Tag: Joko Widodo

Saat Debat, Jokowi dan Prabowo Disebut-sebut oleh Paslon Andra-Dimyati

JAKARTA, BANPOS – Pasangan calon (Paslon) nomor urut 02, Andra Soni – Dimyati Natakusumah, membawa-bawa nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto, dalam debat kedua Pilgub Banten pada Kamis (7/11).

Dimyati menjadi yang pertama menyebut nama Prabowo dan Jokowi, dalam debat itu. Penyebutan keduanya disampaikan oleh Dimyati, dalam sesi pertanyaan yang dilontarkan kepada Calon Wakil Gubernur Banten nomor urut 01, Ade Sumardi.

“Presiden Jokowi punya Nawacita. Dan sekarang Presiden Prabowo punya Astacita. Bagaimana relasi hubungan secara struktural pemerintah pusat dengan Pemprov Banten. Dan juga hubungan fungsional antara Pemprov Banten dengan pemerintah pusat. Mohon dijelaskan,” kata Dimyati.

Pertanyaan Dimyati pun dijawab oleh Ade bahwa Pemprov merupakan perwakilan dari pemerintah pusat. Sehingga, pemprov wajib menjalankan kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat.

“Karena Pak Prabowo adalah presiden kita semua. Apalagi ibu Airin Rachmi Diany merupakan tim sukses pak Prabowo di Pilpres kemarin,” jawab Ade.

Selain Dimyati, Andra Soni pun turut menyebut-nyebut nama Prabowo Subianto, bukan sebagai Presiden RI, melainkan sebagai Ketua Umum Partai Gerindra.

Hal itu disampaikan Andra pada saat menyampaikan closing statement dalam debat kedua tersebut. Andra menuturkan, pihaknya selalu menekankan bahwa tidak korupsi merupakan salah satu upaya untuk memajukan Provinsi Banten.

“Oleh karena itu, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada bapak Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, yang terus memberikan motivasi kepada kami, yang terus memberikan didikan kepada kami, bahwa tugas pemimpin itu adalah menderita, bukan untuk memperkaya diri,” ungkapnya.

Ia pun kembali berterima kasih sebagai seorang kader Partai Gerindra, kepada Prabowo Subianto. Andra menyampaikan komitmennya untuk membersamai keberhasilan kepemimpinan Prabowo Subianto.

“Sebagai Ketua Partai Gerindra Provinsi Banten, insyaallah kami akan membersamai keberhasilan pemerintahan pak Prabowo ke depan, dengan menjaga komitmen untuk tidak korupsi,” tegasnya. (DZH)

7 November 2024
Jokowi Sekeluarga Tidak Diundang ke HUT PDIP

JAKARTA, BANPOS – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan siapa saja yang akan diundang di acara HUT ke 51 partainya, Rabu (10/1) nanti. Termasuk undangan untuk orang super penting atau VVIP.

Hasto memastikan, undangan VVIP itu tidak ditujukan kepada presiden Jokowi. Tidak pula kepada anak dan menantunya yakni Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang kini berstatus sebagai Walikota yang pernah dijagokan oleh PDIP.

Lantas kenapa Jokowi tak diundang? Hasto mengatakan, tidak diundangnya Jokowi karena dikabarkan akan terbang ke Filipina.

“Beliau akan menjalankan tugas kenegaraan ke Filipina, tugas kenegaraan kan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan rakyat, partai juga berjuang untuk kepentingan rakyat, sehingga dua-duanya sama,” kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (8/1).

Sementara tidak diundangnya Gibran dan Bobby, karena keduanya secara otomatis sudah tidak lagi berstatus sebagai kader PDIP.

Penyebabnya, Gibran maju sebagai cawapres yang diusung oleh partai lain. Sementara Bobby mendukung Gibran, cawapres yang tidak didukung oleh PDIP.

“Partai tidak boleh mengusung dua orang. Maka keanggotaannya berdasarkan konstitusi negara dan partai politik itu secara otomatis sudah berakhir,” jelas Hasto.

Lalu siapa saja yang diundang Banteng di HUT ke-51 nanti? Hasto memastikan seluruh kader partai akan diundang untuk merayakan milad PDIP yang ke 51 ini. Sementara undangan super pentingnya yakni VVIP akan ditujukan kepada wong cilik atau rakyat kecil.

