BANTEN POS

Tag: Kabupaten Serang

  • Dalam Sepekan Terjadi 14 Kebakaran Di Kabupaten Serang, Mayoritas Akibat Kecerobohan

    Dalam Sepekan Terjadi 14 Kebakaran Di Kabupaten Serang, Mayoritas Akibat Kecerobohan

    Kasubid Penanggulangan Kebakaran pada Damkar Kabupaten Serang, Ade Kusnadi.
    Kasubid Penanggulangan Kebakaran pada Damkar Kabupaten Serang, Ade Kusnadi.

    SERANG , BANPOS – Dalam kurun waktu sepekan, Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Serang mencatatkan sebanyak 14 kebakaran lahan yang diakibatkan oleh human error. Sebelumnya, terhitung sejak tanggal 17 september hingga 7 November 2019, sebanyak 55 kebakaran lahan dan rumah penduduk yang terjadi di Kabupaten Serang.

    Kasubid Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Serang, Ade Kusnadi, mengatakan kebakaran terjadi hamper di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Wilayah tersebut meliputi Cinangka, Kragilan, Kramatwatu, Tanjung Teja, Bojonegara, Kasemen, dan juga termasuk wilayah Kota Serang, Kopo, Serdang, Padarincang.

    “Yang paling parah terjadi di wilayah perbatasan Binuang dan Kibin dengan luas wilayah yang terbakar mencapai 20 hektar yang diakibatkan oleh human error, dan Berhasil kita padamkan dengan memakan waktu selam tiga jam,” ungkapnya.

    Ia juga menuturkan, selain kebakaran lahan di wilayah Jawilan dan Kibin, pihaknya juga pernah mengatasi kebakaran yang cukup besar, hingga melibatkan dua mobil water canon dari Kepolisian Daerah (Polda) Banten, mobil pemadam kebakaran Kota Serang dua unit, mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Serang empat unit, serta mobil pemadam kebakaran kawasan Ciruas satu unit.

    “Hal itu juga disebabkan oleh proses pembakaran yang berlokasi di sekitar ciruas,” terangnya.

    Selaku Kasubid penangguhan kebakaran, dirinya menghimbau kepada baik di Kabupaten Serang maupun Kota Serang, jika tempat tinggal atau wilayahnya banyak ilalang, saat musim kemarau, agar dibersihkan dan dibabat.

    “Yang kebetulan tempat tinggal atau wilayahnya banyak ilalang, di musim kemarau ini agar dibersihkan dan dibabat. Agar tidak terjadi kebakaran ilalang,” katanya.

    Dirinya juga menerangkan agar lebih berhati-hati dalam segala penggunaan bentuk lampu, minyak tanah, gas, lampu listrik dan penyalaan lilin. Ia menyarankan, jangan menghidupkan listrik pada saat tercium aroma gas bocor.

    “Menyalakan lilin juga harus di tempat yang tidak mudah terbakar, kemudian pada saat regulator dipasang atau dilepas itu juga di elpigi 3kg itu harus berhati-hati, pemasangannya tidak boleh pakai pengikat, kerena itu tidak disarankan oleh damkar,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • 12 Tahun Negosiasi Penyerahan Aset Mentok, Subadri Minta Pemprov Jadi Wasit

    12 Tahun Negosiasi Penyerahan Aset Mentok, Subadri Minta Pemprov Jadi Wasit

    Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin

    SERANG, BANPOS – Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin berharap agar Pemprov Banten menjadi penengah permasalahan penyerahan aset antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang, hal ini dikarenakan masih menggantungnya proses negosiasi penyerahan aset.

    “Menurut saya, karena amanahnya 5 tahun (penyerahan aset,red), sekarang sudah 12 tahun. Di undang-undang dijelaskan, pihak provinsi agar bisa memediasi dan memfasilitasi pihak kabupaten kota yang masih ada gunjang ganjing,” jelasnya.

    Ia berharap, provinsi dapat memanggil kedua belah pihak tersebut.

