BANTEN POS

Tag: jokowi

  • Banyak Yang Senang Jokowi Cawe-cawe Utuk Indonesia

    Banyak Yang Senang Jokowi Cawe-cawe Utuk Indonesia

    JAKARTA, BANPOS – Niat Presiden Jokowi cawe-cawe dalam urusan kepentingan bangsa dan negara ditanggapi pro dan kontra. Namun, banyak sekali yang senang dengan langkah Jokowi itu.

    Sambutan positif atas rencana cawe-cawe Jokowi tidak hanya datang dari parpol koalisi. Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang saat ini banyak berseberangan dengan Jokowi, juga menyambut positif. Apalagi jika cawe-cawe Jokowi itu untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan demokratis.

    “Sangat bagus. Kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik,” kata JK, sapaan Jusuf Kalla, di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, kemarin.
    Sebagai orang yang pernah mendampingi Jokowi di 2014-2019, JK memastikan kompetensi mantan pasangannya itu dalam berpolitik. “Presiden maupun pihak-pihak lainnya tentu memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 agar demokrasi tetap berjalan dengan baik,” ungkapnya.

    Termasuk batasan netralitas TNI-Polri dan ASN yang telah diatur dalam Undang-Undang. JK yakin, pernyataan Jokowi mengenai akan cawe-cawe itu, tidak akan mengganggu netralitas para aparat dan abdi negara tersebut. “Aparat tidak ikut campur, hanya sebagai wasit, itu yang kita dukung,” ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

    JK juga mendukung Jokowi menjaring pemimpin nasional yang mampu melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan sebelumnya. Hanya saja, mantan Ketua Umum Golkar itu menegaskan, setiap pemimpin mempunyai cara-cara berbeda dalam membangun bangsa.
    “Pembangunan jalan tetap, pembangunan pemerintah yang baik tetap, industri harus berjalan, itu semua jalan. Cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin,” terang JK.

    Dari parpol koalisi, PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP menegaskan, tidak masalah dengan cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, dengan cawe-cawe Jokowi, ada kesinambungan pembangunan, Indonesia yang lebih berdaya saing, lebih makmur, dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

    Dengan tujuan ini, kata Hendrawan, cawe-cawe Jokowi justru didambakan masyarakat. “Siapa yang tidak mendambakan sistem demokrasi yang efektif dan memperkuat persatuan, dan bukan demokrasi gontok-gontokan yang melemahkan modal sosial kita sebagai satu negara dan bangsa,” ucapnya, kemarin.

    Politisi Golkar Sarmuji berharap, publik tidak mencurigai niatan cawe-cawe Jokowi. Sebab, cawe-cawe Jokowi diarahkan pada hal positif. “Tidak perlu ada kecurigaan berlebihan jika Pak Jokowi terlibat dalam proses transisi kepemimpinan,” ucapnya.

    Dia mengajak pihak-pihak yang menuding Jokowi ikut campur dalam penentuan capres untuk berpikir positif. “Saya yakin, cawe-cawe Pak Jokowi akan berbuah baik,” imbuhnya.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman. Dia meminta, rencana Jokowi untuk cawe-cawe di Pemilu 2024 tidak dipandang sinis. Sebab, Jokowi juga memiliki hak politik. “Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi,” ucapnya.

    Sementara, Ketua DPP PKB Daniel Johan berbicara mengenai komitmen Jokowi. Dia yakin, Jokowi akan berupaya menghadirkan demokrasi sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Saya rasa komitmen Presiden sangat jelas dan tegas. Suatu sikap negarawan yang harus kita apresiasi. Jadi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Malah kita merasa lega dan firm,” ucapnya.

    Sedangkan Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha mengklaim, yang disampaikan Jokowi justru mewakili keinginan banyak kalangan. “Apa yang disampaikan Presiden Jokowi memang adalah kehendak kita semua. Semoga Pak Jokowi dan kita semua konsisten dengan sikap ini,” tutur Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha.