“VVIP kami ya rakyat, wong cilik, akar rumput, maka peringatan itu dilaksanakan di tingkat RT dan RW,” kata Hasto.

Ia menuturkan bahwa HUT yang digelar secara nasional ini akan di relay secara langsung di seluruh daerah.

“Sehingga seluruh kepala daerah PDI Perjuangan ikut,” tuturnya.

Rencananya, HUT PDIP ke 51 ini akan berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan pada Rabu (10/1) jam 10 pagi WIB. HUT PDIP ke 51 kali ini mengangkat tema “Satyam Eva Jayate”. (PBN/RMID)

10 Januari 2024
Sebut Debat Lebih Menarik, Ma’ruf Amin Berbeda Pendapat dengan Jokowi

JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menilai debat ketiga Pilpres 2024 yang diikuti tiga calon presiden berjalan menarik dan lebih hidup dibandingkan dengan era Pilpres 2019.

“Saya melihat perdebatannya bagus, terbuka, dan artinya mereka berdebat, terutama ya sesi perdebatan itu saya kira menarik. Dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup perdebatannya,” ujar Wapres di sela kunjungan kerja di Yogyakarta, Selasa, sebagaimana disaksikan dalam video di Jakarta.

Meskipun demikian Wapres enggan mengomentari tentang substansi debat yang berlangsung di Jakarta, Minggu (7/1) malam itu.

Dia mempersilakan masyarakat untuk menilainya sendiri. “Tapi soal substansi saya kira saya tidak perlu memberi komentar. Saya kira masyarakat sendirilah (yang menilai),” ujarnya.

“Masalah substansinya mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang bagus, itu kan publik (menilai). Tidak etis kalau saya masuk ke substansi,” imbuhnya.

Sebelumnya panasnya debat Capres-Cawapres sesi 3 pada Minggu (7/1) malam, tak lepas dari perhatian Presiden Jokowi. Kepala Negara mengaku kecewa, debat hanya mempertontonkan aksi serang antar Capres.

Sementara, subtansi penting soal gagasan Capres tidak tersampaikan dengan baik.Padahal, tema yang dibahas dalam debat tersebut cukup strategis.

Yakni membahas soal pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri.

Menurut Jokowi, harusnya debat sebagai momentum para Capres untuk menyampaikan visi dan misinya. Sebaliknya, justru debat jadi ajang saling serang untuk menjatuhkan pihak lawan.

“Saya melihat substansi dari visinya malah tidak kelihatan, yang kelihatan justru saling menyerang,” kata Jokowi di Kampung Kecil, Serang, Banten, Senin, (8/1).

Mantan Walikota Solo ini mengatakan para kandidat dalam debat memang diperbolehkan untuk saling serang, tapi serangan itu harus sesuai dengan kebijakan serta visi dan misi yang diusung.

KPU. Ia pun menaruh prihatin, karena kemarin ketiga kandidat justru sibuk menyerang pribadi masing-masing yang tidak ada hubungannya dengan tema debat.

“Saling menyerang enggak apa-apa tapi kebijakan, policy, visinya yang diserang. Bukan untuk saling menjatuhkan dengan motif-motif personal. Saya kira nggak baik dan nggak mengedukasi,” nilai Jokowi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menambahkan, aksi saling serang dan menjatuhkan dalam debat tidak dapat memberi pendidikan apalagi mengedukasi masyarakat.

Ia pun yakin banyak masyarakat yang kecewa dengan hasil debat tersebut. Agar kejadian serupa tidak terulang, Jokowi meminta KPU mengevaluasi format debat ke depan.

Jokowi tidak mau debat Capres-Cawapres diwarnai aksi saling serang personal kontestan melainkan fokus ke isi debat.

“Debatnya memang perlu diformat lebih baik lagi, ada rambu-rambu sehingga hidup,” kata Jokowi.

Sementara itu, Asisten Pelatih Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies-Muhaimin (AMIN) Jazilul Fawaid menyarankan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri acara Desak Anies agar mengetahui bahwa serangan personal merupakan hal biasa dalam berdemokrasi.

