BANTEN POS

Tag: Jakarta

  • Johnny Plate Dituntut 15 Tahun Penjara

    Johnny Plate Dituntut 15 Tahun Penjara

    JAKARTA, BANPOS – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate dengan kurungan 15 tahun penjara dalam kasus Korupsi BTS 4G di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

    “Majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana pokok terhadap terdakwa Johnny Gerard Plate dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan,” kata JPU Kejaksaan Agung Sunarwan.

    JPU menilai Johnny secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kesatu primer Pasal 2 ayat 1
    jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

    Selain itu, Johnny juga dihukum membayar denda sebesar Rp1 miliar subsider satu tahun kurungan.

    “Membebankan terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp17,8 miliar subsider 7,5 tahun,” kata JPU melanjutkan.

    Sidang tuntutan Johnny G Plate digelar bersamaan dengan tuntutan dua terdakwa lainnya yakni mantan Dirut Bakti Kominfo Anang Achmad Latif dan Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia (Hudev UI) Yohan Suryanto.

    Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri mengatakan sidang dilanjutkan pada Rabu, 1 November 2023 pukul 09.00 WIB.

    “Terdakwa diberikan hak untuk membela diri atau mengajukan pledoi,” ujarnya.

    Diketahui, Johnny G Plate dan para terdakwa lainnya melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kemenkominfo tahun 2020-2022.

    Pada surat dakwaan disebutkan sejumlah pihak mendapat keuntungan dari proyek pembangunan tersebut, yaitu Johnny G. Plate menerima uang sebesar Rp17.848.308.000,00; Anang Achmad Latif menerima uang Rp5 miliar; dan Yohan Suryanto menerima Rp453.608.400,00.

    Selanjutnya, Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitechmedia Sinergy menerima Rp119 miliar; Windi Purnama menerima Rp500 juta; Muhammad Yusrizki menerima Rp50 miliar dan 2,5 juta dolar AS; Konsorsium FiberHome PT Telkominfra PT Multi Trans Data (PT MTD) untuk paket 1 dan 2 menerima Rp2.940.870.824.490,00; Konsorsium Lintasarta Huawei SEI untuk Paket 3 menerima Rp1.584.914.620.955,00; dan Konsorsium IBS dan ZTE paket 4 dan 5 mendapat Rp3.504.518.715.600,00. (ANT/AZM)

  • Mahfud MD Dongkrak Ganjar

    Mahfud MD Dongkrak Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai sosok Mahfud MD bisa memberikan dampak elektoral berarti apabila dipasangkan dengan bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024.

    Saidiman menilai kualitas personal menkopolhukam itu bisa memperkuat pencitraan atau branding Ganjar Pranowo melalui rekam jejaknya yang dinilai bersih dan berani selama ini.

    “Branding integritas ini penting, karena salah satu kualitas personal yang dianggap paling penting oleh masyarakat untuk seorang pemimpin nasional adalah integritas,” kata Saidiman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (24/9).

    Menurut dia, di antara sejumlah tokoh Nahdlatul Ulama (NU) saat ini, Mahfud MD merupakan salah satu tokoh yang paling populer dan mendapatkan penerimaan publik cukup baik.

    “Nama-nama lain yang selama ini juga potensial mulai tereliminasi berdasarkan signal dari elite PDI Perjuangan,” tambah Saidiman.

    Dia menjelaskan penentuan bakal calon wakil presiden (cawapres) untuk Ganjar perlu dilihat dari aspek sejarah, misalnya PDI Perjuangan yang cenderung mengambil tokoh NU sebagai bakal calon orang kedua di pilpres.

    “Misalnya, di Pemilu 2019, K.H. Ma’ruf Amin akhirnya dipilih menjadi cawapres Jokowi,” imbuhnya.

    Selain itu, PDI Perjuangan sudah memiliki “tiket” sendiri untuk mengajukan bakal calon, sehingga sebenarnya tak begitu memerlukan dukungan partai politik lain untuk mengusung bakal cawapres sendiri. Kondisi tersebut membuat PDI Perjuangan lebih leluasa dalam menentukan calon dari luar partai politik.

    Oleh karena itu, Saidiman menilai sosok tokoh dari luar partai politik yang cukup kompetitif untuk menjadi bakal cawapres adalah Mahfud MD.

