BANTEN POS

Tag: Jaring Pengaman Sosial

  • JPS Kota Serang Mulai Disalurkan, Mahasiswa Perantau Penerima Perdana

    JPS Kota Serang Mulai Disalurkan, Mahasiswa Perantau Penerima Perdana

    SERANG, BANPOS – Mahasiswa perantau asal Papua menjadi penerima pertama jaring pengaman sosial (JPS) yang dianggarkan oleh Pemkot Serang. Bantuan tersebut disalurkan sebanyak 10 paket sembako dan disalurkan langsung oleh Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi.

    Bantuan tersebut dibawa langsung oleh Budi yang didampingi oleh Ketua Komisi IV, Khoeri Mubarok, ke sekretariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Serang, tempat beberapa mahasiswa perantau asal Papua bermukim.

    Budi mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan langsung olehnya ke sekretariat GMKI sebagai bukti kepedulian dirinya akan kondisi mahasiswa perantau. Selain itu, ia juga sengaja datang untuk bersilaturahmi dan melihat kondisi mereka.

    “Saya selaku Ketua DPRD Kota Serang datang untuk silaturahmi sekaligus memberikan perhatian khusus kepada adik-adik mahasiswa perantau. Karena mereka juga anak-anak saya yang ada di sini. Jadi sewajarnya saya memperhatikan mereka semua,” ujar Budi, Kamis (30/4).

    Ia berharap bantuan itu dapat mencukupi kebutuhan gizi para mahasiswa perantau yang saat ini sudah pasti sedang kesulitan. Budi juga menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan diberikan secara bertahap.

    “Karena saya merasakan apa yang dirasakan oleh mereka semua, agar kebutuhan pangan dan gizinya tercukupi dan tidak merasa sedih karena jauh dari orang tua. Bantuan ini akan di lakukan secara bertahap, jika nanti habis akan saya berikan lagi,” katanya.

    Menurut Budi, bantuan yang diberikan kepada para mahasiswa perantau terdiri dari bahan makanan pokok seperti beras sebanyak 10 karung, mie instan, sarden serta beberapa kebutuhan pokok lainnya.

    Sekretaris GMKI Cabang Serang, Martin Ronaldo Pakpahan, mengatakan bahwa pihaknya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Serang beserta jajarannya. Menurutnya, pemerintah memang harus memperhatikan nasib mahasiswa perantau.

    “Bagi kami GMKI Cabang Serang, kemanusiaan adalah hal yang utama dan kehadiran negara dalam hal ini pemerintah daerah (Pemda), sangat di perlukan,” tandasnya. (DZH)

  • Penerima Program Keselamatan 2020 Polda Banten Mulai Terima Buku Rekening

    Penerima Program Keselamatan 2020 Polda Banten Mulai Terima Buku Rekening

    SERANG, BANPOS – Penerima insentif Korps Lalulintas (Korlantas) Polri dalam Program Keselamatan 2020, menerima buku rekening tabungan Bank BRI yang dibagikan oleh Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Banten.

    Bertempat di Aula Ditlantas Polda Banten, penerima bantuan tersebut yaitu pekerja informal mitra lalu lintas yang terdampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 ini, seperti pengais becak, pengemudi bus, taksi, angkot, ojek konvensional, kusir delman atau sado dan supir-supir travel.

    “Ratusan mitra hari ini telah mendapatkan bantuan sosial berupa uang sebesar Rp600.000 per bulan, melalui buku rekening tabungan. Bantuan ini akan diterima selama tiga bulan kedepan terhitung bulan April, Mei dan Juni,” ujar Direktur Lalulintas (Dirlantas) Polda Banten, Kombes Pol Wibowo kepada awak media, Kamis (30/4).

    Lebih lanjut Kombes Pol Wibowo mengatakan, sebelum mendapat bantuan sosial, mereka terlebih dahulu mendapat materi tentang tata-tata cara pencegahan Covid-19. Selanjutnya, tahap kedua akan mendapat materi tentang keselamatan berlalu lintas dan tahap ketiga mereka akan mendapat materi tentang etika berlalu lintas.

    Diketahui, Program Keselamatan 2020 merupakan kerjasama Korlantas Polri dengan Bank BRI untuk memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19. Pemberian materi setiap kegiatan, pihaknya akan tetap memperhatikan standar operasional yang telah ditentukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan menjaga jarak, sehingga materi disampaikan melalui tayangan video.

