BANTEN POS

Tag: Kabupaten Pandeglang

  • Jurnalis dan Mahasiswa Kenali dan Pahami APBD Pandeglang

    Jurnalis dan Mahasiswa Kenali dan Pahami APBD Pandeglang

    PANDEGLANG, BANPOS – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pandeglang, menggelar diskusi dengan tema “Mengenal APBD” yang diselenggarakan oleh Seksi Pendidikan Pelatihan dan Litbang PWI Pandeglang dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang diikuti oleh wartawan dan mahasiswa, di Sekertariat PWI Pandeglang, Jum’at (1/9) lalu.

    Ketua Seksi Pendidikan Pelatihan dan Litbang PWI Pandeglang, Ari Supriadi menjelaskan, diskusi ini dilakukan secara berseri setiap dua pekan sekali. Diskusi berseri ini akan membahas soal APBD, yang dimulai dari pengenalan APBD secara dasar, perencanaan, proses pembahasan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

    “Diskusi ini bagian dari upaya peningkatan SDM, terutama dalam memahami soal keuangan daerah. Dalam diskusi ini kita sama-sama belajar untuk memahami soal keuangan daerah yang merupakan bagian terpenting dalam proses penyelenggara pemerintahan daerah,” kata Ari.

    Menurutnya, APBD sebagai salah satu produk kebijakan daerah harus dipahami oleh masyarakat. Dengan begitu, diharapkan agar masyarakat mampu ikut berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan APBD.

    “Jangan sampai masyarakat hanya tahu APBD itu setelah jadi produk daerah, namun tidak memahami alur proses yang didalamnya memungkinkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam penentuan kebijakan. Apalagi tujuan dari APBD ini akhirnya adalah untuk mendorong kebijakan fiskal,” ungkapnya.

    Ketua PWI Pandeglang, Yanadi menyambut baik kegiatan yang digagas oleh Seksi Pendidikan Pelatihan dan Litbang. Menurut dia, tidak banyak koleganya yang memahami secara utuh tentang pengelolaan keuangan daerah, khususnya APBD.

    “Kegiatan ini sangat bagus untuk meningkatkan pemahaman rekan-rekan wartawan terkait dengan APBD. Karena kita dalam rutinitas liputan sering bergelut soal itu dan alangkah baik kita lebih memahami persoalan tersebut,” katanya.

    Penasihat PWI Pandeglang, Muhaemin mengatakan, selama ini pemahaman wartawan terkait APBD belum begitu utuh, baik secara teori, fungsi, tujuan dan komponen APBD hingga pelaksanaannya. Untuk itu, sangat penting bagi wartawan untuk bersama-sama belajar memahami APBD.

    “Saya secara pribadi pun tidak begitu utuh memahami APBD, ini adalah kesempatan kita untuk sama-sama belajar. Di banding dengan yang lain, Bro Ari sedikit lebih memahami terkait pengelolaan keuangan daerah. Maka tidak ada salahnya kita belajar sama-sama,” terang wartawan senior pemegang Kartu UKW Utama ini.(dhe/pbn)

  • Polres Bantu Sumur Bor Warga Mogana

    Polres Bantu Sumur Bor Warga Mogana

    PANDEGLANG, BANPOS – Jajaran Polres Pandeglang, menyerahkan bantuan sumur bor kepada warga di Kampung Batu Karut, Desa Mogana, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang.

    Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah melalui Kepala Bagian Sumber Daya Manusia (Kabag SDM) Polres Pandeglang, Kompol Abul Mufahir mengatakan, bantuan sumur bor diberikan karena warga di kampung tersebut kesulitan air bersih di musim kemarau panjang seperti sekarang.

    “Dalam rangka Polri Peduli Lingkungan, kami dari Polres Pandeglang melaksanakan Program dari Bapak Kapolri untuk memberikan bantuan sumur bor kepada warga yang terdampak kekeringan agar mendapatkan air bersih,” kata Abul Mufahir, Rabu (30/8).

    Dengan diberikannya bantuan sumur bor tersebut, lanjut Abul Mufahir, ia berharap bantuan itu bisa bermanfaat untuk warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih.

