BANTEN POS

Tag: Kabupaten Pandeglang

  • Hore! OKP Pandeglang Punya Gedung

    Hore! OKP Pandeglang Punya Gedung

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita meresmikan Gedung Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Kabupaten Pandeglang, dijalan Perkantoran Cikupa Pandeglang, Rabu (25/1).

    “Dengan diresmikannya Gedung Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) menandakan bahwa pemerintah hadir untuk mencetak calon para pemimpin masa depan,“ kata Irna.

    Menurutnya, dibangunnya Gedung OKP tersebut merupakan sebagai bentuk apresiasi kepada OKP yang selama ini memberikan masukan kepada pemerintah daerah.

    “Dibangunnya gedung OKP ini merupakan bentuk apresiasi kepada organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang selama ini terus memberikan inspirasi, gagasan serta kritikan yang membangun kepada pemerintah daerah,“ ucapnya.

    Gedung OKP ini, lanjut Irna, merupakan milik bersama untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin dan tujuannya untuk kepentingan dan kemajuan pemuda.

    “Gedung OKP ini milik Bersama, bukan hanya milik satu organisasi saja. Oleh sebab itu, silahkan manfaatkan gedung ini dengan baik semata-mata untuk kepentingan dan kemajuan pemuda dan organisasi kemasyarakatan,“ ungkapnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat mengatakan, gedung OKP ini dibangun diatas lahan seluas 520 meter persegi dan dibangun dua lantai.

    “Untuk lamanya waktu pelaksanaan pembangunan gedung OKP ini kurang lebih selama 120 hari kalender atau selama tiga bulan, dengan menelan anggaran sebesar Rp2,473.430,000,“ katanya.

    Menurutnya, Gedung OKP ini dibangun untuk kepentingan OKP sendiri, sedangkan untuk pengelolaannya diserahkan kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Dindikpora).

    “Gedung OKP ini diperuntukan untuk kepentingan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, Adapun untuk pengelolaanya kita sudah melakukan serah terima dengan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk pengelolaannya,“ ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Protes Irna ke Pj Gubernur dan Kajati: 22 Tahun Masih Terjadi Disparitas

    Protes Irna ke Pj Gubernur dan Kajati: 22 Tahun Masih Terjadi Disparitas

    SERANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita, memprotes terjadinya disparitas antara daerah-daerah di Banten Selatan dengan daerah lainnya. Sejumlah kewenangan perizinan yang ditarik ke pusat pun tak luput dari protes Irna, karena dianggap sebagai penghambat pembangunan.

    “Kami sebagai daerah penghasil, sampai urusan galian C saja harus sampai ke Pemerintah Pusat. Kalau bahasa Sunda mah teungteuingeun (keterlaluan),” ujarnya pada saat forum tanya jawab Penandatanganan Pakta Integritas Mewujudkan Provinsi Banten Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Jumat (24/6).

    Agenda yang diselenggarakan di Pendopo Gubernur Banten dan dihadiri oleh para Kepala Daerah se-Provinsi Banten itu memang bukan hanya membahas Pakta Integritas yang ditandatangani saja, namun juga membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di masing-masing daerah.

    Irna menuturkan, ditariknya kewenangan perizinan, khususnya tambang, ke Pemerintah Pusat merupakan bentuk pelanggaran terhadap reformasi birokrasi. Karena, hal itu justru membuat birokrasi menjadi semakin rumit.

    “Katanya mau ada reformasi birokrasi, tapi ini malah menghambat reformasi birokrasi,” katanya.

    Ia juga menyoroti terkait dengan hal-hal yang menjadi kewenangan Pemprov Banten, namun masih kurang perhatian. Salah satunya terkait dengan pemaksimalan laut dan hutan.

    Menurutnya, masyarakat kerap menyalahkan dirinya sebagai Bupati atas persoalan-persoalan di dua sektor itu. Padahal, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan pada sektor itu.

