BANTEN POS

Tag: Irna Narulita

  • Ortu Mengeluh, Dimyati dan Irna ‘Bajak’ Peringatan Hari Anak Pandeglang Jadi Ajang Kampanye

    Ortu Mengeluh, Dimyati dan Irna ‘Bajak’ Peringatan Hari Anak Pandeglang Jadi Ajang Kampanye

    PANDEGLANG, BANPOS – Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tingkat Kabupaten Pandeglang yang diselenggarakan di Stadion Badak Kuranten, dikeluhkan oleh sejumlah orang tua peserta.

    Hal itu lantaran peringatan HAN yang seharusnya diisi berbagai agenda terkait anak, malah disisipkan materi kampanye oleh Bakal Calon Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita, yang mempromosikan Dewi Setiani.

    Salah satu orang tua siswa SD yang ikut dalam kegiatan tersebut, sebut saja Romlah, mengatakan bahwa anaknya ikut dalam perlombaan di sana. Pada saat pembukaan kegiatan, di tengah sambutan panitia, tiba-tiba Dimyati mengambil alih podium untuk berbicara.

    “Panitia itu belum selesai kok sambutannya. Tiba-tiba ramai katanya ‘Mr Dim udah datang, Mr Dim udah datang’, lalu panitianya selesai aja, langsung Dimyati yang megang mic,” ujarnya, Selasa (23/7).

    Kehadiran Dimyati menurutnya, seperti tidak ada dalam rundown acara. Pasalnya, setelah Dimyati datang, rangkaian pembukaan Hari Anak Nasional itu menjadi terlihat kacau dan tidak sesuai dengan jadwal.

    “Dimyati itu kurang lebih ngomong selama 30 menit. Ya dia kampanye aja. Bilang kalau Mr Dim menang, pendidikan gratis. Kalau pemkab gak sanggup bangun jalan yang rusak, biar provinsi yang bangun. Asalkan Andra-Dimyati yang menang,” tuturnya.

    Selain Dimyati, Bupati Irna pun menurutnya juga ikut mengkampanyekan salah satu Bakal Calon yakni Dewi Setiani. Karena, Irna dalam sambutannya berkali-kali menyebut bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) itu akan mencalonkan diri.

    “Bu Irna bilang, doakan ibu Dewi semoga hajatnya untuk Pandeglang Maju bisa tercapai,” ucapnya.

    Ia pun mengaku kesal dengan ‘pembajakan’ itu. Pasalnya, momen mereka mengambil waktu untuk mengkampanyekan diri maupun keluarganya itu, sangat tidak tepat.

    “Pertama ini hari anak, yang seharusnya mencontohkan bagaimana bertindak yang baik dan benar. Kedua, tadi itu panas loh. Banyak yang diminta untuk tetap bertahan di depan podium hanya untuk mendengarkan kampanye mereka. Kasihan. Semoga ke depan acara-acara pemerintahan tidak lagi dibajak oleh oknum-oknum seperti ini,” tandasnya. (DZH)

  • Alhamdulillah, Irna-Tanto Batal Lengser Tahun 2024

    Alhamdulillah, Irna-Tanto Batal Lengser Tahun 2024

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban, menjadi pasangan yang terdampak aturan terkait dengan pemilihan serentak yang termaktub dalam UU Nomor 10 tahun 2016.

    Berdasarkan Pasal 201 ayat 7 UU Nomor 10 tahun 2016, dinyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan tahun 2020, menjabat sampai dengan tahun 2024.

    Dengan demikian, meskipun dilantik pada 2021 dan seharusnya lengser tahun 2025, Irna dan Tanto terpaksa harus ikut ketentuan Perundang-undangan, dan rela masa baktinya dipotong ‘sedikit’, dan lengser di tahun 2024.

    Akan tetapi, sejumlah kepala daerah tidak terima, dan mengajukan peninjauan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasilnya, MK mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan.

    Salah satu gugatan yang dikabulkan ialah mengenai masa jabatan Kepala Daerah. Ketentuan itu dibatalkan berdasarkan putusan Nomor 27/PUU-XXII/2024.

    Atas dasar itu, MK mengubah isi pasal 201 UU Pilkada, menjadi berbunyi, “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan tahun 2020 menjabat sampai dengan dilantiknya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil Pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melewati 5 (lima) tahun masa jabatan”.