    “Semoga bantuan yang diberikan dapat bermanfaat bagi warga Kampung Batu Karut, untuk dipergunakan dengan baik dan seefisien mungkin. Semoga saja program seperti ini, bisa kami lanjutkan di tempat lain di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.

    Sementara itu, salah seorang warga Kampung Batu Karut, Eha mengatakan, bantuan sumur bor yang diberikan Polres Pandeglang sangat membantu warga saat ini yang sedang dilanda kekeringan.

    “Terima kasih kepada seluruh jajaran Polres Pandeglang, yang telah melaksanakan program dari Bapak Kapolri yang sangat peduli dengan kondisi kami di Kampung Batu Karut ini,” katanya.

    “Tentunya bantuan ini sangat berarti bagi kami, yang sangat membutuhkan ketersediaan air bersih untuk makan, minum, dan lainnya,” ungkapnya. (dhe/pbn)

  • Pembangunan Banten Dinilai Diskriminatif

    Pembangunan Banten Dinilai Diskriminatif

    SERANG, BANPOS – Pelaksanaan pembangunan di Provinsi Banten dinilai masih diskriminatif karena terlalu difokuskan di wilayah Utara, sementara pelaksanaan pembangunan di Selatan cenderung terkesan diabaikan.

    Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang dan Lebak mendesak agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mampu mewujudkan pembangunan di Selatan yang setara dengan Utara.

    Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita saat ditemui usai menghadiri acara pertemuan Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten di Hotel Swiss-Bellin, Kabupaten Serang pada Selasa (29/8).

    Padahal untuk dapat membuka potensi pertumbuhan ekonomi yang baru, menurutnya, harus ada pembangunan yang merata di Provinsi Banten.

    “Untuk membuka akses pertumbuhan ekonomi yang baru, ya harus merata,” katanya.

    Oleh karenanya, melihat hal tersebut ia pun turut mempertanyakan komitmen Pemprov Banten dalam upaya melaksanakan pembangunan yang merata di Provinsi Banten.

    “Kalau mau pembangunan terus di Utara mau ngapain?” tanya Irna.

    Berbicara soal potensi investasi, Irna menyampaikan bahwa wilayah Selatan tidak kalah jauh dengan potensi investasi yang dimiliki oleh wilayah di Utara.

    Wilayah Selatan, khususnya Pandeglang, menyimpan banyak potensi investasi di sektor pariwisata yang bisa dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Banten.

    Bahkan, berdasarkan data yang disampaikannya, potensi pariwisata di Kabupaten Pandeglang mencapai lebih dari 200 obyek pariwisata, salah satunya adalah Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dan juga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

    “Banten bisa membuat destinasi pariwisata nasional adanya di Pandeglang, karena hampir ada 256 objek wisata di sana yang bisa kita bangun,” tuturnya.

    Melihat banyaknya peluang investasi tersebut, ia pun mendorong Pemprov Banten untuk mampu menggaet para investor, baik berskala nasional maupun internasional untuk mau berinvestasi di Kabupaten Pandeglang.

    Harapannya dengan begitu, maka kesenjangan pembangunan antara Selatan dengan Utara dapat teratasi karena adanya pemerataan pembangunan dan investasi di Provinsi Banten.

    “Investor-investor dimohon ditarik oleh Pemprov Banten untuk mewujudkan kegiatan kawasan industrinya di Selatan, sehingga akan berkembang tuh, tidak ada lagi kesenjangan si kaya dan si miskin antara Utara sama Selatan,” terangnya.

    Senada, Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya juga mendesak Pemprov Banten untuk dapat berlaku adil terhadap wilayah Selatan terkait dengan pemerataan pembangunan.

    Di samping itu ia juga meminta perlakuan khusus dari Pemprov Banten terkait dengan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten.

    Sebab, jika melihat permasalahan yang terjadi di dua wilayah tersebut, Pandeglang dan Lebak, menurut Iti jumlah bantuan keuangan yang selama ini disalurkan masih terlalu kecil besarannya.

    Ia meminta supaya ada peningkatan jumlah besaran bantuan keuangan untuk Lebak dan Pandeglang, agar kedua wilayah Selatan itu mampu mengejar ketertinggalan dari wilayah Utara Banten.