    Terkait anggaran pembangunan Puspemkab Serang yang belum ada pada tahun 2020 dalam rancangan APBD Kabupaten Serang. Ia mengaku belum tahu, namun menurut informasi yang didapatkan, Pemkab Serang malah mengalokasikan anggaran untuk rehab kantor.

    “Saya tidak tahu arah keseriusan Pemkab Serang. Tapi bisa teman-teman nilai sendiri jadi niatnya bagaimana,” kilah Subadri.

    Subadri mengaku, Pemkot Serang sudah terus melakukan komunikasi dengan pihak Pemkab Serang. Namun hingga saat ini, masih belum ketemu solusi dari permasalahan tersebut.

    “Sudah asda, bappeda bertemu. Sebab itu saya meminta pemprov segera melakukan mediasi dan fasilitasi,” terangnya.

    Menurutnya, masalah aset ini bukan hanya soal keinginan untuk memiliki aset saja, tapi juga dikarenakan kebutuhan dari Pemkot Serang untuk melayani masyarakat.

    “Kita masih ada OPD yang ngontrak, jadi ini sudah masalah kebutuhan. Lagipula ini juga sudah aturan dalam UU, bukan soal gimana-gimana,” tandasnya.

  • Karang Taruna Diminta Agar Sinergi dengan OPD

    Karang Taruna Diminta Agar Sinergi dengan OPD

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta Karang Taruna Kabupaten Serang, bersinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Serang. Sebab, Tatu meyakini bahwa Karang Taruna merupakan organisasi pemuda yang tangguh serta tidak pernah patah semangat dalam menghadapi masalah sosial di tengah-tengah masyarakat.

    Hal tersebut dikatakan Tatu saat melantik pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang masa bakti 2019-2024 di Aula Tb Suwandi, lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang, Jumat (1/10). Tatu mengharapkan agar kemitraan Karang Taruna dengan Pemda Kabupaten Serang diimplementasikan dalam program-program yang ada di OPD.

    “Pengurus Karang Taruna Kabupaten Serang yang baru dilantik, didominasi usia muda dengan semangat masih tinggi, tangguh, dan ketika menemukan masalah sosial tidak langsung patah arang atau patah semangat,” ujarnya kepada awak media.

    Tatu menyebut, baik pengurus maupun anggota Karang Taruna semua turut mengawal program hingga ke tingkat Desa. Ia juga memastikan, Pemkab Serang akan membantu program kerja yang akan dilakukan oleh Karang Taruna Kabupaten Serang melalui pemberian dana hibah.

    ”Saya minta program Karang Taruna sinkron dengan kegiatan OPD. Intinya, dana hibah harus efektif, efisien. Terpenting Karang Taruna tidak vakum karena persoalan anggaran,” tuturnya.

    Tatu mengakui bahwa persoalan lainnya yang dapat dikatakan sulit adalah merubah pola pikir masyarakat. Hal ini, kataTatu, peran Karang Taruna bisa sangat diperlukan. Mengingat mereka ada di tengah-tengah masyarakat.

    “Setiap desa kan ada kepengurusannya, saya meyakini dengan usia mereka yang masih semangat (memiliki) yang tinggi, itu pastinya bisa lebih ulet. Keberadaan Karang Taruna harusnya sangat bisa dijadikan mitra oleh Pemkab Serang ini dalam arti yang sebenarnya mengimplementasikan kepada masyarakat,” tuturnya.

    Ketua Karang Taruna Kabupaten Serang, Bahrul Ulum, menegaskan bahwa setiap tahunnya, Karang Taruna harus punya program prioritas yang direncanakan melalui rapat kerja daerah (Rakerda). Kegiatan tersebut, kata Ulum, akan dilaksanakan awal tahun 2020 yang juga akan membahas pemetaan keanggotaan.

    ”Jadi pada tahun 2020 itu mau bekerja apa, 2021 mau bekerja apa dan seterusnya,” ujarnya yang juga merupakan Ketua DPRD Kabupaten Serang periode 2019-2024.

    Ulum memastikan jika organisasi tidak akan bisa berjalan tanpa didukung oleh anggaran yang cukup. Namun lebih penting, kata dia, OPD Pemkab Serang harus melibatkan Karang Taruna dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat agar lebih efektif.