    “Kegiatan pelatihan itu berlangsung selama tiga bulan dengan memberikan materi yang berbeda-beda. Kami berharap program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta bisa membantu meringankan beban masyarakat, khususnya yang terdampak Covid-19,” tuturnya.

    Disampaikan Wibowo, sebanyak 8.317 orang di wilayah Polda Banten mengikuti Program Keselamatan 2020 ini. Mereka diberi bantuan melalui tabungan bank BRI dengan difasilitasi kartu debit, sebesar Rp600.000 per orang, selama tiga bulan kedepan.

    Di akhir ia mengarakan, dalam masa pandemi ini, pekerja informal yang berkaitan dengan lalu lintas seperti pengemudi bus, sopir angkot hingga kusir delman sangat terdampak. Pembatasan kegiatan diluar rumah membuat pengguna jasa transportasi berturun drastis.

    “Dalam kondisi dimana dampak Covid-19 menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kami tergerak untuk membantu para pekerja informal yang terdampak langsung, sehingga mereka dapat terus bekerja melayani masyarakat dengan profesi masing-masing. Tapi kegiatan ini belum mencakup semua (masyarakat) karena keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (MUF)

  • JPS Ditambah Stimulus UMKM Dikurangi, Kota Serang Gunakan Bankeu

    JPS Ditambah Stimulus UMKM Dikurangi, Kota Serang Gunakan Bankeu

    SERANG,BANPOS- Kuota penerima jaring pengaman sosial (JPS) yang semulanya sebanyak 35 ribu KK, kini kembali ditambah oleh Pemkot Serang menjadi 50 ribu KK. Namun, kuota penerima stimulus UMKM yang sebelumnya dianggarkan untuk 14.238 UMKM, dikurangi menjadi 10.238.

    Berdasarkan data yang diterima BANPOS, besaran bantuan JPS setelah ada penambahan kuota tersebut saat ini menjadi Rp30 miliar dengan masing-masing KK akan menerima bantuan sebesar Rp200 ribu per bulan selama tiga bulan.

    Sementara anggaran untuk stimulus UMKM menjadi Rp5,1 miliar dengan masing-masing UMKM akan mendapatkan Rp500 ribu.

    Selain itu, Pemkot Serang juga menganggarkan stimulus untuk 65 kelompok wanita tani dan 2.545 nelayan yang terdampak ekonomi. Untuk kelompok wanita tani (Pokwatan), masing-masing akan mendapatkan stimulus sebesar Rp3 juta dengan total anggaran sebesar Rp195 juta.

    Sedangkan untuk nelayan masing-masing akan mendapatkan Rp500 ribu dengan total anggaran yang dipersiapkan yakni sebesar Rp1,2 miliar.

    Sehingga, total bantuan untuk penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19 di Kota Serang saat ini sekitar Rp36,5 miliar.

    Adapun anggaran masing-masing bantuan tersebut terbagi menjadi dua sumber, yakni hasil dari realokasi anggaran APBD Kota Serang dan bantuan keuangan (Bankeu) Provinsi Banten.

    Untuk stimulus bagi UMKM, nelayan maupun Pokwatan, berasal dari realokasi anggaran. Sedangkan untuk JPS berasal dari Bankeu provinsi.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, membenarkan bahwa terdapat penambahan kuota JPS di Kota Serang.

    Menurutnya, penambahan kuota menjadi 50 ribu untuk menutupi lonjakan data penerima JPS yang mencapai 81 ribu KK. Sedangkan sisanya, akan dibantu oleh pusat dan provinsi.

    “Dari 81 ribu penerima JPS, Pemerintah Pusat dan provinsi akan membantu masing-masing 16 ribu KK. Sisanya 50 ribu menjadi tanggungan Pemkot Serang selama 3 bulan ke depan,” ujarnya seusai memberikan bantuan sembako di Kantor Kecamatan Cipocokjaya, Kamis (23/4).

    Subadri menjelaskan, penambahan kuota penerima JPS tersebut dikarenakan hasil pendataan tim Gugus Tugas tingkat kelurahan mendapati jumlah masyarakat yang layak untuk mendapatkan bantuan JPS melebihi kuota yang ada.