    Dari aspek sosiologi, dia menilai sosok Mahfud MD bisa memperkuat dukungan terhadap Ganjar Pranowo di wilayah asal Mahfud MD, yakni Jawa Timur.

    Berdasarkan data survei SMRC, Jawa Timur merupakan salah satu basis massa bagi Ganjar, selain suara Ganjar mengalahkan suara bakal pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

    Sebelumnya, Sabtu (23/9), Ganjar Pranowo mengatakan koalisinya masih melakukan diskusi terkait siapa sosok yang cocok untuk mendampinginya sebagai bakal cawapres.

    “Masih diskusi, masih ngobrol,” kata Ganjar usai Dialog Kebangsaan “Temu Daerah BEM Nusantara Jatim” di Universitas Dr. Soetomo (Unitomo) Surabaya. (PBN/ANT)

  • Polusi Udara Di Jakarta Pagi Ini Juara 4 Terburuk Di Dunia

    Polusi Udara Di Jakarta Pagi Ini Juara 4 Terburuk Di Dunia

    JAKARTA, BANPOS – Polusi udara di Jakarta pagi ini, Rabu (13/9) masih tidak dalam kondisi baik. Situs pemantau kualitas udara, IQAir.com menempatkan di ranking keempat kota dengan polusi tertinggi di dunia. Juara 1 Jerusalem, Israel.

    Indeks kualitas udara di Jakarta berada di angka 156, masuk dalam kategori tidak sehat atau zona merah.

    Konsetrasi polutan PM2,5 mencapai 66 µg/m3 atau 13,2 kali lebih tinggi dari pedoman kualitas udara tahunan yang dirilis Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

    Di atas Jakarta, peringkat ketiga kota dengan polusi udara tertinggi adalah Lahore, Pakistan (160), peringkat kedua: Doha, Qatar (171) dan juara 1: Jerusalem, Israel (362).

    Kualitas udara di Jerusalem adalah yang paling mengkhawatirkan di dunia saat ini. Karena sudah jauh melampaui zona merah, yang berarti tidak sehat dan masih ditandai dengan ikon penggunaan masker medis.

    Bahkan juga di atas zona ungu yang bermakna sangat tidak sehat, dan ditandai dengan ikon penggunaan masker gas respirator.

    Polusi udara di kota suci itu sudah memasuki zona cokelat atau berbahaya dan ditandai dengan ikon penggunaan masker gas iritasi full face yang biasa dipakai untuk melindungi diri dari zat kimia berbahaya atau gas polusi nuklir.

    Sementara di Jabodetabek, Kota Depok, Jawa Barat kembali berada di puncak daerah dengan polusi tertinggi di Indonesia (183), lalu Tangerang Selatan, Banten (177), dan Kota Tangerang, Banten (165). Semua berada di zona merah.

    Data ini terakhir diperbaharui situs pemantau kualitas udara asal Swiss ini pukul 8 pagi.

    Disarankan untuk membatasi aktivitas di luar ruangan dan menghindari pusat kemacetan yang menjadi pusat polusi hari ini.

    Jaga diri baik-baik ya. Semoga langit kembali biru, udaranya sehat.(RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/nasional/188207/polusi-udara-di-jakarta-pagi-ini-juara-4-terburuk-di-dunia-jerusalem-mengerikan

  • Tindakan Ganjar Bukan Politik Identitas

    Tindakan Ganjar Bukan Politik Identitas

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum (Ketum) Sahabat Ganjar Gus Nahib Shodiq memberikan tanggapan terkait kemunculan Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan magrib di salah satu stasiun televisi swasta.

    Pasalnya, tayangan yang memperlihatkan Ganjar Pranowo menggunakan koko baju putih panjang, sarung bermotif batik, melakukan wudhu dan sholat berjemaah itu menjadi pergunjingan warganet.

    Menurut dia, tayangan adzan Ganjar Pranowo di tayangan televisi itu sekedar ajakan untuk beribadah, dan bermuatan dakwah.

    “Bapak Ganjar adalah sosok yang religius dan taat dalam menjalankan ibadah seperti yang dilakukan dalam kesehariannya. Tidak ada yang salah. Ini merupakan dakwah dalam bentuk visual, ini merupakan ajakan untuk beribadah, dan ini bukan politik identitas,” kata Gus Nahib dalam keterangan yang diterima RM.id, Senin (11/9).

