BANTEN POS

Tag: Jusuf Kalla

  • JK Ingin di Tengah

    JK Ingin di Tengah

    JAKARTA, BANPOS – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla alias JK membuka pintu untuk semua Capres. JK menegaskan, tidak akan mendukung langsung salah satu Capres. Melihat sikapnya itu, JK ingin dinilai ada di tengah.

    “Sekali lagi saya tegaskan bahwa saya dalam posisi tidak ikut langsung. Artinya, menjaga bagaimana negeri ini utuh,” tegasnya di Markas Palang Merah Indonesia (PMI), Jakarta, Selasa (10/10).

    Sikap politik JK ini tentu membuyarkan opini publik, jika dirinya memiliki kedekatan khusus dengan salah satu Capres, Anies Baswedan. Ia memastikan, tidak terlibat dengan rencana mantan gubernur DKI Jakarta itu. “Sama sekali tidak (terlibat),” tegasnya.

    Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini bahkan mengaku menjalin komunikasi ke semua bakal Capres. Selain Anies, dirinya juga membuka pintu untuk Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

    Buktinya, Ketua Umum Gerindra itu menerima Prabowo di kediamannya pada Selasa (2/5/2023). JK Lalu menerima kunjungan Ketua DPP PDIP Puan Maharani pada Rabu (4/10/2023). Terakhir, JK menerima Anies pada Sabtu (7/10/2023).

    “Saya berbicara, baik Anies, Puan maupun Pak Prabowo. Bahkan lebih lama sama Pak Prabowo dengan timnya. Itu agar bagaimana agar posisi saya tidak dalam memecah belah bangsa,” tuturnya.

    Sebelumnya, pasca bertemu Puan, PDIP mengincar JK gabung Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar. Bukan hanya PDIP, Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar juga telah terang-terangan mengincar JK untuk masuk dalam tim sukses pasangan Anies-Imin.

    Sikap JK yang memilih berada di tengah di puji Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Dia menilai, sikap politik seperti ini karena JK memilih sebagai negarawan.

    Ia menganggap pilihan politik JK luar biasa. Sebagai tokoh senior, JK justru membuka pintu kepada semua bakal Capres. “Ini sikap kenegarawanan yang cukup bagus, dan layak diapresiasi,” puji Adi.

    Hanya saja, publik terlanjur mengetahui bahwa JK memiliki kedekatan yang cukup spesial dengan Anies. Bahkan sering kali, JK dianggap sebagai mentor politiknya mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu sejak Pilgub DKI Jakarta 2017.

    “Tapi di Pilpres ini, JK memilih untuk tidak turun gunung, memilih untuk tidak terlibat. Saya kira itu layak dijempolin,” kata pria lulusan UIN Jakarta ini.

    Adi bahkan menjadikan JK sebagai contoh bagi para politisi yang notabene tidak muda lagi. “Mestinya, semua para politisi, para elite yang sudah ‘memasuki masa uzur’ dalam konteks politiknya, tidak perlu terlampau jauh ikut cawe-cawe, apalagi mengintervensi urusan politik di 2024,” pesannya.

    Senada dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Dia menyebut, ketokohan JK telah melampaui para elite senior di negeri ini. Tingkat kedewasaan JK melebihi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jokowi.

    “Dan keputusan JK tidak menjadi timses bisa menjadi contoh tokoh bangsa yang lain. Dengan keberadaan JK di tengah, tentu menempatkan nama JK ada di semua kelompok, dan memang demikian seharusnya tokoh bangsa,” katanya.

    Hanya saja, Dedi berpandangan, JK tidak benar-benar berada di tengah, dan melepaskan kepentingan politiknya. Sebab, gestur dan pesan dari JK menunjukkan bahwa dirinya merestui Anies.

    “Secara tersirat, tidak mungkin JK netral. Ia punya pengaruh di kalangan Golkar, HMI, hingga ikatan saudagar untuk kawasan timur Indonesia. Dengan aset pengaruh sebesar itu, jelas JK tetap akan memihak, dan itu terkesan ke Anies,” ulas Dedi.(PBN/RMID)

  • Sinyal JK Masuk Barisan Ganjar

    Sinyal JK Masuk Barisan Ganjar

    JAKARTA, BANPOS – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberikan sinyal bahwa Mantan Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla akan bergabung dengan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Presiden.

    “Ya, tentu saja yang dilakukan Mbak Puan adalah komunikasi politik terlebih dulu,” ujar Hasto saat ditanya terkait wacana masuknya JK ke TPN Ganjar.

