BANTEN POS

Tag: Kabupaten Pandeglang

  • Tak Jauh Dari Pusat Pemerintahan, Warga Hidup di RTLH

    Tak Jauh Dari Pusat Pemerintahan, Warga Hidup di RTLH

    PANDEGLANG, BANPOS – Sungguh miris, meskipun dekat dengan pusat pemerintahan. Yana Mulyana (45) Warga Kampung Ciwasiat, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH) selama bertahun-tahun.

    Pantauan wartawan di lokasi, Yana tinggal di rumah yang hanya berukuran lebar 4 meter dan panjang 3 meter itu hanya memiliki satu kamar tidur, dengan dapur dan kamar mandi terpisah.

    “Sudah 7 tahun saya tempati, ya dari dulu seperti ini karena tidak ada biaya,” kata Yana kepada wartawan, Senin (29/5) lalu.

    Yana yang tinggal hanya sebatang kara di rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan dan saat hujan disertai angin kencang bocor dan rentan roboh. Dengan kondisinya tersebut, Yana hanya bisa pasrah dengan keadaannya.

    “Saya punya 5 saudara, ada yang masih di Pandeglang dan Cilegon. Tapi keadaan ekonomi saudara saya juga tidak jauh seperti saya. Kalau hujan atau angin kencang takut juga, karena seperti mau roboh gitu,” terangnya.

    Sebelumnya, ia bekerja sebagai sales sebuah produk di Kalimantan. Namun karena memiliki penyakit ginjal, ia pun terpaksa berhenti bekerja dan saat ini hanya bisa bekerja serabutan sebagai penjaga keamanan warga setempat.

    “Dulu saya kerja sebagai sales, sering bawa barang yang berat pas saya kena gagal ginjal saya berhenti, karena tidak bisa bekerja bawa yang berat-berat dan itu sekitar 10 tahun yang lalu,” ujarnya.

    “Kalau sekarang kerja serabutan, ya paling jagain pos ronda seminggu 3 kali. Itu dikasih insentif dari warga Rp200 ribu per bulannya buat kebutuhan saya,” sambungnya.

    Yana juga mengaku belum pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah setempat, dan ia berharap agar pemerintah bisa membantu keadaannya.

    “Bantuan apapun belum pernah, pemerintah setempat pun belum pernah ada kesini. Lokasi rumah juga ratusan meter dari pusat Pemerintahan Kabupaten Pandeglang, ya saya harap pemerintah bisa membantu keadaan saya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kasi Kesos Kelurahan Pandeglang, Yani Mulyani mengatakan bahwa pihak kelurahan baru mengetahui ada warganya yang tinggal di RTLH.

    “Saya baru tahu ada warga yang rumahnya seperti ini, tidak adanya laporan baik dari RT maupun RW setempat,” kata Yani kepada wartawan.

    Setelah mengetahui informasi tersebut, ia mengaku sudah mendatangi kediaman Yana, dan sudah melakukan pendataan untuk ditindaklanjuti agar mendapat bantuan.

    “Tadi sudah ke rumah pak Yana, nanti kita bantu administrasinya, dan nanti kita usulkan ke Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, agar mendapatkan bantuan,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • KORMI Gelar Senam Massal

    KORMI Gelar Senam Massal

    SEBANYAK 2.000 warga Kabupaten Pandeglang mengikuti senam massal dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pandeglang yang ke 149, yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Kabupaten Pandeglang, di Alun-alun Pandeglang, Selasa (30/5).

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, pihaknya secara penuh mensupport senam massal yang diselenggarakan oleh KORMI Kabupaten Pandeglang untuk mencetak masyarakat yang sehat, bugar serta bergembira.

    “Alhamdulillah pagi ini Ibu dapat mendukung penuh kegiatan senam massal yang diselenggarakan oleh KORMI Kabupaten Pandeglang. Kegiatan ini bagus untuk mencetak masyarakat yang sehat, bugar serta bergembira,” katanya.

    Menurutnya, Pemkab Pandeglang selalu hadir ditengah kegiatan KORMI dengan memberikan stimulan demi tercapainya masyarakat yang sehat dan tetap melestarikan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional seperti halnya Egrang, Ketapel dan olahraga tradisional lainnya.

    “Tentunya kami selalu mendukung supaya olahraga rekreasi dan olahraga tradisional ini tetap lestari di Kabupaten Pandeglang,” ujarnya.

    Sementara itu, Plt Ketua KORMI Pandeglang Abu Rizal Syifa mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada Pemkab Pandeglang, yang telah mensupport kegiatan Kormi.