    “Tapi kan permasalahannya masyarakat tidak tahu bahwa itu merupakan urusan Gubernur, tahunya Bupati. Ada banyak hal-hal teknis yang perlu diselesaikan pada sektor itu,” ucapnya.

    Ia mengatakan, di usianya yang menginjak 22 tahun, Provinsi Banten masih menunjukkan disparitas yang sangat signifikan. Apalagi bagi daerah Banten Selatan yakni Pandeglang dan Lebak.

    “Kita ini (Provinsi Banten) melepaskan diri dari Jawa Barat kan yang disebut-sebut Pandeglang dan Lebak yang susah, sulit, miskin, terbelakang dan lain sebagainya. Sampai dengan sekarang, kami mohon perhatiannya,” ungkap Irna.

    Meski disebut-sebut sebagai daerah yang susah, sulit, miskin dan terbelakang, namun Irna menegaskan bahwa Pandeglang dan Lebak merupakan daerah penghasil komoditas pertanian terbesar, sekaligus penyumbang udara terbersih di Banten.

    “Jadi sudah sewajarnya kami mendapatkan perhatian yang lebih dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi untuk keberadaan kami sebagai warga Banten Selatan. Kami ingin sejajar dengan Tangerang, Serang dan Cilegon,” tegasnya disambut tepuk tangan hadirin. (DZH)

  • Buron Pandeglang Dicokok Resmob Saat Nongkrong di Pinggir Jalan Mandalawangi-Ciomas

    Buron Pandeglang Dicokok Resmob Saat Nongkrong di Pinggir Jalan Mandalawangi-Ciomas

    SERANG, BANPOS – Ucu Sutaman (38) warga Desa Sirnagalih, Kecamatan Manadalawangi, Kabupaten Pandeglang, tersangka yang buron selama lebih dari 3 bulan berhasil dicokok Tim Reserse Mobile (Resmob) Polres Serang saat nongkrong di pinggir jalan raya Mandalawangi – Ciomas, Kampung Kadu Maria, Desa Mandalawangi, Kecamatan Mandalawangi pada hari Kamis (23/3).

    Diketahui Ucu Sutaman diduga melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus menengok saudara yang sakit, ia pun kemudian nekat menjual mobil rentalan yang disewa dari Heni Puji Rahayu (26) warga Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang.

    “Tersangka US yang menjadi target pengejaran Tim Resmob berhasil diamankan saat nongkrong di pinggir jalan,” ungkap Kapolres Serang, AKBP Yudha Satria, Minggu (27/3).

    Yudha menjelaskan, sesuai dari laporan korban, dugaan kasus penipuan dan penggelapan ini terjadi pada Jumat (9/12). Beralasan ingin menyewa mobil untuk menengok kerabatnya yang sakit, tersangka mendatangi rumah korban.

    “Sebelumnya, korban memposting jasa rental kendaraan miliknya di sosial media dan tersangka mendatangi rumah korban berniat merental mobil Daihatsu Sigra A 5599 ED selama 3 hari,” jelasnya yang didampingi Kasatreskrim, AKP Dedi Mirza.

    Karena alasan ingin menjenguk keluarganya yang sakit, korban akhirnya menyerahkan kendaraannya sesuai harga sewa. Akan tetapi setelah tiga hari kemudian, tersangka tidak kunjung mengembalikan kendaraan korban.

    “Karena kendaraannya tak kunjung dikembalikan, korban berusaha menghubungi dan mencari tersangka namun tidak berhasil ditemukan. Korban selanjutnya melapor kasus tersebut ke Mapolres Serang,” tuturnya.

    Berbekal dari laporan tersebut, Kasatreskrim AKP Dedi Mirza menggerakkan Tim Resmob yang dipimpin Ipda Iwan Rudini, untuk mencari keberadaan tersangka hingga akhirnya pada Kamis (24/3) sore, berhasil diamankan.