    Selama ini, menurut Ulum, hanya Dinas Sosial yang fokus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Karang Taruna. Padahal, Karang Taruna bisa dilibatkan dalam pengentasan pengangguran, pemberdayaan petani dan nelayan, hingga program langsung ke masyarakat lainnya.

    ”Pengurus tingkat kabupaten hanya cukup sebagai memonitoring dan membuat program kerja, tapi pelaksanaan teknis kerja ada di kecamatan dan desa,” jelas Ulum.

    Terkait rencana dana hibah, Ulum memastikan akan digunakan untuk operasional dan program kerja tingkat kabupaten dan kecamatan.

    “Kalau di tingkat desa saya tidak begitu khawatir karena memang sudah ada di dana desa,” tandasnnya. (MUF)

  • BPD Harus Netral Di Pilkades

    BPD Harus Netral Di Pilkades

    SERANG, BANPOS – Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk bersikap netral dalam mengawal pesta demokrasi tingkat desa yang akan dilaksanakan pada Minggu, (3/10). Hal itu disampaikan setelah Tatu melantik 206 BPD di Tennis Indoor, Setda Pemkab Serang, Jumat (1/11).

    Tatu menjelaskan, bahwa anggota BPD juga harus mengawal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) melalui koordinasi aktif dengan kepala desa. Ia juga menekankan agar BPD bersama-sama dengan Kepala desa (Kades), harus menghimpun aspirasi dari masyarakat dan tentunya bekerjasama dengan kepala desa.

    “Mereka harus bisa berkoordinasi dengan baik. Karena apabila BPD dengan kepala desa ada persoalan, tentunya yang akan jadi korban adalah masyarakatnya,” ujarnya usai melantik anggota BPD.

    Ia menekankan agar semua tugas-tugas BPD disebutkan dan diingatkan kembali. Hal lainnya, menjelang Pilkades, dirinya meminta kepada seluruh perangkat Desa salah satunya BPD yang baru saja dilantik, harus netral.

    “Supaya tidak ada persoalan kedepannya. Nanti ketika mereka berpihak ke salah satu, terus kemudian kepala desanya yang lain, itu akan mengganggu kinerja mereka. Jadi sudah diinstruksikan kepada seluruh BPD dan Sekdes itu harus netral,” tegasnya.

    Tentunya, lanjut dia, BPD dengan kepala desa bisa mengawasi pembangunan dan menjaga kerukunan. Ia menegaskan, agar anggota BPD menjaga netralitas saat pemilihan kepala desa agar tidak ada masalah dengan masyarakat.

    “BPD merupakan lembaga pemerintahan dan anggotanya perwakilan dari penduduk di desa yang diajukan oleh masyarakat,” tegasnya.

    Tatu juga meminta, BPD harus aktif saat pembahasan berbagai kebijakan dalam menjalankan Pemerintah desa agar lebih baik.

    “Hal ini merupakan modal dalam menjalankan tugas ke depan menjadikan pemerintah tingkat desa sesuai harapan,” ucapanya.

    Diketahui fungsi utama BPD yaitu, pembahasan dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

    “BPD bersama pemerintah desa meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa dengan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Serang, Rudi Suhartanto, sebanyak 206 anggota BPD yang dilantik berasal dari 28 Desa di 16 Kecamatan ini, diharapkan segera melakukan konsolidasi dengan pihak desa.

    “Untuk yang sudah dilantik, segera konsolidasi di tingkat desa, bersama perangkat desa dan kepanitiaan khusus Pilkades,” ujarnya.

    Rudi juga memberikan peringatan secara tegas jika terdapat anggota BPD yang tidak netral dalam pelaksanaan Pilkades.