    Untuk itu, ia tak menampik kalau pertemuan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dengan Jusuf Kalla menyinggung hal tersebut. Tak hanya itu, Hasto juga menyebutkan Puan menerima banyak arahan dari politisi senior Golkar itu.

    “(JK) memiliki pengalaman begitu banyak ya di dalam pemerintahan di dalam mengatasi krisis,” jelasnya.

    Menurut Hasto, JK dikenal sebagai sosok yang cepat tanggap, sehingga pertemuan tersebut direspons positif bagi partai berlambang banteng moncong putih itu.

    “Pak JK itu kan dikenal bergerak cepat, sehingga pertemuan itu sendiri merupakan hak yang positif bagi PDIP dan juga Pak Ganjar Pranowo,” tegas Hasto.

    Pria asal Yogyakarta itu juga menyinggung bagaimana perjalanan PDIP bersama JK yang cukup panjang. Pasalnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan Presiden Jokowi-JK maju dalam Pilpres 2014.

    “Saat itu saya ditugaskan secara khusus untuk bertemu dengan Pak Jusuf Kalla, sehingga ada hubungan historis yang cukup panjang dan pertemuan silaturahmi tersebut membawa hal-hal yang positif bagi kepentingan bangsa dan negara termasuk upaya untuk pemenangan Pak Ganjar Pranowo dan PDIP,” pungkasnya.

    Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa partainya masih membuka komunikasi dengan Golkar meski partai berlambang pohon beringin itu telah menyatakan dukungan untuk bakal calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

    “Meskipun secara resmi Partai Golkar telah memberikan dukungan kepada Pak Prabowo, komunikasi politik tetap dijalankan di DPR RI, di fraksi itu berjalan dengan baik, kerja sama antara PDI Perjuangan dan Golkar,” kata Hasto.

    Komunikasi yang dimaksud berkaitan dengan Fraksi DPR RI. Hasto juga menegaskan peluang berubahnya arah dukungan dari Golkar merupakan kedaulatan partai berlambang pohon beringin tersebut.

    Untuk itu, keputusan untuk mendukung calon tertentu tidak otomatis menutup komunikasi politik yang dilakukan PDI Perjuangan dan Golkar.

    “Terkait dengan arah dukungannya apakah ada perubahan atau tidak? Itu merupakan bagian dari kedaulatan politik dari Partai Golkar,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani berkunjung ke kediaman pribadi Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu, untuk bersilaturahmi sekaligus berdiskusi soal kondisi bangsa saat ini dan tantangannya di masa depan.

    “Ya, karena beliau (Puan) kan sebagai ketua DPR, jadi saya harus berbicara tentang rakyat. Kami berbicara tentang keadaan (negara), apa yang terjadi saat ini, dan apa yang akan terjadi di masa mendatang,” kata JK usai pertemuan.

    JK mengatakan bahwa mereka juga membahas mengenai hal-hal yang perlu dibenahi untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Selain itu, JK juga menambahkan pembahasan mereka mengenai kondisi politik nasional menjelang Pilpres 2024.(PBN/ANT)

  • Harga Kursi Ketum Golkar 600 M

    Harga Kursi Ketum Golkar 600 M

    JAKARTA,BANPOS – Di tengah rame berita Luhut Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia siap jadi Ketum Golkar, mantan Ketum Golkar yang juga mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) membocorkan syarat untuk bisa menakhodai partai berlambang beringin itu. Kata JK, politisi kere akan sulit jadi Ketum Golkar. Sebab, biaya untuk jadi Ketum Golkar itu, sangat mahal: antara Rp 500-Rp 600 miliar. Wow fantastis!!!

    JK berbagi pengalaman soal dirinya yang pernah menjabat sebagai Ketum Golkar periode 2004-2009. Pengalaman itu, disampaikan JK saat menjadi pembicara dalam sebuah seminar yang bertajuk “Pemuda untuk Politik” yang digelar Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

    Awalnya, JK menceritakan prosesnya terjun ke dunia politik, dan meninggalkan dunia usaha untuk menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Hingga akhirnya, dia terpilih sebagai Ketum Golkar setelah memenangi Pilpres 2004 sebagai Wakil Presiden bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Menurut JK, posisi Ketum Golkar biasanya diisi oleh pimpinan negara. Jabatannya sebagai Wapres, diakui JK, jadi salah satu faktor dirinya bisa melenggang menduduki kursi orang nomor 1 di Partai Golkar.

