BAKSEL, BANPOS – Sisa dampak kemarau panjang masih menyisakan cerita pilu. Mulai dari lahan pertanian warga banyak yang mati fungsi karena gagal panen dan gagal tanam.
Tak sedikit warga kesulitan mendapatkan air bersih untuk mandi, cuci dan kakus (MCK), karena sumur yang biasa warga pakai kering kerontang.
Padahal, di beberapa tempat kendati belum merata, hujan sudah mulai turun. Namun, hal itu belum menggenapkan kebutuhan air bersih.
Seperti dialami beberapa warga di Kecamatan Malingping, Lebak selatan (Baksel).
Mereka terpaksa memanfaatkan genangan air keruh di pinggir jalan raya untuk memenuhi kebutuhan MCK sehari-hari, meski terlihat tidak layak dikonsumsi.
Salah seorang warga Kampung Warung Kalapa, Desa Kadujajar, Meri, saat dijumpai mengaku sering memanfaatkan air selokan di pinggir jalan raya depan rumahnya itu.
Hal itu dilakukannya karena susah mendapatkan air bersih.
“Iya pak, Kami mah suka ngambil air di sini setiap hari, bahkan kadang gak kebagian juga karena rebutan, lantaran di sini sumur warga gak ada airnya,” kata gadis yang masih pelajar SMA itu, Kamis (9/11).
Meri dan warga lain pun tidak mengetahui sumber air yang mengalir di selokan pinggir jalan yang selalu jadi tumpuan kebutuhan warga tersebut.
“Air yang keluar dari bawah jalan ini kami tidak tahu dari mana asalnya. Karena kebutuhan, kami rela untuk rebutan air ini meskipun airnya keruh. Ya, untuk keperluan sehari-hari termasuk memasak. Kami berharap pemerintah bisa mencari solusi buat masyarakat yang terkena dampak kekeringan seperti kami ini,” ungkapnya.
Pantauan di lapangan, lokasi air selokan yang kerap dimanfaatkan warga itu terletak di pinggir jalan raya Cijaku-Malingping, tepatnya di Kampung Warung Kalapa, Desa Kadujajar, Kecamatan Malingping.
Sementara, informasi menyebut, air tersebut diduga berasal dari pipa PDAM yang pasokan airnya dari Curug Rame Desa Kadujajar yang kemungkinan bocor dan sudah lama belum sempat diperbaiki.
“Saat kemarau ini air itu selalu mengalir deras. Tapi itu sepertinya air dari pipa PDAM yang bocor di bawah selokan, itu sudah lama tak diperbaiki. Tapi itu berkah juga bagi warga sini saat kemarau ini,” ujar Dinar, warga Kadujajar.
Hingga berita ini ditulis, pihak PDAM setempat belum memberikan penjelasan. (WDO/DZH)
CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon, Helldy Agustian bersama jajaran pegawai Pemerintah Kota Cilegon menginisiasi shalat Istisqa, di halaman Kantor Walikota, Rabu 11 Oktober 2023.
Menurut Helldy, ini adalah niatan mulia untuk meminta hujan kepada Allah SWT karena selama beberapa bulan Kota Cilegon dan sekitarnya belum turun hujan.
“Kita ketahui bersama beberapa bulan ini Kota Cilegon dilanda panas tanpa turunya hujan. Maka dari itu saya mengajak ASN di lingkup Kota Cilegon untuk ikut memanjatkan doa, meminta hujan kepada Allah melalui shalat istisqa,” kata Helldy, Rabu (11/10).
Helldy menyebut, doa dan shalat Istisqa itu merupakan bentuk ikhtiar untuk turun hujan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.
“Tentunya salah satu tugas manusia adalah ikhtiar, dan ini adalah bentuk ikhtiar kami, pemerintahan Kota Cilegon untuk mengurangi dampak panas berkepanjangan ini,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Helldy mengajak masjid-masjid di Kota Cilegon untuk menggerakkan masyarakatnya menggelar salat Istisqa bersama dan bermunajat dengan harapan hujan segera datang.
“Tentunya saya berharap Allah meridhoi doa-doa kami semua untuk menurunkan hujan karena saya percaya bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Purwakarta, KH. Jazuli yang didaulat sebagai imam shalat menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon karena untuk pertama kalinya menggelar shalat istisqa.
“Ini bentuk kepedulian pemerintah Kota Cilegon dalam upaya menurunkan hujan setelah panas yang berkepanjangan,” ungkapnya.
Sedangkan KH Inas Nasrullah, yang bertindak sebagai khatib, mengajak kaum muslimin untuk introspeksi dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT.
“Bukan Allah tidak penyayang, tapi manusia itu sendiri yang berubah menjadi sosok yang tak layak untuk disayang. Akhirnya Allah akan memberikan kesulitan dan kesengsaraan. Marilah kita bertaubat kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, salah satunya dalam bentuk air hujan,” katanya.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, para kepala dinas, dan perwakilan unsur Forkopimda, serta anggota MUI, PGRI dan Baznas. (LUK)
SERANG, BANPOS – Wilayah yang mengalami kekeringan dan krisis air bersih di Kota Serang kian hari kian bertambah. Saat ini tak kurang lima kecamatan dari enam kecamatan mengalami krisis air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang Diat Hermawan mengatakan, jumlah wilayah yang terdampak ada lima Kecamatan yaitu, Kasemen, Taktakan, Walantaka, Serang dan Cipocok Jaya.