    “Semula kan 25 ribu, ditambah warga miskin baru yang terkena dampak, seperti tukang ojek, tukang asongan dan yang terkena PHK, maka ada penambahan 10 ribu, jadi totalnya 35 ribu. Tetapi berdasarkan hasil pendataan dari RT dan RW, jumlahnya sebanyak 81 ribu,” jelasnya.

    Subadri mengatakan, 50 ribu KK yang ditanggung oleh Pemkot Serang nantinya akan mendapatkan bantuan berupa sembako senilai Rp200 ribu rupiah selama tiga bulan kedepan.

    Namun jika dalam kurun waktu tiga bulan ke depan masih belum pulih, Pemkot Serang akan menambah masa pemberian bantuan selama 6 bulan.

    “Kami berharap Covid-19 ini akan selesai dalam tiga bulan. Tapi kalaupun tidak, kami akan anggarkan dalam 6 bulan,” terangnya.

    Subadri menargetkan, pembagian bantuan tersebut akan dilakukan pada akhir bulan ini, yang akan disalurkan secara langsung ke rumah warga melalui RT dan RW di lingkungannya masing-masing berdasarkan data yang telah masuk.

    “Perwal untuk penyaluran bantuan yang 81 ribu kemarin sudah ditandatangani, saya sih berharap di akhir bulan ini, satu atau dua hari puasa lah. Penyaluran nanti dari Dinsos langsung ke kelurahan masing-masing. Nanti dari kelurahan disalurkan langsung door to door melalui RT dan RW,” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, membenarkan adanya pengurangan kuota stimulus UMKM.

    Ia mengatakan bahwa terjadinya pengurangan kuota penerima stimulus UMKM sebanyak 4 ribu dikarenakan adanya kajian data UMKM yang terdampak Covid-19. Diperkirakan, 30 persen pelaku UMKM dapat bertahan dari dampak Covid-19.

    “Dari sejumlah database yang ada itu, ternyata hanya 70 persen pelaku UMKM yang terdampak. Jadi tidak semuanya terdampak Covid-19. Makanya kami mengurangi kuota tersebut sebanyak 4 ribu, jadi sekarang yang akan menerima hanya 10.238 saja,” kata Yoyo saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon.

    Terpisah, Kepala Distan Kota Serang, Edinata, mengatakan bahwa stimulus untuk nelayan nantinya akan diberikan dalam bentuk uang tunai. Sedangkan untuk Pokwatan akan diberikan dalam bentuk bibit tanaman.

    “Nelayan bentuk uang Rp500 ribu per KK. Jumlahnya yakni sebanyak 2.545 KK di dua kelurahan yakni Banten dan Margaluyu. Peruntukannya yaitu untuk beli solar atau beli jaring jika rusak. Sedangkan Pokwatan berupa bibit-bibitan untuk ditanam,” ucapnya.

    Untuk buruh tani atau petani penggarap, Edinata mengatakan bahwa mereka akan tercakupi dalam JPS yang telah dianggarkan oleh Dinsos Kota Serang.

    “Kalau buruh tani atau penggarap sudah tercover oleh Dinsos, JPS mendapat sembako,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Pemkot Serang Bobol, JPS Butuh 48,6 Miliar

    Pemkot Serang Bobol, JPS Butuh 48,6 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pendataan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang dilaporkan telah usai. Berdasarkan data yang sudah masuk, disebutkan bahwa warga yang terdata ‘jebol’ melebihi kuota yang ada, yakni sebanyak 81 ribu KK.

    Untuk diketahui, Pemkot Serang pada mulanya menganggarkan sebesar Rp15 miliar untuk memberikan bantuan sosial kepada 25 ribu KK terdampak ekonomi Covid-19. Setiap bulannya, penerima bantuan akan mendapatkan sembako senilai Rp200 ribu selama tiga bulan.

    Kekinian, Pemkot Serang menambah kuota penerima bantuan menjadi 35 ribu KK dengan nilai bantuan yang sama selama tiga bulan. Jadi, Kota Serang telah menambah anggaran untuk JPS menjadi Rp21 miliar.

    Dengan lebihnya data penerima JPS dari kuota, maka diketahui bahwa Pemkot Serang kekurangan kuota sebanyak 46 ribu dengan anggaran diperkirakan kurang sebesar Rp27,6 miliar.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan data yang sudah disetorkan kepada Dinsos Kota Serang, terdapat lonjakan KK yang terdata akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang.

