BANTEN POS

Tag: Kabupaten Lebak

  • Peringati HUT RI Ke-78, Ansor Lebak Gelar Turnamen Badminton

    Peringati HUT RI Ke-78, Ansor Lebak Gelar Turnamen Badminton

    LEBAK, BANPOS – Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP ANSOR) Kabupaten Lebak menggelar turnamen badminton antar Pimpinan Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda Ansor se-Kabupaten Lebak.

    Kegiatan turnamen badminton itu dalam rangka meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Kegiatan tersebut diselenggarakan di GSG Pondok Pesantren Al-Farhan Cipanas, Lebak.

    Acara pembukaan dihadiri oleh Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lebak, Deden Zaenul Farhan dan Ketua KONI Kabupaten Lebak, Yepi Wahyu Wandiana, serta seluruh peserta yang datang dari masing-masing Pimpinan Anak Cabang.

    Dalam sambutannya, Ketua PC GP Ansor Kabupaten Lebak, Deden Zaenul Farhan, menyampaikan terima kasih atas diselenggarakannya turnamen bulu tangkis tersebut, dan memberikan motivasi kepada para peserta untuk terus menjaga kerukunan dan membangun sportifitas dalam berolah raga.

    “Walaupun turnamen ini bersifat sederhana, namun sportifitas tetap harus dijaga. Selain soal memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai wujud kebanggaan kita terhadap negara, turnamen ini juga sebagai wahana silaturahim dan konsolidasi antar PAC, juga upaya menguatkan teamwork di PC Ansor Lebak ini," kata Deden.

    Dalam kesempatan itu Kepala KONI Kabupaten Lebak, Yepi Wahyu Wandiana, juga ikut memberikanmotivasi dengan mengatakan bahwa PC GP Ansor Kabupaten Lebak selain menjaga NKRI, juga harus ikut mengharumkan nama pemuda dalam bidang olahraga.

    Ansor ini dikenal dengan komitmen kebangsaanya, tentu bukan hanya soal gerakan di bidang keagamaan termasuk juga soal olahraga. Oleh karena itu saya sangat berharap pemuda-pemuda wakil pengurus Ansor dari 28 Kecamatan yang hadir ini, juga mampu menggerakan masyarakat dalam hal prestasi olahraga yang bermuara pada raihan prestasi Lebak di kancah olahraga skala nasional bahkan internasional," tandasnya. (DZH)

  • Disperindag Tera Ulang Alat Ukur Pedagang dan SPBU

    Disperindag Tera Ulang Alat Ukur Pedagang dan SPBU

    LEBAK, BANPOS – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan tera ulang alat ukur, yang digunakan pedagang di Pasar Tradisional Sampay dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    Kepala Bidang Kemetrologian pada Disperindag Kabupaten Lebak Agus Reza Sumantri, mengatakan bahwa pelaksanaan tera ulang alat ukur itu bertujuan untuk melindungi konsumen, agar mendapatkan ukuran, timbangan dan takaran yang tepat.

    Tera ulang alat ukur timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) milik pedagang serta tera alat ukur bejana SBPU dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari penggunaan alat ukur yang tidak berdasarkan standar dan merugikan konsumen," ujarnya, Rabu (30/8).

    Dia mengatakan pihaknya melibatkan petugas Kementerian Perdagangan itu, karena tidak memiliki petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan tera ulang. Pemeriksaan tera ulang di Pasar Tradisional Sampay dilakukan pada UTTP milik 59 pedagang serta dua unit SPBU.

    "Kami tidak menemukan pedagang berbuat kecurangan setelah dilakukan pengecekan tera ulang timbangan dan takaran di pasar itu, termasuk SPBU," ungkapnya.

    Pelayanan Tera dan tera ulang ini merupakan implementasi dari Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana salah satu kewenangan pemerintah provinsi dialihkan ke kabupaten.

    Karena itu, untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut dilakukan akselerasi di 13 pasar tradisional di Kabupaten Lebak.

    Kegiatan pemeriksaan tera ulang itu agar para pedagang tertib ukur sesuai dengan keakuratan timbangan dan takaran. "Kami secara bertahap melakukan pemeriksaan tera ulang itu dalam setahun," katanya.

