SERANG, BANPOS – Pelaksanaan pembangunan Jalan Nasional yang menghubungkan antara Serang, Cikande, dan Rangkasbitung dinilai oleh Koalisi Masyarakat Madani untuk Banten Bersih tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang dan transparan.
Sebagai buktinya, berdasarkan hasil pantauan di lapangan oleh Koordinator Koalisi Masyarakat Madani untuk Banten Bersih Samsul mengungkapkan, ada beberapa temuan yang berhasil diperolehnya terhadap pelaksanaan pembangunan jalan tersebut.
Seperti misal, ada sejumlah drainase jalan yang dibangun di ruas jalan tersebut, namun tidak saling terhubung. Bahkan tidak sedikit pula kini kondisinya telah tertimbun oleh tumpukan tanah. Akibatnya saluran drainase di ruas Jalan Nasional itu, tidak dapat berfungsi dengan baik.
”Kronologisnya itu jalan yang di Cikande Asem yang dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) itu, terutama unit-unit saluran itu sudah banyak tertimbun tanah, jadi sudah banyak yang rusak. Kedua, ada sistem pas depan sekolahan SD 1 Cikande itu terputus. Jadi tidak akan berfungsi, jadi sistemnya tidak ada gunanya,” terangnya kepada BANPOS pada Kamis (22/6).
Tidak hanya itu saja, temuan lain yang berhasil didapat ada pada pelaksanaan pembangunan kontruksi jalan rabat beton yang dinilainya penuh dengan kejanggalan.
Seperti misal dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, menurut pengamatannya, jalan berkontruksi beton itu tidak dilengkapi dengan pemasangan besi dalam kerangka kontruksinya.
”Terus ada beberapa segmen, terutama jalur ruas Cikande Asem sampai ke Rangkas juga sama ada pengerjaan juga. Beton itu pembesian tiber nya itu biasanya sambungannya keluar, itu ada yang tidak dipasang besi, seperti itu,” terangnya.
Samsul menyayangkan pelaksanaan pembangunan jalan itu terkesan tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan terkesan penuh dengan kecurangan.
Padahal dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, anggaran yang dikeluarkan tidaklah sedikit, yakni berkisar di angka Rp200 miliar.
Di samping dilaksanakan dengan tidak terencana dengan baik, Samsul pun juga menyayangkan pelaksanaan proyek tersebut juga terkesan tidak transparan.
Hal itu bisa dibuktikan dengan tidak adanya papan informasi menerangkan pelaksanaan proyek jalan tersebut.
”Ini karena kontraknya multi years, kalau total keseluruhannya itu kan Rp200 miliar sekian sampai pengerjaannya dimulai dari tahun 2022 sampai 2024. Nah kita per tahunnya itu tidak tahu berapa yang keserap anggaran yang dipakai itu, berapa miliar? Itu tidak ada papan informasinya,” katanya.
Bahkan selain dianggap tidak dilaksanakan dengan perencanaan yang baik dan juga transparan, bukti lain bahwa proyek jalan itu dilaksanakan dengan tidak serius adalah tidak adanya tim pengawas yang memantau pelaksanaan proyek jalan penghubung Serang-Cikande-Rangkasbitung itu.
Padahal, menurut Samsul, masalah manajemen konstruksi sudah diatur di dalam kontrak pelaksanaan proyek.
”Nah seharusnya jelas, tertuang di dalam kontrak itu ada manajemen konstruksi, konsultan pengawasan pun seharusnya ada stand by setiap hari. Tapi kita beberapa kali ke lapangan, kita tidak menemukan yang namanya pengawas,” katanya.
”Pelaksana pun kita nggak tahu, basecamp mereka juga ditanyakan di mana tempatnya nggak tahu, gudang mereka nggak tahu. Papan nama informasi pengerjaannya, batas-batasnya itu di mana tidak ada kejelasan,” tuturnya.
Mengenai adanya temuan tersebut, Samsul menerangkan bahwa pihaknya telah berupaya untuk melakukan audiensi dengan pihak BPJN Banten. Hanya saja hingga saat ini, permohonan audiensi yang dilayangkan oleh Koalisi Masyarakat Madani untuk Banten bersih tak kunjung ditanggapi oleh pihak terkait.
Sementara itu di sisi lain, BANPOS telah berupaya melakukan konfirmasi kepada Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Banten terkait masalah tersebut.
Namun setelah dilakukan berbagai macam upaya, baik melalui pesan WhatsApp maupun sambungan telepon berulang kali yang bersangkutan hingga berita ini diterbitkan tidak juga menanggapi usaha tersebut. (MG-01/AZM)