    Gus Nahib Shodiq menyatakan, Ganjar Pranowo dan keluarganya merupakan sosok yang religius, pribadi yang santun, merakyat, dan sangat dekat dengan ulama dan santri.

    Semua itu dapat dilihat dari Ganjar dan istrinya yang berasal dari kalangan pesantren.

    “Bapak Ganjar Pranowo dan istrinya Ibu Siti Atiqah sosok yang religius. Ibu Siti Atiqah itukan cucunya tokoh penting Nahdlatul Ulama (NU), KH Hisyam A Karim yang merupakan pendiri Pondok Pesantren PP Riyadus Sholikhin Kalijaran, Karanganyar, Purbalingga,” ungkapnya.

    “Sedangkan Bapak Ganjar Pranowo, dia sosok yang sangat dekat dengan ulama dan para kyai. Ketemu orang yang lebih tua pun dia selalu membukuk dan salim,” imbuhnya.

    Sementara itu, tokoh agama dan aktivis pemuda Islam Jakarta Habib Syarif Razie menuturkan, adegan berwudhu tidak ditayangkan secara penuh dan hanya potongan saat membasuh wajah.

    Untuk itu, adegan tersebut tidak memperlihatkan Ganjar Pranowo melipat lengan baju kokonya untuk membasuh lengan.

    “Masing-masing orang punya kenyamanan saat berwudhu. Ada yang tidak menggulung lengan bajunya sebelum berwudhu, tetapi setelah membasuh wajah baru menggulung lengan baju untuk membasuh tangan secara keseluruhan. Intinya, dalam tayangan tersebut tidak diperlihatkan secara utuh cara berwudhu Bapak Ganjar Pranowo,” kata Habib Syarif Razie.

    Habib Syarif Razie juga menjelaskan bagian-bagian tubuh yang ikut serta dalam cara sujud dan Ganjar Pranowo sudah meletakkan bagian-bagian tubuh yang ikut serta dalam cara sujud.

    “Harus dipahami bagian-bagian sujud dalam salat ada tujuh, yaitu kening, kedua telapak tangan, lutut kanan dan kiri, dan kedua ujung kaki. Disunahkan meletakkan dahi dan hidung berbarengan dan itu sudah dilakukan oleh Bapak Ganjar saat ada di tayangan adzan tersebut,” beber Habib Syarif Razie. (PBN/RMID)

  • Polusi Udara Di Jakarta Hari Ini Masih Tinggi

    Polusi Udara Di Jakarta Hari Ini Masih Tinggi

    JAKARTA, BANPOS – Polusi udara di Jakarta pagi ini, Selasa (12/9) masih mengkhawatirkan. Situs pemantau kualitas udara kembali menggolongkannya ke zona merah atau tidak sehat.

    Dari data teranyar, yang diperbaharui IQAir.com pukul 8 pagi WIB, Indeks kualitas udara (AQI) Jakarta berada di angka 151. Urutan ketiga kota dengan polusi terparah di dunia.

    Konsentrasi polutan PM2,5 mencapai 57 µg/m3. Atau 11,4 kali lebih tinggi dari pedoman kualitas udara tahunan yang dirilis Badan Kesehatan Dunia (WHO).

    Peringkat pertama diduduki oleh kota Baghdad, Irak. Skor AQI mencapai 217, yang digolongkan ke zona ungu atau sangat tidak sehat. Sementara di urutan kedua, Kuching, Malaysia (152).

    Di Indonesia, bukan cuma Jakarta dengan polusi udara tertinggi. Daerah lain, seperti Palembang, Sulawesi Selatan dilaporkan lebih mengkhawatirkan. Skor US AQI mencapai 177.

    Di urutan kedua, Tangerang Selatan, Banten (177). Kemudian di posisi ketiga bertengger Kota Depok, Jawa Barat (172).

    Kabupaten Serang, Banteng di urutan keempat juga masih di zona merah (162). Sementara di posisi kelima kembali diisi oleh salah satu daerah di Sumatera Selatan, yakni Indralaya (162).

    Berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk terus menurunkan polusi udara. Mulai dari kebijakan bekerja dari rumah (WFH) 50 persen, razia emisi, modifikasi cuaca dan lainnya.

    Dampak kesehatan dari polusi udara ini cukup mengkhawatirkan. Situs IQAir memperkirakan, di Jakarta saja, sudah 9.500 kematian akibat polusi udara. (RMID)

  • Kualitas Udara Di Jakarta Juara 1 Terburuk Dunia

    Kualitas Udara Di Jakarta Juara 1 Terburuk Dunia

    JAKARTA, BANPOS – Kebijakan Work From Home (WFH) 50 persen yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memasuki hari kedua. Namun, kualitas udara di jam berangkat kerja hari ini, Selasa (22/8) lebih buruk dari kemarin.

    Hal itu diketahui dari laporan situs pemantau kualitas udara IQAir.com, yang data terbarunya diperbaharui sekitar pukul 8 pagi WIB.

    Dari laporan tersebut, Jakarta kembali menduduki ranking pertama kualitas udara terburuk di dunia dengan skor AQI US 172.

    Konsentrasi polutan PM2.5 di Jakarta pagi ini mencapai 96.6µg/m kubik. Polutan setinggi itu sama dengan 19,3 kali di atas ambang batas aman kualitas udara yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO).

    Kualitas udara di Jakarta kembali ke level merah, dengan keterangan tidak sehat. Setelah sempat turun ke level kuning di jam pulang kerja sore kemarin.

    Polusi udara adalah masalah serius. Sepanjang tahun ini saja diperkirakan ada 8.400 kematian di Jakarta akibat kualitas udara yang buruk.

    Tak cuma Jakarta, Tangerang Selatan bahkan mencatatkan kualitas udara yang jauh lebih buruk. Skor AQI US mencapai 201, dengan keterangan sangat tidak sehat.

    Konsentrasi polutan PM2.5 mencapai 150.5µg/m kubik, atau 30,1 kali lipat di atas ambang batas aman yang ditetapkan WHO.

    Untuk diketahui, berbagai material PM2,5 ini dapat menyebabkan gangguan saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), kanker paru- paru, kardiovaskular, kematian dini, dan penyakit paru-paru obstruktif kronis

    Dengan kualitas udara yang kian memburuk, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas di luar ruangan, tutup jendela dan nyalakan penyaring udara. Selain itu, kenakan masker jika berada di luar ruangan. (RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/nasional/185004/hari-kedua-wfh-kualitas-udara-di-jakarta-juara-1-terburuk-dunia-tangsel-parah

  • Polusi Udara Di Jakarta Hari Ini Masih Tidak Sehat

    Polusi Udara Di Jakarta Hari Ini Masih Tidak Sehat

    JAKARTA, BANPOS – Situs pemantau kualitas udara IQAir masih menempatkan Jakarta dalam 5 besar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia, per hari ini, Senin (21/8).

    Menurut data yang terakhir diperbaharui pukul 8 pagi WIB, IQ Air mendeteksi polutan PM2,5 dengan konsentrasi 72.8 µg/m.

    Konsentrasi polutan sebanyak ini adalah 14,6 kali lipat melampaui batas aman yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

    Dengan temuan tersebut, IQAir memberi skor kualitas udara di Jakarta 160, dengan tanda merah atau tidak sehat.

    Walhasil, Jakarta kembali menempati posisi 5 besar sebagai kota dengan polusi udara terparah, di bawah Lahore Pakistan (163), Portland, Amerik Serikat (167), Doha, Qatar (170) dan di peringkat teratas Seattle, Amerika Serikat (192).

    Sementara di Jabodetabek, skor kualitas udara terburuk berada di Depok, Jawa Barat. Yakni 185. Konsentrasi polutan PM2,5 dideteksi mencapai 121µg/m.

    Sebagai informasi, WHO mencatat sebanyak 7 juta kematian setiap tahun sebagai akibat paparan partikel halus dalam udara yang tercemar.

    Sementara di Jakarta, diperkirakan 8.300 kematian akibat polusi udara sepanjang tahun 2023 ini saja.