    Ia mengajak para pedagang lebih aktif melakukan tera ulang timbangan agar tidak ada yang dirugikan dalam transaksi jual beli antara konsumen dan pedagang. Begitu juga para pedagang di Pasar Tradisional Sampay agar rajin merawat alat timbangan sehingga keakurasiannya bisa dipertanggungjawabkan.

    Jika alat timbangan itu terjadi kerusakan dan ketidakakurasian, maka segera melapor ke Disperindag Lebak dan petugas Metrologi mengambil tindakan dengan mencocokkan alat tersebut agar timbangan kembali normal. "Kami memperbaiki alat timbangan itu tidak dipungut biaya alias gratis," kata Agus menambahkan.

    Rohman (45) seorang di pedagang Pasar Tradisional Sampay Kabupaten Lebak, mengaku dirinya merasa senang adanya pemeriksaan tera ulang karena akan memberikan kepercayaan kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan omzet pendapatan. (DZH/ANT)

  • Ratusan Ribu Liter Air Bersih Didistribusikan Di Lebak

    Ratusan Ribu Liter Air Bersih Didistribusikan Di Lebak

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak telah mendistribusikan air bersih sebanyak 310.540 liter di 18 kecamatan dan 40 desa, akibat kemarau panjang yang menyebabkan keringnya sumur dalam tanah sebagai sumber air bersih.

    Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik (KL) pada BPBD Kabupaten Lebak, Agust Riza Faisal. Menurut Agust, pihaknya terus melakukan pendistribusian air bersih ke desa-desa, yang dilanda krisis air bersih.

    Ia mengatakan, pendistribusian air bersih dilakukan setiap hari oleh pihaknya sejak ditetapkan status darurat kekeringan di Lebak pada pertengahan Agustus 2023 kemarin.

    "Kami mendistribusikan pasokan air dengan menerjunkan tiga unit kendaraan tangki dengan kapasitas 6.000 liter/tangki," kata Agust, Rabu (30/8).

    Menurut dia, BPBD Lebak dalam menghadapi kemarau ekstrem itu memberikan pelayanan kepada masyarakat selama 24 jam. Karena itu, pihaknya menyampaikan kepada masyarakat yang dilanda krisis air bersih, untuk segera mengajukan ke BPBD Lebak dengan perrsyaratan diketahui kepala desa dan aparatur kecamatan setempat.

    "Kami akan mendistribusikan air bersih setelah terpenuhi persyaratan itu," ujarnya. Ia menyebutkan, kekeringan ini dipastikan meluas ke kecamatan lainnya jika tidak ada curah hujan hingga Oktober 2023. Saat ini, kekeringan yang mengakibatkan krisis air sudah berlangsung di 18kecamatan.

    "Kami berharap kemarau itu tidak berlangsung lama, sehingga ketersediaan air bisa terpenuhi untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus (MCK)," ungkapnya.

    Sementara itu, warga Panggarangan Kabupaten Lebak, Mulyadi, mengaku bahwa masyarakat yang menerima pendistribusian air bersih dari BPBD setempat cukup terbantu untuk keperluan MCK selama tiga hari ke depan.

    "Kami pendistribusian pasokan air bersih yang diterima itu cukup tiga hari ke depan untuk MCK," kata Mulyadi (40) warga Panggarangan Kabupaten Lebak. (DZH/ANT)

  • WH Resmikan Posko Pemenangan Anies

    WH Resmikan Posko Pemenangan Anies

    LEBAK, BANPOS – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Provinsi Banten Wahidin Halim (WH) meresmikan posko pemenangan Anies Baswedan di Kampung Kapugeran RT 02/RW 02, Rangkasbitung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Selasa (29/8).

    Hadir pada acara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Lebak, Dedi Jubaedi beserta pengurus dan anggota simpatisan partai beserta tokoh masyarakat serta tamu undangan lainnya.

    Pada kesempatan itu, WH mengapresiasi atas berdirinya posko pemenangan Anies Baswedan. Dalam hal ini, mantan Gubernur Banten tersebut juga meyakini kemenangan Anies Baswedan dan Partai Nasdem untuk 2024, khususnya di Kabupaten Lebak. Selanjutnya WH langsung menginstruksikan agar seluruh Caleg Partai Nasdem Lebak untuk terus turun ke masyarakat.