    “KORMI Pandeglang akan berkomitmen dan konsisten dalam mengembangkan dan memajukan olahraga rekreasi masyarakat dalam rangka mewujudkan olahraga yang berbasis pariwisata dan semoga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya.

    Menurutnya, untuk optimalisasi pemassalan dan pembudayaan olahraga, sesuai dengan UU nomor 3 tahun 2005, tentang sistem Keolahragaan Nasional sebagaimana telah diubah menjadi UU nomor 11 tahun 2022, tentang keolahragaan.

    “Perlu kiranya dilaksanakan gerakan olahraga secara masif dan meluas di semua lapisan masyarakat. Sehingga olahraga dijadikan sebagai kebutuhan hidup dan gaya hidup,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Bersama Jawara Se-Banten, Rizki Natakusumah Merasa Bangga

    Bersama Jawara Se-Banten, Rizki Natakusumah Merasa Bangga

    PANDEGLANG, BANPOS – Dalam acara ngobrol bareng antara legislator dengan para jawara yang tergabung dalam organisasi Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) se-Provinsi Banten, anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah, mengaku merasa bangga.

    Karena menurutnya, para jawara atau pengurus IPSI se-Provinsi Banten ini merupakan pahlawan-pahlawan yang senantiasa mempertahankan serta melestarikan budaya asli yang ada di Indonesia yang saat ini sudah mendunia.

    Bahkan Pencak Silat merupakan cabang olahraga kontingen Indonesia berhasil meraih juara umum di ajang Sea Games yang diselenggarakan di Kamboja pada beberapa waktu lalu.

    “Saya sangat terhormat dan bangga bisa bersilaturahmi dengan para Jawara (IPSI Se-Provinsi Banten). Karena para jawara ini sudah mendedikasikan hidupnya untuk terus melestarikan seni dan kebudayaan asli Indonesia yang saat ini sudah mendunia,” kata Rizki Natakusumah saat acara ngobrol bareng legislator yang digelar Kementrian Komunikasi dan Infomratika Republik Indonesia, di Hotel S’Rizki Pandeglang, Sabtu (27/5).

    Rizki mengatakan, bahwa pencak silat ini bukan hanya menjadi bagian dari cabang olahraga seni beladiri saja. Namun pencak silat ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam pembentukan karakter anak di Indonesia. Sebab, pencak silat mengajarkan serta membentuk manusia yang jujur dan disiplin.

    “Pencak silat bukan hanya sebagai cabang olah raga. Namun, pencak silat ini juga menjadi salah satu bagian penting dalam pembentukan karakter anak,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua IPSI Banten, Ajat Sudrajat meminta anggota Komisi I DPR RI, Rizki Natakusumah untuk ikut serta menjadi bagian dari perkembangan dalam dunia pencak silat di Banten.

    Karena menurutnya, banyak persoalan-persoalan atau aspirasi khususnya cabang olah raga Pencak Silat yang harus disampaikan kepada pemerintah pusat untuk perkembangan pencak silat di Provinsi Banten.

    “Kami minta kepada anggota DPR RI, Rizki Natakusumah jangan hanya Fokus di Pandeglang dan Lebak, tapi kami minta juga bapak Rizki Natakusumah untuk ikut serta dalam perkembangan pencak silat di Provinsi Banten dan semoga kedepannya atlet asal Provinsi Banten bisa menjadi juara diajang Sea Games kedepannya,” ungkapnya. (DHE)

  • Plot Twist Drama ‘Berisik’ Sepeda Listrik

    Plot Twist Drama ‘Berisik’ Sepeda Listrik

    PENGANGGARAN sepeda listrik untuk RT dan RW di Kabupaten Pandeglang layaknya sebuah drama dengan plot twist. Sempat membuat ‘keberisikan,’ bahkan terjadi saling adu demonstrasi antara pendukung dan penolak sepeda listrik, akhirnya DPRD dan Pemkab Pandeglang mengesahkan alokasi anggaran dengan nilai Rp38 miliar.

    Namun, terjadi plot twist, atau efek kejut, dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211 Tahun 2022 dan Nomor 212 Tahun 2022 yang membatasi belanja daerah bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dan layanan dasar, termasuk di antaranya infrastruktur sebesar 40 persen.

    APBD Pandeglang yang masih tergantung pada dana transfer akhirnya tidak bisa mengakomodir rencana untuk pengadaan sepeda listrik tersebut. Padahal sebagaimana diketahui, APBD Pandeglang masih belum mandiri, rata-rata PAD Kabupaten Pandeglang masih dibawah 10 persen, atau kurang lebih hanya 7 persen saja, yang jika dinominalkan adalah sebesar Rp192 miliar. Belum ditambah dengan realisasi target PAD yang hanya mencapai 86,55 persen pada tahun 2020-2021. Kebijakan yang memang belum melihat kekuatan anggaran.