    Di tempat yang sama, Kasatreskrim AKP Dedi Mirza menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui jika kendaraan korban telah digadai kepada Juli (DPO) warga Pandeglang dengan nilai Rp 30 juta. Uang hasil gadai kendaraan milik korban digunakan untuk keperluan tersangka.

    “Tersangka mengakui kendaraan digadai kepada Juli (DPO) sebesar Rp30 juta. Kami mengimbau kepada penerima gadai untuk segera mengembalikan kendaraan, tersangka US dijerat Pasal 378 Jo 372 KUHPidana.” tandasnya. (MUF)

  • Kondisi Tanah Labil, Jembatan Keboncau Amblas dan Rawan Ambrol

    PANDEGLANG, BANPOS – Akibat intensitas curah hujan yang tinggi, jembatan yang ada di Kampung Keboncau, Kelurahan Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang, amblas dan rentan ambruk jika dilalui.

    Salah seorang warga setempat, Selamet mengatakan, jembatan tersebut rusak karena kondisi tanah yang labil akibat intensitas hujan yang tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir. Agar tetap bisa dilalui oleh warga, jembatan tersebut untuk sementara menggunakan tiang penyangga.

    “Sebetulnya warga juga merasa khawatir ambruk saat melintas jembatan tersebut, akan tetapi mau bagaimana lagi. Makanya warga menggunakan tiang penyangga, meskipun kondisinya mengkhawatirkan,” terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Selamet, dengan kondisi jembatan yang rusak tersebut, pihaknya berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk segera memperbaikinya.

    “Semoga jembatan ini segera diperbaiki, karena khawatir ada korban, apalagi banyaj anak sekolah yang melintas. Saya harap pemerintah daearha segera memperbaikinya agar tidak jatuh korban,” ungkapnya.

    Sementara itu Lurah Pandeglang, Nusi membenarkan, dengan rusaknya jembatan tersebut, warga untuk saat ini tidak bisa melintas lantaran kondisi jembatan yang rusak parah.

    “Iya betul, jembatan ini rusak dan kita tutup. Mungkin karena hujan terus menerus ditambah tanah nya yang labil, saat ini kita lakukan penutupan khawatir ada korban jiwa, karena tiang penyanggah jembatan rusak parah,” katanya.

    Nusi mengatakan, saat ini pihaknya sudah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk membantu memperbaiki jembatan yang rusak tersebut.

    “Untuk saat ini kita tutup jembatannya. Saya sudah mengirimkan surat kepada pihak terkait untuk menangani jembatan rusak ini,” ungkapnya.

    (DHE)

  • Harga Cabai Tembus Rp80 Ribu

    Harga Cabai Tembus Rp80 Ribu

    PANDEGLANG, BANPOS – Selain harga minyak goreng yang melambung tinggi, jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ternyata, harga cabai rawit merah dan cabai merah biasa, di Pasar Pandeglang tembus Rp 80 ribu/Kg.

    Kenaikan harga tersebut, terhitung sejak hari ini (Senin, 13/12). Data yang berhasil dihimpun, bukan hanya cabai rawit merah dan cabai merah biasa yang mengalami kenaikan, namun cabai hijau juga menjadi Rp 75 ribu/Kg, dan cabai keriting diangka Rp 45 ribu/Kg.

    Kontributor Harga Bahan Pokok UPT Pasar Pandeglang, Santosa Nugraha membenarkan, terhitung sejak hari ini harga cabai di sejumlah pasar yang ada di Kabupaten Pandeglang mengalami kenaikan.

    Katanya, ada tiga jenis cabai yang mengalami kenaikan yang signifikan yakni, cabai merah biasa menjadi Rp 80 ribu, cabai rawit merah Rp 80 ribu dan cabai rawit hijau Rp 75 ribu. Sedangkan cabai keriting masih diharga Rp 45 ribu.