    Dengan perubahan tersebut, Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengatakan menerima keputusan MK tersebut dengan segala konsekuensinya

    “Insya Allah kami akan tetap fokus bekerja hingga kepala daerah definitif hasil pilkada tahun 2024 ditetapkan” kata Irna Narulita, Jumat (22/3/2024).

    Menurutnya, dengan adanya keputusan tersebut, pekerjaan rumah yang masih tertunda akibat covid 19 akan terealisasi seperti pelayanan dasar infrastruktur.

    Untuk diketahui, di Provinsi Banten sendiri, ada sebanyak empat daerah yang melangsungkan Pilkada 2020 lalu. Keempatnya yakni Pandeglang, Kabupaten Serang, Cilegon dan Tangserang Selatan (Tangsel).

    Bedanya, Kota Cilegon dan Tangsel memiliki Kepala Daerah yang dapat kembali berkontestasi di Pilkada 2024 ini. Adapun Pandeglang dan Serang, kedua pasangan Kepala Daerahnya sudah dua periode memimpin. (DHE)

  • Kajian Lingkungan Hidup RPJPD 2025-2045 Dibahas

    Kajian Lingkungan Hidup RPJPD 2025-2045 Dibahas

    PANDEGLANG, BANPOS – Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS RPJPD) yang telah disusun akan mengidentifikasi segala peluang dan resiko dampak dari pembangunan. Oleh sebab itu, KLHS tersebut berperan penting dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

    “Walau sudah tersusun, sebelum ditetapkan tetap harus melakukan diskusi publik agar yang disusun ini menjadi grand design yang baik untuk 20 tahun kedepan,” kata Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat kegiatan Focus Group Discussion (FGD) KLHS-RPJPD 2025-2045 secara virtual di ruang Pintar Setda Pandeglang, Rabu (1/11).

    Irna mengatakan, KLHS ini akan menyelaraskan bagaimana pembangunan yang berwawasan lingkungan. Walaupun saat ini Pandeglang sangat butuh investasi, namun tetap harus memperhatikan dampak lingkungannya.

    “Dengan catatan tidak merusak lingkungan, karena akan menjadi potensi konflik di masa depan. Kami tidak mau dokumen ini menjadi masalah, diskusi publik ini mohon masukan dari semua pihak baik akademisi, masyarakat, pengusaha untuk menyusun dokumen yang maksimal,” terangnya.

    Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pandeglang, Ratu Tanti mengatakan, FGD ini merupakan lanjutan dari Kick Off yang sebelumnya telah dilaksanakan.

    “Setelah ini akan ada FGD 2, selanjutnya jika sudah melewati tahapan ini baru akan disahkan,” katanya.

    Dijelaskannya, pada tahap FGD ini untuk membahas dan berdiskusi dengan semua pihak dalam pendalaman materi, tujuan dan hasil kegiatan sebelumnya.

    “Dengan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan, prinsip pembangunan yang direkomendasikan dalam KLHS akan memberikan kontribusi dalam pembangunan yang lebih tepat,” jelasnya.

    Ia menyebutkan, bahwa KLHS ini memiliki pengaruh besar dalam mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta membantu permasalahan lintas batas dan lintas sektoral baik kabupaten, provinsi, pusat maupun lintas negara.

    “Ini akan mengantisipasi lebih dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan, program pembangunan atau kegiatan usaha,” ungkapnya. (dhe/pbn)

  • 2407 Kasus TBC Ditemukan

    2407 Kasus TBC Ditemukan

    PANDEGLANG, BANPOS – Estimasi kasus penyakit Tuberculosis (TBC) di Kabupaten Pandeglang saat ini sebanyak kurang lebih 3.829 kasus. Untuk Pandeglang sehat, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengajak seluruh masyarakat Kabupaten pandeglang untuk mengeliminasi kasus TBC dengan Temukan Obati Sampai Sembuh (TOSS).

    “Jumlah kasus TBC yang ditemukan dan dilaporkan ke Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) dari Januari sampai dengan September tahun 2023 adalah sebanyak 2.407 kasus,” kata Irna saat acara kegiatan penguatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis menuju eliminasi tahun 2030 disalah satu hotel di Pandeglang, Selasa (31/10).