    Drama ini juga sempat membuat masyarakat seolah terpecah belah. Beberapa anggota DPRD dan elemen masyarakat sipil memberikan kritikan terkait pengadaan sepeda listrik untuk para RT RW, yang kemudian mendapatkan balasan dengan dukungan yang ditunjukkan oleh puluhan RT RW dengan melakukan aksi mendukung pengadaan sepeda listrik di tingkat desa. Kebijakan unik sepeda listrik memang bikin berisik.

    Pada tahun 2022, puluhan RT/RW yang ada di Kabupaten Pandeglang melakukan aksi ke gedung DPRD Kabupaten Pandeglang agar wakil rakyat tersebut menyetujui wacana pengadaan sepeda listrik.

    “Sepeda listrik penting bagi kami untuk menunjang kinerja kami di kampung, kalau tidak penting tidak mungkin kami datang kesini,” kata Koordinator aksi RT 01 Desa Paniis, Kecamatan Koroncong, Supardi saat melakukan aksi di halaman Gedung DPRD Pandeglang, pada Kamis (19/8/2022).

    Oleh karena itu, pihaknya meminta agar anggota DPRD yang tidak setuju dengan adanya pengadaan sepeda listrik untuk RT/RW dapat memberikan penjelasan. Karena sepeda listrik yang diusulkan oleh Bupati Pandeglang tersebut merupakan sebagai wujud apresiasi, mengingat sepeda listrik tersebut sebagai penunjang kinerja RT/RW dalam melayani masyarakat.

    “Jika dewan menolak, alasannya apa? Kami kerja 24 jam melayani masyarakat, sudah sewajarnya jika kami diberikan sepeda listrik untuk menunjang kerja kami,” terangnya.

    Saat itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menilai, penganggaran sepeda listrik yang bakal menelan anggaran Rp38 miliar itu tak fantastis.

    “Rp38 Miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp100 Miliar. Kasih dong simpul-simpul kami, belum Linmas, bingung amat Rp38 miliar,” ungkap Irna.

    Ditegaskannya, anggaran sepeda listrik untuk RT RW tidak menghamburkan anggaran. Sebab menurutnya, pengadaan ini untuk kepentingan masyarakat.

    “Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak kepentingan-kepentingan tertentu,” kilahnya.

    Irna mengatakan, sepeda listrik tersebut untuk kendaraan operasional RT RW dalam membantu roda pemerintahan desa. Menurutnya, kendaraan tersebut juga untuk kepentingan masyarakat banyak.

    “Untuk kepentingan operasional, bukan untuk kepentingan RT RW. Mereka cuma membantu kita dengan kendaraan operasional, yang memudahkan mempercepat melayani masyarakat,” imbuhnya.

    Diketahui, usulan pengadaan sepeda listrik yang diperuntukan RT RW Se-Kabupaten Pandeglang, mendapatkan penolakan dari empat Fraksi di DPRD Pandeglang. Empat fraksi itu yakni, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan PPP.

    Sayangnya, lima fraksi lainnya yaitu, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB, menyetujuinya. Alasan keempat fraksi yang menolak usulan Bupati Pandeglang, Irna Narulita itu, dikarenakan keempat fraksi itu ingin agar insentif RT RW-nya yang dinaikan bukan malah beli sepeda listrik.

    Selain itu, agar Pemkab Pandeglang lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur. Namun karena secara voting, keempat fraksi itu ditumbangkan.

    Terkait pembatalan pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, mendapat tanggapan dari Ketua DPRD Pandeglang yang juga politisi dari Partai Gerindra, Tubagus Udi Juhdi bahwa pengadaan sepeda listrik tersebut bukanlah kebutuhan dasar yang dapat dirasakan masyarakat.

    Oleh karena itu, kata Udi, apresiasi kepada Pemkab Pandeglang atas langkah yang telah dilakukan, karena saat kondisi keuangan daerah mengalami defisit sebesar Rp217 miliar telah membatalkan pengadaan sepeda listrik.

    “Pertama tentunya ya saya sangat mengapresiasi atas langkah Pemkab Pandeglang yang akan membatalkan pengadaan sepeda listrik RT dan RW yang disebabkan terjadinya defisit anggaran di Kabupaten Pandeglang yang mencapai Rp217 Miliar,” kata Udi kepada wartawan, Kamis (25/5).

    Bahkan, anggota Fraksi Gerindra yang pada saat itu menolak pengadaan sepeda listrik ini menilai, langkah pembatalan sepeda listrik RT dan RW itu sangat tepat.