“Jumlah Kelurahan yang terdampak ada 12 Kelurahan yaitu, Terumbu, Mesjid Priyayi, Bendung, Sawah Luhur, Margaluyu, Cibendung , Teritih, Kilasah, Sukawana, Banjar Agung , Banjar Sari dan Banten,” katanya, Senin (2/10).
Sementara itu, ada 35 titik lingkungan yang masuk krisis air. 28 titik di Kecamatan Kasemen, satu titik di Kecamatan Serang, Kecamatan Walantaka satu titik, tiga titik di Kecamatan Taktakan dan dua titik di Kecamatan Cipocok jaya.
“Rekapitulasi kejadian bencana kekeringan dan krisis air bersih di lingkungan, Kelurahan Margaluyu Kecamatan Kasemen ada 100 keluarga yang terdampak. Di lingkungan Sukawali, Keluruhan Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen 322 keluarga,” ujarnya.
Sedangkan di lingkungan Babadan Kelurahan Terumbu Kecamatan Kasemen ada 70 keluarga yang terdampak. Linkungan Bendung Kelurahan Bendung 115 keluarga. Lingkungan Lamaran Kelurahan Bendung ada 200 keluarga.
Di Linkungan Kecacang Kelurahan Sawah Luhur ada 201 keluarga yang terdampak, Komplek Persada 450 keluarga. Di linkungan Terwana Cilik, Kelurahan Mesjid Priyayi Kecamatan Kasemen 106 keluarga.
Kemudian di lingkungan Sinaba Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen ada 112 keluarga. Lingkungan Suci Kelurahan Terumbu ada 200 keluarga.
“Linkungan Kali Salak, Kelurahan Sukawana ada 350 keluarga yang terdampak, di lingkungan Kalipangpang Kelurahan Kilasah Kecamatan Kasemen ada 488 keluarga yang terdampak, di Ciwaru Kelurahan. Banjar Agung Kecamatan Cipocok Jaya ada 275 keluarga dan di Kebon Lama Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen ada 258 keluarga,” ucapnya.
Salah satu warga Kebasiran Tanggul, Kelurahan Sawah Luhur, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Marni (47) mengaku saat ini kesulitan air bersih.
“Mandi juga jarang, paling sikat gigi, cuci muka. Kalau nggak ada, air galon buat cuci muka. Mandi sehari sekali, kadang-kadang dua hari gak mandi. Mau beli nggak punya uang kan, ya dua hari nggak mandi,” ujarnya.
Untuk memenuhi kebutuhannya, dirinya bahkan harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk mencuci pakaian pun hanya sekedar membilas.
“Mandi, nyuci. Kalau mau bagus beli, segerobak Rp20 ribu. Nyuci juga paling dibilas sama yang bagus. Kan dapat beli harus hemat,” ucapnya.
Dirinya mengaku, di musim kemarau ini dirinya bahkan sampai membuat sumur buatan. Meski demikian air yang keluar pun memiliki rasa yang cenderung asin.
“Padahal asin ini (airnya). Bekas empang dikasih jaer nila, tapi ada hikmahnya juga tumbuh kangkung. Hampir 2 bulan bikin sumur buatan. Paling semeter, paling dalam1,5 meter,” ujarnya.
“Kalau banjir, nyuci baju, bersihin beras di kali. Kalinya kering, makanya bapak-bapaknya ngambil air. Bantuan baru sekali, buat mandi, masak, nyuci. Seminggu sekali, dicukup-cukupin aja,” tandasnya. (CR-01)
MESKI pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah program antisipasi dan mitigasi terkait bencana kekeringan dan gagal panen, namun usaha tersebut dinilai masih belum maksimal dan masih harus ditingkatkan.
Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Banten Oong Syahroni menilai, langkah-langkah antisipasi yang dilakukan oleh Pemprov Banten terhadap sejumlah lahan pertanian di Banten masih terbilang belum begitu optimal.
”Sejauh ini program itu ada tetapi belum optimal,” ucapnya saat ditemui oleh BANPOS di ruangannya pada Kamis (24/8).
Kurang optimalnya pelaksanaan program mitigasi itu menurutnya, disebabkan oleh masih rendahnya anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten.
Anggaran yang disediakan selama ini hanya berkisar di angka 3,2 persen dari total APBD. Idealnya menurut Oong, anggaran untuk penanganan masalah di sektor pertanian berkisar di angka 6-7 persen dari total APBD.
”Anggaran sektor pertanian ini minimal di kisaran 6 persen sampai 7 persen,” tuturnya.
Oleh karena itu di pembahasan perubahan APBD tahun ini, Komisi II DPRD Provinsi Banten akan mendorong adanya peningkatan anggaran untuk pelaksanaan program di sektor pertanian.
”Tentunya kita di hak budgeting, kita akan berusaha menambah alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan yang menurut kita penting,” tandasnya.
Anggota dewan sekaligus Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi, mengaku telah mendorong sejumlah instansi pemerintah untuk mengentaskan krisis air bersih di wilayah perbukitan di Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Menurutnya, DPRD selalu intens membahas persoalan tersebut dalam setiap rapat bersama organisasi perangkat daerah.