    Dengan kualitas udara yang buruk, IQAir merekomendasikan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan. Jika terpaksa, gunakan masker. (RMID)

    Berita ini telah terbit di https://rm.id/baca-berita/nasional/184845/polusi-udara-di-jakarta-hari-ini-masih-tidak-sehat-depok-paling-parah

  • SIM Keliling Jakarta 3 Agustus

    SIM Keliling Jakarta 3 Agustus

    JAKARTA,BANPOS – Bagi warga Ibu Kota Jakarta, pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) Polda Metro Jaya pada Kamis (3/8) yang diselenggarakan pada pukul 08.00 – 14.00 WIB.

    Adapun lokasi digelarnya SIM keliling ini ada di lima lokasi, sebagai berikut:

    1. Jakarta Timur: Mall Grand Cakung.

    2. Jakarta Selatan: Halaman Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata.

    3. Jakarta Utara: LTC Glodok.

    4. Jakarta Barat: Mall Citraland.

    5. Jakarta Pusat: Kantor Pos Lapangan Banteng.

    Layanan SIM Keliling Polda Metro Jaya hanya melayani permohonan perpanjangan SIM A dan C yang dapat dilakukan sebelum masa berlaku habis.Apabila masa berlaku SIM habis diberlakukan penerbitan seperti SIM Baru.

    Untuk biaya perpanjangan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah Rp 80.000,- untuk perpanjangan SIM A dan Rp. 75.000,- untuk perpanjangan SIM C.

    Syarat perpanjangan SIM A atau C sebagai berikut:

    1. Foto Kopi KTP yang masih berlaku.

    2. Foto Kopi SIM lama dan SIM asli.

    3. Bukti Cek Kesehatan.

    4. Bukti Tes Psikologi.

    Dalam pelaksanaan SIM keliling ini, Polda Metro Jaya tetap menerapkan protokol kesehatan. (RMID)

  • Pemerintah Pusat, Daerah, Pemangku Kepentingan Berperan Strategis Wujudkan PPDB Yang Berkeadilan

    Pemerintah Pusat, Daerah, Pemangku Kepentingan Berperan Strategis Wujudkan PPDB Yang Berkeadilan

    JAKARTA, BANPOS – Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang objektif, transparan, dan akuntabel terus diupayakan secara bersama oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah (Pemda), dan seluruh pemangku kepentingan.

    Pentingnya pelaksanaan PPDB yang semakin berkualitas diyakini menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh peserta didik.

    Berangkat dari semangat itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Komisi X DPR melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tentang PPDB Tahun Ajaran 2023/2024 di Ruang Sidang Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara, Jakarta.

    Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah (Dirjen PDM), Iwan Syahril memaparkan tujuan Kebijakan PPDB adalah memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh peserta didik, untuk mendapatkan layanan pendidikan berkualitas dari pemerintah yang dekat dengan domisilinya, mengurangi diskriminasi.

    Dan ketidakadilan terhadap akses dan layanan pendidikan untuk peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

    Selanjutnya, menemukan lebih dini anak putus sekolah agar kembali bersekolah agar terwujud wajib belajar 12 tahun, mengoptimalkan keterlibatan dan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pembelajaran.

    Serta membantu pemda dalam melakukan perencanaan dan intervensi pemerataan akses dan kualitas satuan pendidikan.
    “Prinsip pelaksanaan PPDB dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu,” kata Iwan, dalam RDP tersebut, seperti keterangan yang diterima RM.id, Kamis (13/7/2023).

    Acuan dalam pelaksanaan PPDB tahun ajaran 2023/2024 adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK, dan Peraturan Pemda yang mengacu pada Permendikbudristek tersebut.

    Ada empat jalur pendaftaran PPDB tahun ajaran 2023/2024 jenjang SD, SMP, dan SMA, yaitu zonasi (untuk SD paling sedikit 70 persen, SMP paling sedikit 50 persen, SMA paling sedikit 50 persen), afirmasi (paling sedikit 15 persen), perpindahan orang tua/wali (paling banyak 5 persen) ,dan prestasi (jika persentase kuota masih tersisa).

    Menurutnya, empat jalur tersebut bertujuan memberikan kesempatan yang adil dan sebesar-besarnya bagi peserta didik untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas dengan tidak menjadikan keterbatasan ekonomi maupun kondisi disabilitas sebagai penghalang.