    “Ini adalah langkah yang tepat, karena kita lihat bersama bahwa kegiatan tersebut memang tidak termasuk pada kebutuhan dasar,” ucapnya.

    Menurutnya, untuk saat ini yang terpenting dan sangat didambakan oleh masyarakat adalah program pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten. Program itulah, yang termasuk kebutuhan dasar.

    “Sementara yang terpenting kita harus lebih mengedepankan kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Itu yang harus kita utamakan. Sekali lagi saya sangat mengapresiasi langkah yang diambil Pemkab Pandeglang,” terangnya.

    Udi menambahkan, saat ini masyarakat selalu mendesak agar Pemkab Pandeglang merealisasikan pembangunan jalan diseluruh wilayah Kabupaten Pandeglang.

    “Sebagaimana kita ketahui bersama, Kabupaten Pandeglang isu yang memang sangat dan bukan rahasia umum lagi yang sangat kencang dikalangan masyarakat pada umumnya bahwa perlunya peningkatan infrastruktur di Kabupaten Pandeglang,” katanya.

    Dengan adanya pembatalan tersebut, kata Udi lagi, ia menyodorkan solusi supaya pergeseran anggaran harus ditujukan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur jalan.

    “Saya menyodorkan solusi bahwa pergeseran tersebut harus kepada kebutuhan dasar infrastruktur. Saya mendorong untuk dialokasikan terhadap infrastruktur peningkatan jalan terutama jalan Kabupaten,” ujarnya.

    Udi berharap, usul yang disodorkannya tersebut menjadi solusi, demi tercapainya kesejahteraan masyarakat sesuai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dengan program andalannya Jalan Kabupaten Mantap Betul (Jakamantul).

    “Harapan saya mendorong ke arah sana, demi tercapainya taraf hidup hajat orang banyak demi tercapainya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pandeglang sesuai dengan yang tertuang dalam salah satu visi misi Bupati Pandeglang juga, adanya program jalan kabupaten mantap betul. Ini harus kita dukung bersama melalui kebijakan anggaran,” ungkapnya.

    Sementara, fraksi-fraksi yang sempat mendukung, saat ini berbalik arah, Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang bersama 5 Fraksi lainnya yaitu PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB yang semula mendukung pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW yang diprogramkan oleh Pemkab Pandeglang. Saat ini 5 fraksi tersebut mendukung pembatalan setelah ada rencana program tersebut dibatalkan oleh Pemkab Pandeglang.

    Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengatakan, ia tidak menampik adanya pro dan kontra pada saat Bupati Pandeglang memprogramkan pengadaan sepeda listrik. Atas dasar tersebut, sehingga ada kajian ulang dan keputusan dibatalkan.

    “Diawal memang sepeda listrik pro dan kontra, baik di DPRD maupun di masyarakat, sehingga kaitan masalah pro dan kontra ini Bupati Pandeglang mengkaji ulang pengadaan tersebut hingga untuk tahun ini dibatalkan,” kata Iing kepada BANPOS, Selasa (23/5).

    Ia menyatakan bahwa pihaknya sangat mendukung dan mengapresiasi keputusan Bupati Pandeglang untuk membatalkan pengadaan sepeda listrik RT dan RW tersebut.

    “Kami sangat mengapresiasi sikap Bupati yang memprioritaskan aspirasi masyarakat dengan membatalkan pengadaan sepeda listrik,” terangnya.

    Ketika ditanya apakah fraksinya akan mendorong untuk tetap mempertahankan pengadaan sepeda listrik, Iing menyatakan bahwa sebagai partai pengusung, mereka selalu mendukung program yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang di parlemen.

    “Tentu, sejak awal kami sebagai partai pengusung selalu mendukung program apapun yang dicanangkan oleh Bu Irna dan Pak Tanto, sehingga kami mendukung semua program tersebut di parlemen,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Iing menyatakan bahwa jika ada program yang dibatalkan oleh Pemkab Pandeglang karena adanya pertimbangan lain, mereka akan mendukung keputusan pembatalan tersebut.

    “Jika saat ini pimpinan atau Bupati dan Wakil Bupati memiliki pertimbangan lain, maka kami harus mendukungnya. Kami rasa itu merupakan langkah atau keputusan terbaik yang diambil oleh Bupati dan Wakil Bupati,” ucapnya.

    Selain itu, Iing juga menyebut bahwa mereka menilai kondisi defisit anggaran yang terjadi akan merugikan masyarakat Pandeglang, karena dapat menghambat program yang sudah direncanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang.

    “Hal ini terkait dengan defisit anggaran yang tentunya merugikan masyarakat yang seharusnya dapat menikmati program yang sudah direncanakan, tetapi tidak dapat terealisasi karena adanya defisit ini,” katanya.