    Dari luar koalisi, PKS juga menyatakan tidak masalah dengan niatan Jokowi cawe-cawe di Pemilu 2024. Asal, cawe-cawe tersebut untuk menjamin pelaksanaan Pemilu benar-benar berjalan lancar dan tidak ada hambatan. “Cawe-cawe positif kita dukung. Biarkan para capres yang akan bertanding dilaksanakan secara fair,” ucap Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri.

    Sebelumnya, Jokowi menyatakan siap turun tangan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan baik dan pembangunan terus berkelanjutan. Jokowi menegaskan, untuk kepentingan bangsa dan negara, dirinya siap cawe-cawe.

    “Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” ucap Kepala Negara, saat bertemu dengan para pimpinan media nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5).

    Jokowi memastikan, cawe-cawe yang dimaksudnya mengarah ke langkah positif. Jokowi ingin memastikan penerusnya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hilirisasi, hingga transisi energi bersih.
    Dia juga menjamin, dalam cawe-cawe ini, dirinya tidak akan melanggar aturan, dan tidak akan mengotori demokrasi. Semua yang dilakukan akan tetap berada dalam koridor konstitusi.

    “Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif. Masak tidak boleh? Masak tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Untuk itu, diperlukan sosok pemimpin yang mau melanjutkan berbagai pembangunan yang sudah dilakukan selama ini. Jokowi tak ingin penerusnya nanti malah menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan. “Kepemimpinan itu jangan maju mundur,” tegasnya.

    Untuk Pemilu 2024, Jokowi berkomitmen menghadirkan pelaksanaan yang sehat. Tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. “Pemilu serentak 2024 harus berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil,” tegasnya.

    Terkait hak pemilih, Jokowi menggaransi tidak akan ikut campur. Jokowi hanya akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. “Pilihan rakyat harus dihormati dan diterima,” terang ayah dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu. (RMID)

  • Jokowi Kaget Dengar Harga Bawang Merah, Bawang Putih di Pasar Blok F Cilegon Mahal

    Jokowi Kaget Dengar Harga Bawang Merah, Bawang Putih di Pasar Blok F Cilegon Mahal

    CILEGON, BANPOS – Presiden RI Joko Widodo, melakukan kunjungan ke Pasar Blok F Kota Cilegon, Selasa (11/4).

    Seperti biasa, dalam setiap kunjungannya, Presiden Jokowi selalu membawa bantuan sembako dan tak lupa berinteraksi dengan pedagang.

    Saat bertanya pada pedagang, kagetnya Presiden Jokowi tahu harga bawang merah dan bawang putih di Pasar Blok F Kota Cilegon lebih mahal dibandingkan dengan harga di Boyolali, Jawa Tengah.

    Saat memberikan keterangan kepada awak media usai meninjau harga pokok dan berinteraksi dengan pedagang di Pasar Blok F, Jokowi mengatakan bahwa distribusi bawang merah maupun bawang putih di Kota Cilegon belum baik.

    “Disini telor, harga-harga masih baik di Rp27 ribu tapi untuk bawang merah di Boyolali Rp26 ribu namun disini Rp35 ribu, kemudian bawang putih juga Rp40 ribu. Ini memang tiap daerah berbeda-beda tetapi (di Cilegon) distribusinya belum baik,” kata Jokowi kepada awak media didampingi Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolda Banten Irjen Rudy Heriyanto, Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan Walikota Cilegon Helldy Agustian di Pasar Blok F, Selasa (11/4).

    Jokowi juga meminta kepada kepala daerah untuk memastikan stok guna menstabilkan harga di pasaran.