Sementara menyikapi kondisi krisis air bersih yang terjadi di Lingkungan Cipala, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Faturohmi meminta PDAM ataupun OPD lain untuk segera mengirimkan bantuan demi memenuhi kebutuhan air bersih di wilayah perbukitan tersebut. “Jadi memang setiap rapat soal itu jadi pembahasan kami, kalau menyikapi kondisi di Cipala kami meminta PDAM untuk segera mengirimkan bantuan air bersih bagi warga di sana,” ujar Faturohmi.
Dia menyampaikan, bantuan air bersih memang disediakan oleh pemerintah melalui PT Krakatau Tirta Industri yang memasok air untuk PT Indonesia Power di Suralaya. Meski begitu, diakuinya, ada beberapa kendala sehingga memperlambat penyaluran bantuan kepada warga. “Memang ada mobil tangka yang disediakan pemerintah untuk menyalurkan air bersih, tapi mungkin kemarin ada kendala,” terang Politisi Partai Gerindra ini.
Faturohmi berujar, problematika kekurangan air bersih memang bersifat klasik sehingga perlu ada tindakan nyata dari pemerintah untuk mengentaskan persoalan tersebut. Ia juga kembali menegaskan, bahwa hal tersebut sering menjadi pembahasan saat rapat bersama OPD. “Ini sebenarnya masalah klasik yang dari dulu sudah ada, jadi perlu ketegasan pemerintah dalam mengentaskan persoalan ini,” katanya.
Kepala Distan Banten, Agus M Tauchid, mengungkapkan, untuk menanggulangi semakin meluasnya kerugian akibat kekeringan yang saat ini terjadi, Distanak telah menyiapkan sejumlah program pengentasan masalah, salah satu di antaranya adalah program AUTP atau asuransi usaha tanaman padi.
Program asuransi tersebut diperuntukkan bagi petani yang lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat musim kemarau seperti saat ini.
Berdasarkan penuturannya, para petani dibebankan premi sebesar Rp36 ribu per hektar per musim. Dari premi yang dibayarkan itu para petani mendapatkan klaim asuransi sebesar Rp6 juta.
”Kalau yang 20 hektar yang berat masuk ke dalam AUTP (asuransi usaha tanaman padi) mereka mendapat klaim asuransi satu hektar Rp6 juta,” jelasnya.
Hanya saja dalam pelaksanaannya, tidak semua petani di Provinsi Banten bersedia untuk ikut bergabung ke dalam program tersebut.
Oleh karenanya, perlu dilakukan edukasi secara terus menerus kepada para petani tentang betapa pentingnya tergabung dalam program asuransi petani. Dengan begitu, menurutnya, kerugian akibat dampak kekeringan dapat diminimalisir.
”Melihat potret gambaran ini kalau seandainya mereka masuk kepada AUTP, ya mungkin dengan berita acara dan sebagainya, tingkat kerugian bisa ditekan,” terangnya.
Selain menyiapkan program asuransi, Distanak Provinsi Banten juga memberlakukan program-program lainnya seperti pemberian bibit gratis, bantuan pompanisasi, hingga pembuatan sumur bor.
”Melalui APBD perubahan ingin memberikan bantuan sumur pantek atau sumur bor,” tandasnya.
Selain itu, lanjutnya, Distan Provinsi Banten juga telah memiliki Petugas Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh Kecamatan di Provinsi Banten. Dimana posisi mereka sebagai garda terdepan dalam menerima dan memberikan laporan daerah mana saja yang terjadi bencana kekeringan maupun banjir.
“Mereka selalu melaporkan secara rutin kepada kami ketika terjadi bencana kekeringan atau banjir di wilayah binaannya masing-masing,” ucapnya.
Upaya pemulihan sawah atau padi yang sudah ditanam lanjut Agus membuahkan hasil. “Periode Mei sampai Juni saja, sawah masyarakat terdampak kekringan yang dapat dipulihkan sebanyak 649 hektar dan yang panen 29 hektar.
“Upaya ini terus kami dengan pemerintah kabupaten/kota dan seluruh jajaran agar sawah terdampak dapat dipulihkan,” jelas Agus.
Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana mengaku telah menyusun langkah strategis untuk mengantisipasi dampak El Nino yang diprediksi mengalami puncaknya pada bulan Agustus hingga Oktober 2023. “Di antara fokus perhatian adalah ketersediaan air bersih untuk masyarakat dan pompanisasi untuk keberlanjutan produksi padi,” katanya.
Nana menuturkan sejumlah dampak yang mungkin terjadi akibat fenomena El Nino, diantara kekeringan air, kebakaran hutan dan lainnya. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, Bapak Pj Gubernur Banten telah mengarahkan OPD terkait untuk melaksanakan langkah-langkah strategis yang terdapat pada rencana aksi yang telah ditentukan.
“Semua pihak terlibat dalam mengantisipasi akibat fenomena El Nino, seperti TNI/Polri, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, BMKG, serta unsur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pertanian, Dinsos, Dinas ESDM, Dinas PUPR, BPBD, Dinas PRKP dan instansi-instansi terkait lainnya,” katanya.
