirinya menyebutkan bahwa, infrastruktur di Kabupaten Pandeglang masih sangat perlu untuk dibangun.
“Kalau infrastruktur, masih jauh dari kata bagus atau layak untuk dipergunakan oleh masyarakat. Karena masih banyak sekali jalan-jalan yang hancur, dan itu fakta,” terangnya.
Ade berharap bahwa untuk pemimpin Pandeglang nanti, harus mendahulukan infrastruktur. Karena pembangunannya sangat dinantikan, oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang.
“Siapapun pemimpin Pandeglang kedepan, harus memperhatikan infrastruktur. Karena Pandeglang itu masih menyisakan pekerjaan rumah tentang infrastruktur,” imbuh Ade.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat juga mengakui banyaknya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi yang belum tertangani. Penyebabnya dalah kemampuan APBD Kabupaten Pandeglang yang sangat terbatas, tak sebanding dengan masalah yang harus diselesaikan.
“Sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas. Namun demikian kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar capaian penanganan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sesuai target yang tertuang dalam Renstra sebagai turunan dari RPJMD,” kata Asep kepada BANPOS melalui seluler, Jum’at (27/11).
“Bentuk upaya tersebut kami lakukan dengan cara berkoordinasi, baik ke Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, sehingga capaian kinerja infrastruktur dari tahun 2016 sampai dengan 2019 melebihi target kinerja. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan jalan, dari target 150 kilometer, realisasi justru mencapai 230 kilometer. Serta jembatan, dari target 120 meter, realisasinya 379 meter. Kemudian dari sektor irigasi, target kita 31 DI (Daerah (Irigasi) dan sudah terealisasi 298 DI,” jelas Asep.
Dirinya menuturkan bahwa pembangunan di Kabupaten Pandeglang tidak mengalami hambatan meskipun diterjang bencana tsunami pada tahun 2018.
“Walaupun pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi bencana alam tsunami, hal tersebut sangat berpengaruh pada APBD tahun 2019. Namun Pemkab Pandeglang tetap menjaga komitmen dalam pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur melebihi target,” ungkapnya.
Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat, agar menjaga fasilitas infrastuktur yang telah dibangun.
“Saat ini ekspektasi masyarakat terhadap infrastruktur jalan sangat besar, dan kami juga menyadari bahwa masih adanya infrastruktur jalan yang perlu penanganan. Oleh karena itu, kami mohon kepada masyarakat agar bersabar dan kami juga berharap kepada masyarakat agar memelihara infrastruktur yang sudah dibangun,” terang Asep.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, jumlah anggaran pembengunan dan pemeliharaan gedung sekolah tahun 2020, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, mencapai Rp 29 miliar.
“Anggaran Pembangunan/Rehab Sekolah pada tahun 2019 itu mencapai Rp29 miliar, yang terdiri dari PAUD Rp900 juta, SD Rp18,5 miliar, dan SMP Rp9,6 miliar,” kata Taufik.
Taufik juga menerangkan bahwa Penurunan jumlah siswa di SMPN mengakibatkan pembiaran kerusakan ruang kelas, menghambat capaian kinerja karena tercatat sebagai ruang kelas rusak berat dari tahun ke tahun.
“Sekolah dengan ruang kondisi layak pakai 84,85 persen, rusak sedang 8,25 persen, dan rusak Berat 6,9 persen,” jelasnya.
Taufik juga menerangkan bahwa, dalam mengerjakan pembangunan dan pemeliharaan soklah-sekolah, pihaknya menghadapi kendala.
“Kendala yang kita hadapi pada saat pembangunan gedung dan pemeliharaan gedung sekolah itu, yang pertama kesiapan lahan, terus daerahnya yang rawan bencana, serta kami hanya mengandalkan DAK,” tutup Taufik.
Selain di Pandeglang, di Kabupaten Serang infrastruktur juga dinilai belum bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Dinilai, yang jadi penyebabnya adalah penganggaran infrastruktur masih belum maksimal dikelola.
“Saya lihat dari secara pembiayaan, masih bergantung kepada pusat. Saya berharapnya, pembiayaan itu dimaksimalkan dari PAD. Jadi bupati baru nantinya harus memaksimalkan PAD Kabupaten Serang,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Serang Fraksi Gerindra Ahmad Suja’i.
Menurutnya, selain itu terlihat masih lemahnya pembangunan infrastruktur sekolah. Karena terlihat berdasarkan data-data yang ada bahwa kualitas pembangunan bidang fisik sekolah di Kabupaten Serang belum maksimal.
“Secara 20 persen sudah terpenuhi, namun jika dimasukkan dengan pembangunan fisik masih kurang anggarannya. Sebab itu, kembali lagi, PAD harus ditingkatkan,” jelasnya.
Sebab itu, dengan kurangnya anggaran yang ada. Alokasi untuk pembangunan fisik menjadi minim dan akhirnya terbengkalai.