    “Ya, ada kenaikan harga cabai di Pasar Badak Pandeglang. Informasi dari pedagang tadi malam, harga cabai naik,” kata Santosa Nugraha, Senin (13/12).

    Kenaikan itu terjadi katanya, diakibatkan para petani di Kabupaten Pandeglang mengalami gagal panen akibat cuaca buruk yang masih melanda wilayah Pandeglang. Hal itu, membuat para pedagang belanja cabai ke wilayah Kramat Jati dan Jakarta.

    “Menurut info, katanya faktor cuaca. Jadi banyak pohon cabai rusak. Makanya pedagang ngandelin kiriman dari luar daerah salah satunya dari Kramat Jati,” ungkapnya.

    Seorang pedagang di Pasar Badak Pandeglang, Rohim, membenarkan kondisi saat ini pihaknya kesulitan mendapatkan pasokan cabai dari petani Pandeglang. Akibatnya, ia bersama pedagang lainnya belanja ke luar daerah.

    “Di sini (Pandeglang,red) tak ada pasokan. Para pedagang belanja ke luar daerah. Makanya, hal itu mengakibatkan harga cabai mengalami kenaikan,” aku Rohim.

    Karena harganya mahal, ia mengaku harus mengurangi jumlah cabai yang dijual. Lantaran takut cabainya tidak laku, karena mengalami kenaikan.

    “Saya kurangi jumlah cabai yang dijual. Karena takut nggak laku, ya tau sendiri ketika harga cabai naik, masyarakat pasti ramai,” tandasnya.(PBN/BNN)

  • Elektabilitas WH Diragukan

    Elektabilitas WH Diragukan

    SERANG, BANPOS – Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Wahidin Halim pada puncak posisi bakal calon paling dipilih sebagai Gubernur Banten selanjutnya. Selain itu, Wahidin Halim pun dalam hasil survei IPO, menggasak posisi puncak sebagai tokoh paling populer di Banten, mengalahkan Rano Karno, Andika Hazrumy dan Iti Octavia Jayabaya.

    Survei yang dilakukan pada periode 29 November – 2 Desember 2021, mendapatkan hasil tingkat popularitas Wahidin Halim menyentuh 89,6 persen. Sedangkan Rano Karno 87,5 persen, Andika Hazrumy 76,9 persen dan Iti Octavia Jayabaya 44,7 persen.

    Rata-rata masyarakat pun disebut cukup puas dengan hasil kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Sedangkan untuk Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur Banten, imbang antara puas dengan tidak puas.

    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan untuk mengukur persentase pengetahuan empiris publik terhadap konstelasi politik di tahun pemilihan 2024.

    Selain itu, survei itu pun dilakukan untuk menguji preferensi pemilih, apakah kinerja pemerintah daerah selama ini menjadi rujukan pemilihan atau tidak, serta mengumpulkan alasan-alasan empiris yang akan dijadikan rujukan untuk memilih.

    Ia mengaku, survei tersebut melibatkan sebanyak 1.200 responden yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat dengan tingkat akurasi data 95 persen dan memiliki pengukuran kesalahan 2,50 persen.

    “Walaupun popularitas Wahidin Halim menembus angka 89,6 persen, popularitas masing-masing tokoh masih sangat dinamis. Hal ini terlihat dari jarak antar tokoh paling populer yang masih dekat, yakni antara Wahidin Halim, Rano Karno, Andika Hazrumy, dan Iti Octavia Jayabaya,” ujarnya dalam rilis yang diterima.

    Salah satu indikator yang turut serta mendongkrak popularitas Wahidin Halim dan Andhika Hazrumy menurutnya, dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wahidin Halim selaku Gubernur Banten dengan Wakil Gubernur Andhika Hazrumy.

    “Dari hasil survei di lapangan menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wahidin Halim yaitu 57 persen masyarakat puas dan 11 persen sangat puas. Sedangkan 23 persen menyatakan tidak puas dan hanya 9 persen yang menyatakan sangat tidak puas,” tuturnya.