    “Kami minta dibedakan, karenakan yang menyumbang IPM terendah, LPE terendah di Lebak dan Pandeglang. Jadi, makanya mungkin bankeu intervensi provinsinya lebih besar,” katanya.

    Terlebih lagi menurutnya, tuntutan itu menjadi wajar, sebab selama ini Pandeglang dan Lebak menjadi penyumbang pajak terbesar bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Banten.

    “Kami kan penyumbang pajak terbesar, masa kami sedikit (Bankeu Provinsi nya),” keluh Iti.

    Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah menggarisbawahi isu strategis terkait ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, lingkungan hidup dan upaya yang sudah dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dalam menanggulanginya.

    Sumber daya manusia, berharap untuk Banten menuju Indonesia Emas yaitu tercapainya peningkatan lama harapan sekolah 12 tahun, tersedianya SDM sesuai dengan kebutuhan kerja, tersedianya sekolah untuk siswa berkebutuhan khusus, dan tersedianya fasilitas kesehatan di Banten untuk penyakit kronis dan berat.

    “Kita ketahui kewenangan SMA/SMK ini kan ada di provinsi, begitu juga madrasah kewenangannya ada di Kementerian Agama. Harapannya kita perlu duduk bersama, berkomunikasi dan berkoordinasi agar cita-cita kita mewujudkan Banten menuju Indonesia Emas dapat terwujud,” jabar Arief.

    Selain itu, Arief juga membahas terkait kemacetan, pengendalian banjir, kebutuhan infrastruktur pengelolaan sampah, pengelolaan sampah yang belum ramah lingkungan dan lain sebagainya. “Jadi dari berbagai upaya yang sudah dilakukan kita berharap sama – sama bisa wujudkan Banten Menuju Indonesia Emas dan tentunya pemerintah pusat dan provinsi bisa terus bersinergi dengan Pemkot Tangerang,” kata Arief.

    Menanggapi tuntutan tersebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani mengakui bahwa memang telah terjadi ketimpangan pembangunan di Banten.

    Hanya saja ia menilai ketimpangan itu seharusnya dapat dijadikan peluang bagi Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

    Karena selama ini kedua kabupaten tersebut dikenal sebagai kawasan penghasil produksi pertanian, sehingga nantinya kedepan Kabupaten Lebak dan Pandeglang mampu menjadi pemasok hasil pertanian bagi kawasan-kawasan lainnya di Utara yang tidak memiliki lahan pertanian.

    “Bagaimana kedepan Lebak-Pandeglang bisa menjadi sumber yang mengisi kebutuhan-kebutuhan masyarakat kita yang di Tangerang Raya,” ujarnya.

    Oleh karenanya, melihat potensi tersebut maka Pemprov Banten berencana akan mengembangkan potensi pertanian di wilayah Selatan menjadi jauh lebih modern dan maju.

    “Di sana ditekan sektor pertanian yang modern sehingga bisa memenuhi kebutuhan Tangerang Raya,” tandasnya.

    Pj Gubernur Banten, Al Muktabar yang hadir memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan kick off meeting penyusunan RPJPD Provinsi Banten tahun 2025-2045 dan launching Banten Development Forum. “Masukan-masukan dari seluruh kepala daerah se-Provinsi Banten, kami harapkan bisa terus memajukan Provinsi Banten untuk Indonesia Emas,” ucap Al Muktabar. (MG-01/DHE/PBN)

  • Perkumpulan Bedak Saung Salurkan Air Bersih di Pasirkadu

    Perkumpulan Bedak Saung Salurkan Air Bersih di Pasirkadu

    PANDEGLANG, BANPOS – Pasca kebakaran yang terjadi di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Iftida, Desa Pasirkadu, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, beberapa waktu lalu. Sejumlah relawan kebencanaan, bekerjasama dengan jajaran Muspika setempat menyalurkan bantuan air bersih.

    Penyaluran bantuan air bersih tersebut dilakukan karena puluhan warga setempat mengalami Krisis air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
    Ketua Perkumpulan Boedak Saung Kabupaten Pandeglang, Ilman menyatakan, lokasi penyaluran bantuan air bersih tepatnya di Kampung Cimadur, Desa Pasirkadu.

    “Alhamdulillah, bantuan ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat sekitar, khususnya yang terdampak,” kata Ilman kepada wartawan, Senin (28/8).