    Oleh karena itu, Iing menyarankan agar TAPD melakukan evaluasi yang komprehensif dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi sebelum membuat program.

    “Menurut saya, harus ada evaluasi yang matang, terutama di jajaran TAPD, agar dalam penganggaran tidak terkesan asal-asalan dan mempertimbangkan adanya hal-hal seperti PMK 212 dan sejenisnya. Jadi, kajiannya harus matang,” ungkapnya.(DHE/PBN)

  • Truk Sumbu Tiga ‘Nakal’ Akan Ditindak Tegas

    Truk Sumbu Tiga ‘Nakal’ Akan Ditindak Tegas

    PANDEGLANG, BANPOS – Untuk memastikan truk sumbu 3 agar tidak masuk ke dalam perkotaan, sejumlah personel dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pandeglang, melakukan pengawasan di Simpang 3 Cipacung.

    Kepala Dishub Pandeglang, Atang Suhana membenarkan, bahwa pihaknya telah menerjunkan sejumlah personel untuk mengawasi pergerakan truk sumbu 3 agar tidak masuk perkotaan.

    “Betul, kita telah menyiagakan personel untuk melakukan pengawasan di Simpang 3 Cipacung,” kata Atang kepada wartawan, Minggu (14/5).

    Oleh sebab itu, lanjut Atang, dengan tidak diperbolehkannya truk sumbu 3 tersebut masuk ke wilayah perkotaan. Pihak Dishub Pandeglang mengalihkan truk sumbu 3 tersebut ke jalur jalan AMD.

    “Personel Dinas Perhubungan Pandeglang mengalihkan kendaraan barang sumbu 3 untuk melintas jalan AMD Lintas Timur,” ujarnya.

    Dijelaskannya, tidak diperbolehkannya truk sumbu 3 masuk ke perkotaan tersebut karena jalan protokol perkotaan Pandeglang hanya digunakan untuk kendaraan kecil saja.

    “Iya jalan raya dari Cigadung, Alun-alun Pandeglang, Majasari sampai Cipacung tidak boleh digunakan kendaraan sumbu tiga. Tapi untuk truk sumbu 3 dialihkan ke lintas AMD,” terangnya.

    Jika nanti ada truk sumbu 3 yang masuk kedalam perkotaan, lanjut Atang, pihaknya tidak segan-segan memberikan teguran dan Tindakan tegas kepada truk sumbu 3 yang nekat masuk ke dalam perkotaan.

    “Petugas yang melakukan pengawasan akan menindak tegas truk sumbu 3 yang masuk kota dan kita alihkan ke AMD Lintas Timur,” tegasnya. (DHE/PBN)

  • Lagi Mancing Diterkam Buaya, Korban Alami Banyak Luka Robek dan Patah Tulang

    Lagi Mancing Diterkam Buaya, Korban Alami Banyak Luka Robek dan Patah Tulang

    SUMUR, BANPOS – Sungguh naas nasib yang dialami Haerudin (35), petani warga kampung Cipari RT 03/05 Desa Manglid, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Pandeglang ini diterkam buaya saat mancing di Kampung Basisir, RT 03/05, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, pada Minggu malam sekitar Pukul 23.20 WIB (23/04).

    Disebutkan, waktu kejadian naas itu sekitar SPBN AKR Sumur Muara Jembatan Sobong. Dan korban mengalami banyak luka robek dan patah beberapa tulang lengan dan bahu.

    Kronologinya diketahui, pada saat korban mancing bersama dua rekannya di atas perahu rusak, korban dalam keadaan duduk, sekonyong-konyong kaki korban ditarik oleh buaya itu, sehingga korban jatuh ke muara kali tersebut.

    Selanjutnya korban berteriak meminta pertolongan, dan dua temannya juga minta tolong kepada warga sekitar. Lalu warga sekitar lebih 10 orang datang untuk memberikan pertolongan dengan alat seadanya.

    Warga pun membantu agar korban terlepas dari gigitan reptil berdarah dingin tersebut. Setelah gigitan terlepas, korban dievakuasi oleh warga dan dibawa ke Puskesmas Sumur untuk dilakukan tindakan medis.

    Kapolsek Sumur, Iptu Barmono membenarkan adanya peristiwa tersebut yang terjadi pada 23 April 2023 kemarin. Korban merupakan warga dari Kecamatan Cibitung.

    “Warga Cibitung yang mancing di atas perahu rusak di muara, tidak ada korban jiwa namun korban banyak mengalami luka-luka,” terangnya.