Selanjutnya, terkait dengan kekurangan air bersih, pihaknya telah menyiapkan sejumlah sarana prasarana seperti 10 armada yang digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan sehingga dapat membantu masyarakat.
“Untuk mobil angkutan air bersih, Provinsi Banten memiliki 10 unit dan setidaknya di setiap Kabupaten/Kota juga memiliki 10 sampai dengan 25 unit, mudah-mudahan itu dapat dioptimalkan,” jelasnya.
Tidak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan koordinasi dengan Disperindag Banten untuk berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki armada pengangkut air bersih untuk membantu dalam pendistribusian ke wilayah yang mengalami kekurangan air bersih.
“Kita juga berkoordinasi dengan Disperindag Provinsi Banten untuk meminta perusahaan swasta yang memiliki angkutan itu agar dapat membantu akibat dampak kekeringan,” imbuhnya.
Pihaknya juga telah menyiapkan sistem pompanisasi untuk mengantisipasi dampak kekeringan di wilayah persawahan.
“Kita juga menyiapkan pompanisasi, baik itu di BPBD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang biasa kita gunakan itu saat banjir, pada saat ini kita bisa gunakan untuk menyedot air dari sumber yang nantinya dapat mengairi persawahan,” tuturnya.
Kabid Pertanian dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, Andriyani mengungkapkan, upaya yang pihaknya lakukan, selain melakukan pemetaan atau mapping atau identifikasi yang menyeluruh secara terus menerus, juga melakukan beberapa penyelesaian permasalahan.
“Misal, apabila gagal panen seperti itu, maka kita mengajukan gagal panen karena kekeringan yang tidak bisa disematkan. Lalu kita usulkan adanya bantuan benih untuk musim yang akan datang. Kemudian bilamana ada daerah-daerah yang airnya mencukupi, maka dilakukan percepatan tanam,” ujarnya.
Kemudian, bilamana sumber airnya ada dan bisa dilakukan upaya-upaya atau sebagai solusi permasalahan pihaknya juga melakukan pengeboran untuk menyiapkan pompa air.
“Itu beberapa yang sedang kami lakukan. Kemudian sedang kami terus-menerus konsolidasikan di lapangan bersama penyuluh dan POPT. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita mencoba ke BPPTH (balai perbenihan tanaman hutan) atau Dinas Pertanian Provinsi Banten untuk memohon bantuan benih untuk mengganti panen yang gagal. Di musim kedua sekitar bulan Mei, Juni Atau Agustus, ini untuk penanamannya berikutnya sudah ada benih. Dengan catatan sudah musim hujan.” ucapnya.
Dengan luas tanam Kota Serang, yakni seluas 3000 hektar dan yang terkena puso sekitar 18 hektar. Menurutnya, hal tersebut hanya sepersekian persen saja dari total keseluruhan dan tidak akan begitu berdampak besar terkait ketersediaan pangan.
“Insyaallah tidak mempengaruhi ketersedian pangan. Karena banyak yang sudah panen,” tandasnya.
Fungsikan Bendungan Sindangheula
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri mengungkapkan bahwa terkait dengan efek dari El Nino, yakni kekeringan dan bahkan sampai adanya gagal panen, hal tersebut di luar dari kuasa manusia.
“Karena ini kan alam, tapi semoga kedepan bisa lebih baik. Kalau pun ada peran dari pemerintah daerah, terutama dinas pertanian, ini aga sulit partisipasinya karena ini alam,” ungkapnya, Kamis (24/8).
Selain itu, ia juga mengungkapkan bahwa disaat timbulnya masalah kekeringan seperti saat ini. Seharusnya bendungan Sindangheula bisa dipergunakan untuk kebaikan masyarakat.
“Yang lain mungkin kita juga berharap, Bendungan Sindangheula bisa segera dipergunakan agar terlihat perannya. Mestinya itu juga bisa ada manfaatnya untuk masyarakat kota serang. Terutama disaat kekeringan seperti ini. Agar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena kan sepanjang Kali Cibanten ini melintasi Kota Serang. Ketika disana dibendung, manfaat untuk Kota Serang apa. Terutama saat kering seperti ini,” tandasnya.
Namun demikian, dirinya menuturkan bahwa memang saat ini dalam pengelolaan air juga masih dirasa belum maksimal. Secara teknologi memang El Nino ini terprediksi, karena terkait perubahan iklim dan lainnya.
Hasan juga menyayangkan terkait proyek perbaikan irigasi yang saat ini dikerjakan pada saat musim yang panas ini. Pasalnya, hal tersebut membuat aliran air yang ada di irigasi tidak tersalurkan karena di bendung.
“Sehingga mestinya jadwal perbaikan irigasi dan sebagainya menyesuaikan. Tidak pas kalau sekarang pas kering-keringnya malah perbaikan, sehingga akibatnya kemana-mana,” ujarnya. (MG-01/CR-01/MYU/RUS/LUK/DZH/PBN)
PROVINSI Banten saat ini menjadi salah satu wilayah yang secara perlahan turut mengalami dampak kekeringan akibat terjadinya cuaca ekstrim El Nino. Hal itu terbukti di mana saat ini wilayah Provinsi Banten ditetapkan status darurat air bersih dan kekeringan.