    Dijelaskannya, Toss TBC merupakan sebuah gerakan atau kampanye untuk temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh TBC di indonesia. Kampanye ini menjadi salah satu pendekatan untuk menemukan, mendiagnosis, mengobati dan menyembuhkan pasien TBC serta menghentikan penularan TBC di masyarakat.

    “Kasus dengan cakupan penemuan TBC sebesar 62 persen (target 90 persen) masih ada 1.422 pasien TBC yang belum ditemukan dapat menjadi sumber penularan TBC di masyarakat, sehingga hal ini menjadi tantangan besar bagi program penanggulangan TBC,” terangnya.

    Menurutnya, Kabupaten Pandeglang telah berkomitmen dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Pandeglang no 43 tahun 2023 tentang penanggulangan tuberkulosis dan keputusan Bupati Pandeglang nomor 400.7.1/kep.304-huk/2023 tentang pembentukan tim percepatan penanggulangan tuberkulosis.

    “Setiap orang perlu menyadari pentingnya langkah-langkah Toss TBC yaitu, mencari dan menemukan gejala di masyarakat, mengobati TBC dengan tepat, hingga memantau pengobatan TBC sampai sembuh,” jelasnya.

    “Peran keluarga sangat penting dalam pencegahan penularan TBC, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan dalam pencegahan dan penanggulangan TBC,” sambungnya.

    Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang, Eni Yati mengatakan, dalam penyelesaian kasus TBC tidak bisa hanya satu sektor saja, melainkan multi sektor.

    “Kita harus bersama bergerak agar mencapai maksimal, karena untuk mengakhiri epidemi TBC menjadi salah satu target penting dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals) yang harus dicapai bersama,” katanya.

    Menurutnya, beberapa kendala yang terjadi dalam penanganan kasus TBC diantaranya adalah minimnya pemahaman masyarakat dan putusnya pengobatan yang dilakukan.

    “Ini memang agak sulit, karena masyarakat memandang TBC ini seolah penyakit memalukan sehingga terkesan menutupi jika terjadi kasus,” ungkapnya. (dhe/pbn)

  • Akun Bupati ‘Kesenggol’ Judol

    Akun Bupati ‘Kesenggol’ Judol

    PANDEGLANG, BANPOS – Akun Instagram resmi Bupati Pandeglang, Irna Narulita Dimyati, kedapatan membagikan video yang terdapat watermark promosi Judi Online (judol) atau slot. Pihak Diskominfo menyebut bahwa hal itu terjadi lantaran ketidaktahuan admin akun Instagram, bahwa watermark itu merupakan judol.

    Pada Rabu (25/10) malam, akun Instagram Bupati Pandeglang dengan nama pengguna @irnadimyati membagikan sebuah video pada fitur Instagram Story. Video itu menggambarkan seorang nenek-nenek yang tengah tertawa. Dalam keterangan yang ada pada video itu, tertulis bahwa ekspresi sang nenek itu ketika mantan kekasih tiba-tiba mengirimkan salam.

    “Ekspresi ketika mantan mengirim salam,” tulis dalam video itu, dengan emotikon tertawa.

    Akan tetapi, yang cukup bikin gagal fokus ialah logo yang tertera pada bagian atas video tersebut. Logo yang hanya berbentuk tulisan itu, ternyata merupakan logo dari salah satu situs judol atau slot.

    Namun ketika kembali dicek pada Instagram Story milik Irna pada Kamis (26/10) pukul 12.30 WIB, video tersebut sudah dihapus.

    Kepala Diskominfosantik Kabupaten Pandeglang, Tubagus Nandar Suptandar, dalam keterangan tertulis kepada BANPOS mengatakan bahwa unggahan video yang terdapat watermark judi online itu, bukan dilakukan oleh Irna.

    “Setelah dilakukan pendalaman bahwa unggahan tersebut dilakukan oleh salah seorang admin/pengelola akun Instagram @irnadimyati,” tulisnya.

    Nandar menegaskan bahwa hasil dari keterangan admin yang bersangkutan, tidak ada niatan untuk melakukan promosi judi online.

    Hal itu merupakan ketidaksengajaan yang dilakukan oleh admin akun Irna.