    “Saya percaya peluang bagi kita untuk memenangkan NasDem di Kabupaten Lebak, para Caleg NasDem harus dekat dengan rakyat,” ujar WH.

    Di akhir sambutan, WH  berpesan agar siapapun yang terpilih kelak harus bermanfaat pada masyarakat.

    “Pemimpin harus selalu senyum ketika rakyatnya tersenyum, jangan sakiti rakyat, kita hadir sebagai mandataris rakyat, pemimpin yang dipilih harus memberikan manfaat untuk masyarakat,” kata WH.

    Sementara, salah satu Bacaleg DPRD Provinsi Banten dari Dapil 10 Lebak, Asep Awaludin mengatakan, bahwa tujuan didirikannya posko pemenangan itu salah satunya untuk mendekatkan diri kepada masyarakat.

    “Posko ini salah satu wadah silaturahmi dengan masyarakat. Sudah tiga posko yang kita buat. Karena kedekatan kepada masyarakat sangatlah penting, dan  fungsi posko berikutnya adalah untuk pemenangan,” terangnya.

    Diketahui, pada kegiatan itu juga dilaksanakan santunan anak yatim piatu. Selanjutnya usai meresmikan Posko pemenangan, WH langsung mengisi acara berikutnya di kantor DPD Partai Nasdem Lebak. (WDO/PBN)

  • SMAN 1 Banjarsari Gelar Milangkala Wisesa ke-37

    SMAN 1 Banjarsari Gelar Milangkala Wisesa ke-37

    LEBAK, BANPOS – SMAN 1 Banjarsari merayakan hari jadinya yang ke-37 yang diisi beragam kegiatan, di antaranya seminar pendidikan, pentas kreasi seni siswa dan pertunjukan karnaval budaya dari para siswa, serta diakhiri pemotongan tumpeng Milangkala Wisesa pada Selasa (29/8).

    Kepala Sekolah SMAN 1 Banjarsari, Dudi Wahyudi, mengatakan bahwa kehadiran sekolah itu sudah banyak asam garam kehidupan, dimana para siswa yang pernah sekolah atau jebolan dari sana sudah banyak berkiprah di berbagai tempat.

    “Alhamdulillah saat ini di usianya yang ke-37, SMAN 1 Banjarsari ini sudah menunjukan kepada masyarakat akan pentingnya kehadiran pendidikan, terutama di Kecamatan Banjarsari khususnya dan umumnya di Provinsi Banten,” kata Dudi.

    Menurut Kepsek, kiprah SMAN 1 Banjarsari yang berdiri tahun 1986 itu merupakan usia yang sudah mapan, begitupun dalam menjalankan keberlangsungan pendidikan, bukan hanya antusiasme masyarakat untuk menyekolahkan anaknya, namun pihak sekolah juga sudah melakukan berbagai pembenahan baik itu sarana maupun prasarana termasuk tenaga pendidikan dan kependidikan.

    “Rangkaian kegiatan dalam hari jadinya ini disebut perayaan Milangkala Wisesa, ini dimulai pada 25 Agustus 2023 menampilkan berbagai kegiatan Bazar produk jajanan siswa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan sosial yaitu Donor Darah sekolah (DOS) yang diikuti para siswa dan orang tua” ungkap Dudi.

    Dudi pun menerangkan, bahwa SMAN 1 Banjarsari berakreditasi B, dan saat ini memilki 824 siswa. Terangnya, hal itu menunjukan bahwa bukanlah sekolah kecil, tetapi merupakan sekolah besar yang mesti memliki berbagai keunggulan dan prestasi yang harus terus dilahirkan baik bidang akademik maupun non akademik

    “Kami harap SMA negeri 1 Banjarsari menjadi semakin berkembang dan maju serta bisa memberikan potensi-potensi peserta didik yang mempunyai daya saing yang tinggi,” katanya.

    Salah seorang alumni angkatan pertama di SMAN tersebut, Lilis, kepada BANPOS menyebut bahwa dulu sebelum ada SMAN 1, warga Banjarsari jarang yang melanjutkan ke SLTA, lantaran sekolah lanjutan sangat jauh dan butuh biaya besar.