    Sementara penilaian publik kepada Andika Hazrumy, dengan kategori puas 47 persen dan sangat puas 3 persen. Sedangkan yang tidak puas dengan kinerja Andika Hazrumy ada 28 persen dan sangat tidak puas sebanyak 22 persen.

    “Sejauh ini tingkat kepuasan pada kinerja Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy masih cukup mengimbangi tingkat persepsi pada Gubernur Wahidin Halim,” katanya.

    Karena itu, ia menuturkan bahwa penilaian publik dalam mengapresiasi kinerja Wahidin Halim lebih tinggi ketimbang wakilnya.

    “Rerata kepuasan publik pada kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim cukup baik, meskipun dalam bidang politik dan penegakan hukum cenderung kecil persentasenya. Tetapi masih jauh lebih besar tingkat kepuasan dibanding yang tidak,” jelas Dedi.

    Menanggapi hasil survei IPO, akademisi Untirta, Ikhsan Akhmad, sempat tertawa geli. Pasalnya, ia mengaku heran dengan hasil survei tersebut lantaran menjadikan kebijakan pusat sebagai indikator kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim.

    “Soal PPKM dan PSBB, saya kok melihat Pemprov Banten tidak melakukan apa-apa, itu kerjaan pusat, bansos juga kewenangan pusat, soal harga juga demikian,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga heran mengapa kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Banten, justru tidak dipertanyakan dalam survei tersebut. Seperti terkait dengan penanganan kasus korupsi, pengangguran, hingga statement Wahidin terkait dengan buruh.

    “Seharusnya dievaluasi pula soal statement gubernur yang merendahkan buruh dan tidak mencerminkan kapasitas otak seorang pemimpin, dan bagaimana mengukur efektifitas dan kebermanfaatan penggunaan dana untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk masyarakat jika kebijakan yang diambil justru pembangunan sport center, dan bagaimana mengukur pemulihan ekonomi yang stagnan pada masa Covid-19,” tegasnya.

    Maka dari itu, ia menuturkan bahwa tingginya persepsi kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim menurutnya, kurang didukung fakta di lapangan. Sebagai contoh lainnya, kinerja mendisiplinkan prokes yang tinggi, sedangkan faktanya Banten merupakan daerah dengan tingkat disiplin prokes yang rendah.

    “Hasil survei tersebut patut dicurigai sebagai penggiringan opini untuk membentuk citra keberhasilan dan keinginan masyarakat untuk memilih kembali WH-Andika ke depan, yang dibarengi dengan pengumpulan berbagai award belakangan ini, dan agaknya akan terus berupaya mendapatkan award hingga 6 bulan ke depan,” ungkapnya.

    “Padahal yang terjadi adalah kegagalan WH-Andika dan kemuakkan masyarakat atas kasus korupsi yang terus berulang. Kasus korupsi hibah bansos, masker, SPK Bodong PUPR dan lain lain, reformasi birokrasi yang nyaring bunyinya didalam tong kosong,” lanjutnya.

    Ikhsan pun menantang lembaga survei tersebut untuk berani buka-bukaan mengenai pemberi biaya survei, metodologi yang dipakai, serta data-data yang digunakan. Menurutnya, yang membiayai survei harus dibuka kepada publik untuk mengukur independensi, kredibilitas dan integritas lembaga surveinya.

    “Coba jelaskan dengan baik untuk menjawab berbagai keanehan hasil surveinya. Contoh calon gubernur yang dijadikan pilihan sangat terbatas, bagaimana alur pilihan tersebut menjadi pertanyaan kunci? Apa pendahuluan kriterianya,” ujarnya.

    Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Eko Susilo, mengatakan bahwa sudah sewajarnya Wahidin Halim lebih tinggi popularitas dan elektabilitasnya dibandingkan Iti yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Banten.