    “Setelah dilakukan pendalaman dan memanggil admin tersebut dipastikan admin tidak berniat mempromosikan situs judi online sebagaimana judul dalam pemberitaan. Selain karena admin tersebut mendapat video tersebut dari WA grup, dan sama sekali tidak mengetahui sama sekali kalau watermark tersebut merupakan situs judi online. Karena yang bersangkutan tidak pernah membuka dan bermain judi online,” ucapnya.

    Ia menuturkan, dibagikannya video nenek-nenek yang tengah tertawa itu, hanya sekadar untuk menghibur para pengikut Bupati Pandeglang.

    “Adapun tujuan admin memposting video tersebut adalah untuk menghibur follower akun Bupati Pandeglang seperti biasanya,” terangnya.

    Terakhir, Nandar mengaku jika Bupati Irna telah menegur langsung admin yang disebut telah lalai itu, dan berencana memberikan sanksi tegas.

    “Atas kelalaian tersebut, ibu bupati telah memberikan teguran langsung kepada admin dimaksud dan akan memberikan sanksi tegas,” ungkapnya.

    Diketahui, praktik menempelkan logo judi slot pada video meme atau video yang viral, memang tengah marak saat ini, sebagai bentuk promosi para ‘pengusaha’ judi online. Mulai dari video lucu, bahkan hingga video cuplikan momen penggerebekan yang dilakukan oleh Kepolisian maupun ceramah, ditempel dengan logo judi online.(DZH/PBN)

  • Dinsos Pandeglang Periksa Kualitas Beras Bulog

    Dinsos Pandeglang Periksa Kualitas Beras Bulog

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam rangka memastikan bantuan berupa beras yang diberikan kepada masyarakat terdampak kekeringan berkualitas, Plt. Kepala Dinsos Pandeglang, Nuriah, melakukan pengecekan kualitas beras pada hari Rabu (11/10). Pengecekan ini dilakukan atas instruksi langsung dari Bupati Pandeglang, Irna Narulita.

    Menurut Nuriah, bantuan beras tersebut diberikan kepada keluarga miskin, penerima program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta berbagai kategori masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.

    “Jumlah penerima bantuan kemiskinan ekstrem mencapai 22 ribu keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. Di samping itu, kami juga memberikan bantuan pangan melalui Badan Ketahanan Pangan Nasional, serta kepada 109 ribu KPM penerima BPNT dan PKH,” ujar Nuriah.

    Nuriah memastikan bahwa setiap KPM menerima sepuluh kilogram beras dan bahwa beras yang dibagikan berkualitas baik dan layak untuk dikonsumsi. Dalam proses pendistribusian, beras bantuan diberikan kepada lebih dari 11 ribu ton masyarakat Pandeglang yang membutuhkan, dimulai sejak hari Selasa.

    “Satu orang dikali 10 kilogram, pendistribusian sudah dilakukan ke masyarakat sejak Selasa kemarin,” tuturnya.

    Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, M. Habibi Arafat, menyambut baik tindakan ini dan menyoroti pentingnya melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin secara berkala. Dalam pandangannya, hal ini penting dalam memastikan bahwa bantuan disalurkan tepat sasaran dan bahwa masyarakat menerima bantuan yang layak.

    “Kami mendukung kebijakan ini, karena banyak warga yang membutuhkan. Oleh karena itu, pendistribusian bantuan harus dilakukan secara optimal, sehingga tidak ada keluhan atau masalah di kemudian hari,” ungkap Habibi.

    Habibi menyarankan, agar instansi terkait terus melakukan verifikasi dan validasi data warga miskin secara berkala.

    Tindakan itu harus dilakukan, guna memastikan pemberian bantuan dilakukan tepat sasaran.
    “Sehingga kedepan, tidak ada lagi persoalan atau keluhan masyarakat tidak puas karena bantuan yang diberikan tidak tepat sasaran,” imbuhnya.