    “Hasil verifikasi dari RT dan RW kemarin, lalu disetorkan kepada kelurahan, kecamatan dan Dinsos, per Jumat kemarin yang sudah terdata itu ada 81 ribu KK yang terdampak ekonomi akibat Covid-19,” ujarnya seusai melalukan penyemprotan di Kecamatan Curug, Sabtu (18/4).

    Menurutnya, jumlah tersebut telah melebihi kuota yang telah dianggarkan oleh Pemkot Serang sebanyak 35 ribu. Ia mengaku, apabila Pemkot Serang masih bisa menangani jumlah itu, maka akan ditangani sendiri oleh Pemkot Serang.

    “Sepanjang memang hasil verifikasinya real, maka kami akan coba untuk pikul. Namun kalau tidak, kita kan punya pemerintah provinsi maupun pusat. Kita akan minta tolong mereka,” terangnya.

    Subadri juga mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memangkas besaran bantuan yang akan diberikan, yakni Rp200 ribu per KK, untuk menutupi lebihnya jumlah KK yang terdata JPS.

    “Tidak kami akan belah (menjadi Rp100 ribu per KK. Mungkin akan kami upayakan untuk refocusing ulang supaya anggarannya mencukupi,” tandasnya. (DZH)

  • Kuota JPS Kota Serang Ditambah, Pelajar dan Mahasiswa Perantau Jadi Komponen Penerima

    Kuota JPS Kota Serang Ditambah, Pelajar dan Mahasiswa Perantau Jadi Komponen Penerima

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang menambah kuota penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 10 ribu kepala keluarga (KK). Sehingga saat ini jumlah yang akan menerima JPS yakni sebanyak 35 ribu KK.

    Selain itu, Pemkot Serang memperpanjang masa pendataan penerima JPS sampai dua minggu kedepan. Hal ini dilakukan agar validitas data penerima JPS dapat benar-benar tepat sasaran.

    Juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Covid-19, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi penanganan dampak sosial ekonomi, diputuskan kuota penerima JPS akan ditambah menjadi 35 ribu KK.

    “Sebelumnya estimasi 25 ribu warga saja yang akan menerima, namun berdasarkan hasil koordinasi maka kuota penerima JPS akan diperpanjang,” ujarnya kepada awak media, Selasa (14/4).

    Penambahan kuota tersebut dilakukan karena ada masyarakat yang merasa terdampak namun tidak terakomodir dalam program tersebut.

    “Tapi kalau jumlah pastinya berapa itu masih belum fiks. Masih digodok. Tapi yang pasti kami telah menyediakan anggaran untuk kuota sebanyak 35 ribu KK,” jelasnya.

    Selain itu, berdasarkan surat keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemetrian Keuangan, pemerintah daerah memberikan batas waktu tambahan untuk mendata jumlah penerima JPS.

    “Kalau dari Dinsos sendiri meminta waktu maksimal dua minggu kedepan. Ini untuk melakukan validasi by name by addres, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan bantuan ganda dan beririsan dengan bantuan provinsi dan pusat,” terangnya.

    Bahkan, Hari menuturkan bahwa pelajar dan mahasiswa perantau yang masih bertahan di Kota Serang, juga akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang.

    “Pelajar dan mahasiswa perantau tadi juga dibahas dalam rapat. Mereka juga akan mendapatkan bantuan dan dimasukkan dalam program JPS tersebut. Datanya sudah ada pada Dinsos,” ucapnya.

    Untuk diketahui, pendataan warga penerima JPS dilakukan oleh RT dan RW setempat. Nantinya, data yang dikumpulkan oleh setiap RT akan diserahkan ke kelurahan. Setelah itu, Dinsos Kota Serang akan melakukan validasi terhadap data yang diserahkan. (DZH)

  • Siapa Saja Sih yang Menerima JPS? Ini Penjelasan Dinsos Kota Serang

    Siapa Saja Sih yang Menerima JPS? Ini Penjelasan Dinsos Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Program jaring pengaman sosial (JPS) yang disiapkan oleh Pemkot Serang masih belum tersosialisasi dengan baik. Sebab, banyak masyarakat yang masih belum mengetahui siapa yang berhak mendapatkan JPS dan bentuk serta peruntukkannya.