    Dari kejadian naas itu dan dari hasil visum medis melaporkan, korban mengalami banyak luka robek dan juga patah tulang. 

    Yakni, di lengan kiri kurang lebih 30 sentimeter dan mengalami patah tulang, juga luka robek lengan kanan kurang lebih 10 sentimeter dan sentimeter, selain itu juga mengalami patah tulang.

    Luka lainnya robek bahu kanan kurang 15 sentimeter dan mengalami patah tulang, luka robek betis kiri kurang lebih 3 sentimeter dan 4 sentimeter serta luka robek pinggang kiri kurang lebih 5 sentimeter. (WDO)

  • Dugaan Kasus Penipuan, Dua Oknum ASN Ditahan Polres Pandeglang

    Dugaan Kasus Penipuan, Dua Oknum ASN Ditahan Polres Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Dua oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang berinisial WA (51) dan DA (42) ditahan penyidik Satreskrim Polres Pandeglang.

    Penahanan tersebut diduga atas kasus dugaan penipuan pengadaan barang ini dilakukan pada Jumat (16/12) lalu sekitar pukul 18:30 WIB, di Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Pandeglang.

    Kasatreskim Polres Pandeglang, AKP Shilton, mengatakan bahwa tersangka WA dan DA diamankan di rumahnya di Kecamatan Majasari dan Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang. Sedangkan satu pelaku lainnya yang diduga sebagai penerima barang masih dalam pengejaran.

    Tersangka WA dan DA diduga melakukan tindak pidana dengan cara menjanjikan paket pekerjaan penunjang sarana dan prasarana teknologi informasi, pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang Tahun Anggaran 2022 berupa pengadaan 50 unit laptop senilai Rp750 juta.

    “Modus operandi yang dilakukan, tersangka menjanjikan paket berupa pengadaan belanja peralatan personal komputer sebanyak 50 unit laptop dan hardisk kepada PT OR,” ungkap Kasatreskim Polres Pandeglang, AKP Shilton, Sabtu (15/4).

    Dalam memuluskan niat jahatnya, kat Shilton, para pelaku memiliki peran yang berbeda. Tersangka WA berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan barang, tersangka DA penyedia tempat di kantor Dinas Pertanian dan Ketapang sedangkan satu tersangka lainnya bertugas sebagai penerima barang dan pembuat kontrak.

    “Berperan sebagai PPK, tersangka WA membuat Surat Perintah Kerja (SPK) dan kontrak bodong, dan menunjuk PT OR sebagai pelaksana proyek,” jelasnya.

    Shilton mengatakan, kasus dugaan penipuan ini terungkap setelah pengiriman barang sebanyak 50 unit laptop 50 unit hardisk diterima oleh tersangka. Namun pelaku tidak membayarkan paket pekerjaan yang telah dilaksanakan pelapor dengan nilai pembelian senilai Rp750 juta.

    “Selain pengiriman laptop dan hardisk senilai Rp750 juta, korban juga memberikan uang tunai Rp362.230.000, kepada pelaku untuk persentase sebagai biaya ambil paket pengadaan laptop sebesar 22 persen dari nilai kontrak. Total kerugian yang dialami mencapai Rp1.112.230.000,” katanya.

    Merasa dirinya telah tertipu PT OR, pelapor kemudian melaporkan kasus penipuan tersebut ke Mapolres Pandeglang. Berdasarkan laporan tersebut, personil Satreskrim selanjutnya bergerak melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti dokumen.

    “Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat Pasal 378 dan pasal 372 KUHPidana tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara,” tandasnya. (MUF)

  • Empat Ton Timun Suri Pandeglang Diekspor ke Tangerang

    Empat Ton Timun Suri Pandeglang Diekspor ke Tangerang

    PANDEGLANG, BANPOS – Timun suri hasil panen petani Pandeglang dieskpor ke wilayah Tangerang hingga mencapai 4 ton.

    Petani Pandeglang mengakui permintaan konsumen di daerah metropolitan tersebut cukup tinggi pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah.

    “Kita hari ini memenuhi permintaan pasar di Tangerang sebanyak empat ton,” ujar seorang petani timun suri warga Jiput Kabupaten Pandeglang, Zulkifli (55), Rabu (29/3).

    Menurutnya, petani memasok timun suri ke pasar Tangerang dengan harga Rp10.000 per Kilogram.

    Sehingga, dari berat 4 ton yang diekspor itu menghasilkan pendapatan sebesar Rp4 juta.

    Diketahui, saat ini panen timur suri masih berlangsung dan dipastikan panen hingga satu pekan ke depan.

    Berdasarkan informasi, panen timun suri dilakukan di lahan seluas 10 petak sawah dan bisa menghasilkan sekitar 15 ton.