    Tak hanya latar belakang jabatan, kata JK, ongkos politik untuk maju sebagai Ketum Golkar juga penting. Meskipun sebagai Wapres, JK mengaku tidak gratis bisa terpilih sebagai Ketum Golkar. Namun, biaya yang dikeluarkan saat itu, tentu tidak sebesar saat ini.

    “Waktu itu, ongkosnya hampir kecil sekali. Kalau sekarang Anda mau jadi ketua Golkar, jangan harap kalau anda tidak punya modal Rp 500-600 miliar,” ungkap JK.

    Namun, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menuturkan, biaya politik untuk menjadi ketua umum tidak hanya terjadi di Golkar saja. Menurutnya, fenomena seperti ini juga terjadi di partai lain. Kecuali, di partai yang pendirinya masih hidup, seperti PDIP dan NasDem.

    Kenapa biayanya besar banget? Menurut JK, ongkos politik dibutuhkan untuk kepentingan konsolidasi kader. Mengumpulkan ribuan kader dari berbagai daerah, kata dia, memerlukan biaya yang besar..

    “Tapi (berlaku untuk) partai yang sudah go public, artinya pemilihannya itu butuh biaya besar,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, pasca JK lengser, nakhoda yang berhasil menduduki kursi Ketum Golkar berasal dari orang-orang berduit. Mulai dari Aburizal Bakrie, Setya Novanto dan kini Airlangga Hartarto. Ketiganya selain dikenal sebagai politisi senior Golkar, juga berasal dari kalangan pengusaha kakap.

    Kini, ada 3 nama yang siap menggantikan posisi Airlangga. Mereka adalah Luhut, Bahlil dan Bambang Soesatyo. Saat ini, ketiga nama itu memiliki jabatan yang strategis di pemerintahan dan lembaga. Selain itu, ketiganya juga dikenal memiliki harta kekayaan yang tidak sedikit.

    Benarkah jadi Ketum Golkar harus dari kalangan konglomerat? Ketua DPP Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno Laksono enggan menjawabnya. Dia tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan JK, karena yang bersangkutan sudah dianggap sebagai mentor oleh seluruh kader Golkar.

    “Pak JK kami doakan sehat selalu, karena beliau menjadi panutan kita semua,” ungkapnya, semalam.

    Sementara itu, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta membenarkan omongan JK. Kata dia, hal yang umum di dunia politik, untuk menjadi Ketum Parpol harus sediakan modal yang besar.

    “Ini sangat miris, tapi benar terjadi. Harusnya praktek politik seperti ini tidak boleh dibiarkan terus-menerus,” kata Kaka.

    Hal senada disampaikan Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil. Dia bilang, pernyataan JK mengonfirmasi bahwa ada tantangan yang sangat berat untuk mewujudkan demokrasi di internal partai politik. Hanya yang berkantong tebal saja yang bisa menduduki posisi puncak di partai politik.

    “Itu yang menghambat jalannya demokrasi di internal partai,” kritik Fadli. (RMID)

  • Banyak Yang Senang Jokowi Cawe-cawe Utuk Indonesia

    Banyak Yang Senang Jokowi Cawe-cawe Utuk Indonesia

    JAKARTA, BANPOS – Niat Presiden Jokowi cawe-cawe dalam urusan kepentingan bangsa dan negara ditanggapi pro dan kontra. Namun, banyak sekali yang senang dengan langkah Jokowi itu.

    Sambutan positif atas rencana cawe-cawe Jokowi tidak hanya datang dari parpol koalisi. Wapres ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla, yang saat ini banyak berseberangan dengan Jokowi, juga menyambut positif. Apalagi jika cawe-cawe Jokowi itu untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan jujur, adil, dan demokratis.

    “Sangat bagus. Kita harap itu tentu dapat dilaksanakan dengan baik,” kata JK, sapaan Jusuf Kalla, di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, kemarin.
    Sebagai orang yang pernah mendampingi Jokowi di 2014-2019, JK memastikan kompetensi mantan pasangannya itu dalam berpolitik. “Presiden maupun pihak-pihak lainnya tentu memahami batasan-batasan dalam mengintervensi pelaksanaan Pemilu 2024 agar demokrasi tetap berjalan dengan baik,” ungkapnya.