“Harapan kita, bupati selanjutnya harus mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya untuk pembangunan infrastruktur terutama pembangunan sekolah, agar tidak ada lagi sekolah rusak,” tandasnya
Terpisah, Kepala DPUPR Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana menyebutkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2017-2020 konsisten. Sebab, pihaknya sudah memiliki Perda percepatan infrastruktur, Perda nomor 3 tahun 2017, dimana di dalam Perda tersebut ditargetkan setiap tahunnya PUPR harus membangun 100 kilometer.
“Sehingga untuk target 601 kilometer jalan Kabupaten Serang bisa dinyatakan mantap. Dari 100 kilometer, dinas PU rata-rata menganggarkan Rp300 miliar, itu sudah wajib dianggarkan,” ujarnya.
Sejak tahun 2017, sudah berjalan sampai saat ini. Tetapi untuk tahun ini, dikarenakan ada Covid-19 maka pihaknya melakukan refocusing.
“Sehingga untuk tahun 2017-2020 sudah konsisten, karena amanah Perda,” ucapnya.
Ia mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur jalan dalam RPJMD sudah ditarget 601 Kilometer harus sudah terbangun dan sudah dalam kondisi mantap. Sehingga kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Serang saat ini tersisa 40,3 Kilometer.
“Harusnya di tahun 2021 itu sudah tuntas, jadi sudah sesuai dengan RPJMD. Karena di tahun ini harusnya terbangun kurang lebih 585 Kilometer dan sisanya tinggal 16 kilometer harusnya. Tetapi sekarang masih 40,3 kilometer, karena beberapa sumber dana dari Pemda, dari Gubernur, dan APBD juga disalurkan untuk Covid-19,” ujarnya.
Hal itu menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya RPJMD. Namun pihaknya rasa seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami keadaan yang sama, semua tidak akan tercapai RPJMD, terkait dengan pembangunan fisik.
“Karena memang seluruh anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Untuk alokasi APBD infrastruktur selain jalan, juga meliputi diantaranya yaitu jembatan, irigasi, drainase, jalan desa, jalan lingkungan, perpipaan dan lainnya berada di dinas PU dan Perkim. Jadi untuk keseluruhan APBD, ia mengaku tidak mempunyai data detailnya.
“Kami dan Dinas Perkim mempunyai target yang harus tercapai sesuai dengan RPJMD,” katanya.
Penanganan tanggul-tanggul penahan banjir, itupun dilakukan oleh PUPR. Oke mengatakan, kebetulan sungai itu sebagian besar penanganannya ada di balai.
“Kami hanya yang bagian ketiga yang kami tangani. Karena itu warga kabupaten, maka ketika ada pendangkalan atau ada permohonan yang harusnya ke Balai tetapi ada juga yang kesini (PUPR) dan kami rekap dan kami teruskan ke Balai,” katanya.
Contohnya, beberapa waktu yang lalu, pihaknya mengusulkan lumayan banyak normalisasi sungai ke Balai. Hanya saja, untuk disetujui atau tidak, balai juga memiliki mekanisme sendiri.
“Tetapi saya yakin dua atau tiga sungai akan disetujui,” ucapnya.
Saat ditanyai terkait dengan peluang dalam keberhasilan mencapai RPJMD, pihaknya tetap berupaya mengusulkan program-program andalan kepada Pemerintah pusat melalui dana, dan termasuk ke Pemprov juga. Mudah-mudahan, di 2020 ini sekitar 30 kilometer jalan target PUPR akan terbangun.
“Karena DAK sudah ada tanda-tanda menyetujui dan keuangan juga sudah mulai ada tanda-tanda (pengalokasian anggaran kembali),” terangnya.
Terkait ketahanan air, Okeu menyuguhkan data hingga tahun 2018 dalam buku saku DPUPR Kabupaten Serang, diantaranya untuk jaringan irigasi yang baik disebutkan sebanyak 97,3 persen. Selanjutnya, untuk kondisi jaringan irigasi rusak ringan dan sedang sebanyak 1,5 persen dan untuk irigasi dengan kondisi rusak parah yaitu sebanuak 1,3 persen.
“Kami memiliki 282 Daerah irigasi (DI), yang terletak di 15 Kecamatan dan luas areal 18,919 hektare,” katanya.
Ia mengungkapkan, alokasi anggaran untuk irigasi sekitar Rp17 miliar pertahun. Biasanya, mencapai Rp20 miliar, akan tetapi sekarang karena pendapatan daerah juga berkurang, ditambah penanganan Covid-19, jadi hanya sekitar Rp17 miliar.
“Alhamdulillah untuk DAK irigasi yang tadinya dicoret oleh pusat melalui Perpres 72, tetapi di pertengahan tahun dimunculkan lagi. Jadi tahun ini ada dua paket (datanya ada di ULP),” tandasnya.(CR-02/MUF/PBN/ENK)