    Bupati Pandeglang sebelumnya telah menetapkan status siaga darurat akibat bencana kekeringan selama 14 hari ke depan, dan upaya-upaya untuk menangani dampak dari kekeringan masih terus dilakukan. Dinas Sosial Pandeglang memastikan bahwa distribusi bantuan ini akan berkelanjutan selama kondisi darurat masih berlangsung.(PBN/BNN)

  • Dana Darurat Kekeringan Pandeglang Belum Ditentukan Peruntukannya

    Dana Darurat Kekeringan Pandeglang Belum Ditentukan Peruntukannya

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemkab Pandeglang bertindak cepat dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1 Miliar dari pos dana Tidak Terduga (TT) APBD Pandeglang Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mensiasati dampak kekeringan yang melanda daerah tersebut selama dua bulan terakhir. Sejalan dengan penetapan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku selama 14 hari kedepan, penggunaan dana TT tersebut sedang dibahas oleh instansi terkait untuk menentukan peruntukannya.

    Menurut Bupati Pandeglang, Irna Narulita, dana TT tersebut dapat segera digunakan dengan adanya tanda tangan dari dirinya. Luaran dari dana tersebut, Pemkab Pandeglang masih dalam tahap pembahasan mengenai besaran yang akan dipakai serta peruntukannya untuk apa saja.

    “Ibu (Irna, red.) sudah tanda tangan, artinya dana TT bisa digunakan. Ada Rp1 Miliar lebih dananya. Tetapi kita masih membahas besaran yang akan dipakai, dan peruntukannya untuk apa saja, anggaran yang kita miliki sebesar itu,” kata Irna dalam wawancara pada Rabu (11/10).

    Irna juga meminta bantuan dari Pemprov Banten untuk membantu mengatasi krisis air bersih akibat terjadinya bencana kekeringan di Kabupaten Pandeglang selama beberapa bulan terakhir. Irna menyatakan bahwa Pemkab Pandeglang telah mengirimkan lebih dari satu juta liter air bersih bersama dengan stakeholder lain sebagai respons atas keadaan yang terjadi, tetapi bantuan ini akan terus diberikan sampai bencana kekeringan berakhir.

    Bupati Pandeglang juga menambahkan bahwa ia sudah berkoordinasi dengan pihak swasta di wilayah tersebut agar mereka juga bisa memberikan bantuan berupa CSR dengan membangun sumur bor atau sumur pantek sebagai solusi atas permasalahan kekeringan air.

    “(Kita) harapkan pihak swasta, juga bisa membantu membuatkan sumur bor atau pantek untuk mengatasi kekeringan,” ujar Irna lagi.

    Irna menegaskan bahwa anggaran TT tersebut bisa digunakan untuk membangun sumur bor atau pantek, tetapi ia memastikan bahwa peruntukan dana tersebut akan disesuaikan dan didiskusikan dengan Instansi terkait yang terlibat dalam penanganan permasalahan kekeringan.

    Sementara itu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBDPK) Kabupaten Pandeglang, Ali Fahmi Sumanta, mengatakan bahwa secara keseluruhan alokasi anggaran pada pos dana TT senilai lebih dari Rp1 Miliar. Namun, dana yang akan digunakan untuk penanganan terhadap bencana kekeringan belum dapat dialokasikan karena masih dalam tahap pembahasan mengenai teknisnya.

    Fahmi menekankan bahwa pihaknya akan terus berupaya untuk memberikan bantuan pasokan air bersih bagi warga Pandeglang yang mengalami krisis air. Setiap hari, bersamaan dengan stakeholder terkait, pihaknya terus memberikan bantuan pasokan air bersih.

    “Bantuan pasti terus kita lakukan, karena banyak masyarakat yang membutuhkan pasokan air bersih,” imbuhnya.(PBN/BNN)

  • DLH Kabupaten Pandeglang Lakukan Kajian Lingkungan

    DLH Kabupaten Pandeglang Lakukan Kajian Lingkungan

    PANDEGLANG, BANPOS – Untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Karena dengan adanya KLHS dapat menjadi instrumen dalam pencegahan pencemaran lingkungan, sehingga dalam pelaksanaan program pembangunan, nantinya akan ramah lingkungan. Hal tersebut disampaikan Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat membuka kegiatan Kick Off Meeting KLHS secara virtual di ruang pintar, Senin (2/10).

    Acara kick off meeting tersebut diikuti oleh seluruh kecamatan se-Pandeglang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, dan beberapa perguruan tinggi. Dengan adanya kajian tersebut, Irna berharap setiap pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu melihat dampak terhadap lingkungan.

