BANTEN POS

Tag: Kalodran Hadirkan Pojok Pajak

  • Realisasi Pendapatan Pajak Kota Cilegon Hanya 85 Persen

    Realisasi Pendapatan Pajak Kota Cilegon Hanya 85 Persen

    CILEGON, BANPOS – Sepanjang 2021 Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak hingga Rp485 miliar. Namun realisasi pendapatan pajak itu hanya 85 persen dari target sebesar Rp579 miliar.

    Kepala Bidang (Kabid) Pajak pada BPKAD Kota Cilegon Hadi Permana mengatakan, pada dasarnya perolehan pajak pada 2021 mengalami kenaikan dari 2020. Namun ada beberapa sektor pajak yang tidak mencapai target.

    Salah satunya adalah pajak hiburan yang objek pajaknya seperti bioskop, tempat permainan anak-anak, dan sejenisnya. Pajak ini tidak mencapai target karena objek-objek pajak tersebut tidak beroperasi. “Karena masih pandemi, bioskop dan lainnya itu tutup,” katanya, Selasa (25/1/2022).

    Sementara itu, terkait sektor Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang masih mendominasi, itu karena banyak industri di Kota Cilegon menggunakan PPJ. Ditambah lagi, penghapusan PPJ masih dalam proses kajian. “Sampai saat ini belum diterapkan,” ujarnya.

    Kemudian jika dibandingkan dengan 2020, realisasi PPJ di 2021 mengalami penurunan. Ini pengaruh dari kebijakan mematikan penerangan jalan umum (PJU) yang diberlakukan pada masa PPKM Mikro.

    “Sempat ada kebijakan mematikan PJU di pertengahan 2021. Ini membuat realisasi PPJ 2021 lebih rendah Rp3 miliar,” tuturnya.

    Pada bagian lain, Hadi mengatakan jika pihaknya memiliki target pajak di 2022 sebesar Rp630 miliar. Itu naik dari target pajak 2021 sebesar Rp579 miliar. “Kami optimis target ini tercapai. Insya Allah dampak pandemi di 2022 sudah mulai berkurang,” pungkasnya.

    Seperti diketahui, berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon, pada 2021 lalu sektor pajak hotel menyumbangkan Rp9,2 miliar dari target Rp7,8 miliar. Kemudian pajak restoran sebesar Rp26 miliar dari target Rp24 miliar.

    Realisasi pajak hiburan mengalami penurunan dari target, yakni Rp1,2 miliar dari target Rp1,5 miliar. Begitu pula pajak reklame Rp2 miliar dari target Rp2,7 miliar. Tertinggi pendapatan pada pajak daerah adalah sektor pajak penerangan jalan (PPJ) sebesar Rp209 miliar dari target 205 miliar.

    Kemudian pajak mineral bukan logam buatan dan batuan menyumbang Rp492 ribu dari target Rp500 ribu. Pajak parkir dan pajak air tanah juga tidak mencapai target. Pada pajak parkir hanya mencapai Rp1,3 miliar dari target Rp1,5 miliar, sementara pajak air tanah Rp1,4 miliar dari target Rp 1,5 miliar. Sektor PBB-P2 cukup siginifikan yakni Rp100 miliar dari target 97 miliar. Sayang sektor BPHTB tidak mencapai target, yakni Rp133 miliar dari target Rp237 miliar.

    (LUK/RUL)

  • Kedepankan Transparansi Informasi Publik, Kalodran Hadirkan Pojok Pajak

    Kedepankan Transparansi Informasi Publik, Kalodran Hadirkan Pojok Pajak

    BERADA pada wilayah perbatasan antara Kota dan Kabupaten Serang, Kelurahan Kalodran mengedepankan transparansi informasi publik kepada masyarakat. Khususnya terkait dengan informasi pembayaran SPPT PBB, yang pembayarannya bisa dilakukan melalui kelurahan.

    “Tiap pertemuan dengan masyarakat saya selalu menjelaskan bahwa kita terbuka kaitannya dengan transparansi informasi publik yaitu persoalan pemerintah dan pelayanan di Kelurahan,” ujar lurah Kalodran, A Fahrudin.

    Terkait pembayaran SPPT PBB, Kalodran menyediakan fasilitas Pojok Pajak yang sudah berjalan sejak tahun 2020. Dimana program tersebut digawangi oleh sekretaris kelurahan.

    Selain itu, Kelurahan Kalodran juga melakukan aksi jemput bola dalam pembayaran pajak tersebut kepada masyarakat. Dimana dilakukan secara door to door ke rumah-rumah warga, serta membuat jadwal monitoring.

    Didukung dengan RT yang kooperatif, pihak kelurahan pun melakukan kerjasama dengan para RT. Yaitu dengan diberlakukannya pembayaran SPPT PBB secara kolektif melalui RT.

    “Secara ekonomi di sini ada pasar Ciruas dan Kalodran. Sehingga warga kami ada yang berprofesi sebagai pedagang di sana,” katanya.

    Di Kelurahan kalau dan juga sudah melihat adanya pembangunan kampus cabang Universitas Pamulang dan direncanakan bernama universitas Soetomo, yang mana hal ini menjadi salah satu upaya dari kalodran untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya di bidang pendidikan. Karena dengan dekatnya fasilitas pendidikan yang ada hal ini menjadikan kalau dalam mempersiapkan para penerus bangsa yang cerdas dan mengenyam pendidikan minimal hingga strata-1 dan doktoral.

    “Tentunya akan meningkatkan SDM dalam hal pendidikan dan juga ekonomi pendapatan masyarakat serta positif pembangunan yang tentunya berdampak positif terhadap pembangunan,” jelasnya.

    Berdirinya kampus tersebut juga memberikan efek positif, seperti halnya pembangunan akses jalan yang sudah dimobilisasi oleh kampus sejak tahun 2020. Yaitu pembangunan akses jalan betonisasi wilayah Pakuncen menuju kampus sudah bagus dan sudah diresmikan oleh pemerintah.

    “Selain itu dalam segi ekonomi bahwa kampus tersebut lebih mengutamakan merekrut karyawan dan pengajar dari wilayah Kalodran umumnya Kota Serang. Kemudian bisa juga meningkatkan ekonomi dengan mahasiswa yang memutuskan tinggal di kos-kosan milik warga,” jelas Fahrudin.

    Begitupun dengan calon-calon mahasiswa yang mana Kalodran tentunya akan lebih diutamakan. Dengan begitu sumber daya manusia yang dimaksud dengan mudah memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. (Bagian satu) (ADV)