Menurut Jazilul di NasDem Tower, Jakarta, Selasa, Indonesia merupakan negara yang demokratis, sehingga apa pun boleh disampaikan selama tidak melanggar hukum.

Dia mengatakan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan sudah biasa mendapat serangan-serangan personal.

“Pemimpin di Indonesia itu pemimpin di negara demokratis, semua boleh disampaikan, jadi jangan baper (bawa perasaan),” kata Jazilul.

Jazilul mengatakan hal itu untuk menanggapi pernyataan Jokowi yang menilai bahwa Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 banyak terdapat serangan personal dan minim membahas visi dan misi antarkandidat.

Wakil ketua umum PKB itu menambahkan bahwa tidak ada istilah personal dalam debat yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (7/1) tersebut.

Di negara demokrasi, seperti Indonesia, menurut Jazilul semua hal terbuka untuk dibicarakan.

“Bagi Pak Anies, serangan personal, apalagi berdiskusi terbuka, itu biasa di Desak Anies. Mungkin Pak Jokowi perlu datang ke Desak Anies sekali-kali, itu kan terbuka,” kata dia.

Desak Anies merupakan salah satu metode Anies dalam berkampanye di Pilpres 2024. Pada kegiatan tersebut, Anies bertemu dengan masyarakat untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang disampaikan secara langsung kepadanya. (PBN/RMID)

10 Januari 2024
Ratusan Bidang Terdampak Bendungan Karian Belum Diganti Rugi

LEBAK, BANPOS – Pascaperesmian Bendungan Karian di Kabupaten Lebak kemarin oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, ternyata masih menyisakan ratusan bidang lahan milik warga yang masih belum terlunasi atau diganti rugi.

Salah satu pemilik lahan yang enggan diungkapkan namanya mengatakan bahwa terdapat satu bidang milik keluarganya yang belum terbayarkan. Bahkan, di desanya masih terdapat banyak masyarakat yang mengalami hal serupa.

“Kalau milik kami (keluarga) ada satu bidang yang belum dibayarkan. Kalau se desa banyak juga yang belum,” katanya kepada BANPOS, Selasa (9/1).

Ia menjelaskan, banyak warga yang mulai kebingungan lantaran tak kunjung menerima ganti rugi namun lahan miliknya tidak bisa digunakan untuk keperluan pribadi.

“Bingung jadinya, biasa berkebun jadi tidak bisa, ada yang akhirnya jadi kerja serabutan,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat (Pj) Bupati Lebak, Iwan Kurniawan, mengakui masih terdapat sekitar 400 bidang tanah yang dalam proses pergantian sebagai bagian dari proyek strategis nasional, khususnya pembangunan Bendungan Karian.

Menurutnya, meskipun proyek ini sudah diresmikan, bukan berarti sudah selesai sepenuhnya namun tetap berprogres seperti pembayaran ganti rugi.

“Iya, kita (Pemkab Lebak) sudah bicara dengan PUPR agar hal ini tidak sebatas diresmikan tapi terus dikembangkan untuk pergantian. Saya catat ada 400 bidang yang belum, November 2023 waktu saya baru masuk dan saya kirim surat. Ternyata barusan saya bicara sudah 200 bidang untuk berproses pembayaran. Mereka menyampaikan tetap komitmen dan memang itu menjadi program prioritas,” ujar Iwan kemarin.

Iwan menjelaskan, Meskipun pemerintah telah membebaskan lahan, termasuk merelokasi pemukiman penduduk di beberapa kecamatan, pada proses pembebasan lahan masih mengalami kendala administratif.

Beberapa kendala tersebut antara lain terkait administrasi KTP, perubahan status kepemilikan tanah, dan perubahan ejaan nama.

“Misal ada pergantian nama di KTP yang sebelumnya tidak ada H misal namanya ternyata sekarang ada. Saya mohon posisi ya untuk diresmikan bukan berarti selesai, tapi terus ini lakukan penggantian tapi hal-hal mendukung,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi meresmikan Bendungan terbesar ketiga di Indonesia yakni Bendungan Karian di Kabupaten Lebak pada Senin (8/1).

Bendungan yang memiliki luas genangan seluas 1.773 ha² dengan total volume tampungan sebesar 315 Juta m³ tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp2,2 triliun. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Jokowi dalam sambutannya.