    “Ngga ada masalah stok tapi yang penting kita menjaga harga itu ada kestabilan atau turun yang kita harapkan. Pemerintah daerah tahulah apa yang harus dilakukan, menjaga inflasi harus diintervensi seperti apa tahu semuanya,” tutupnya. (LUK)

  • Petinggi Gerindra Sebut Program Pembangunan Prabowo Sama dengan Presiden Jokowi

    Petinggi Gerindra Sebut Program Pembangunan Prabowo Sama dengan Presiden Jokowi

    JAKARTA, BANPOS – Petinggi Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto mempunyai program pembangunan yang sama dengan program Presiden RI Joko Widodo. Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra itu mengklaim Prabowo Subianto memiliki banyak program mulai dari infrastruktur hingga pembangunan.

    “Banyak program Pak Jokowi saya lihat, itu ada di dalam program Pak Prabowo,” ujar Hashim, usai menghadiri deklarasi sukarelawan Prabowo Mania 08 di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu (12/3).

    Hashim menyebut program-program tersebut antara lain, program infrastruktur seperti pembangunan jalan tol seperti Tol Transsumatera yang menghubungkan antara Banda Aceh-Bandar Lampung, pembangunan pelabuhan, pembangunan bandar udara, hingga perpindahan Ibu Kota Negara.

    “Perpindahan Ibu Kota Negara itu program Prabowo, itu gagasan Prabowo 2013, itu sudah ada pada program tertulis. Program Pak Jokowi itu 99 persen programnya Pak Prabowo,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Hashim menegaskan bahwa Prabowo Subianto adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan dan program Presiden Jokowi.

    Seperti diketahui, Partai Gerindra saat ini telah menjalin koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam menghadapi Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2024. Namun, belum mengumumkan siapa calon yang akan diusungnya.

    Terpisah, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa dalam koalisi telah dibuat komitmen, bahwa keputusan siapa calon presiden dan calon wakil presiden akan dibahas oleh pimpinan partai.

    “Kami sudah berkomitmen, keputusan akhir saya dan Bapak Prabowo,” tegasnya.

    Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

    Saat ini ada 575 kursi di parlemen sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 harus memiliki dukungan minimal 115 kursi di DPR RI. Bisa juga pasangan calon diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta Pemilu 2019 dengan total perolehan suara sah minimal 34.992.703 suara. (ANT/MUF)

  • Tinjau KPP Pratama Surakarta, Presiden Kaget Banyak Antrean SPT Tahunan

    Tinjau KPP Pratama Surakarta, Presiden Kaget Banyak Antrean SPT Tahunan

    JAKARTA, BANPOS – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surakarta pada Kamis, 9 Maret 2023. Tujuan kunjungan tersebut adalah dalam rangka meninjau pelaksanaan pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan wajib pajak di Kantor Pajak Surakarta.

    Jokowi mengaku kaget karena masih banyak wajib pajak yang mengantre di KPP Pratama Surakarta untuk melaporkan SPT, padahal pelaporan SPT bisa dilakukan secara online atau efiling dari rumah. Ia pun kemudian menunjukkan bukti penerimaan SPT Tahunan yang telah disampaikannya secara efiling.

    “Nih, sudah (menyampaikan SPT Tahunan),” ujar Jokowi, sambil menunjukkan bukti penerimaan elektronik miliknya tertanggal 6 Maret 2023 melalui ponselnya.

    Oleh sebab itu, Presiden mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 31 Maret 2023. Menurutnya, kewajiban pelaporan SPT merupakan salah satu kewajiban perpajakan yang harus dilakukan wajib pajak sebagai komitmen bersama warga negara.

    “Karena apa? Karena penerimaan negara dari pajak kita harapkan bisa nanti kita pakai untuk subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi pupuk, untuk dana desa, untuk bantuan sosial, untuk membangun jalan, untuk membangun pelabuhan, untuk memperbaiki jalan itu semua dari penerimaan pajak yang kita dapatkan,” jelasnya.

    Secara nasional, kata Jokowi, penerimaan SPT Tahunan sampai dengan 9 Maret 2023 sebanyak 6,6 juta SPT, lebih banyak dari tahun lalu di tanggal yang sama yaitu sebanyak 5,4 juta SPT.

    “Kenaikan tersebut menunjukkan adanya semangat masyarakat untuk menyampaikan SPT lebih awal. Ini yang saya senang,” tandasnya.

    Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa, dan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. (MUF)

  • Presiden Resmikan Bendungan Semantok Guna Irigasi Sawah 1.900 Hektare

    Presiden Resmikan Bendungan Semantok Guna Irigasi Sawah 1.900 Hektare

    NGANJUK, BANPOS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur yang mampu menjadi irigasi atau pengairan bagi sawah seluas 1.900 hektare.

    “Kapasitas tampung dari bendungan ini adalah sangat besar sekali 32,6 juta meter kubik dengan luas genangan 365 hektare yang kurang lebih akan mengairi sawah 1.900 hektare,” kata Presiden Jokowi dalam peresmian Bendungan Semantok, Nganjuk, Jawa Timur, Selasa.

    Presiden mengatakan pembangunan Bendungan Semantok sejak 2017 telah menghabiskan anggaran yang tak sedikit yakni Rp2,5 triliun. Jokowi berharap dengan pengairan dari Bendungan Semantok, frekuensi panen di lahan pertanian di Nganjuk dan sekitarnya dapat meningkat.

    “Kalau biasanya panen sekali bisa panen dua kali, kalau biasanya panen dua kali bisa panen tiga kali. Biasanya (lahan) yang tidak bisa ditanami padi misalnya bisa panen dua kali atau tiga kali,” kata Presiden.

    Dengan begitu, keberadaan Bendungan Semantok dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi para petani di Nganjuk dan berbagai daerah di Jawa Timur.

    Jokowi menjelaskan pemerintah memulai pembangunan bendungan dan waduk yang masif sejak 2015. Bendungan Semantok merupakan bendungan ke-30 yang diresmikan pemerintah dari target sekitar 50-60 bendungan pada akhir 2024.

    Masifnya pembangunan bendungan karena air adalah sumber daya yang sangat penting. Air dapat meningkatkan produksi pertanian dan juga kesejahteraan petani. Selain itu, air juga menjadi sumber daya berharga untuk sektor kelistrikan, pariwisata dan lainnya.

    “Kita tahu apapun, air adalah kunci,” kata Presiden Jokowi. (ANT)

  • Presiden Jokowi Resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo

    Presiden Jokowi Resmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo

    SOLO, BANPOS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Masjid Raya Sheikh Zayed di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari Solo Jawa Tengah, Senin (14/11/2022).

    Presiden Jokowi bersama Presiden Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan tiba di Masjid Raya Shiekh Zayed Solo sekitar pukul 07.25 WIB langsung masuk ke dalam masjid melaksanakan shalat.

    Presiden Jokowi bersama Presiden UEA kemudian keluar masjid untuk melakukan penanaman pohon di halaman masjid.

    Presiden Jokowi sempat menyapa warga sekitar, kemudian bersama Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed langsung meninggalkan lokasi. Kedua kepala negara itu hanya sekitar 15 menit kemudian meninggalkan masjid yang megah itu.

    Pada acara peresmian Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, juga dihadiri sejumlah pejabat ,antara lain Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin, Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan sejumlah pejabat lain serta tokoh agama.

    Menurut Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo Bapak Presiden dengan Presiden UEA datang ke masjid langsung menjalankan shalat di Masjid Sheikh Zayed yang sangat indah ini..

    Setelah itu, kata Ganjar, kedua kepala negara tersebut melakukan penandatanganan dengan waktu singkat. Ada dua doa yang dipanjatkan oleh KH Abdul Karim (Gus Karim) dan satunya dari pihak UEA.

    “Acara cukup sederhana dan waktu cukup singkat. Kemudian, Presiden melanjutkan acara menanam pohon,” kata Ganjar.

    Gubernur mengaku baru pertama masuk Masjid Sheikh Zayed dan sangat indah. Jawa Tengah sangat bangga memiliki masjid yang megah ini.