    Dijelaskannya, untuk masyarakat yang terdampak di Ponpes Al-Iftida sekitar 35 orang santri. Bantuan air bersih tersebut juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar lainnya.

    “Untuk santri yang terdampak sebanyak 35 orang, bantuan air bersih juga dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar,” ungkapnya.

    Ketua KSB Kecamatan Sukaresmi, Yoki menambahkan, Ponpes Al-Iftida tersebut menjadi korban kebakaran pada Minggu (20/8) lalu. Selain air bersih, masih ada beberapa kebutuhan lagi untuk dipenuhi untuk membangun Ponpes tersebut.

    “Kebutuhan lainnya yaitu, kayu, bilik, genteng, asbes, GRC, serta beberapa bahan material lainnya untuk membangun kembali Ponpesnya,” katanya.

    Menurutnya, kejadian kebakaran di Ponpes Al-Iftida tersebut sudah dikoordinasikan dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, Aparat Desa dan Kecamatan, serta pihak terkait lainnya.

    “Sudah dikoordinasikan dengan Dinsos dan pihak terkait lainnya,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Linmas Pandeglang Diharap Mampu Tangani Kebakaran

    Linmas Pandeglang Diharap Mampu Tangani Kebakaran

    PANDEGLANG, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran (BPBD-PK) Kabupaten Pandeglang melakukan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran kepada anggota Satlinmas, di Kecamatan Kaduhejo, Selasa (22/8) lalu.

    Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh sekitar 150 anggota Satlinmas dari Kecamatan Kaduhejo dan Kecamatan Cimanuk tersebut, sebagai upaya pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran yang terjadi di lingkungan masyarakat.

    “Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan sosialisasi pencegahan kebakaran kepada anggota Satlinmas yang ada di dua kecamatan,” kata Kepala Bidang Damkar BPBD-PK Pandeglang, Endan Permana.

    Dijelaskannya, dalam sosialisasi tersebut, materi yang diberikan kepada para peserta anggota Linmas diantaranya terkait bagaimana pencegahan kebakaran dan bagaimana cara penanganannya.

    “Jadi disini kita berikan pemahaman bagaimana cara pencegahan kebakaran dan bagaimana cara penanganan saat kebakaran di lingkungan masyarakat,” terangnya.

    Menurutnya, praktik simulasi yang diberikan kepada anggota Linmas bukan hanya penanganan kebakaran saja, akan tetapi simulasi fireground strategi, dan evakuasi satwa liar.

    “Praktik simulasi terbagi menjadi 3 bagian yaitu, Fireground strategi, evakuasi satwa liar seperti ular dan sarang tawon, kompor gas bilamana terjadinya kebocoran pada selang maupun regulator,” jelasnya.

    Ia berharap, dengan terlaksananya kegiatan sosialisasi pemberdayaan kepada anggota Linmas dalam penanganan kebakaran dapat memperkecil dampak kebakaran.

    “Dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki Linmas, diharapkan akan dapat memperkecil dampak dari kebakaran, karena Linmas merupakan garda terdepan di tengah-tengah masyarakat,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pandeglang Diberikan Peningkatan Pengetahuan

    Pembudidaya Ikan di Kabupaten Pandeglang Diberikan Peningkatan Pengetahuan

    PANDEGLANG, BANPOS – Sebanyak 60 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) di Kabupaten Pandeglang diberikan pelatihan dan pendampingan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, di Aula Baitul Hamdi, Kecamatan Menes. Selasa (22/8) lalu.

    Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Budi S Januardi mengatakan, pihaknya memberikan pelatihan dan pendampingan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi bagi para Pokdakan.

    “Pelatihan kepada Pokdakan ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pelaku usaha perikanan untuk membekali diri diera perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat saat ini,“ kata Budi.

    Dijelaskannya, dalam menjalankan usahanya, para Pokdakan dalam melakukan budidaya ikan air tawar khususnya budidaya ikan lele agar produktivitasnya lebih cepat harus menggunakan sistem kawin suntik.

    “Karena jika budidaya ikan lele hanya mengandalkan kawin alami produktivitasnya agak lambat, maka dari itu Pokdakan ini kami berikan pelatihan introduksi teknologi,“ terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Budi, pihaknya berharap agar para peserta yang mengikuti pelatihan ini memiliki kemampuan terkait budidaya ikan dengan sistem kawin suntik secara mandiri.