    “Kami akan terus pantau jika ada dugaan tidak netral, maka kami panggil dan berikan sanksi tegas,” tandasnya. (MUF)

  • PT. SBG Dianggap Ajak Perang, Warga Nekat Halangi Alat Berat

    PT. SBG Dianggap Ajak Perang, Warga Nekat Halangi Alat Berat

    Tangkapan layar video pengadangan alat berat di Padarincang, Kamis malam (31/10/2019)

    PADARINCANG, BANPOS – Kendati telah mendapatkan penolakan keras dari masyarakat, ternyata tidak merubah keinginan PT Sintesa Banten Geothermal (SBG) untuk membangun megaproyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di Padarincang. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya upaya paksa PT SBG, untuk membawa masuk alat berat ke tempat megaproyek itu.

    Upaya tersebut pun mendapatkan perlawanan dari masyarakat. Puluhan masyarakat Padarincang melakukan aksi pengadangan terhadap alat berat, yang dibawa oleh PT SBG dengan pengawalan ketat aparat keamanan dan TNI.

    Kabid Advokasi pada Serikat Mahasiswa Sosialis Demokratik (SWOT), Firman Albalagoh, mengatakan PT SBG telah beberapa kali memaksa untuk membawa alat berat masuk ke Padarincang. Namun, pihaknya dan warga Padarincang berhasil menghalau mereka.

    “Kemarin-kemarin juga ada alat berat yang datang kesini, Allahamdulillah mereka berhasil dipukul mundur,” ujarnya kepada BANPOS, saat dihubungi melalui media perpesanan, Kamis (31/10).

    Bahkan, lanjut Firman, upaya PT SBG untuk memasukkan alat berat ke Padarincang kembali terulang pada pukul 05.00 WIB pagi kemarin. Menurut Firman, PT SBG berhasil membawa alat berat hingga ke Batu Kuwung.

    “Namun kami kembali berhasil mengadang alat berat yang ingin naik keatas, serta kami juga berhasil memukul mundur PT SBG sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah itu, PT SBG menaruh alat berat mereka di Palima hingga pukul 13.00 WIB,” katanya.

    Ia mengaku, dalam upaya memaksa masuk alat berat ke lokasi megaproyek PLTPB, PT SBG meminta bantuan pengawalan dari pihak keamanan dan TNI. Namun menurutnya, hal itu tidak membuat pihaknya gentar.

    “Memang pihak perusahaan kemarin juga dikawal oleh aparat keamanan dan begitu juga hari ini. Mereka sangat memaksakan untuk merusak alam kami, maka kami tak segan-segan untuk terus mengusir mereka,” tuturnya.

    Menurutnya, tindakan PT SBG yang meminta bantuan TNI dan aparat keamanan merupakan sikap provokatif yang dilakukan.

    “Ini tindakan yang provokatif. Jika memang mereka seperti itu, seolah-olah mereka menabuh genderang perang dengan kami masyarakat Padarincang,” tegasnya.

    Sementara itu, salah satu masyarakat Padarincang, Hendra Wibowo, menuturkan bahwa Pemkab Serang seharusnya berpihak kepada masyarakat. Karena, upaya penolakan dari masyarakat Padarincang, tidak hanya dilakukan sekali ataupun dua kali.

    “Kami semua sudah melakukan berbagai macam cara penyampaian aspirasi penolakan pembangunan ini. Seharusnya ini menjadi tolak ukur Pemerintah Kabupaten untuk mengambil langkah tegas,” katanya.

    Ia pun meminta kepada Pemkab Serang, agar tidak mencuci tangan dari konflik yang berlarut-larut sejak lama itu.

    “Jika Pemkab mengatakan bahwa kebijakan ada di pusat, setidaknya Pemkab mengimbau kepada pihak perusahaan untuk tidak mendatangkan alat berat ke lokasi PLTPB. Sebab, di lokasi masih terjadi konflik penolakan dari warga setempat,” tandasnya. (DZH)

  • Pelaku Kekerasan Seksual Masih Didominasi Orang Terdekat

    Pelaku Kekerasan Seksual Masih Didominasi Orang Terdekat

    Kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Serang

    SERANG, BANPOS – Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Serang, tercatat bahwa terjadi penurunan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan, namun secara keseluruhan, perempuan masih mendominasi sebagai korban.

    Selain itu, pelaku kekerasan juga masih didominasi oleh orang terdekat bahkan keluarga korban pelecehan dan kekerasan seksual tersebut.

    Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Serang, Tarkul wasyit, mengungkapkan bahwa peserta adalah semua pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) tingkat kecamatan. Disamping keterlibatan seluruh elemen masyarakat, yang dinilai efektif dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebagai upaya lanjutannya, Tarkul mengaku telah membuat sistem terintegrasi.

    “Karena selama ini pelaporan kasus tidak satu pintu. Ada yang langsung ke P2TP2A dan ada yang belum terlaporkan. Jadi kita optimalkan layanan terhadap korban kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak,” ujarnya kepada awak media.

    Tarkul menyebut bahwa kekerasan pada perempuan dan anak diawali oleh pelecehan seksual. Berdasarkan catatan DP3AKB perakhir bulan september, ada 60 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah di laporkan ke P2TP2A Kabupaten Serang.

    Pihaknya mengungkapkan, kasus pada perempuan dan anak cenderung dilakukan oleh orang-orang terdekat dari korban seperti tetangga, guru, bahkan anggota keluarganya sendiri.

    “Kasus yang pelecehan di sekolah ada di Cikeusal. Rata-rata itu pelecehan. Kalau dibilang presentase cukup lumayan ada 50 persen, sampai dengan akhir bulan ini ada kasus yang lapor ke P2TP2A itu 60 kasus, kan bervariasi ada kasus pelecehan, kekerasan,” tuturnya.

    Pihaknya mengklaim bahwa kasus pelecehan seksual di Kabupaten Serang mengalami tren penurunan. Mengingat, data kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun lalu sebanyak 90 kasus.

    “Kalau dilihat dari jumlahnya, sih, ini dibandingkan dengan tahun kemarin masih dibawah tahun kemarin. Tahun kemarin junlahnya sekitar 90 kasus,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Tarkul Wasyit menjelaskan, penurunan kasus tersebut merupakan buah hasil kinerja DP3AKB yang gencar mensosialisasikan pencegahan pelecehan seksual dan bahaya seks diluar nikah ke setiap sekolah dan masyarakat.

    “Kondisi sekarang setelah ada P2TP2A, masyarakat mulai sadar melaporkan. Kami berharap untuk kedepan, penanganan kasus itu harus terintegrasi oleh sistem. Karena selama ini kasus dugaan kekerasan laporan kasus ada yang laporan ke P2TP2A,” tandasnya. (MUF/PBN)

  • Penderita Gizi Buruk dan Stunting Masih Tinggi


    SERANG , BANPOS – Persoalan Stunting dan gizi buruk di Kabupaten Serang masih mengakar, tidak ada jumlah penurunan yang signifikan. Bahkan, hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam perkembangan anak.

    Menurut catatan Dinkes Kabupaten Serang, hingga kini sebanyak 167 Balita di Kabupaten Serang menderita gizi buruk. Ditambah, tercatat kasus stunting tahun 2019 sebanyak 21.500 Balita.

    Kasie Gizi Masyarakat Dinkes Kabupaten Serang, Puji Kuntarso, mengungkapkan bahwa banyaknya penderita gizi buruk maupun stunting disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu kurangnya perhatian dari orangtua dikarenakan kasus perceraian, atau pola asuh yang dititipkan.

    “Pola asuh maksudnya, anak diasuh orang lain yang bukan ibu kandungnya dengan alasan bekerja, ataupun cerai. Kemudian, penyebab lainnya dikarenakan orangtua yang tidak mau menyusui anaknya,” ujar Puji saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/9).

    Selain itu, kata dia, kasus gizi buruk ditunjang oleh penyakit lain. Bisa disebabkan oleh down syndrom, penyakit infeksi seperti paru-paru (TBC), cacingan dan lainnya.

    “Faktornya lainnya juga banyak, misal pola makan, keadaan ekonomi, penyakit penyerta. Tetapi yang paling banyak akibat pola asuh,” terangnya.