    Termasuk batasan netralitas TNI-Polri dan ASN yang telah diatur dalam Undang-Undang. JK yakin, pernyataan Jokowi mengenai akan cawe-cawe itu, tidak akan mengganggu netralitas para aparat dan abdi negara tersebut. “Aparat tidak ikut campur, hanya sebagai wasit, itu yang kita dukung,” ujar Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu.

    JK juga mendukung Jokowi menjaring pemimpin nasional yang mampu melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis pemerintahan sebelumnya. Hanya saja, mantan Ketua Umum Golkar itu menegaskan, setiap pemimpin mempunyai cara-cara berbeda dalam membangun bangsa.
    “Pembangunan jalan tetap, pembangunan pemerintah yang baik tetap, industri harus berjalan, itu semua jalan. Cuma caranya tentu berbeda-beda masing-masing pemimpin,” terang JK.

    Dari parpol koalisi, PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, dan PPP menegaskan, tidak masalah dengan cawe-cawe Jokowi di Pemilu 2024. Politisi senior PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, dengan cawe-cawe Jokowi, ada kesinambungan pembangunan, Indonesia yang lebih berdaya saing, lebih makmur, dan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

    Dengan tujuan ini, kata Hendrawan, cawe-cawe Jokowi justru didambakan masyarakat. “Siapa yang tidak mendambakan sistem demokrasi yang efektif dan memperkuat persatuan, dan bukan demokrasi gontok-gontokan yang melemahkan modal sosial kita sebagai satu negara dan bangsa,” ucapnya, kemarin.

    Politisi Golkar Sarmuji berharap, publik tidak mencurigai niatan cawe-cawe Jokowi. Sebab, cawe-cawe Jokowi diarahkan pada hal positif. “Tidak perlu ada kecurigaan berlebihan jika Pak Jokowi terlibat dalam proses transisi kepemimpinan,” ucapnya.

    Dia mengajak pihak-pihak yang menuding Jokowi ikut campur dalam penentuan capres untuk berpikir positif. “Saya yakin, cawe-cawe Pak Jokowi akan berbuah baik,” imbuhnya.

    Hal senada disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman. Dia meminta, rencana Jokowi untuk cawe-cawe di Pemilu 2024 tidak dipandang sinis. Sebab, Jokowi juga memiliki hak politik. “Beliau punya aspirasi dan hak politik yang disebut cawe-cawe tadi,” ucapnya.

    Sementara, Ketua DPP PKB Daniel Johan berbicara mengenai komitmen Jokowi. Dia yakin, Jokowi akan berupaya menghadirkan demokrasi sehat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

    “Saya rasa komitmen Presiden sangat jelas dan tegas. Suatu sikap negarawan yang harus kita apresiasi. Jadi, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Malah kita merasa lega dan firm,” ucapnya.

    Sedangkan Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha mengklaim, yang disampaikan Jokowi justru mewakili keinginan banyak kalangan. “Apa yang disampaikan Presiden Jokowi memang adalah kehendak kita semua. Semoga Pak Jokowi dan kita semua konsisten dengan sikap ini,” tutur Ketua DPP PPP Syaifullah Tamliha.

    Dari luar koalisi, PKS juga menyatakan tidak masalah dengan niatan Jokowi cawe-cawe di Pemilu 2024. Asal, cawe-cawe tersebut untuk menjamin pelaksanaan Pemilu benar-benar berjalan lancar dan tidak ada hambatan. “Cawe-cawe positif kita dukung. Biarkan para capres yang akan bertanding dilaksanakan secara fair,” ucap Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri.

    Sebelumnya, Jokowi menyatakan siap turun tangan untuk memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan baik dan pembangunan terus berkelanjutan. Jokowi menegaskan, untuk kepentingan bangsa dan negara, dirinya siap cawe-cawe.

    “Untuk negara ini, saya bisa cawe-cawe,” ucap Kepala Negara, saat bertemu dengan para pimpinan media nasional, di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/5).

    Jokowi memastikan, cawe-cawe yang dimaksudnya mengarah ke langkah positif. Jokowi ingin memastikan penerusnya dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis, seperti pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hilirisasi, hingga transisi energi bersih.
    Dia juga menjamin, dalam cawe-cawe ini, dirinya tidak akan melanggar aturan, dan tidak akan mengotori demokrasi. Semua yang dilakukan akan tetap berada dalam koridor konstitusi.

    “Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Saya memilih cawe-cawe dalam arti yang positif. Masak tidak boleh? Masak tidak boleh berpolitik? Tidak ada konstitusi yang dilanggar,” imbuhnya.