    “Dulu hampir saja saya juga tak lanjut ke SMA, masalahnya jauh tak terjangkau. Kalau mau sekolah ya harus ke Malingping atau ke Pandeglang, itupun bagi yang punya duit saja. Nah pas Tahun 1986 itu dimulai ada sekolah filial dari Rangkas. Waktu itu ada dua kelas, siswanya juga campur dari berbagai kecamatan dan bahkan dari Pandeglang, gedungnya juga masih numpang di SMP 1 di dekatnya itu.” ungkapnya. (WDO/DZH)

  • Cihuy! Perpanjang Pinjam Buku di Perpusda Saidja Adinda Makin Gampang

    Cihuy! Perpanjang Pinjam Buku di Perpusda Saidja Adinda Makin Gampang

    LEBAK, BANPOS – Perpustakaan Daerah Saidja Adinda melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusar) Lebak memberikan fasilitas perpanjangan masa pinjam buku melalui aplikasi WhatsApp.

    Pada aplikasi tersebut, Dispusar Lebak telah membentuk chatbot yang bernama WISALY atau Whatsapp Information of Saidjah Adinda Library.

    Seperti yang dikatakan oleh Pustakawan Muda Dispusar Lebak, Lilis Sutanti, saat diwawancarai BANPOS, Selasa (29/8). Ia memaparkan, dengan adanya layanan tersebut, masyarakat dapat terhindar dari sanksi atau pinalty yang telah ditetapkan bila terjadi keterlambatan saat pengembalian buku.

    “Tentu kita juga mencoba memahami masyarakat ya, barangkali sedang berhalangan atau belum selesai menggunakan bukunya saat jatuh tempo pengembalian. Apalagi bagi pelajar dan mahasiswa,” papar Lilis.

    Lilis menjelaskan, maksimal tempo yang dapat diperpanjang melalui chatbot tersebut ialah 1×24 jam. Apabila telah dikembalikan, maka pengunjung dapat meminjam kembali buku sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

    “Alhamdulillah banyak yang sudah menggunakan layanan ini. Ya silahkan bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini baik untuk perpanjangan waktu peminjaman ataupun untuk informasi lain,” tandasnya.

    Sementara itu, salah satu pengunjung, Diki mengaku senang dengan adanya fitur layanan online dari perpustakaan tersebut. Hal ini dapat mempermudahnya dalam mengakses dan mengefektifkan waktunya yang padat sebagai mahasiswa akhir.

    “Alhamdulillah juga ya bisa cari buku yang dibutuhkan ada atau tidak melalui itu. Semoga kedepannya bisa lebih berkembang,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Iti Tegaskan Bahasa Itu Identitas Diri yang Harus Dijaga

    Iti Tegaskan Bahasa Itu Identitas Diri yang Harus Dijaga

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Lebak berkomitmen mendukung upaya pelestarian warisan budaya, termasuk sastra lisan pupulih di Kabupaten Lebak, sebagai identitas unik dan kekhasan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, saat membuka acara Pemasyarakatan Aksi Hasil Revitalisasi Sastra Lisan Pupulih di Kabupaten Lebak.

    Acara yang diselenggarakan selama dua hari sejak 28 hingga 29 Agustus tersebut berlokasi di Kantor Bahasa Provinsi Banten serta didukung oleh BPMP Provinsi Banten ini, dalam rangka menjaga keberlangsungan bahasa daerah di Kabupaten Lebak dengan menjadikan sastra lisan pupulih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

    Diketahui, Pupulih merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Kanekes yang biasa dituturkan sebagai dongeng pengantar tidur oleh orang tua kepada anak-anak, memiliki ciri khas berupa bagian yang dinyanyikan seperti lagu.

    “Dalam upaya kita melestarikan sastra lisan, mari kita berkomitmen untuk menjaga bahasa sebagai bagian penting dari identitas kita. Sastra lisan adalah cerminan jiwa, cerita, dan semangat kita semua. Dan semoga nilai luhur kearifan lokal Kabupaten Lebak khususnya masyarakat Kanekes yang terkandung dalam pupulih ini dapat terus diwariskan pada generasi mendatang,” ujar Iti pada keterangan yang diterima BANPOS, Selasa (29/8).