“Bendungan ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan sebagian kecil daerah di Jawa Barat,” kata Jokowi.

Orang nomor satu di Indonesia ini menjelaskan, bendungan ini akan memberikan manfaat irigasi bagi 2.200 hektare sawah.

Selain itu, bendungan ini akan memenuhi kebutuhan air baku sebesar 10,6 m³ per detik bagi masyarakat di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Jakarta bagian Barat dan Kabupaten Bogor.

“Bendungan ini juga dapat mengendalikan banjir di Kabupaten Serang dan Kecamatan Rangkasbitung. Selain itu juga, bendungan ini akan menjadi pembangkit listrik bertenaga micro hydro yang dapat menghantarkan listrik sebesar 1,8 megawatt,” tandasnya.

Presiden Jokowi kemudian melakukan penandatanganan dan peninjauan langsung bersama beberapa pejabat kementerian diantaranya Menteri PUPR dan Menteri Perdagangan. (MYU/PBN)

10 Januari 2024
Waspadai Penurunan Political Efficacy

JAKARTA, BANPOS – Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina Putut Widjanarko mengatakan perlu diwaspadai terjadinya penurunan political efficacy usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang bagas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Penurunan political efficacy artinya penurunan persepsi individu tentang kemampuannya untuk mempengaruhi proses politik dan kebijakan publik.

“Karena apa pun yang dilakukan, ternyata tidak memberi hasil sesuai yang disepakati bersama, karena ternyata ada orang yang bisa mengubah peraturannya,” kata Putut dalam diskusi yang dipantau di Jakarta, Minggu (29/10).

Ia menilai penurunan political efficacy terutama terjadi pada kelompok masyarakat kelas menengah yang cenderung memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kondisi di sekitarnya.

“Kalaupun cuma kelas menengah yang political efficacy-nya menurun, tapi ini bahaya juga. Karena bagaimanapun kelas menengah kan jumlahnya semakin besar,” kata Putut menambahkan.

Ia menilai terpilihnya Joko Widodo atau Jokowi pada 2014 sebagai Presiden meningkatkan political efficacy masyarakat sipil karena Jokowi yang bukan keturunan presiden atau tokoh militer bisa menjadi presiden.

“Saat itu kan voluntarisme luar biasa. Orang berduyun-duyun mendukung. Salah satu yang paling dilihat saat itu bahwa kita semua, tetangga kita yang orang biasa, bisa menjadi presiden,” ucap Putut.

Adapun penurunan political efficacy dapat membuat masyarakat yang selama ini turut dalam berjalannya negara, misalnya dengan membayar pajak, menjadi lebih abai pada kewajibannya.

Sebelumnya, MK membuat Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah persyaratan capres dan cawapres yang tertuang dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Pasal tersebut kini berbunyi capres dan cawapres “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.

Terkait dengan hal tersebut, Majelis Kehormatan MK telah dibentuk untuk mengusut laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie menyebut sembilan orang hakim konstitusi akan diperiksa secara tertutup perihal pengusutan itu.

Pada Kamis (26/10), MKMK menggelar rapat perdana secara hybrid itu digelar dengan agenda klarifikasi terhadap pihak pelapor. Mereka dimintai klarifikasi terkait hal pokok yang dilaporkan, termasuk kepada siapa laporan dilayangkan.(PBN/ANT)

30 Oktober 2023
Dubes Inggris Untuk Indonesia Dominic Jermey Mulai Tugas Dengan Senyum Lebar

JAKARTA, BANPOS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Surat Kepercayaan dari 12 duta besar (dubes) negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (23/10/2023). Salah satunya, Dominic Jermey dari Inggris. Dubes Jermey menggantikan Owen Jenkins, yang menyelesaikan tugasnya pertengahan tahun ini.

Jermey mengaku antusias untuk lebih mengeratkan hubungan Inggris-Jakarta. “Saya sangat senang dan bangga bisa bertugas di Indonesia,” katanya, kepada wartawan di Istana Merdeka, Senin (23/10/2023).

Senyum lebar menghiasi wajah Jermey saat memasuki area Istana Merdeka. Dubes yang pernah ngepos di Afghanistan ini mengikuti prosesi dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan masing-masing negara sahabat.