Berdasarkan data dari Dinas Pertanian (Distan) Banten, sampai dengan 21 Agustus kemarin, kondisi kekeringan di lapangan yang terdampak sekitar 1.438 hektar.
Paling banyak yang terdampak di Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang.
Kepala Distan Banten, Agus M Tauchid Kamis (24/8) menyebutkan dari 1.438 hektar luas lahan pertanian padi, tidak semuanya mengalami puso atau gagal panen. “Ada yang kekeringan ringan, sedang, berat dan puso,” kata Agus.
Ia menjelaskan, dari kriteria kerusakan lahan sawah, untuk rusak sedang sebanyak 1.143 hektar, sedang 253,5 hektar, berat 22 hektar dan puso 20 hektar. “Kami terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, dan mencoba melakukan pemulihan bagi sawah masyarakat agar tidak rusak maupun puso,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat mengatakan, data terbaru yang diterima oleh pihaknya dari POPT Provinsi Banten terhadap kondisi Puso atau gagal panen di Kabupaten Lebak yakni seluas satu hektar lahan.
“Kalau ancaman (puso) pasti ada, karena banyak wilayah yang kekeringan di kondisi sekarang. Tapi untuk yang bisa mengeluarkan data kan dari POPT, yang resmi kami terima kemarin seluas satu hektar,” kata Rahmat kepada BANPOS.
Rahmat menjelaskan, pihaknya telah menghimbau kepada masyarakat terutama petani sedari jauh hari sebelum fenomena kekeringan terjadi guna mengantisipasi adanya gagal panen.
“Sejak bulan Mei lalu kita sudah menghimbau ke masing-masing BPP untuk menyampaikan bahwa antisipasi sedini mungkin harus dilakukan seperti menanam padi tahan kekeringan, melakukan pemanfaatan air dengan baik,” jelasnya.
Ia menerangkan, dirinya telah mengajukan bantuan pompa kepada Pemerintah Provinsi dan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk petani yang mengalami kekeringan.
“Kita belum tau ya turun (bantuan) kapan, yang jelas kita sudah mengajukan dan mendapatkan informasinya,” ujarnya.
“Yang jelas, sampai saat ini kita harus bisa memanfaatkan sumber air yang ada terlebih dahulu untuk mengantisipasi terjadinya gagal panen,” tandas Rahmat.
Kabid Pertanian dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Serang, Andriyani mengungkapkan bahwa menurutnya gagal panen karena dampak El Nino memang benar adanya. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Serang sudah mengeluarkan surat edaran pada beberapa waktu yang lalu menjelang adanya el Nino. Kemudian dengan berjalannya waktu sekitar hampir tiga bulan, dampak El Nino semakin terasa dengan adanya musim yang semakin kering atau panas.
“Ya, memang karena dampak El Nino ya. Jadi pemerintah kan harus melakukan beberapa upaya baik upaya preventif atau antisipasi. Kebetulan juga dengan adanya beberapa laporan dari petugas pengendali organisme pengganggu tanaman (POPT). kami dalam hal kekeringan kemudian Puso, kategori-kategori dampak negatif itu memang sudah ada petugasnya tersendiri yang bisa memverifikasi atau memastikan bahwa ini kekeringan kategori berat, ringan atau sedang, atau bahkan puso sekalipun,” ujarnya, Kamis (24/8).
Ia juga menjelaskan, selain karena efek El Nino, juga dampak dari adanya perbaikan saluran irigasi. Karena di wilayah Kasemen, sumber airnya berasal dari Pamarayan Barat.
“Kebetulan adanya pengerjaan perbaikan dari pusat Karena itu adalah wilayah Pusat dan dipicu juga oleh level debit air di Bendungan Pamarayan yang semakin menurun jadi memang pasokan-pasokan air juga mengalami penurunan. Jadi saya kira, dampak El Nino ini berdampak dari beberapa aspek, baik pasokan air dari irigasi menurun karena level air dari bendungan menurun,” jelasnya.
Dirinya menerangkan bahwa memang ada beberapa daerah di Kota Serang yang laporannya masuk. Akan tetapi, laporan yang ada sifatnya dinamis. Saat ini data yang sudah terkumpul ada sekitar 85 hektar yang mengalami kekeringan, dengan kategori ringan. Dirinya mengatakan, bahwa data tersebut merupakan data dua tiga hari yang lalu.
“Kemudian ada yang Puso 18 hektar, kemudian yang masuk pada kategori berat, itu kalau nggak salah ada enam sampai tujuh hektar. Kalau tidak lihat kategori, itu ada lebih dari 100 hektar,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Pandeglang, M Nasir membantah adanya petani yang gagal panen. Karena menurutnya pihak dinas sebelumnya sudah melakukan antisipasi dampak el Nino.
“Nggak ada, belum ada laporan gagal panen. Kita kan dari awal sudah antisipasi, yang namanya dampak kekeringan atau el Nino yang diperkirakan pada bulan September-Oktober dan sampai hari ini tidak ada yang melaporkan. Karena yang pertama daerah kita sudah panen, tradisi kita kalau musim kemarau kan menanam palawija seperti di Kecamatan Sobang dan Panimbang,” katanya.
Menurutnya, agar produksi padi tidak menurun. Pemerintah pusat telah menurunkan program Gerakan Nasional (Gernas) el-nino seluas 500 ribu hektar se-Indonesia.