    Berdasarkan penjelasan dari Dinsos Kota Serang, tidak semua masyarakat Kota Serang berhak mendapatkan JPS ini. Sebab, kuota yang disediakan hanya untuk 25.000 kepala keluarga (KK).

    BANPOS merangkum beberapa pernyataan berkaitan dengan JPS tersebut sebagai penjelasannya.

    Plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rohmah, mengatakan bahwa masyarakat yang didata untuk masuk dalam program JPS merupakan warga pra sejahtera baru yang terdampak Covid-19.

    “Jadi masyarakat yang didata adalah mereka yang karena Covid-19 ini tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Tapi data dari kelurahan, akan kami verifikasi kembali,” ujarnya, Senin (13/4).

    Sementara, Kepala Dinsos Kota Serang, Moch Poppy Nopriadi, menjelaskan bahwa komponen penerima JPS diantaranya yaitu masyarakat yang terkena PHK, lansia, disabilitas dan beberapa komponen lainnya.

    Namun ia menegaskan, program JPS ini tidak diperuntukkan bagi masyarakat yang telah mendapatkan bantuan baik dari pusat maupun provinsi.

    Bantuan yang dimaksud ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

    “Penanganan ini terpadu juga, orang yang sudah mendapatkan bantuan dari program lain seperti Jamsosratu, PKH dan BPNT tidak mendapatkan bantuan lagi. Artinya data itu mendorong kita agar pemberian bantuan tepat sasaran,” ucapnya.

    Adapun bantuan tersebut berupa paket sembako senilai Rp200 ribu yang akan diberikan setiap bulannya selama tiga bulan. Pemberian bantuan pertama ditargetkan sebelum memasuki bulan Ramadan.

    Terkendala pada pendataan di tingkat bawah

    Untuk pelaksanaan pendataan, Dinsos Kota Serang telah menyerahkan tugas tersebut kepada pihak kecamatan, yang akan diteruskan kepada kelurahan hingga tingkat RT. Hal ini untuk mempermudah proses pendataan.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan camat, supaya mereka dapat meneruskan koordinasi hingga ke tingkat RT untuk melakukan pendataan. Sehingga minggu depan data masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 ini sudah bisa masuk ke kami,” kata Poppy, Rabu (8/4).

    Namun ternyata, waktu yang telah ditargetkan oleh Dinsos dalam pengumpulan data ternyata meleset karena terkendala di tingkat bawah.

    Plt Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rohmah mengatakan Dinsos telah menargetkan agar pendataan masyarakat penerima JPS ini dapat rampung pada Senin (14/4). Namun ternyata, proses pendataan di tingkat bawah masih belum juga selesai.

    “Pada surat itu harusnya hari ini semua data sudah masuk. Tetapi realisasinya belum masuk semua, masih proses. Ada yang sudah ada tapi belum diinput. Jadi memang proses di bawah yang agak lambat,” ucap, Senin (14/4).

    Bahkan, ia mengaku bahwa pihaknya sampai harus menjemput data tersebut ke setiap kelurahan. Hal ini agar proses pendataan dapat segera selesai dan pembagian bantuan dapat dimulai sebelum memasuki bulan Ramadan.

    “Kami tadi juga jemput bola. Setelah salat Zuhur, masing-masing tim berangkat menuju kelurahan untuk mengambil data tersebut,” jelasnya.

    Untuk data sementara, ia mengatakan bahwa saat ini baru 6.000 masyarakat yang terdaftar untuk menerima JPS. Sedangkan untuk kuota, Dinsos telah menganggarkan sebanyak 25.000 KK yang akan menerima.

    “Dari 67 kelurahan, itu baru beberapa yah yang sudah memberikan data. Sementara saat ini diperkirakan masyarakat yang sudah terdata itu sebanyak 6.000 KK kurang lebihnya,” katanya. (DZH)

  • Terkendala, Baru 6.000 Warga Kota Serang Terdata JPS

    Terkendala, Baru 6.000 Warga Kota Serang Terdata JPS

    SERANG,BANPOS- Dinsos Kota Serang masih melakukan pendataan masyarakat terdampak Covid-19 yang akan menerima jaring pengaman sosial (JPS). Hingga saat ini, data yang baru masuk sekitar 6.000 warga dari beberapa kelurahan. Penyebabnya karena, dari pihak kelurahan masih belum selesai melakukan pendataan.