    “Oh iya, wajar kang popularitas dan elektabilitas pak Gubernur di atas bu Iti, dan itu sangat kita apresiasi. Karena beliau adalah salah satu kader terbaik, dan kader utama partai Demokrat,” katanya.

    Eko juga mengaku bahwa survei tersebut bakal jadi pertimbangan sikap Demokrat, pada Pilgub Banten mendatang. “Sudah pasti kang, hasil survei akan menjadi salah satu indikator dalam proses penentuan bakal calon di Pilkada nanti,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Rubah Kesaksian, Anggota Presidium Pandeglang Akui Ada Potongan Hibah Untuk Bangun Kantor FSPP

    Rubah Kesaksian, Anggota Presidium Pandeglang Akui Ada Potongan Hibah Untuk Bangun Kantor FSPP

    SERANG, BANPOS – Mantan Ketua Presidium FSPP Kabupaten Pandeglang Periode 2019-2020, Asep Abdullah Mutho, mengakui bahwa pada 2018, terjadi pemotongan bantuan hibah Ponpes atas kesepakatan bersama para anggota FSPP Pandeglang.

    Pemotongan bantuan hibah sebesar Rp1,5 juta per Ponpes tersebut dilakukan untuk keperluan pembangunan kantor FSPP Kabupaten Pandeglang, yang saat ini berada di Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang.

    Padahal sebelumnya, Asep bersaksi bahwa tidak ada pemotongan dana hibah sebesar Rp1,5 juta oleh FSPP Kabupaten Pandeglang, yang ada hanyalah infak rutin sebesar Rp100 ribu secara sukarela.

    Berubahnya kesaksian dari Asep setelah pengacara terdakwa Tb. Asep Subhi menanyakan terkait dengan Nurjanah, yang diakui oleh Asep merupakan bendahara FSPP Kabupaten Pandeglang.

    Disebutkan bahwa Nurjanah mengolektif potongan dana hibah Ponpes sebesar Rp1,5 juta, untuk keperluan pembangunan kantor FSPP Kabupaten Pandeglang yang baru.

    Pria yang saat ini menjadi anggota Presidium FSPP Pandeglang itu pun akhirnya membenarkan bahwa terdapat potongan dana hibah Ponpes, namun berdasarkan hasil musyawarah bersama.

    “Iya itu hasil keputusan bersama. Setiap Ponpes dipotong Rp1,5 juta untuk pembangunan kantor FSPP Kabupaten Pandeglang,” ujar Asep Abdullah Mutho. (DZH)

  • Di Tengah Pandemi, Pandeglang Hamburkan Miliaran Uang Rakyat

    Di Tengah Pandemi, Pandeglang Hamburkan Miliaran Uang Rakyat

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang diketahui melakukan pemborosan Belanja Daerah APBD Pandeglang tahun 2020 hingga mencapai total Rp2,3 miliar dari beberapa kegiatan yang terlaksana di masa pandemi Covid-19 tersebut.

    Walaupun ada kerugian tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten tetap memberikan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

    Demikian yang terungkap dari rilis yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Banten yang diterima BANPOS.
    Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten, Arman Syifa, menyatakan, tanpa mengurangi penghargaan atas keberhasilan yang telah dicapai oleh pemda, BPK masih menemukan beberapa permasalahan antara lain seperti Penatausahaan aset tetap (barang milik daerah) masih belum tertib/memadai di Kabupaten Pandeglang dan Kota Serang.

    “BPK juga masih menemukan permasalahan belanja perjalanan dinas yaitu pelaksanaan perjalanan dinas Sekretariat DPRD Kabupaten Pandeglang yang belum sesuai ketentuan sehingga terdapat kelebihan bayar sebesar Rp563,40 juta,” terang Arman dalam rilis tersebut.

    Arman melanjutkan, adanya temuan pemahalan harga pelaksanaan item pekerjaan pemasangan listrik pada pekerjaan pembangunan hunian tetap di BPBD Kabupaten Pandeglang yang berakibat lebih bayar Rp434,69 juta.