“Kita saat ini diminta seluas 5 ribu hektar dari hasil koordinasi dan sekarang sedang kita persiapkan penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL),” terangnya.
Untuk Kabupaten Pandeglang, saat ini telah diintervensi oleh Kementerian Pertanian untuk bibit dan pupuknya. “Intervensinya mempercepat masa tanam, untuk daerah-daerah yang memungkinkan. Kedua untuk daerah Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP), yang tadinya dua kali kita cepat suruh tanam cepat jangan menunggu,” ujarnya.
Nasir menambahkan, untuk lahan yang belum ditanami padi lagi dan membutuhkan air. Jika ada sumber airnya difasilitasi dengan alkon untuk mengairi areal sawahnya.
“Untuk mempercepat masa tanam, nanti difasilitasi seperti sumur pantek, pompa atau alkon. Seperti di Kecamatan Picung, kan ada sumber air dan lahannya belum ditanam kita suruh percepat tanam,” ucapnya.
Menanggapi petani yang gagal panen, Nasir mengatakan bahwa petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Provinsi Banten, hingga saat ini belum memberikan laporan.
“Seperti di Margagiri, disana kan ada petugas POPT. Petugas POPT belum ada laporan, kalau ada laporan kan pasti sudah masuk karena dia memiliki kewenangan yang menyatakan bahwa kena puso atau rusak berat atau sedang. Kalau seperti itu di Pagelaran segera mengusulkan untuk sumur pantek atau pompa,” pungkasnya.
Tapi, jika tidak bisa diselamatkan berarti masuk padi rusak dan yang menyatakan puso dan gagal panen itu petugas POPT Provinsi Banten.
“Jadi yang menyatakan puso itu dari POPT, bukan penyuluh atau dinas. Jika faktanya ada yang gagal panen, agar segera berkoordinasi kalau kita bisa bantu bila ada sumber air usahakan agar tanaman itu bisa diselamatkan. Dari awal sudah disampaikan agar melihat kondisi, jangan dipaksakan tanam padi jika tidak air,” pungkasnya.
“Mungkin petani itu tidak masuk kelompok bisa saja, saya kira kalau petani yang lain itu kan sudah paham.Kalau tidak ada sumber air jangan dipaksa tanam padi, kalau ada sumber air mungkin kita bisa bantu menyediakan alkon,” ungkapnya.
Pengakuan beberapa Kordinator Wilayah (Korwil) Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di beberapa kecamatan Baksel mengaku musim kemarau El Nino tidak terlalu berdampak kuat.
Tampak salah satu kondisi persawahan yang mati fungsi akibat terdampak kekeringan di Desa Cilangkahan Kecamatan Malingping. Kamis (24/08)
Seperti halnya, Korwil BPP Kecamatan Panggarangan, Rahmat Saehu kepada BANPOS menyebut dari luas lahan 2.677 Hektar lahan sawah yang ada di Panggarangan sebagian besar untuk lahan pertanian di wilayah kerjanya sudah panen belum lama ini. “Untuk di Panggarangan tak ada kendala, kebetulan pas masuk musim kemarau sudah panen pas masuk awal bulan. Paling kita menghadapi musim ke depan aja, jadi El Nino di kita belum berdampak besar,” ujarnya.
Hal senada juga dikemukakan Korwil BPP Kecamatan Cibeber, Nopa yang menjelaskan untuk di Cibeber dampak kekeringan tidak terlalu berdampak, dikarenakan selain petani sedang dan sudah pada panen, petani setempat juga terikat dengan sistem adat.
“Untuk di Cibeber mah kita saat ini sedang memulai panen serempak. Jadi tak ada masalah. Karena kita di sini sesuai aturan adat tanam padinya setahun cuma sekali. Jadi petani disini belum merasakan dampak, apalagi kebanyakan lahan pertanian di sini berada di ketinggian, jadi aman pa,” ungkap Nopa.
Terpisah, Kepala Bidang Bina Usaha dan Perlindungan Tanaman, Distan Lebak, Irwas mengatakan dalam menghadapi fenomena el nino, Distan Lebak mengaku telah mengeluarkan Surat Edaran kepada semua Korwil BPP Se Kabupaten Lebak,
“Untuk menghadapi el Nino pada Tanggal 12 Mei lalu kita sudah mengeluarkan surat edaran. Yang intinya mengantisipasi dampak el nino dengan melakukan percepatan tanam di wilayah yang masih tersedia sumber air,” ujarnya.
Selain itu, semua Korwil diminta menggunakan varietas yang tahan kekeringan. “Dengan cara melakukan pemeliharaan terhadap saluran irigasi, pipanisasi dan embung, melakukan gilir air yang dikelola oleh P3A, serta menginventarisasi wilayah-wilayah yang rawan terjadinya kekeringan serta ketersediaan sumber air,” terangnya.
“Berdasarkan data yang kami peroleh dari Koordinator POPT Kabupaten Lebak, sampai dengan tanggal laporan 15 Agustus 2023 per 21 Agustus 2023 telah terjadi kekeringan dengan luasan mencapai 153 hektar, yang terdiri dari kategori ringan seluas 93 hektare, sedang seluas 32 hektar, berat seluas 5 hektar dan puso seluas 1 hektar,” jelas Irwas.