    Namun ternyata, beberapa masyarakat mengaku tidak tahu mengenai program tersebut. Selain itu diakui bahwa beberapa tempat juga masih belum dilakukan pendataan, untuk calon penerima bantuan.

    Seperti yang disampaikan oleh salah satu warga Komplek Ciceri, Muhammad FJ. Ia mengatakan, dirinya belum mengetahui adanya bantuan JPS di Kota Serang.

    “Kebetulan saya belum tahu soal itu (JPS). Dan setau saya di sini (Komplek Ciceri) belum ada pendataan. Karena kan saya juga selalu di rumah saja, sudah tidak bekerja,” ujarnya, Senin (13/4).

    Menanggapi hal tersebut, Plt. Sekretaris Dinsos Kota Serang, Mamah Rohmah, mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat kepada seluruh kecamatan, agar mereka melakukan pendataan masyarakat yang terdampak Covid-19.

    “Pada tanggal 6 April kemarin, kami telah melayangkan surat kepada setiap kecamatan agar segera melakukan pendataan hingga tingkat RT. Jadi masyarakat yang didata adalah mereka yang karena Covid-19 ini tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarganya,” terangnya.

    Ia mengatakan, Dinsos Kota Serang pada mulanya telah menargetkan agar pendataan masyarakat penerima JPS ini dapat rampung pada Senin (14/4). Namun ternyata, proses pendataan di tingkat bawah masih belum juga selesai.

    “Pada surat itu harusnya hari ini semua data sudah masuk. Tetapi realisasinya belum masuk semua, masih proses. Ada yang sudah ada tapi belum diinput. Jadi memang proses di bawah yang agak lambat,” ucapnya.

    Bahkan, ia mengaku bahwa pihaknya sampai harus menjemput data tersebut ke setiap kelurahan. Hal ini agar proses pendataan dapat segera selesai dan pembagian bantuan dapat dimulai sebelum memasuki bulan Ramadan.

    “Kita tadi juga jemput bola. Setelah salat Zuhur, masing-masing tim berangkat menuju kelurahan untuk mengambil data tersebut,” jelasnya.

    Untuk data sementara, ia mengatakan bahwa saat ini baru 6.000 masyarakat yang terdaftar untuk menerima JPS. Sedangkan untuk kuota, Dinsos telah menganggarkan sebanyak 25.000 KK yang akan menerima.

    “Dari 67 kelurahan, itu baru beberapa yah yang sudah memberikan data. Sementara saat ini diperkirakan masyarakat yang sudah terdata itu sebanyak 6.000 KK kurang lebihnya,” katanya.

    Karena keterlambatan pengumpulan data dari bawah, ia mengaku ada kemungkinan pengumpulan data aka diperpanjang beberapa hari ke depan.

    “Nanti kita lihat yah. Karena kan data ini masih bergerak (penambahan). Sebenarnya saat ini juga masih ada rekan-rekan yang menjemput data dari kelurahan, masih dalam perjalanan ke sini. Secepatnya insyaAllah selesai,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Penyandang Disabilitas Diminta Jadi Prioritas Program Jaring Pengaman Sosial

    Penyandang Disabilitas Diminta Jadi Prioritas Program Jaring Pengaman Sosial

    SERANG, BANPOS – Masyarakat penyandang disabilitas di Kota Serang diharapkan dapat menjadi salah satu kelompok prioritas dalam program jaring pengaman sosial, yang dianggarkan sebesar Rp15 miliar oleh Pemkot Serang.

    Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia. Politisi asal PKS ini meminta agar Dinsos dapat memperhatikan kondisi penyandang disabilitas di tengah pandemi Covid-19.

    “Saya mendapatkan aspirasi dari teman-teman disabilitas Kota Serang, bahwa kondisi mereka sangat memprihatinkan di tengah wabah. Ada yang usaha sudah sulit mendapatkan pembeli, ada yang pijat tunanetra juga sudah tidak ada pelanggan,” ujarnya, Rabu (8/4).

    Menurutnya, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Dinsos Kota Serang, diketahui bahwa terdapat kurang lebih 1.000 penyandang disabilitas yang ada di Kota Serang. Sehingga, ia pun meminta agar mereka dapat mendapatkan kuota khusus.