    “Terdapat kegiatan di dua pemda yang merupakan pemborosan, yaitu kegiatan sosialisasi perda inisiatif DPRD dan sosialisasi fungsi DPRD di Kabupaten Pandeglang yang tidak sepenuhnya sesuai ketentuan sehingga berakibat pemborosan sebesar Rp1.396,97 juta,” lanjutnya.

    “Terhadap temuan-temuan pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi yang disepakati oleh pemda terkait menjadi suatu action plan yang wajib ditindaklanjuti dan akan dipantau oleh BPK,” imbuh Arman. (PBN)

  • Sambil Turing, KURMA Bagi-bagi Berkah Hingga Ujung Kulon

    Sambil Turing, KURMA Bagi-bagi Berkah Hingga Ujung Kulon

    SERANG, BANPOS – Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Kolaborasi Touring Ramadhan (KURMA) menggelar touring dari Serang hingga ke Ujung Kulon, Pandeglang. Touring tersebut dilakukan sembari membagi-bagikan berbagai bantuan.

    Direktur Eksekutif Baitul Mal Ahsanu Nadiyya, Adi, mengatakan bahwa pihaknya dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut turut melibatkan masyarakat umum, dengan membuka kesempatan untuk berdonasi kepada pihaknya.

    “Adapun donasi yang terkumpul yaitu uang tunai senilai Rp2.4 juta, buku & Al-Qur’an sebanyak 33 buah, serta bingkisan kurma berjumlah 60 paket,” ujarnya kepada BANPOS, Senin (3/5).

    Untuk jalur pendistribusian bantuan Ramadan tersebut, pihaknya memulai dari Kota Serang dan berakhir di Ujung Kulon, Pandeglang. Seluruh bantuan yang telah terkumpul pun telah diberikan kepada mereka yang berhak.

    “Kami memberikan bantuan di Kota Serang, masyarakat prasejahtera di Kampung Batu Payung Cibaliung, hingga masyarakat prasejahtera di Ujung Jaya, Ujung Kulon. Alhamdulillah semua donasi telah tersalurkan,” ungkapnya.

    Ia menuturkan, kegiatan KURMA tersebut sebagai dorongan awal untuk sama-sama meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat, dari hal yang terkecil hingga terbesar.

    “Tanpa adanya kolaborasi dari berbagai kalangan, sangat sulit untuk melakukan sebuah kegiatan kebaikan. Semoga kegiatan KURMA tersebut tidak hanya lepas pada bulan ramadhan tahun ini, tetapi bisa memperluas jangkauan kepeduliannya,” jelasnya.

    Ketua Umum Dema FEBI UIN SMH Banten, Azi, menambahkan bahwa kegiatan KURMA merupakan inisiasi dari Rumah Kolaborasi Kita. Ia memandang bahwa hal tersebut sangatlah baik, sehingga pihaknya pun turut serta terlibat dalam kegiatan tersebut.

    “Karena mengingat juga tugas fungsi mahasiswa salah satunya ialah pengabdian. Adanya pengabdian tersebut sebagai bentuk refleksi kita selaku kaum pelajar, sehingga tidak lupa membangun perubahan di perkampungan yang jauh tersentuh dari perkotaan,” tandasnya.

    Untuk diketahui, dalam gabungan KURMA terdiri dari MES Wilayah Banten, Laz Harfa, Rumah Kolaborasi Kita, Baitulmal Ahsanu Nadiyya, LAZ Harfa, Mengejar Kebaikan, dan Dema FEBI UIN SMH Banten. (DZH)

  • Sudah 21 Kambing Terkumpul dari Qurban Digital ACT

    Sudah 21 Kambing Terkumpul dari Qurban Digital ACT

    PROGRAM Global Qurban Aksi cepat tanggap (ACT) Banten pekan ketiga setelah launching, berhasil mengumpulkan hewan qurban sejumlah 21 ekor kambing, dua ekor kambing dan satu ekor domba dari pequrban yang tersebar di seluruh wilayah Banten. Hal itu juga merupakan salah satu keterlibatan para agen yang telah memfasilitasi pequrban untuk memudahkan qurbannya melalui program Global Qurban ACT Banten.