Penyerahan Surat Kepercayaan dilakukan di Ruang Kredensial, Istana Merdeka. Para dubes secara bergiliran menyerahkan Surat Kepercayaan kepada Presiden Jokowi.

Pada acara itu, Presiden Jokowi didampingi Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Wakil Menteri Luar Negeri, Pahala Mansury.

Saat berbincang singkat dengan Presiden Jokowi, Dubes Jermey menyampaikan tekadnya selama menjalani tugasnya di Indonesia.

Dalam keterangan Kedutaan Besar Inggris, Selasa (24/10), dia menyatakan ingin memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral dengan Indonesia di sejumlah bidang, seperti perdagangan, investasi, perubahan iklim, dan pendidikan.

“Saya tahu bahwa sumber daya manusia Indonesia prioritas nomor satu bagi Presiden Joko Widodo. Oleh sebab itu, prioritas saya hubungan terkait dengan pendidikan juga. Saya sangat menantikan kolaborasi kita selanjutnya dan saya siap bekerja sama dengan mitra dan teman-teman dari Sabang sampai Merauke,” tegas Jermey.

Setelah menyerahkan Surat Kepercayaan, Dubes Jermey dan para dua besar beserta pendamping masing-masing berpamitan. Lagu Kebangsaan “Indonesia Raya” juga diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Selain Dubes Jermey, 11 dubes lain yang menyerahkan surat kepercayaan adalah Dubes India Sandeep Chakravorty, Dubes Brazil George Monteiro Prata, Dubes Swedia Daniel Blockert, Dubes Slowakia Tomáš Ferko, Dubes Iran Mohammad Boroujerdi.

Ada juga Dubes Cyprus Nicholas Panayiotou, Dubes Argentina Gustavo Ricardo Coppa, Dubes Uni Eropa Denis Chaibi, Dubes Jamaica Shorna-Kay Marie Richards, Dubes Islandia Stefán Haukur Jóhannesson, dan Dubes Dominika Robert Miky Takata Pimente.

Penyerahan Surat Kepercayaan itu menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. (RMID)

Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/internasional/194064/dubes-inggris-untuk-indonesia-dominic-jermey-mulai-tugas-dengan-senyum-lebar

25 Oktober 2023
Akhir Duel Prabowo vs Jokowi

SERANG, BANPOS – KONTESTASI Pilpres makin mengerucut. Tiga pasangan ganda putra sudah resmi diusung oleh tiga kelompok koalisi. Pertempuran sesungguhnya pun dimulai dari sini.

Pasangan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka menjadi ganda terakhir yang dideklarasikan ke publik sebagai bakal calon Presiden RI periode 2024-2029.

Terlepas dari semua kontroversinya, duo beda generasi ini menjadi kontestasi sepertinya bakal berlangsung seru.

Sebelum Prabowo-Gibran, pasangan Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar disusul Ganjar Pranowo – Mahfud MD sudah lebih dulu terbentuk. Bahkan, kedua ganda putra itu sudah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Terbentuknya tiga koalisi parpol di pemilihian Presiden, mengakhiri era duel yang terjadi dalam dua periode sebelumnya. Dalam pemilihan Presiden 2014 dan 2019, pertarungan head to head sealalu terjadi antara Prabowo Subianto versus Joko Widodo.

Di Pilpres 2014, Prabowo yang berpasangan dengan Hatta Rajasa dikalahkan JOkowi yang berpasangan dengan Jusuf Klla. Demikian pula di tahun 2019, Prabowo

yang berganti pasangan dengan Sandiaga Uno dikalahkan Jokowi yang juga mengganti pasangannya dengan KH Ma’ruf Amin.

Berkaca dari dua duel itu, polarisasi antar anak bangsa begitu terasa dan nyata. Kemunculan istilah cebong, kampret, kadal gurun, dan lain-lain, menggambarkan bagaimana perbedaan pandangan memicu perpecahan.

Di era reformasi, terjadi duel dalam kontestasi Pilpres memang hanya terjadi di era Jokowi vs Prabowo.

Sebelumnya, Pilpres diikuti tiga pasangan calon, bahkan pernah sampai lima pasangan calon.