    “Sehingga kedepan para Pokdakan ini mampu meningkatkan hasil produktivitasnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, kabupaten Pandeglang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang memadai khususnya perikanan. Oleh karena itu, para pelaku usaha perikanan harus bisa memanfaatkannya.

    “Potensi perikanan di Kabupaten Pandeglang sangat besar, maka potensi besar tersebut harus dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku usaha perikanan,” katanya.

    Menurutnya, potensi perikanan yang cukup besar ini harus dioptimalkan dengan baik, sehingga kedepan Kabupaten Pandeglang bisa merajai pasar di Jabodetabek.

    “Saya berharap pelatihan dan pendampingan ilmu teknologi bagi para pelaku usaha perikanan mampu memberikan dampak yang positif, diantaranya semakin meningkatnya produktivitas perikanan di Kabupaten Pandeglang,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Kasus Kekerasan dan TPPO di Pandeglang Alami Peningkatan

    Kasus Kekerasan dan TPPO di Pandeglang Alami Peningkatan

    PANDEGLANG, BANPOS – Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pandeglang makin mengkhawatirkan, hal tersebut terlihat dari meningkatnya angka kasus TPPO. Tingginya angka TPPO ini membutuhkan pemahaman dan kerjasama dari berbagai pihak.

    Sebab itu, untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta pencegahan terjadinya kasus TPPO di Pandeglang. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Pandeglang melakukan sosialisasi di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Pandeglang.

    Kepala UPTD PPA DP2KBP3A Kabupaten Pandeglang, Mila Oktaviani mengatakan, angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun ini cukup tinggi.

    Dalam pencegahannya, pihaknya melakukan upaya sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pencegahannya.

    “Kita sudah lakukan sosialisasi di beberapa kecamatan yang angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tinggi diantaranya Kecamatan Sobang, Carita dan Jiput,” kata Mila kepada BANPOS, Rabu (23/8).

    Mila menjelaskan, berdasarkan data yang tercatat pada UPTD PPA Pandeglang, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah ditangani hingga bulan Agustus 2023 sebanyak 71 kasus.

    “Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 11 kasus, Seksual anak sebanyak 40 kasus, seksual perempuan sebanyak 17 kasus dan TPPO sebanyak 4 kasus. Jadi semuanya sebanyak 71 kasus,” terangnya.

    Menurutnya, kasus TPPO pada tahun ini juga mengalami peningkatan, sehingga pihaknya melakukan sosialisasi pencegahan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Jiput.

    “Menurut informasi dari warga, bahwa di Kecamatan Jiput kebanyakan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online (Simfoni) PPA belum ada kasus di Jiput yang terlapor kan ke UPTD PPA, sehingga kita lakukan sosialisasi disana dan itu sudah kita lakukan beberapa waktu lalu,” jelasnya.

    Mila menambahkan, dalam sosialisasi pemahaman dan pencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus TPPO di Kecamatan Jiput, UPTD PPA melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH).

    “Sosialisasi di Kecamatan Jiput kita melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan, tujuannya agar masyarakat tahu kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus TPPO yang terjadi dilingkungannya bisa dilaporkan kepada pihak APH tersebut,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Program RTLH Bodong Pandeglang Telan Korban

    Program RTLH Bodong Pandeglang Telan Korban

    PANDEGLANG, BANPOS – Sejumlah warga yang ada di Kecamatan Sobang dan Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang menjadi korban penipuan oleh salah seorang oknum yang mengiming-imingi bantuan bedah rumah atau program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

    Dari informasi yang berhasil dihimpun wartawan bahwa di Kecamatan Sobang, ada sebanyak 6 Kepala Keluarga (KK) dan di Kecamatan Sindangresmi satu KK yang menjadi korban penipuan program RTLH.

    Camat Sobang, Juansyah Waluyo membenarkan bahwa ada sekitar 6 KK warga Kecamatan Sobang tertipu oleh oknum yang mengiming-imingi bantuan program RTLH, padahal bantuan program RTLH tersebut tidak ada.