    Sementara itu, Kantor Bahasa Provinsi Banten, Asep Juanda menerangkan acara tersebut merupakan bagian dari tiga program utama Kantor Bahasa, yakni dalam rangka revitalisasi bahasa daerah.

    “Kami mengkhususkan revitalisasi bahasa daerah ini pada sastra lisan pupulih dimana itu menajdi warisan budaya Banten. Pupulih ini juga kedepan akan diangkat pada Festival Tunas Bahasa Ibu sebagai salah satu ajang yang perlombakan,” tandasnya. (MYU/DZH)

  • Pangan Masyarakat Baduy Berdaulat

    Pangan Masyarakat Baduy Berdaulat

    LEBAK, BANPOS – Masyarakat Baduy di pedalaman Kabupaten Lebak memiliki cadangan pangan sebanyak 8.000 lumbung atau ‘leuit’, untuk menyimpan gabah hasil panen huma, sehingga memenuhi ketersediaan pangan dan tidak terdampak El Nino.

    “Kami masyarakat Baduy hingga kini belum pernah terancam kerawanan pangan maupun kelaparan,” kata Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Jaro Saija, di kediamannya, Selasa (29/8).

    Menurutnya, masyarakat Baduy sejak dulu hingga sekarang memiliki kedaulatan pangan, karena mempunyai lumbung untuk menyimpan gabah hasil panen. Diperkirakan jumlah lumbung yang ada sebanyak 8.000 leuit dari 4.000 kepala keluarga dengan penduduk 13.309 jiwa.

    Dari 8.000 lumbung pangan itu jika rata-rata sebanyak tiga ton/lumbung, sehingga jumlah total 24 ribu ton gabah. “Kami meyakini stok pangan yang ada di lumbung itu bisa dijadikan pangan keluarga jika terserang hama maupun bencana alam,” ungkapnya.

    Menurut dia, masyarakat Baduy sejak nenek moyang memiliki pertahanan pangan yang kuat dengan menyimpan hasil panen gabah huma ke lumbung yang lokasinya di belakang permukiman. Lumbung terbuat dari atap ijuk dan dinding bilik bambu serta kayu laban, sehingga tikus tidak bisa memakan gabah.

    Dalam lumbung itu, gabah bisa bertahan puluhan tahun dengan kondisi baik. Selama ini, kata Jaro Saija, masyarakat Badui belum pernah mengalami kelaparan karena memiliki pertahanan lumbung itu.

    “Kami memastikan adanya dampak iklim El Nino masyarakat Baduy terpenuhi ketersediaan pangan lokal,” ujarnya.

    Kubil (45), warga Baduy, mengaku bahwa lumbung pangan miliknya terdapat tiga ton dari hasil panen huma selama lima tahun. Sampai saat ini, gabah ada di lumbung sebagai cadangan pangan jika terjadi pailit, seperti terjadi gagal panen akibat kemarau maupun dilanda bencana.

    “Kami saat ini masih bisa membeli beras, meski memiliki cadangan pangan,” tuturnya.

    Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Deni Iskandar, mengatakan bahwa selama ini cadangan pangan masyarakat Baduy relatif aman dan belum terjadi kerawanan pangan. Mereka memiliki cadangan pangan masyarakat adat itu 8.000 lumbung dengan menyimpan gabah rata-rata tiga ton/lumbung.

    “Kami melihat persediaan pangan masyarakat Baduy relatif aman dan setiap panen mereka menyimpan di lumbung itu serta tidak dijual,” tandasnya. (DZH/ANT)

  • Pembangunan Banten Dinilai Diskriminatif

    Pembangunan Banten Dinilai Diskriminatif

    SERANG, BANPOS – Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten dinilai masih diskriminatif karena terlalu difokuskan di wilayah Utara, sementara pelaksanaan pembangunan di Selatan cenderung terkesan diabaikan.

    Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Lebak mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mampu mewujudkan pembangunan di Selatan yang setara dengan Utara.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat ditemui usai menghadiri acara pertemuan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten di Hotel Swiss-Bellin, Kabupaten Serang pada Selasa (29/8).

    Padahal untuk dapat membuka potensi pertumbuhan ekonomi yang baru, menurutnya, harus ada pembangunan yang merata di Provinsi Banten.