    Puji menegaskan, dari 167 kasus penderita gizi buruk didominasi oleh perempuan. Menurutnya, pola makan sangat penting diterapkan sejak dini. Kemudian, kondisi lingkungan juga menjadi penyebab. Karena jika anak sudah mengalami sakit karena cacingan dan sebagainya, anak menjadi kehilangan nafsu makan dan terpapar oleh penyakit.

    “Untuk mengantisipasi meningkatnya angka gizi buruk dan stunting, kami telah mengajukan bahwa Kabupaten Serang tahun depan akan lokus stunting dengan menggandeng stakeholder dan lintas sektor, dan akan melaksanakan program Wong Serang Cegah Stunting,” jelasnya.

    Puji menyebutkan bahwa tubuh perlu asupan 5 macam gizi yaitu kayak karbohidrat, protein daging dan kedelai, lemak, vitamin dan mineral. Penting juga memberikan makanan yang cukup untuk anak, dan pemberian makan yang seimbang, serta pola makan yang teratur.

    “Pagi sarapan, kalau bisa sekolah bawa bekel. Urutannya, sarapan, jam 10 makan snack, makan siang, jam 4 makan snack dan makan malam. Jika anak sekolah, kantin sekolah harus baik, jadi mereka di sekolah itu mendapatkan kudapan yang tinggi gizi,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • 6 Bakal Calon Optimis Rebut Rekomendasi Megawati

    6 Bakal Calon Optimis Rebut Rekomendasi Megawati

    SERANG, BANPOS – Penjaringan bakal calon Bupati dan calon Wakil Bupati dari DPC PDIP Kabupaten Serang, resmi ditutup. Sebanyak 6 bakal calon Bupati dan Wakil Bupati telah mendaftarkan diri pada partai berlogo banteng tersebut.

    Dalam penjaringan itu, tercatat sebanyak tiga orang mendaftarkan diri menjadi bakal calon Bupati, diantaranya yaitu Ratu Tatu Chasanah yang juga calon petahana, Lili Romli, dan Wahyu Papat Juni yang juga merupakan ketua DPC PKB Kota Serang.

    Sementara itu, bakal calon Wakil Bupati yang telah mendaftar yaitu Pandji Tirtayasa yang juga merupakan calon petahana, Hendri Gunawan, dan Harry Mirazdi.

    Ketua DPC PDIP Kabupaten Serang, Madsuri, mengatakan bahwa selama pihaknya membuka penjaringan untuk menghadapi Pilkada Kabupaten Serang ini, sebanyak 6 bakal calon baik Bupati maupun Wakil Bupati, mendaftar melalui partainya.

    “Alhamdulillah PDIP sudah 6 bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah mengembalikan formulir pendaftaran,” ujarnya kepada awak media di kantor DPC PDIP Kabupaten Serang, Rabu (18/9).

    Menurutnya, hasil dari pengembalian berkas ini akan diverifikasi oleh tim 7, untuk melihat calon mana saja yang telah lengkap dalam memberikan berkas persyaratan.

    “Adapun nama-nama yang telah mengembalikan berkas yaitu Ratu Tatu Chasanah sebagai bakal calon Bupati, Lili Romli sebagai bakal calon Bupati, Wahyu Papat sebagai bakal calon Bupati, Hendri Gunawan kebetulan juga bendahara disini sebagai bakal calon Wakil Bupati, Harry Mirazdi dari Pospera sebagai bakal calon Wakil Bupati, dan Pandji Tirtayasa yang juga merupakan Wakil Bupati, mendaftar sebagai bakal calon Wakil Bupati,” jelasnya.

    Ia pun mengatakan bahwa hasil verifikasi atas pendaftaran ini, akan diumumkan pada Sabtu (21/9) mendatang. “Ini kan belum verifikasi, apa yang kurang kita tidak tau. Apabila nanti ada yang kurang, kami tim 7 akan berupaya mengejar persyaratan yang masih kurang,” ucapnya.

    Mengenai dukungan terhadap kader internal yang juga mencalonkan diri, Madsuri mengaku bahwa dalam konteks pemilihan, ia dan partainya pasti mendukung kader internalnya. “Pasti didukung, tidak membeda-bedakan antara satu dan lainnya. Kewajiban PDIP adalah menghantarkan berkas-berkasnya hingga sampai kepada DPP nanti,” tegasnya.