    Panen timun suri itu dari tanam awal Januari 2023 dan bisa dipanen pada bulan Maret hingga April 2023.

    “Kami merasa bersyukur panen ketimun suri di wilayahnya menghasilkan cukup lumayan karena tidak terserang hama maupun penyakit tanaman,” ungkapnya.

    Petani lainnya, Udin (45) mengatakan bahwa timun suri tersebut merupakan benih lokal hasil pengembangan sendiri.

    Warga Menes Kabupaten Pandeglang ini mengakui tidak begitu besar mengeluarkan biaya produksi karena benih lokal.

    “Kelebihan timun suri ini selain beraroma, juga rasanya pulen dan buahnya besar. Kami mengembangkan tanaman timun suri dengan menggunakan pupuk organik dan kimia,” jelasnya.

    Ia mengatakan, petani mengembangkan budi daya tanaman timun suri untuk meningkatkan pendapatan keluarga selama Ramadan.

    Keuntungan pengembangan tanaman buah khas bulan Ramadan itu mencapai Rp25 juta dengan lahan seluas 5.000 meter.

    Saat ini, harga buah yang identik hanya ada di bulan Ramadan ini relatif baik, berkisar Rp10-12 ribu per Kilogram dibandingkan tahun lalu.

    “Kami panen timur suri ini dipasok ke Tangerang,” ucapnya.

    Ia menyebut panen timun suri tahun ini relatif bagus, karena didukung curah hujan tinggi.

    Petani mengembangkan pertanian timun suri di lahan darat, karena tidak memerlukan pasokan air banyak.

    “Kami beruntung panen timun suri bulan suci Ramadhan sudah ada yang menampung pelanggan tetap di pasar Tangerang,” tuturnya.

    Sementara itu, petugas pertanian Kabupaten Pandeglang, Samsu mengatakan, saat ini di beberapa kecamatan mulai panen timun suri.

    Menurutnya, para petani kebanyakan melakukan penanaman pada Januari 2023, dan tanaman timun suri akan memasuki panen setelah 110 hari ditanam.

    “Saya kira petani sangat terbantu ekonomi dari produksi timun suri ini,” tandasnya. (ANT/MUF)

  • Menkopolhukam Temui Diaspora Indonesia di Negeri Kanguru

    Menkopolhukam Temui Diaspora Indonesia di Negeri Kanguru

    MELBOURNE, BANPOS – Menkopolhukam, Mahfud MD, melakukan kunjungan ke Australia, khususnya Melbourne, Victoria, dalam rangka menghadiri pertemuan bilateral antara Indonesia dan Australia pada Kamis (16/3). Pada kesempatan tersebut, ia juga menemui para diaspora Indonesia di Melbourne di ruang Bhinneka, Konsulat Jenderal RI Melbourne.

    Mahfud MD mendapat pertanyaan dengan topik menarik saat berdiskusi dengan para diaspora, dimana salah satu masyarakat Indonesia asal Kabupaten Pandeglang yang tinggal di Negeri Kanguru tersebut adalah Abbadi Thalib yang juga merupakan Sekretaris Umum KAHMI Australia. Adanya kekhawatiran akan terjadi diskresi antar lembaga pemerintah juga disampaikan, yang mana hal itu dirasa akan berdampak pada stabilitas keamanan dan ekonomi.

    “Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum sehingga tidak ada yang eksklusif dan berbeda dalam hal penanganan kasus hukum,” ujarnya, menjawab pertanyaan dengan lugas dan tegas.

    Banyak hal lainnya yang ditanyakan seperti dwikewarganegaraan, serta isu-isu hangat lainnya seperti isu intoleransi, HAM, kasus korupsi, peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih serta mengenai wacana penundaan Pemilu 2024. Termasuk isu dugaan pencucian uang senilai 300 triliun yang terjadi di Kemenkeu, dan disampaikan oleh Mahfud bahwa korupsi di Indonesia ini sudah terjadi dari dulu sampai sekarang-pun masih terjadi.

    “Saya dengan Ibu Sri Mulyani kami ini kompak dan memiliki komitmen yang sama dalam hal pemberantasan korupsi. Bu Sri Mulyani tidak bisa sendirian dalam menyelesaikan permasalahan ini, oleh sebab itu saya membantu beliau sesuai dengan tupoksi yang saya miliki, sehingga akan memudahkan penegak hukum untuk menindak,” jelas Ketua Dewan Pakar Majelis Nasional KAHMI ini.