Atas kasus tersebut, Distan telah berkoordinasi dengan BPTPH Provinsi Banten untuk melakukan gerakan penanganan kekeringan serta permohonan bantuan pompa. Adapun mengenai kalkulasi capaian hasil panen di tahun ini sebenarnya di Lebak sudah termasuk lebih.
“Jadi sampai dengan Bulan Juli 2023 produksi padi di Kabupaten Lebak sebanyak 422.522 Ton, Gabah Kering Panen atau setara 221.850 Ton beras. Apabila Kebutuhan beras perkapita pertahun sebesar 101,6 Kilogram, produksi beras itu masih termasuk surplus selama 11 bulan terakhir ini,” paparnya.
Sementara, akibat kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir, petani di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang mengaku mengalami gagal panen karena kurangnya pasokan air.
Salah seorang petani di Desa Margagiri, Mamah mengaku padi yang ditanamnya tiga bulan yang lalu, saat ini kondisinya tidak bisa dipanen karena kurangnya pasokan air.
“Seperti inilah kondisi padi di sawah saya yang gagal panen, karena kurangnya pasokan air akibat kemarau,” kata Mamah kepada BANPOS seraya menunjukan tanaman padi yang gagal dipanen.
Salah seorang petani di Desa Margagiri, Mamah, saat menunjukkan padi hasil panennya.
Mamah menjelaskan, sebelumnya ia tidak menyangka kemarau yang terjadi saat ini begitu parah. Sehingga tanaman padinya mengering dan tidak bisa dipanen.
“Saya kira kemaraunya tidak separah ini, sehingga membuat tanaman padi tidak bisa dipanen. Bahkan kondisi tanah sawah saya menjadi kering dan belah-belah,” jelasnya.
Menurutnya, untuk menunggu musim tanam kembali, ia ingin sekali menanam tanaman yang lain. Namun tidak ada yang membantunya, karena suaminya sudah tidak ada.
“Dulu sebelum suami saya meninggal sih suka menanam tanaman lain seperti sayuran atau semangka, akan tetapi sekarang sudah tidak sehingga tidak ada yang membantu saya,” terangnya
Namun begitu, lanjut Mamah, meskipun ia bisa menanam tanaman yang lain, belum tentu juga bisa dipanen sesuai keinginan. Mengingat, petani lain yang menanam semangka juga gagal panen.
“Lahan yang disebelah juga yang ditanami semangka gagal panen, karena kemarau sekarang begitu parah. Meskipun ada air juga rasanya asin, sehingga dapat merusak tanaman,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata Mamah, meskipun gagal panen, namun ia membiarkan sawahnya tidak ditanami tanaman lain.
“Mau bagaimana lagi, dengan kondisi seperti ini saya biarkan saja sawah saya tidak ditanami tanaman lain sambil menunggu musim penghujan,” pungkasnya.
Terpisah, petani semangka, Daming mengaku bahwa pada musim tanam tahun ini merugi hingga puluhan juta akibat kemarau yang terjadi.
“Akibat kemarau, tanaman semangka saya tidak tumbuh dengan sempurna, sehingga gagal panen dan merugi puluhan juta,” katanya.
Menurutnya, dari lahan seluas 1,5 hektar ini, untuk modal tanamnya saja sebesar Rp 60 juta. Sedangkan hasilnya panennya tidak sebanding dengan modal yaitu sebesar Rp 20 juta.
“Modal tanamnya saja Rp 60 juta, hasilnya cuma Rp 20 juta. Jadi ruginya itu sebesar Rp 40 juta. Itu juga belum termasuk tenaga,” jelasnya.
Daming mengaku, gagal panen semangka akibat kurangnya pasokan air, sehingga semangka tersebut tidak tumbuh dengan sempurna.
“Kemarau sekarang ini begitu parah tidak seperti pada tahun sebelumnya, bahkan sumur yang kita buat juga sudah ada yang kering,” ungkapnya.
Seorang petani di Malingping, Rijal mengaku sudah tidak ke sawah lagi karena sawahnya kering kerontang. “Mau ke sawah gimana, sawahnya juga kering. Irigasinya juga tak ada airnya. Paling nanti aja kalau musim hujan. Harusnya saat ini kita masuk panen kedua, ini mah liburan paceklik,” keluhnya. Kamis (24/8).
Pantauan BANPOS di lapangan, petani hortikultura warga Bayah, Didin mengatakan saat ini tanaman tidak bisa tumbuh, lahan pertanian kering kerontang. Menurutnya dampak kekeringan ini menyebabkan lahan garapannya lebih empat bulan mati fungsi.
“Ini jelas berdampak. Lahan saya sudah lebih 4 bulan nganggur, kering tak ada air. Jangankan untuk sawah, di Bayah ini air untuk kebutuhan sehari-hari aja susah. Nunggu bantuan pemerintah gak ada, katanya harus punya kartu tani, ribet. Upaya dari dinas untuk menghadapi kekeringan ini belum ada yang terlihat nyata,” kata Didin.
Salah satu petani asal Kecamatan Sajira, Rohman mengaku dirinya tak berdaya menghadapi kekeringan yang terjadi di area persawahannya. Hingga saat ini ia masih mengharapkan datangnya hujan untuk membantu mengairi lahan yang ia tanam.