Di akhir era duel Jokowi vs Prabowo ini, Jokowi pun tak lagi berseberangan dengan Prabowo. Bahkan, Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Jokowi, kini berpasangan dengan mantan kompetitornya dalam pilpres.

Politik memang tak bisa diprediksi. Tetapi itulah yang terjadi dan harus kita terima dan jalani sebagai realita.

Namun, yang pasti, setidaknya kekhawatiran akan terjadinya polarisasi dalam ajang pilpres kali ini bisa ditekan. Karena pilihannya bukan soal kelompokku atau
kelompokmu, karena masih ada kelompok mereka yang berkompetisi di ajang ini.

Akhir era duel antar Jokowi vs Prabowo pun harus ditandai sebagai akhir dari polarisasi yang meresahkan. Sebagai anak bangsa yang sama-sama hidup di alam
demokrasi, ayo kita memilih dan berkompetisi dengan fair dan asik.

Karena pada akhirnya, sebagian besasr dari kita akan kembali ke dunia nyata setelah kontestasi ini berakhir. Kita akan kembali menjadi warga Negara Indoensia yang gemar bergotong royong dan dikenal dunia karena keramahannya.

Tinggal mereka yang memenangi pertarungan antara ganda putra itulah yang akan menunaikan tugasnya, dan menuntaskan janji-janjinya. (*)

24 Oktober 2023
Puan Ucapkan Selamat ke Kaesang

JAKARTA, BANPOS – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengucapkan selamat kepada putra Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang kini menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Putri dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu pun mendoakan agar Kaesang amanah dalam mengemban tugasnya jalur politik.

“Selamat untuk Mas Kaesang sudah menjadi ketua umum PSI. Semoga amanah dan bisa bekerja dengan baik sebagai ketua umum. Selamat, ya, Mas Kaesang,” kata Puan usai menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Selasa.

Dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, Puan pun menepis anggapan bahwa perbedaan pilihan politik antara Kaesang dengan sang ayah sebagai manuver untuk Pilpres 2024.

Ketua Tim Pemenangan Pileg dan Pilpres PDI Perjuangan itu menganggap pilihan Kaesang untuk berlabuh di partai yang berbeda dari ayah, kakak kandung, dan kakak iparnya merupakan hal biasa.

“Siapa yang nganggep? Saya tidak, biasa saja. Makanya, saya bilang selamat kepada Mas Kaesang sudah menjadi ketua umum,” tutur Puan.

Dia menambahkan bahwa PDI Perjuangan bersikap terbuka dengan partai manapun untuk menjalin silaturahmi, meskipun berbeda pilihan seperti PSI. Bahkan, Puan mengajak Kaesang dan PSI untuk ikut bersama PDI Perjuangan dalam mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

“Saya selalu katakan PDI Perjuangan terbuka. Kami selalu silaturahim. Namun, semua partai memiliki strateginya masing-masing dalam merangkul dan kemudian memenangkan capresnya. Jadi, ayo Mas Kaesang, ikut PDI Perjuangan saja yuk,” kata Puan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan restu kepada putranya, Kaesang Pangarep, untuk berkiprah di dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

“Ya, (Kaesang) minta doa restu orang tua. Ya, saya restui,” kata Jokowi usai menghadiri pembukaan Jambore Nasional Dai Desa Madani Parmusi di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Cibodas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa.

Terkait penunjukan Kaesang sebagai ketua umum tak lama setelah resmi bergabung ke PSI, Jokowi mengatakan putra bungsunya itu sudah dewasa dan memiliki keluarga; sehingga awak media sebaiknya menanyakan hal itu langsung kepada PSI dan Kaesang.

“Ya, ditanyakan kepada PSI, tanyakan ke Kaesang, wong sudah dewasa, sudah punya keluarga, sudah punya istri, masa ditanyakan ke bapaknya terus,” kata Jokowi.

Dia menegaskan bahwa dalam keluarganya sudah terbiasa dengan tanggung jawab. Ketika seseorang sudah berkeluarga dan memiliki pasangan, kata Jokowi, maka harus bisa mandiri dan bertanggung jawab atas segala keputusan.