    Sementara itu, Abbadi Thalib, mengungkapkan kegembiraannya dapat bertemu dan berbincang langsung dengan Mahfud MD. Abbadi pun meminta nasehat untuk dapat menjalankan roda organisasi KAHMI di Negeri Kanguru, sehingga sebagai kader HMI yang saat ini berkiprah di luar negeri dapat mengharumkan nama Bangsa dan Negara Indonesia.

    “Saya kira pertemuan kali ini sebagai sebuah ajang silaturahmi kepada Tokoh Bangsa sekaligus senior kami di organisasi,” ungkapnya.

    Di akhir perbincangan, Abbadi Thalib juga memberikan kenang-kenangan berupa buku berjudul The Lost Boys. Buku yang bercerita tentang kisah seorang tentara Australia New Zealand (ANZAC) pada perang dunia kesatu, buku ini tidak hanya menjadi pemenang Award, akan tetapi juga sangat menginspirasi karena bercerita mengenai kisah anak-anak yang masih di bawah umur namun berani berjuang dan rela berkorban demi membela negaranya.

    Kenang-kenangan tersebut diterima dengan senang hati oleh Mahfud MD. Kunjungan Mahfud MD ke Australia memberikan dampak yang positif bagi hubungan antara Indonesia dan Australia, serta memberikan semangat dan inspirasi bagi para kawula muda serta diaspora Indonesia di Melbourne.

    Diketahui, kedatangan Mahfud MD ke Australia dalam pertemuan bilateral bertemu dengan Menteri Dalam Negeri dan Keamanan Siber Australia, Clare O’Neil. Keduanya membahas isu-isu penting, terutama dalam bidang politik dan keamanan untuk memperkuat kerja sama antara kedua negara dalam menghadapi tantangan global. (MG01/MUF)

  • Rawan Dicaplok, DPR RI Minta Masyarakat Sadari Pentingnya Sertifikasi Tanah

    Rawan Dicaplok, DPR RI Minta Masyarakat Sadari Pentingnya Sertifikasi Tanah

    Pandeglang, BANPOS – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Iip Miftahul Choiri, meminta kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya sertifikasi tanah. Hal itu dilakukan karena perihal tanah, rawan cekcok dan juga rawan dicaplok.

    Hal itu disampaikan olehnya dalam kegiatan penyerahan sertipikat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 di Desa Sukanegara, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang pada Rabu, 15 Maret 2023. Ia mengatakan bahwa Komisi II DPR RI bermitra dengan 11 (sebelas) instansi salah satunya adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    “Kami ditugaskan oleh negara bersama BPN untuk mensosialisasikan program strategis. Kami mengajak bapak dan ibu menjaga tanahnya, dengan apa? dengan disertifikatkan, karena jika tidak disertifikatkan rawan cekcok rawan caplok,” ujar Politisi PPP ini.

    Kegiatan penyerahan sertipikat tanah itu merupakan bagian dari rangkaian acara Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN. Hal itu juga sebagai wujud nyata dari Program Strategis Kementerian ATR/BPN.

    “Tadi sudah ada bukti, kita lakukan penyerahan sertipikat di Desa Sukanegara, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, ini bisa diikuti oleh masyarakat lainnya,” tandasnya.

    Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya, mengucapkan selamat kepada masyarakat yang baru saja menerima sertipikat. Ia berpesan agar masyarakat dapat menjaga tanahnya serta dimanfaatkan dengan baik dan melakukan sertifikasi semua bidang tanah yang dimiliki.

    “Dijaga sertipikatnya, tanahnya dijaga digunakan dan dimanfaatkan. Saat ini pembuatan sertipikat lebih mudah, anggaran tersedia, teknologi lebih maju,” ujarnya.

    Rudi mengajak masyarakat yang tanahnya masuk ke dalam desa yang ditetapkan sebagai lokasi PTSL, untuk dapat memanfaatkan dengan baik. Kata dia, sepanjang tanah tidak bermasalah, memenuhi syarat dan tidak masuk kawasan hutan, maka tanah tersebut bisa disertipikatkan.

    “Dengan kepastian hak atas tanah, maka diharapkan dapat menarik investasi di Provinsi Banten,” tuturnya.

    Kata dia, tentunya dengan sertipikasi tanah yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, memiliki tujuan mengurangi potensi sengketa. Tak hanya itu, sertifikasi juga melegalitaskan tanah yang dimiliki oleh masyarakat.

    “Kita amankan apa yang menjadi hak kita. Jika sengketa berkurang, jika tanah dimanfaatkan dengan baik, maka investasi juga semakin meningkat di Banten,” tandasnya.

    Diketahui, pada kesempatan tersebut, Iip bersama, menyerahkan sertipikat secara simbolis kepada 10 orang penerima sertipikat. (MUF)