    “Untuk membuka akses pertumbuhan ekonomi yang baru, ya harus merata,” katanya.

    Oleh karenanya, melihat hal tersebut ia pun turut mempertanyakan komitmen Pemprov Banten dalam upaya melaksanakan pembangunan yang merata di Provinsi Banten.

    “Kalau mau pembangunan terus di Utara mau ngapain?” tanya Irna.

    Berbicara soal potensi investasi, Irna menyampaikan bahwa wilayah Selatan tidak kalah jauh dengan potensi investasi yang dimiliki oleh wilayah di Utara.

    Wilayah Selatan, khususnya Pandeglang, menyimpan banyak potensi investasi di sektor pariwisata yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

    Bahkan, berdasarkan data yang disampaikannya, potensi pariwisata di Kabupaten Pandeglang mencapai lebih dari 200 obyek pariwisata, salah satunya adalah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

    “Banten bisa membuat destinasi pariwisata nasional adanya di Pandeglang, karena hampir ada 256 objek wisata di sana yang bisa kita bangun,” tuturnya.

    Melihat banyaknya peluang investasi tersebut, ia pun mendorong Pemprov Banten untuk mampu menggaet para investor, baik berskala nasional maupun internasional untuk mau berinvestasi di Kabupaten Pandeglang.

    Harapannya dengan begitu, maka kesenjangan pembangunan antara Selatan dengan Utara dapat teratasi karena adanya pemerataan pembangunan dan investasi di Provinsi Banten.

    “Investor-investor dimohon ditarik oleh Pemprov Banten untuk mewujudkan kegiatan kawasan industrinya di Selatan, sehingga akan berkembang tuh, tidak ada lagi kesenjangan si kaya dan si miskin antara Utara sama Selatan,” terangnya.

    Senada, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya juga mendesak Pemprov Banten untuk dapat berlaku adil terhadap wilayah Selatan terkait dengan pemerataan pembangunan.

    Di samping itu ia juga meminta perlakuan khusus dari Pemprov Banten terkait dengan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten.

    Sebab, jika melihat permasalahan yang terjadi di dua wilayah tersebut, Pandeglang dan Lebak, menurut Iti jumlah bantuan keuangan yang selama ini disalurkan masih terlalu kecil besarannya.

    Ia meminta supaya ada peningkatan jumlah besaran bantuan keuangan untuk Lebak dan Pandeglang, agar kedua wilayah Selatan itu mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah Utara Banten.

    “Kami minta dibedakan, karenakan yang menyumbang IPM terendah, LPE terendah di Lebak dan Pandeglang. Jadi, makanya mungkin bankeu intervensi provinsinya lebih besar,” katanya.

    Terlebih lagi menurutnya, tuntutan itu menjadi wajar, sebab selama ini Pandeglang dan Lebak menjadi penyumbang pajak terbesar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

    “Kami kan penyumbang pajak terbesar, masa kami sedikit (Bankeu Provinsi nya),” keluh Iti.

    Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah menggarisbawahi isu strategis terkait ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup dan upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam menanggulanginya.

    Sumber daya manusia, berharap untuk Banten menuju Indonesia Emas yaitu tercapainya peningkatan lama harapan sekolah 12 tahun, tersedianya SDM sesuai dengan kebutuhan kerja, tersedianya sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus, dan tersedianya fasilitas kesehatan di Banten untuk penyakit kronis dan berat.

    “Kita ketahui kewenangan SMA/SMK ini kan ada di provinsi, begitu juga madrasah kewenangannya ada di Kementerian Agama. Harapannya kita perlu duduk bersama, berkomunikasi dan berkoordinasi agar cita-cita kita mewujudkan Banten menuju Indonesia Emas dapat terwujud,” jabar Arief.

    Selain itu, Arief juga membahas terkait kemacetan, pengendalian banjir, kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang belum ramah lingkungan dan lain sebagainya. “Jadi dari berbagai upaya yang sudah dilakukan kita berharap sama – sama bisa wujudkan Banten Menuju Indonesia Emas dan tentunya pemerintah pusat dan provinsi bisa terus bersinergi dengan Pemkot Tangerang,” kata Arief.