    “Di Desa Cimanis sebanyak 5 KK dan Desa Pangkalan 1 KK. Mereka (warga,red) sudah mengeluarkan banyak uang kepada oknum itu, namun bantuan program RTLH tidak ada,” kata Juansyah kepada wartawan.

    Dijelaskannya, warga yang telah menjadi korban penipuan program RTLH tersebut sudah memberikan sejumlah uang kepada oknum itu mulai dari sebesar Rp 700 ribu hingga Rp 1 juta.

    “Jadi modus pelaku menjanjikan kepada warga akan ada bantuan rehab rumah dari pemerintah. Warga diminta biaya dan dokumen kependudukan,” terangnya.

    Hingga saat ini, lanjut Juansyah, pihaknya juga belum mengetahui siapa dan dari mana oknum yang menipu sejumlah warganya tersebut. Tapi,ia sudah melihat foto oknum itu dan sudah melaporkannya ke Polsek Panimbang.

    “Warga kami juga tidak tahu siapa orangnya dan dari mana. Namun warga kami sudah ada yang mengeluarkan biaya kepada pelaku yang menjanjikan program RTLH itu,” ungkapnya.

    Hal yang sama juga dikatakan oleh Camat Sindangresmi, Muklis mengaku, jika salah satu warganya ada yang menjadi korban penipuan bantuan program RTLH.

    “Iya ada satu orang dan sudah keluar biaya sebesar Rp 1,2 juta,” ucapnya.

    Menurutnya, dari informasi yang didapat dari warga bahwa warga yang lain pun di Sindangresmi banyak didatangi pelaku dengan modus iming-iming program RTLH. Namun warga yang lain sempat nanya dulu kepada pihak desa,sehingga tahu bahwa itu penipuan.

    “Satu warga sudah keluar biaya namun sebagian warga yang lain tidak, karena sempat tanya dulu kepada pihak desa,” ungkapnya.

    Sementara itu, Kapolsek Panimbang, IPTU Asep Jamaludin mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi banyaknya warga Sobang dan warga lainnya yang menjadi korban penipuan. Saat ini pihaknya sedang mencari pelaku, meski warga atau korban belum ada yang laporan.

    “Memang sudah ada informasi soal banyaknya warga yang menjadi korban penipuan program bedah rumah oleh salah seorang oknum yang belum diketahui siapa dan dari pihak mana. Namun sampai sekarang belum ada korban yang melakukan laporan kepada kami,” katanya.

    Namun, meskipun belum ada warga yang melaporkan, tapi pihaknya sudah mengantongi foto terduga pelaku, karena salah seorang keluarga korban sempat memfoto pelaku.

    Bahkan, pihaknya pun saat ini menjadikan oknum terduga pelaku penipuan tersebut sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

    “Karena kami sudah mengantongi foto terduga pelakunya, maka jika nanti ditemukan akan langsung diamankan, untuk dibuktikan benar atau tidaknya oknum itu yang melakukan penipuan program bedah rumah,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Ketua DPRD Salurkan Air Bersih

    Ketua DPRD Salurkan Air Bersih

    PANDEGLANG, BANPOS – Ketua DPRD Pandeglang, TB Udi Juhdi mendistribusikan air bersih kepada masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang yang dilanda kekeringan.

    Puluhan warga di Desa Patia, Kecamatan Patia, beramai-ramai membawa jerigen dan bak penampungan air untuk mendapatkan air bersih yang disalurkan oleh Ketua DPRD Pandeglang tersebut.

    Ketua DPRD Pandeglang, Tubagus Udi Juhdi mengatakan, berawal dari banyaknya keluhan masyarakat Patia yang saat ini mengalami krisis air bersih akibat dilanda kekeringan, pihaknya langsung menerjunkan beberapa armada mobil tangki air untuk membantu masyarakat yang mengalami krisis air bersih.

    “Masyarakat di Patia saat ini mengalami krisis air bersih. Maka hari ini kita menyalurkan bantuan air bersih di beberapa titik diantaranya Desa Patia, Surianeun, Simpang Tiga dan desa lainnya,” kata Udi kepada wartawan di Kecamatan Patia, Sabtu (19/8).

    Menurutnya, dalam menanggulangi krisis air bersih yang dialami oleh masyarakat ini, pihaknya akan mendistribusikan sebanyak 40 ribu liter air bersih.