    “Kurang lebih ada 1.000 orang penyandang disabilitas. Daya meminta untuk pak Kadinsos untuk mendata teman-teman disabilitas yang memang perlu dibantu segera. Kalau perlu diprioritaskan dengan ada kuota khusus,” ucapnya.

    Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi, mengatakan disabilitas memang menjadi salah satu prioritas dalam pemberian bantuan tersebut. Namun, ia tetap akan melakukan verifikasi terlebih dahulu.

    “Baik itu disabilitas maupun mereka yang terkena PHK, insyaAllah akan menjadi prioritas. Dari 1.000 penyandang disabilitas, tentu nanti akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu,” tandasnya.

    Untuk diketahui, Pemkot Serang telah menganggarkan sebesar Rp15 miliar untuk program jaring pengaman sosial. Dalam program tersebut, terdapat kuota bagi 25 ribu masyarakat pra sejahtera baru akibat Covid-19 yang setiap bulannya akan mendapatkan bantuan senilai Rp200 ribu baik berbentuk tunai ataupun sembako. (DZH)

  • Dewan Minta Dinsos Kota Serang Segera Data Penerima Bantuan Sosial

    Dewan Minta Dinsos Kota Serang Segera Data Penerima Bantuan Sosial

    SERANG, BANPOS – DPRD Kota Serang meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Serang, agar segera melengkapi data penerima bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

    Hal ini menyusul adanya tambahan anggaran jaring pengaman sosial, bagi 25 ribu masyarakat pra-sejahtera baru.

    Anggota Komisi II DPRD Kota Serang, Rizki Kurniawan, mengatakan bahwa saat ini dengan adanya kebijakan pembatasan sosial, banyak dari masyarakat yang terpaksa melakukan karantina individu di rumah masing-masing.

    “Masyarakat Kota Serang ini untuk mencegah penyebaran Covid-19 telah melakukan karantina individu. Sehingga banyak dari masyarakat tidak memiliki pemasukan. Makanya pemerintah harus memberikan bahan pokok kebutuhan makan mereka,” ujarnya seusai melakukan rapat koordinasi dengan Dinsos Kota Serang, Rabu (8/4).

    Politikus partai Gerindra ini mengatakan, dengan adanya tambahan anggaran jaring pengaman sosial, ia pun meminta agar Dinsos Kota Serang dapat segera melakukan pendataan dan verifikasi terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan itu.

    “Kami meminta kepada Dinsos untuk mempercepat pendataan masyarakat tidak mampu dan masyarakat yang terdampak Covid-19. Sehingga, Dinsos dapat segera menyiapkan bantuan-bantuan berupa bahan pokok untuk masyarakat,” terangnya.

    Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi, menerangkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para camat, untuk diteruskan kepada lurah hingga pengurus RT, untuk dapat melakukan pendataan warga terdampak.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan camat, supaya mereka dapat meneruskan koordinasi hingga ke tingkat RT untuk melakukan pendataan. Sehingga minggu depan data masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 ini sudah bisa masuk ke kami,” katanya.

    Ia mengaku bahwa data tersebut akan menjadi pembanding agar tidak ada masyarakat yang mendapatkan bantuan ganda. Karena, jaring pengaman sosial yang telah dianggarkan ini dikhususkan bagi masyarakat pra sejahtera baru terdampak Covid-19.

    “Penanganan ini terpadu juga, orang yang sudah mendapatkan bantuan dari program lain seperti Jamsosratu, PKH dan BPNT tidak mendapatkan bantuan lagi. Artinya data itu mendorong kita agar pemberian bantuan tepat sasaran,” ucapnya.

    Untuk teknis pembagian, Poppy menjelaskan bahwa bantuan tersebut akan dibagikan oleh pihak kelurahan sesuai dengan data yang telah terverifikasi. Pembagian akan dilakukan dengan sistem penjadwalan untuk menghindari kerumunan massa.

    “Sebelum bulan puasa mudah-mudahan dapat segera disalurkan. Karena kan menjelang Ramadan juga kebutuhan masyarakat itu relatif meningkat. Jadi kami upayakan untuk segera disalurkan sebelum bulan Ramadan ini,” tandasnya. (DZH)