SERANG, BANPOS – Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Provinsi Banten dan Merck Family Foundation melakukan kolaborasi lokakarya dan penghargaan inovasi stunting 2024.
Deputi Direktur PATTIRO Banten, Amin Rohani mengatakan, kegiatan kolaborasi lokakarya dan penghargaan inovasi stunting 2024 mengusung tema ‘Bangun Kolaborasi untuk Banten Bebas Stunting’.
“Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan desiminasi praktek baik yang dilakukan oleh para PKM yang sudah membuat inovasi-inovasi tentang pencegahan penting di daerahnya,” katanya kepada awak media, Kamis (25/7).
Amin menerangkan, bahwa berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), pada tahun 2021 prevalensi stunting di Provinsi Banten sebesar 24,5 persen dan pada tahun 2022 prevalensi stunting turun menjadi 20 persen. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa prevelensi stunting turun sebesar 4,5 persen dibandingkan tahun 2021.
“Data di 2021 itu 24 persen, kemudian turun di 2022 di 20 persen. Cuma memang ada konfirmasi bahwa ada pengukuran serentak, kami belum menerima data hasil pengukuran serentak oleh pemerintah pusat,” tambahnya.
Dalam sambutannya, Direktur Eksekutif PATTIRO Banten, Panji Bahari Noor Romadhon, menyampaikan bahwa pada akhir tahun 2023 dan tahun 2024 ini, pihaknya telah ikut turut serta berusaha menurunkan angka stunting di Provinsi Banten.
“Kami melakukan berbagai strategi. Dalam perjalanannya, kami menemukan pencegahan stunting membutuhkan kolaborasi lebih tinggi dan inovasi ini ada di maayarakat. Maka kita memberikan penghargaan atas inovasi-inovasi yang dilakukan dalam penurunan stunting,” ujarnya.
“Kedepannya, upaya ini bisa lebih berkolaborasi lagi, kita berharap akan muncul inovasi yang lebih keren efektif dan efesien. Sehingga angka stunting di Provinsi Banten bisa turun dengan cepat,” sambungnya.
Panji menuturkan, dalam menyambut bonus demografi, sumber daya manusia (SDM) permasalahan stunting menjadi salah satu permasalah yang membutuhkan penanganan yang serius.
“SDM kita dihadapkan dengan permasalahan yang membutuhkan penangan yang serius. Salah satunya adalah stunting. Kami menemukan adanya permasalahan terkait ketersedian air bersih. Masalah air bersih ini menjadi hal yang penting dalam penangan stunting,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Plh Sekda Banten, Virgojanti mengatakan, lokakarya dan penyerahan penghargaan inovasi merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada para inovator yang bekerja keras dalam rangka mengakselerasi penurunan stunting di Provinsi Banten.
“Tentunya hal ini saya mengapresiasi karena tidak menutup kemungkinan upaya-upaya yang kita lakukan dalam rangka menurunkan juga bagian atau kontribusi dari para inovator-inovator tersebut,” katanya.
Menurutnya, tujuan dari inovasi-inovasi ini dalam rangka mendekatkan dan memudahkan pelayanan. Dengan adanya apresiasi ini semoga bisa menjadi motivasi hingga praktek bagi wilayah-wilayah lain.
“Saya lihat dengan ada enam finalis, mudah-mudahan ini bisa dikembangkan baik itu di daerahnya maupun juga di daerah lain di Provinsi Banten,” ucapnya.
Ia berharap inovasi-inovasi ini mampu berkontribusi dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Banten. Tentunya melalui upaya kolaborasi dengan berbagai elemen dan juga pemerhati di bidang kesehatan.
Saat ditanya terkait data angka penurunan stunting di Banten yang dijadikan acuan PATTIRO Banten dari data SSGI. Virgojanti mengatakan, bahwa data yang pemerintah miliki saat ini bukan berdasarkan survei namun berdasarkan hasil penimbangan serentak.
“Angka stunting Banten 4,7 persen itu hasil dari penimbangan serentak dan Provinsi Banten memasuki 100 persen bersama 8 Provinsi lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Banten, Fitron Nur Ikhsan mengatakan kolaborasi inovasi stunting itu berjalan baik karena semua faktor dan OPD ikut berperan.
“Karena ini bukan hanya persoalan infrastruktur kesehatan untuk eliminasi kawasan kumuh. Walaupun belum tuntas, tapi upaya itu adalah upaya kolaborasi lalu untuk penguatan di Dinas Kesehatan,” tandasnya. (MPD)