    Ganjar berharap masjid yang indah ini, selain bisa menjadi tempat ibadah dan menjadi pusat untuk memoderasi segalannya. Sehingga, masjid bisa untuk sentra orang berdiskusi dan fungsi utama ibadah.

    Masjid Raya Sheikh Zayed di Kota Solo dibangun mirip dengan masjid di Abu Dhabi UEA tersebut merupakan hadiah dari Pangeran UEA. Masjid yang memiliki kapasitas sekitar 4.000 orang itu, kini sudah selesai pembangunannya dan diresmikan oleh Presiden Jokowi. (ANT)

  • APDESI Bakal Beri Dua Penghargaan ke Jokowi

    APDESI Bakal Beri Dua Penghargaan ke Jokowi

    JAKARTA, BANPOS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dianugerahi sebagai ‘Bapak Pembangunan Desa’ sekaligus ‘Bapaknya Kepala Desa se-Nusantara’ oleh Asosiasi Pemerintah Daerah (APDESI). Anugerah tersebut diberikan lantaran Jokowi dinilai memiliki perhatian yang sangat baik kepada desa.

    Ketua Umum APDESI, Surta Wijaya, mengatakan bahwa Jokowi selama kepemimpinannya, sangat memperhatikan berbagai aspek infrastruktur di puluhan ribu desa di Indonesia lewat kucuran Dana Desa.

    “Saya sebagai Ketua APDESI Pusat, sangat bersyukur atas kebijakan Bapak Presiden Jokowi terhadap upaya kemajuan pembangunan infrastruktur fisik maupun non fisik di setiap desa seluruh Indonesia lewat program Dana Desa langsung dari APBN,” ujarnya, Sabtu (4/12/2021).

    Kemudian, Surta menilai Jokowi mampu memberikan pertumbuhan ekonomi ke setiap daerah dengan memberikan kebijakan investasi, sehingga pemerintah desa dapat ikut terbantu untuk merealisasikan pembangunan.

    “Dari yang semulanya terkesan kumuh sampai infrastruktur kini bagus. Saya berdiskusi oleh pengurus dan itu nyata terbantu dengan adanya pengembang. Itu semua karena kebijakan Presiden,” kata Surta.

    Oleh karenanya, mantan Ketua APDESI Provinsi Banten ini akan berencana menganugerahi Presiden Jokowi dengan gelar ‘Bapak Pembangunan Desa’ sekaligus ‘Bapaknya Kepala Desa se-Nusantara’ karena menurutnya sudah terbukti atas kebijakannya yang membangun desa.

    “APDESI akan menganugerahi Presiden Jokowi sebagai Bapak Pembangunan Desa dan Bapaknya Kepala Desa Se-Indonesia. Saya rasa ini juga akan menjadi catatan sejarah,” tuturnya.

    Surta memberikan alasan, Presiden Jokowi layak mendapatkan dua gelar tersebut karena pada era Jokowi lah terealisasi kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan desa yakni UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

    Pihaknya berharap dengan jeda waktu Jokowi memimpin sebagai presiden, agar Dana Desa di tingkatkan termasuk peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat dan lembaga desa. Menurut Surta, hal tersebut agar tidak terjadi penyimpangan oleh kepala desa dan aparat desa dalam menjalankan pembangunan di desanya masing-masing.

    “Termasuk Dana Desa yang dari pusat itu yang dipandang perlu bagi kepala desa harus ada namanya Dana Operasional khusus untuk desa. Karena kegiatan sosial di desa cukup tinggi dan itu semua saat ini kan mengocek duit pribadi kepala desa,” katanya.

    “Jadi bukan sebatas tuntutan saja mengenai kinerja kepala desa namun harus selaras dan sejalan dengan kesejahteraan para kepala, staff dan lembaga desa,” sambungnya.

    Dalam kesempatan itu juga, Surta akan mengintruksikan anggota APDESI yang notabenenya para kepala desa di seluruh Indonesia, untuk mengawal dan mendukung kebijakan investasi dari presiden. Karena itu merupakan bagian upaya yang mendongkrak percepatan pertumbuhan ekonomi.