    Sementara itu, Lili Romli, mengatakan bahwa dirinya sengaja mendaftarkan diri untuk maju sebagai bakal calon Bupati Serang melalui PDIP, karena partai ini membuka peluang bagi bakal calon yang bukan berasal dari internal partainya.

    “Saya berkeingan untuk maju pada Pilkada 2020, mengambil kesempatan dan peluang ini untuk daftar di PDIP. Saya mendaftar sebagai bakal calon Bupati,” ujarnya.

    Ia pun menuturkan bahwa dirinya optimis, dapat berhasil menjadi calon Bupati dari partai besutan Megawati tersebut. “Ya harus optimis bahwa kita lalui tahapan-tahapan ini, kita daftar sesuai dengan prosedur. Setelah itu kita serahkan kepada partai politik, apakah saya layak untuk menjadi calon Bupati yang diusung oleh PDIP. Dan saya menganggap bahwa saya mempunyai kapasitas bukan hanya sebagai akademisi, namun juga sebagai birokrat,” ungkapnya.

    Wahyu Papat Juni mengatakan setelah mengembalikan formulir, ia yakin 100 persen bahwa dirinya layak untuk diusung menjadi calon Bupati Serang.

    “Harus 100 persen dong optimisnya, kalau gak 100 persen saya tidak akan maju sebagai bakal calon Bupati. Untuk saat ini memang saya secara pribadi belum berkomunikasi dengan partai lain, saya serahkan hal itu kepada DPC PKB Kabupaten Serang,” ujarnya.

    Menurutnya, ia maju sebagai bakal calon Bupati Serang ini merupakan dorongan dari masyarakat. Ia mengatakan bahwa saat ini merupakan waktunya yang muda untuk melayani masyarakat.

    “Pertama memang ini merupakan dorongan dari masyarakat. Awalnya memang saya tidak kepikiran sama sekali, namun karena banyak yang mendorong untuk maju, maka saya berfikir kenapa tidak. Saya pun berkeyakinan saatnya yang muda yang mengabdi, yang tua yang membimbing,” ujarnya.

    Sementara Ratu Tatu Chasanah menuturkan bahwa dirinya mengembalikan berkas ini sebagaii bakal calon Bupati Serang. Ia mengharapkan bahwa dirinya dapat kembali mendapatkan dukungan dari PDIP, agar dapat kembali menjadi Bupati Serang periode 2020-2025.

    “Tentunya harapan saya bisa kembali mendapatkan dukungan dari partai berlambang banteng ini, untuk melanjutkan nanti di periode berikutnya dan ikut bertarung bersama saya di Pilkada mendatang,” tuturnya.

    Ia pun mengaku optimis dapat menggaet dukungan dari PDIP, seperti pada Pilkada periode sebelumnya. “Saya orangnya selalu optimis. Ya mudah-mudahan, karena kemarin saya mendapatkan dukungan dari PDIP, saya berharap periode kedepan pun mendapatkan dukungan dari PDIP,” harapnya.

    Pandji Tirtayasa mengaku, dirinya berharap partai yang telah mempercayakannya maju sebagai Wakil Bupati mendampingi Ratu Tatu Chasanah di periode yang lalu ini, kembali memberikan kepercayaan padanya. “Mudah-mudahan. Saya tidak berani yakin, saya berharap PDIP masih percaya saya. Mudah-mudahan Ibu (Tatu Chasanah) percaya saya juga,” ungkapnya.

    Hendri Gunawan mengatakan bahwa dirinya optimis untuk maju sebagai bakal calon Bupati Serang, karena selain dirinya merupakan kader internal, juga telah didorong oleh aliansi masyarakat kecil. “Kalau optimis sih insyaAllah, karena kami mendapatkan dukungan dari unsur buruh. Kami membawa ketua aliansi se Kabupaten Serang. Ia (ketua aliansi) mengatakan bahwa dari buruh siap mendukung saya,” tandasnya. (DZH)