    Dia menjelaskan, Indonesia butuh keberlanjutan pembangunan untuk menjadi negara maju. Untuk itu, diperlukan sosok pemimpin yang mau melanjutkan berbagai pembangunan yang sudah dilakukan selama ini. Jokowi tak ingin penerusnya nanti malah menghentikan berbagai upaya pembangunan yang sudah berjalan. “Kepemimpinan itu jangan maju mundur,” tegasnya.

    Untuk Pemilu 2024, Jokowi berkomitmen menghadirkan pelaksanaan yang sehat. Tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat. “Pemilu serentak 2024 harus berlangsung secara demokratis, jujur, dan adil,” tegasnya.

    Terkait hak pemilih, Jokowi menggaransi tidak akan ikut campur. Jokowi hanya akan membantu transisi kepemimpinan nasional dengan sebaik-baiknya. “Pilihan rakyat harus dihormati dan diterima,” terang ayah dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka itu. (RMID)

  • Diapresiasi JK, Pengurus PMI Banten Masa Bhakti 2022-2027 Resmi Dilantik

    Diapresiasi JK, Pengurus PMI Banten Masa Bhakti 2022-2027 Resmi Dilantik

    SERANG, BANPOS – Dewan Kehormatan dan Pengurus Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten masa bhakti 2022-2027 di bawah kepemimpinan Ratu Tatu Chasanah resmi dilantik. Pelantikan dilakukan langsung Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (19/10/2022).

    Kepengurusan ini merupakan hasil dari Musyawarah PMI Banten yang digelar 16 September lalu. Tatu diberi amanah memimpin PMI Banten untuk periode keempat.

    “Alhamdulillah, setelah saya aklamasi terpilih menjadi Ketua PMI Provinsi Banten, ini adalah momen pelantikan para pengurus baru. Tugas-tugas kemanusiaan menanti kami di depan,” kata Tatu kepada wartawan.

    Menurut Tatu, PMI diberi amanah oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan, antara lain di bidang penanganan bencana dan pelayanan darah. Tatu mengaku akan terus memperkuat kerja-kerja kemanusiaan di dua bidang ini.

    “Peningkatan kapasitas relawan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana akan kami terus perkuat. Tentu pelayanan darah yang diamanatkan undang-undang, akan kami selalu jalankan dengan baik,” ujarnya.

    Tatu menyampaikan terima kasih terhadap PMI pusat yang terus memberikan arahan, serta PMI kabupaten/kota yang yang bekerja untuk kemanusiaan dengan penuh kebersamaan.

    “Kami kuat dengan berbagai prestasi yang dicapai, adalah buah dari kebersamaan dari semua. Termasuk ucapan terima kasih kepada jajaran Pemprov Banten dan berbagai pihak yang selalu membantu kerja kemanusiaan kami,” ujar Bupati Serang ini.

    PMI Banten salah satu kepengurusan provinsi terbaik di Indonesia. Pada kepengurusan lima tahun ke depan, unsur pengurus berasal dari berbagai latarbelakang. Mulai dari birokrat, dokter, pengusaha, akademisi, politisi, hingga praktisi teknologi informasi.

    Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (JK) mengapresiasi kinerja PMI Banten di bawah kepemimpinan Ratu Tatu. Menurutnya, PMI Banten selalu siap siaga dalam kerja-kerja kemanusiaan yang diamanatkan oleh pemerintah.

    Termasuk menjalankan dengan baik tujuh prinsip dasar gerakan internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah.

    “Tentu sudah baik, mendukung masyarakat, dan mendukung pusat. Saya kira PMI Banten selalu meningkatkan kapasitasnya, baik relawan dan staf,” ujarnya.

    Menurut JK, PMI memiliki enam gudang regional, salah satunya di Kota Serang, Provinsi Banten. Keberadaanya dalam rangka kesiapsiagaan bencana yang bisa terjadi kapan saja.

    “PMI kita semua, selalu bekerja mengatasi kesulitan manusia tanpa batas,” ujarnya.

    Pada momen pelantikan, dilakukan penandatangan sejumlah kerja sama dengan berbagai instansi dan perusahaah. Mulai dari PMI Jawa Barat-DKI Jakarta, TNI, Polri, instansi pemerintahan, unsur dunia usaha, Pramuka, perguruan tinggi, dan media massa. Dilakukan pula simbolis, penyerahan bantuan non-tunai kepada 5.000 pelaku UMKM dari Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. (Red)