“Di keluarga saya sudah terbiasa seperti itu, bahwa kalau sudah berkeluarga, apalagi sudah punya istri, sudah punya rumah sendiri, ya, harus tanggung jawab, harus mandiri. Apa yang sudah diputuskan, pasti sudah dihitung baik buruknya, dihitung risikonya,” tegasnya.

Jokowi pun menyatakan enggan memberikan pesan apapun kepada Kaesang karena dia menilai putranya sudah dewasa.

“Ndak ada (pesan), udah gede, kebanyakan pesan,” ujar Jokowi.

Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep, mengungkapkan pesan dari sang bapak setelah menjadi Ketua Umum PSI. “Kalau dari Bapak, cuman telepon, bagus,” kata Kaesang Pangarep.

Selain itu, PSI telah merencanakan berkunjung dan bertemu Presiden Jokowi untuk meminta wejangan. (PBN/ANT)

27 September 2023
Jokowi Akan Temui Pedagang Sebelum ke Pabrik Kimia

CILEGON, BANPOS – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo direncanakan mengunjungi Kota Cilegon, Selasa 12 September 2023. Jokowi akan melihat realisasi investasi PT Lotte Chemical Titan Tbk. di Kelurahan Gerem dan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon.

Sejumlah pejabat Pemkot Cilegon pun menggelar rapat persiapan kedatangan orang nomor satu di Indonesia. Hal itu, karena selain kunjungan ke PT Lotte Chemical Tbk. Jokowi juga berencana singgah ke Pasar Kranggot untuk memberikan bantuan sosial.

Plh. Asda II Kota Cilegon Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengatakan, kunjungan Presiden Jokowi ke Pasar Kranggot direncanakan pada Selasa (12/9/2023) sekira pukul 10.00 WIB. Dipilihnya Pasar Kranggot sebagai lokasi kunjungan karena lokasinya yang strategis di tengah kota.

“Rencananya Pak Presiden mau ketemu pedagang sekaligus memberikan BLT (bantuan langsung tunai) dan juga memberikan sembako kepada PKL (pedagang kaki lima). Ya mudah-mudahan kondisi pasar masih ramai pada jam 10.00 WIB tersebut,” kata Aziz, Senin (11/9).

Sesuai hasil rapat jajaran Pemkot Cilegon, tambah Aziz, pihaknya menyiapkan dua opsi pasar tradisional untuk dikunjungi Presiden Jokowi, yakni Pasar Kranggot dan Pasar Merak.

“Tapi sebelumnya waktu kunjungan ke Pasar Blok F beberapa bulan lalu, kami juga pernah tawarkan Pasar Merak, tapi yang dipilih Pasar Blok F,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon Syafrudin memastikan Pasar Kranggot menjadi tujuan utama Presiden setelah ke Lotte. Kepastian itu didapat setelah ia mengikuti rapat dengan Pemprov Banten yang juga dihadiri tim kepresidenan.

“Insyaallah kami siap menerima kunjungan Pak Presiden. Kita sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mulai dari Dinas Perhubungan, Kepolisian dan TNI yang akan mengatur lalu lintas dan keamanan, serta Satpol PP yang mengatur ketertiban di sekitar Kranggot,” ungkapnya.(LUK/PBN)

12 September 2023
Menteri Lalai Akan Dievaluasi

JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan menteri yang melalaikan tugas karena sibuk berkampanye di tahun politik akan dievaluasi Presiden Joko Widodo.

“Tunggu saja, bahwa Presiden sudah menyatakan begitu, kalau ada menteri yang melalaikan tugasnya, nanti akan dievaluasi,” ujar Wapres di sela kunjungan kerja di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, Kamis.

Ma’ruf Amin mengatakan, sampai saat ini Presiden belum menyatakan ada menteri yang melalaikan tugas berkaitan dengan pemilu.

Namun, ia menyampaikan bahwa Presiden pasti terus melakukan penilaian terhadap kinerja menteri.

“Kita belum tahu besok, lusa, sampai hari ini memang belum. Dan memang (pemilu) belum mulai kan, baru warming up (pemanasan) saja, ini belum mulai,” ujarnya.

Pada Kamis Wakil Presiden melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, untuk menyaksikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kalimantan Utara.

Wapres juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Susun Pondok Pesantren As’adiyah di Sebatik.(PBN/ANT)

4 Agustus 2023