    “Hari ini di wilayah Patia dan nanti kita juga akan mendistribusikan air bersih ke daerah lain yang dilanda kekeringan,” ujarnya.

    Dijelaskannya, dampak kemarau panjang ini masyarakat di Kabupaten Pandeglang mulai mengalami krisis air bersih. Seperti yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Patia saat ini.
    “Tentu kita akan hadir ditengah kesulitan masyarakat, kita akan terus berupaya dalam menanggulangi krisis air bersih,” ungkapnya.

    Di tempat yang sama, Sekretaris Camat Patia, Tatang Fauzi mengaku, hampir semua desa di Kecamatan Patia dilanda kekeringan, dan akibatnya masyarakat mengalami krisis air bersih.
    “Kami ucapkan banyak terimakasih kepada Ketua DPRD Pandeglang, yang sudah membantu warga kami yang kesulitan air bersih,” katanya.

    Dijelaskannya, dari sebanyak 10 desa yang saat ini dilanda kekeringan, ada beberapa desa yang kondisinya lebih parah yaitu Desa Surianeun, Simpang Tiga, Cimoyan, Patia, Babakankeusik, Ciawi dan Rahayu.

    “Dengan adanya bantuan air bersih ini, masyarakat kami sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan air. Karena selama kemarau ini air bersih di sejumlah desa di Patia sulit didapat oleh masyarakat,” terangnya.

    Sementara, salah seorang warga Desa Patia, Sumiati mengaku merasa senang dengan adanya bantuan air bersih ini. Karena selama kemarau ini, ia dan warga lainnya sangat kesulitan mendapatkan air bersih, karena semua sarana air bersih seperti sumur bor dan sumur gali milik warga sudah mengering.

    “Alhamdulillah kami senang dengan adanya bantuan air bersih ini. Terimakasih kepada bapak dewan yang sudah membantu kami dalam memenuhi kebutuhan air bersih,” katanya.

    Sejauh ini, lanjut Sumiati, ia dan warga yang lain ketika hendak mendapatkan air bersih, harus pergi ke sumur gali yang ada di hutan yang jaraknya sejauh kurang lebih 1 kilometer dari perkampungan.

    “Sebelum ada bantuan air ini, kami harus pergi ke hutan untuk mendapatkan air bersih. Karena disana (hutan) ada satu sumur gali yang saat ini kondisi airnya masih memadai. Tapi sekarang Alhamdulillah ada bantuan, sehingga hari ini tidak perlu pergi ke sumur gali,” ungkapnya. (dhe/pbn)

  • Pemkab Pandeglang Teken MoU Pengolahan Sampah

    Pemkab Pandeglang Teken MoU Pengolahan Sampah

    PANDEGLANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pandeglang Berkah Maju (PBM), melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), tentang pengolahan sampah bersama PT Indonesia Power.

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita, mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pengolahan sampah.

    “Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan isu lingkungan hidup,” kata Irna usai melaksanakan upacara Kemerdekaan RI Ke -78 di Alun-alun Pandeglang, Kamis (17/8).

    Menurutnya, pada momentum Hari Ulang Tahun (HUT) RI yang ke-78 ini, merupakan sebagai momentum pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan hidup.

    “Ini momentum baik di hari kemerdekaan, kami melakukan nota kesepahaman bersama PT Indonesia Power dalam pengolahan sampah sekaligus pengiriman perdana produk bahan bakar jumputan padat hasil olahan sampah ramah lingkungan pengganti batu bara,” terangnya.

    Selain itu, lanjut Irna, pengolahan sampah juga menjadi salah satu potensi untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Pemkab Pandeglang.

    “Pengolahan sampah merupakan potensi bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, perlu dukungan dari seluruh komponen masyarakat Pandeglang,” ujarnya.

    Ia pun berharap agar masyarakat Pandeglang mendukung kerjasama antara Pemkab Pandeglang dengan PT Indonesia Power dalam pengolahan sampah ini.

    “Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung langkah besar ini, dengan cara melakukan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya mulai dari rumah. Sehingga, memudahkan proses pengolahan sampah dan diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan daerah,” tandasnya. (DHE/DZH)