    “Jika ditemukan adanya indikasi kurang baik antara masyarakat dan pihak pengembang, kepala desa harus menjadi garda terdepan untuk menyelesaikan hal yang terjadi di lapangan secara preventif, agar percepatan pembangunan di pedesan dan pengembang pun merasa nyaman dan masyarakat merasa tidak dirugikan,” ungkapnya.

    “Kami juga tak segan-segan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum bila di setiap wilayah anggota APDESI ada investasi yang dihambat atau diganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya. (DZH)

  • HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    HMI MPO Lebak Tolak Kenaikan BPJS

    LEBAK, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Lebak melakukan aksi pembentangan spanduk di Gedung DPRD Lebak dalam rangka menolak dengan keras keputusan Presiden Indonesia Joko Widodo yang telah menaikan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

    Koordinator aksi, Muhamad Wahyu mengatakan, HMI MPOdengan tegas menolak dan meminta Presiden agar mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, Perpes yang telah menaikan iuan BPJS kesehatan ini dinilai telah mencekik rakyat.

    “Kenaikan ditengah Pandemi Covid-19 ini hanya akan menambah beban rakyat, yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, maka untuk itu kami dengan tegas menolak Perpres tersebut,” kata Wahyu kepada awak media.

    Wahyu mengaku heran dengan keputusan presiden, pasalnya menurut Wahyu putusan MA yang sebelumnya telah menolak kenaikan BPJS merupakan putusan final yang berlaku bagi setiap warga negara, bahkan presiden sekalipun.

    “Tapi kenapa ditengah pandemi covid-19 ini presiden masih mengajukan kembali untuk penaikan BPJS, padahal kita tau sendiri keadaan ekonomi seluruh masyarakat pasti sedang terganggu, ditambah angka kasus positif korona di Indonesia kian hari kian meningkat,” kata Wahyu.

    Selain kenaikan BPJS, pihaknya juga mengkritisi sikap pemerintah yang tidak segera menurunkan harga BBM, padahal saat ini diketahui harga minyak bumi tengah anjlok.

    “Sekarang, dimana keseriusan pemerintah dalam melindungi keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan rakyat? Saya rasa pemerintah kurang serius dalam menangani pandemi ini, bukannya membuat tenang malah meresahkan rakyat,” tandasnya.

    Dirinya berharap Pemerintah segera melakukan evaluasi, dan mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin kelangsungan hidup banyak orang ditengah Covid-19 ini. Ia juga meminta agar pihak legislatif yakni DPR dapat berpihak kepada rakyat.

    “Seharusnya lakukan efisiensi anggaran, jangan malah menaikan iuran yang dapat membebani rakyat. Kita harap pemerintah dapat berfokus mengatasi Pandemi ini, sehingga semua dapat kembali dengan normal,” tandasnya.(PBN)

  • Perbedaan Dampak Darurat Sipil dan Pembatasan Sosial Skala Besar

    Perbedaan Dampak Darurat Sipil dan Pembatasan Sosial Skala Besar

    JAKARTA, BANPOS – Presiden Joko Widodo akan memberlakukan pembatasan sosial berskala besar dengan status darurat sipil untuk mengatasi penyebaran virus corona di Indonesia. Ia pun meminta masyarakat menjaga jarak fisik physical distancing dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi.

    Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas (ratas) Laporan Tim Gugus Tugas Virus Korona (Covid-19), Senin (30/3), melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat.

    “Sehingga tadi juga sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” ujar Presiden Jokowi.

    Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Presiden meminta agar jajarannya menyiapkan aturan teknis yang lebih jelas sebagai panduan untuk provinsi, kabupaten, dan kota.

    “Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan, termasuk karantina wilayah adalah kewenangan Pemerintah Pusat, bukan kewenangan Pemerintah Daerah,” tuturnya.

    Sedangkan, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menjelaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap kajian dan belum diputuskan. Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona Covid-19 semakin masif.