    “Alhamdulillah, semoga terus bertambah dermawan yang ingin melaksanakan qurbannya melalui program Global Qurban ini. Karena disamping mudah, pequrban juga bisa memilih dimana qurban terbaik dan mau didistribusikan kemana,” ujar Staff partership ACT Banten, Muhammad Firdaus kepada BANPOS, Kamis (9/7).

    Menurutnya, saat ini sudah ada dermawan dari luar negeri yang berqurban melalui ACT Banten. Mengingat global Qurban ini adalah salah satu metode berqurban secara digital, yang memudahkan masyarakat atau para dermawan untuk menyalurkan qurbannya.

    “Penerima manfaat qurban menyasar derah-daerah yang membutuhkan seperti wilayah yang rawan bencana, daerah ploksok di Banten serta kampung mualaf,” tandasnya.

    Sementara itu untuk distribusi daging qurban, disebutkan bahwa untuk di wilayah Banten, akan dibagikan melalui MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) yang tersebar di dua kota dan tiga Kabupaten. Di Kota Serang sendiri, yang merupakan ring satu dari keberadaan kantor ACT Banten, akan disebar di beberapa titik diantaranya Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang.

    “Karena di wilayah Kota Serang juga ada daerah yang sangat humanis yaitu di lingkungan Padek Kecamatan Kasemen. Bahkan kalau tahun sebelumnya, kami mendistribusikan di kampung pemulung,” ujar senior staff program pada ACT Banten, Sukma Jayalaksana.

    Lebih lanjut ia mengatakan, untuk pendistribusian daging qurban di wilayah Kota Cilegon meliputi daerah terdampak bencana. Kemudian daerah Taman sari dan juga daerah perbatasan Merak.

    “Karena disana banyak urban, yang memang merupakan masuk ke dalam kategori penerima manfaat,” katanya.

    Untuk di Kabupaten Serang, ACT Banten berencana akan mendistribusikan daging qurban di wilayah Pontang, Tanara dan Tirtayasa. Sama seperti tahun sebelumnya, mereka melihat daerah tersebut terbilang membutuhkan.

    “Kami melihat dari pengalaman saat mendistribusikan air sewaktu dilanda kekeringan, jadi kami sangat tahu sekali kondisi demografi disana,” ucapnya.

    Begitupun di Kabupaten Pandeglang, ACT Banten yang memang sebelumnya masih terlibat dalam program pemulihan pasca bencana selat sunda, mereka memilih untuk mendistribusikan di wilayah tersebut.

    “Tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak boleh mengesampingkan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kami menyisir wilayah Pandeglang Selatan, seperti Menes, Carita dan Tanjung lesung,” tuturnya.

    Diakhir, Sukma menerangkan bahwa untuk di wilayah Kabupaten Lebak, ACT Banten memiliki lokasi untuk dijadikan titik pendistribusian daging qurban. Salah satunya Huntara yang baru beberapa bulan lalu didirikan.

    “Untuk target sendiri, Banten ditargetkan 1000 sapi atau ukuran 7000 ekor kambing. Semoga ke depan ada progres sehingga semakin banyak para dermawan yang berqurban melalui Global Qurban ACT Banten,” tandasnya.

    Sekedar diketahui, bagi dermawan yang ingin berqurban lebih mudah melalui tautan bit.ly/BerqurbanUntukKebahagiaan atau transfer ke rekening BNI Syariah # 66 00000 914 an Yayasan Global Qurban dan konfirmasi transfer melalui Call Center di 08913 1515 4995.  (MUF/AZM)