    Menanggapi tuntutan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani mengakui bahwa memang telah terjadi ketimpangan pembangunan di Banten.

    Hanya saja ia menilai ketimpangan itu seharusnya dapat dijadikan peluang bagi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

    Karena selama ini kedua kabupaten tersebut dikenal sebagai kawasan penghasil produksi pertanian, sehingga nantinya kedepan Kabupaten Lebak dan Pandeglang mampu menjadi pemasok hasil pertanian bagi kawasan-kawasan lainnya di Utara yang tidak memiliki lahan pertanian.

    “Bagaimana kedepan Lebak-Pandeglang bisa menjadi sumber yang mengisi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang di Tangerang Raya,” ujarnya.

    Oleh karenanya, melihat potensi tersebut maka Pemprov Banten berencana akan mengembangkan potensi pertanian di wilayah Selatan menjadi jauh lebih modern dan maju.

    “Di sana ditekan sektor pertanian yang modern sehingga bisa memenuhi kebutuhan Tangerang Raya,” tandasnya.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar yang hadir memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kick off meeting penyusunan RPJPD Provinsi Banten tahun 2025-2045 dan launching Banten Development Forum. “Masukan-masukan dari seluruh kepala daerah se-Provinsi Banten, kami harapkan bisa terus memajukan Provinsi Banten untuk Indonesia Emas,” ucap Al Muktabar. (MG-01/DHE/PBN)

  • Pemkab Distribusikan Air Bersih ke Pedalaman Panggarangan

    Pemkab Distribusikan Air Bersih ke Pedalaman Panggarangan

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak mendistribusikan pasokan air bersih hingga ke pedalaman di Kecamatan Panggarangan, dengan jarak mencapai 130 kilometer dari Rangkasbitung.

    ”Kami tetap komitmen untuk membantu masyarakat yang dilanda krisis air bersih,” kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizki Pratama, di Lebak, Minggu (27/8).

    Diketahui, Pemkab Lebak telah menetapkan status darurat kekeringan sehingga masyarakat yang
    dilanda krisis air bersih, perlu mendapatkan pendistribusian air bersih. Saat ini, pendistribusian air bersih ke pedalaman di Kecamatan Panggarangan dengan jarak tempuh dari Rangkasbitung sekitar 130
    kilometer. Mereka mendapatkan pasokan air bersih sebanyak 18.000 liter dengan menerjunkan tiga unit
    kendaraan.

    ”Kami hingga sekarang telah mendistribusikan air bersih sebanyak 130.200 liter di 28 kecamatan dengan 23 desa,” ujarnya.

    Menurut dia, pihaknya mengkhawatirkan krisis air bersih itu dapat menimbulkan ancaman ketersediaan
    pangan, karena areal persawahan mengalami kekeringan. Selain itu juga kekeringan itu berpotensi
    menularkan berbagai penyakit yang membahayakan bagi kesehatan manusia.

    Berdasarkan prediksi, kekeringan ekstrem puncak terjadi hingga September 2023, sehingga dipastikan
    kemarau meluas ke sejumlah kecamatan lainnya. Saat ini, kata dia, masyarakat yang dilanda krisis air
    bersih mencakup 18 kecamatan.

    Masyarakat yang dilanda kekeringan terpaksa memanfaatkan air aliran sungai, irigasi dan kolam, yang
    kondisinya tidak layak untuk keperluan mandi cuci dan kakus (MCK), karena sudah keruh dan berwarna.

    ”Jika warga menggunakan air yang tidak layak untuk MCK tentu berpotensi menimbulkan penyakit
    menular dan stunting,”ungkapnya.

    Sementara itu, warga Panggarangan menyambut positif dengan pendistribusian air bersih dari BPBD
    setempat, karena bisa memenuhi untuk keperluan MCK selama tiga hari ke depan. Masyarakat di daerah
    itu kini untuk mendapatkan air bersih harus mengambil air dari sungai, dengan jarak tempuh sekitar 1
    kilometer dari pemukiman.

    ”Kami jika ingin air bersih sungai tentu harus mengeluarkan uang Rp20 ribu untuk membayar ojek
    motor,” kata Mulyana, seorang warga Panggarangan Kabupaten Lebak. (DZH/ANT)