    “Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis.

    Lalu, apa yang dimaksud pembatasan sosial berskala besar dan apa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari?

    Melansir dari katadata.co.id, Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan, pembatasan sosial berskala besar merupakan salah satu bentuk kekarantinaan kesehatan.

    Langkah ini bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit, seperti diatur dalam pasal 59 ayat 2, Undang-Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

    Seperti diatur dalam pasal 59 ayat 3, pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi:
    1. peliburan sekolah dan tempat kerja;
    2. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
    3. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

    Sedangkan, kriteria dan pelaksanaan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, dan Pembatasan Sosial akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

    Sedangkan, status darurat sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya.
    Pasal 1 menyatakan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian wilayah Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.
    Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa penguasa keadaan darurat sipil adalah Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang selaku penguasa Darurat Sipil Pusat.

    Dampak penetapan status darurat sipil cukup luas.

    Di antaranya, pada pasal 18 disebutkan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak membuat ketentuan bahwa untuk mengadakan rapat-rapat umum, pertemuan-pertemuan umum dan arak-arakan harus dilakukan dengan izin tertentu.

    Izin ini oleh Penguasa Darurat Sipil diberikan penuh atau bersyarat. Penguasa Darurat Sipil juga berhak membatasi atau melarang memasuki atau memakai gedung-gedung, tempat-tempat kediaman atau lapangan-lapangan untuk beberapa waktu yang tertentu.

    Kemudian, pada pasal 19 disebutkan bahwa Penguasa Darurat Sipil berhak membatasi orang berada di luar rumah.

    Pasal 20: Penguasa Darurat Sipil berhak memeriksa badan dan pakaian tiap-tiap orang yang dicurigai serta menyuruh memeriksanya oleh pejabat-pejabat Polisi atau pejabat-pejabat pengusut lain.

    Pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menerangkan, keadaan darurat sipil merupakan keadaan yang tingkatan bahayanya dianggap paling rendah, dibanding darurat militer atau keadaan perang.

    Karena tingkatan bahayanya yang demikian itu, tidak diperlukan operasi penanggulangan yang dipimpin oleh suatu komando militer.

    “Sekiranya pun anggota tentara atau pasukan militer diperlukan untuk mengatasi keadaan, kehadiran mereka hanya bersifat pembantu. Operasi penanggulangan keadaan tetap berada di bawah kendali dan tanggung jawab pejabat sipil,” kata Jimly dalam buku Hukum Tata Negara Darurat terbitan 2008.

    Sumber

  • 2 Warga di Indonesia Positif Corona

    2 Warga di Indonesia Positif Corona

    JAKARTA, BANPOS – Dilansir dari RMCO.ID, Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona. Menurut Jokowi, dua WNI itu tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

    Warga Jepang itu terdeteksi mengidap virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia.

    Tim Kemenkes pun melakukan penelusuran, di Indonesia, orang Jepang ini menemui siapa. “Ditelusuri dan ketemu. Ternyata orang yang terkena virus corona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun,” beber Jokowi di Istana Negara, Senin (2/3).

    “Dicek dan tadi pagi saya dapat laporan dari Pak Menkes bahwa ibu ini dan putrinya positif corona,” imbuh Presiden. Namun, Jokowi belum mau mengungkapkan ibu dan anak itu berada di daerah mana. Ia hanya memastikan keduanya di Indonesia.

    Kendati sudah ada kasus Corona di Indonesia, Jokowi memastikan pemerintah sudah sangat siap menghadapinya. “Pemerintah dari awal sudah siap. Kami punya rumah sakit, peralatan, dan SOP yang standarnya sama dengan standar internasional yang ada,” ungkap Jokowi.

    Lebih dari 100 rumah sakit disiapkan. “Kita juga miliki anggaran dan sudah diprioritaskan. Karena kalau tidak serius, ini sangat berbahaya karena penyakit ini perlu kita waspadai,” tandasnya. [OKT]

    Sumber