    Jadi jalur zonasi bukanlah satu-satunya jalur seleksi yang dibuka pada PPDB.
    Dalam paparannya, Dirjen Iwan menjelaskan, dalam pelaksanaan PPDB, Pemda diberi keleluasaan dalam menentukan formula terbaik sesuai kondisi wilayahnya.

    Pemda menetapkan kebijakan pada setiap jenjang melalui proses musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah (KKKS/MKKS).

    Musyawarah tersebut memperhatikan sebaran sekolah, data sebaran domisili calon peserta didik, kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.

    “Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah yang paling mengetahui bagaimana kondisi serta apa yang menjadi kebutuhan terkait penyelenggaraan pendidikan di daerah masing-masing. Kemendikbudristek mendukung Pemda dan Pemkot untuk melakukan koordinasi, audit dan evaluasi terhadap pelaksanaan teknis PPDB demi perbaikan pelaksanaan PPDB di daerahnya masing-masing,” jelasnya.

    Selanjutnya, menyikapi adanya sekolah yang berada di wilayah perbatasan, maka pemda wajib melibatkan pihak-pihak terkait di wilayah perbatasan tersebut, dengan menuangkannya dalam bentuk kesepakatan secara tertulis antar pemda, baik di wilayah provinsi/kabupaten/kota.

    Pendaftaran PPDB wajib diumumkan paling lama pada minggu pertama bulan Mei.
    Selain itu, pemda wajib melaporkan kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis (UPT) Kemendikbudristek terkait penetapan zonasi paling lama 1 bulan sejak tanggal ditetapkan, dan pelaksanaan PPDB paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaan.

    Sebelum menutup, Dirjen PDM mengapresiasi masukan Komisi X DPR untuk merefleksi dan memperkaya formula kebijakan PPDB di masa mendatang.

    Salah satu poin pentingnya adalah berkoordinasi dengan Pemda dan UPT.
    “Antar pemda dan komunitas harus diberi ruang untuk saling berbagi praktik baik. Semoga upaya bersama semua pihak bisa membantu mendorong lahirnya solusi dan menguatkan langkah dalam memajukan sistem pendidikan kita,” pungkas Iwan Syahril. (RMID)

  • Kurangi Macet, DPRD Minta ASN DKI Diwajibkan Pake Angkutan Umum

    Kurangi Macet, DPRD Minta ASN DKI Diwajibkan Pake Angkutan Umum

    Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi sebagai solusi kemacetan di Ibu Kota ketimbang menerapkan pengaturan jam kerja.

    Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, pengaturan jam kerja untuk lingkungan ASN kurang berdampak mengatasi persoalan kemacetan.

    “Kalau saya cenderung kepada ASN ini ada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan transportasi umum,” kata Gembong seperti dikutip Antara, Kamis (13/7).

    Menurutnya, mewajibkan ASN menggunakan kendaraan umum agar kebiasaan tersebut ditiru masyarakat. Jika seluruh ASN di DKI secara konsisten menggunakan kendaraan umum maka masyarakat dengan sendirinya akan meninggal kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum.

    “Namun demikian, fasilitas di setiap transposisi umum harus layak digunakan agar masyarakat bisa nyaman dan aman,” jelas dia.

    Pemprov DKI Jakarta memastikan uji coba untuk pengaturan jam masuk kerja dilakukan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahan.

    “Jadi, tahap awal pengaturan jam masuk kerja untuk internal Pemprov DKI Jakarta dulu. Kita akan uji coba di sini, sambil evaluasi,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (10/7).

    Ia menjelaskan sebelum eksekusi pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi DKI Jakarta.

    “Ini masih didiskusikan dengan segera. Masih kami komunikasikan dengan BKD, untuk kita uji coba, masih dibahas,” ujar Syafrin.

    Menurut Syafrin Pemprov DKI memiliki lingkungan yang cukup besar sehingga uji coba pengaturan jam kerja di lingkungan Pemprov DKI dapat terlihat dampak efektif tidaknya.

    “Untuk PNS-nya sekitar tujuh puluhan ribu, lalu non PNS, kita itu sekitar seratus dua puluh ribu. Artinya cukup besar,” ujar Syafrin.

    Adapun pembagian dua waktu masuk kantor yang nantinya akan diuji coba yakni pukul 08.00 WIB dan pukul 10.00 WIB. (RMID)