    “Program kerja harus sesuai harapan masyarakat, saya tidak mau jika program pembangunan tidak ada outcome-nya untuk lingkungan sehingga anggaran yang digunakan tidak sia-sia,” kata Irna.

    Oleh karena itu, Irna meminta KLHS ini harus disusun secara maksimal, supaya program kegiatan yang dilaksanakan tidak ada keluhan dari masyarakat.

    “Susun perencanaannya dengan baik, harus sesuai substansi KLHS yang kita buat. Jika ada program yang akan dibuat lakukan konsultasi publik yang mengundang semua lapisan,” terangnya.

    Dengan disusunnya KLHS, setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan akan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan.

    “Ini akan mencegah kesalahan kegiatan atau aktivitas, karena teridentifikasinya peluang pembangunan yang tidak berkelanjutan sejak dini,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang, Ratu Tanti mengatakan, KLHS memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan pembangunan sebuah daerah. Karena KLHS menjadi dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan program.

    “Dengan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang direkomendasikan dalam KLHS, diharapkan pengambilan keputusan pembangunan dapat meminimalkan dampak negatif terhadap kebijakan dan program pembangunan,” ungkapnya. (dhe/pbn)

  • Tangani Stunting, DP2KBP3A Berikan Pelatihan Relawan Pos Gizi DAHSAT

    Tangani Stunting, DP2KBP3A Berikan Pelatihan Relawan Pos Gizi DAHSAT

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebagai upaya untuk menurunkan angka stunting dan mencetak generasi yang berkualitas di Kabupaten Pandeglang, para relawan di wilayah Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang diberikan pelatihan relawan Pos Gizi Dashat di Gedung PGRI Kecamatan Cimanuk.

    Pelatihan yang dilaksanakan selama tiga hari yang dimulai 25-26 September 2023 ini menghadirkan lima orang relawan Pos Gizi DASHAT dari tujuh desa yang ada di Kecamatan Cimanuk yaitu Desa Batubantar, Gunungdatar, Sekong, Dalembalar, Kadumadang, Kadudodol dan Gunung Cupu.

    Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Achmad Saefudin menyampaikan apresiasi kepada para relawan yang telah hadir untuk bersama-sama belajar tentang Pos Gizi DASHAT dan Gizi seimbang bagi keluarga Risiko Stunting terutama untuk Baduta/balita.

    “Peluang dari bonus demografi harus bisa dimanfaatkan untuk intervensi pembangunan manusia, untuk menghadapi bonus demografi tersebut, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas unggul untuk berinovasi dalam menjawab tantangan bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2030-2045 mendatang,” kata Achmad Saefudin, Senin (25/9).

    “Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan mempersiapkan SDM yang berkualitas sejak dini, yakni mulai dari 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) atau sejak ibu hamil mengandung anaknya,” sambungnya.

    Menurutnya, untuk menghasilkan SDM berkualitas diperlukan perencanaan dan strategi promosi kesehatan yang komprehensif, kerja sama lintas sektor dan pemangku kepentingan.

    “Oleh sebab itu, pelatihan para Relawan Pos Gizi Dashat merupakan bagian dari menurunkan prevalensi angka stunting dalam menghadapi bonus demografi,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia berharap pelatihan ini mampu menurunkan angka stunting di Kabupaten Pandeglang.

    “Serta dapat meningkatkan SDM yang berkualitas, unggul sebagai upaya menyiapkan generasi emas menyambut bonus demografi 2045,” ungkapnya.

    Sementara itu, Distric Coordinator Program PASTI Kabupaten Pandeglang, Nana Rahmat mengatakan, tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penguatan kapasitas SDM bagi para relawan.

    “Tujuannya agar memiliki pemahaman, kesadaran, dan perilaku yang positif, dalam rangka penurunan prevalensi angka stunting di Kabupaten Pandeglang dan menyiapkan generasi yang memiliki SDM berkualitas untuk menghadapi bonus demografi,” katanya.

    Menurutnya, program PASTI adalah program kemitraan antara BKKBN dengan USAID, Tanoto Foundation, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMMAN), PT Bank Central Asia Tbk, dan Bakti Barito.

    “Yang diimplementasikan oleh Wahana Visi Indonesia sebagai implementor dan Yayasan Cipta sebagai sub-implementor untuk penanganan stunting,” terangnya.

    Dijelaskannya, kegiatan Pelatihan Relawan Pos Gizi Dashat merupakan program PASTI yang berkelanjutan, setelah Tanggal 20 – 21 September 2023 yang lalu kita melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi Relawan Pos Gizi DASHAT dari tujuh desa di Kecamatan Picung, dan dilanjutkan Pelatihan Relawan Pos Gizi DASHAT tanggal 4 – 5 Oktober 2023 untuk 4 Desa di Kecamatan Cimanuk dan 2 Desa di Kecamatan Picung,.

    “Sehingga relawan di 20 Desa memperoleh Pelatihan Pos Gizi DASHAT.

    Tujuan Pos Gizi DASHAT adalah merehabilitasi/memulihkan anak kurang gizi dengan cepat, mempertahankan hasil pemulihan dan mencegah kekurangan gizi di masa depan. Sedangkan kegiatan Pos Gizi DASHAT ada dua yaitu Pos Gizi Positive Deviance (PD) dan Dashat. Intervensi Pos Gizi PD dan DASHAT adalah Pemberian makan dengan demonstrasi cara masak berbasis pangan lokal,” terangnya.

    Ia menambahkan, dengan sasaran Pos Gizi PD yaitu Anak 2T (tidak naik lebih dari sekali di Posyandu) dan Anak Gizi Kurang (underweight), sedangkan sasaran DASHAT yaitu Anak T (tidak naik sekali di Posyandu).

    “Saya berharap kegiatan pelatihan ini ada penguatan dan peningkatan SDM bagi para relawan Pos Gizi Dashat, karena relawan ini merupakan garda terdepan dalam penanganan stunting dan melahirkan generasi SDM yang berkualitas dalam menurunkan angka stunting dan menyiapkan generasi emas di 2045,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Kawasan Shrimp Estate Akan Dibangun Di Kabupaten Pandeglang

    Kawasan Shrimp Estate Akan Dibangun Di Kabupaten Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Kabupaten Pandeglang akan memiliki kawasan Shrimp Estate atau tambak udang nasional untuk tujuan ekspor. Hal tersebut dikatakan Bupati Pandeglang, Irna Narulita usai menemui Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono beberapa waktu lalu.

    “Insyaallah, Pandeglang akan mendapat dukungan pemerintah pusat untuk menjadi kawasan Shrimp Estate atau tambak udang nasional untuk tujuan ke luar negeri atau export,” kata Irna kepada wartawan, Senin (25/9).

    Menurutnya, rencana pembuatan kawasan Shrimp Estate atau tambak udang nasional ini tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan peningkatan daya saing sumberdaya sektor kelautan dan perikanan.

    “Kabupaten Pandeglang memiliki potensi yang sangat besar di bidang kelautan dan perikanan, dengan garis pantai terpanjang di Provinsi Banten. Serta memiliki 51 Pulau dan sumberdaya perikanan tangkap, budidaya, dan pengolahan hasil perikanan.

    Maka dari itu, kami membutuhkan dukungan program dari pemerintah pusat untuk mengoptimalkan kontribusi terhadap tujuan pembangunan sektor kelautan dan perikanan,” terangnya.

    Dijelaskannya, selain akan memiliki kawasan Shrimp Estate atau tambak udang nasional, pihaknya juga mengajukan usulan peningkatan 2 pelabuhan perikanan dan pembangunan pelabuhan perikanan Labuan.

    “Usulan peningkatan status dan integrasi pelabuhan perikanan Cikeusik dan pelabuhan perikanan Binuangeun, menjadi pelabuhan perikanan Kelas B di Pantai Banten Selatan dan pembangunan pelabuhan perikanan Labuan. Itu sudah diusulkan sejak Januari tahun 2022 lalu, oleh Pemprov Banten akan segera ditetapkan oleh bapak menteri,” jelasnya.

    Oleh karena itu, rencana pembangunan kawasan shrimp estate atau tambak udang nasional, serta usulan peningkatan dan pembangunan pelabuhan perikanan di Pandeglang bisa menjadi program prioritas oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

    “Pengelolaan sektor perikanan di Kabupaten Pandeglang ini harus menjadi program prioritas KKP. Agar potensi perikanan semakin berkembang dan optimal, untuk kesejahteraan masyarakat Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/PBN)