“Lebih sering ngelamun aja sekarang mah, petani lain juga sama bingung jadinya,” kata Rohman kepada BANPOS.
Hal senada diungkapkan oleh Umam, petani asal Kecamatan Cibadak. Ia mengaku saat ini saluran air kecil yang biasanya dijadikan media pengairan sawahnya tidak mengaliri air sama sekali.
Ia menjelaskan, belasan hektar sawah milik keluarganya terancam gagal panen karena jauh dari sumber air.
“Kalau lihat yang banyak duit mah mereka bisa pake airnya sendiri kan enak. Kita mah cuma bisa liatin aja,” papar Umam.
Warga lingkungan Puji, Kelurahan Terumbu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Sahlabi (52) mengungkapkan bahwasannya sawah yang ditanami padi olehnya alami gagal panen.
Dirinya menuturkan bahwa lahan miliknya dan beberapa lahan milik warga lain yang ada di lingkungannya gagal panen akibat irigasi yang tidak lancar.
“Iya gagal panen, sawah saya yang gagal panen luasnya 8000 meter persegi. Tapi kalau di total dengan milik yang lain di sekitar 2 hektar,” tuturnya.
”Yang lain juga ada yang bisa dipanen, tapi hasilnya sedikit. Ini akibat irigasi yang tidak lancar,” tandasnya.
Terpisah, sejumlah Ibu Rumah Tangga (IRT) warga RW 05, Lingkungan Cipala, Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, harus naik turun bukit serta masuk ke hutan demi mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Berdasarkan hasil pantauan pada Senin 21 Agustus 2023, ibu-ibu warga setempat terpantau antre menunggu giliran untuk memenuhi jerigen yang dibawanya untuk di isi air dari sumber mata air yang mulai mengering.
Tak hanya berkumpul di satu tempat, mereka juga kerap masuk hutan untuk mencari alternatif sumber air bersih. Tak jarang, ada warga yang mencuci dan mandi di lokasi tersebut.
Untuk mendapatkan air, warga di lokasi ini memanfaatkan sumur resapan dari aliran sungai yang telah mengering karena kemarau panjang. Selain itu, sepanjang jalan di lokasi ini terpantau jerigen tempat mengisi air yang berjejer.
Warga yang mengalami kekeringan, harus rela antre demi mendapatkan pasokan air.
Salah seorang ibu rumah tangga, Asti yang tengah mengantre di lokasi ini menyampaikan, sudah satu bulan terakhir kondisi krisis air bersih dirasakan di lingkungannya. Apabila sumur tersebut kering, Asti terpaksa harus membeli air bersih di tempat lain. Kata dia, warga tidak bisa langsung mengambil air di lokasi sumur kecil itu. Sebab, warga harus menunggu terlebih dahulu agar air sumur penuh sebelum diambil. Hal ini tentunya memperlambat proses pengisian air bersih. “Kalau di sini harus giliran,” tutur Asti.
Hal senada juga diungkapkan warga lainnya Santeni. Dia bilang, warga yang mengambil air juga bisa sampai tengah malam. Itu dilakukan guna memenuhi kebutuhan untuk mandi, memasak, hingga minum. “Iya sampai malam, ya giliran itu sampai pagi,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, bantuan memang ada namun tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. “Ada bantuan tiga hari sekali jatahnya, itupun tidak memenuhi cuma meringankan aja dari sumur,” terangnya.
Diketahui, sebagian wilayah permukiman penduduk di area perbukitan di Kecamatan Pulomerak dan Kecamatan Grogol serta Kecamatan Purwakarta, menjadi langganan krisis air bersih saat musim kemarau tiba. Apabila tak ada sumber air yang bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air di lokasi lain.
Terpisah, Kokom Sunesih warga Warunghuni Desa Hegarmanah, Panggarangan mengaku sudah hampir sebulan kawasan di desanya kekurangan air bersih. “Kami mah saat ini butuh bantuan air bersih pak. Sudah hampir sebulan di sini kesusahan air. Tolong kami minta bantuan air bersih pak,” ungkapnya.
Sementara itu, warga RT 15 Kampung Sukajadi Desa Cemplang Kecamatan Ciomas, Nono mengaku saat ini warga yang ada di wilayahnya sudah krisis air bersih.
“Sudah satu bulan ini masyarakat Kampung Sukajadi di RT 15 sudah kekurangan air bersih,” ujarnya.
Seorang ibu rumah tangga harus rela turun ke bawah sumur untuk mendapatkan air di tengah kekeringan yang melanda.
Ia mengaku hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah, memberikan air bersih. “Kami sekeluarga kalau mau mandi harus pergi k sumber air yang jaraknya lumayan dari rumah,” katanya.
Air untuk mandi yang digunakan warga jumlahnya sedikit, sehingga air digunakan berkali-kali. “Saya dan keluarga kalau mandi itu airnya tidak dibuang. Jadi kalau habis mandi airnya ditampung lagi, dan dipakai lagi buat mandi,” ujarnya. (MG-01/CR-01/MYU/RUS/LUK/DZH/PBN)
LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak bersama BPBD Provinsi Banten melakukan distribusi air bersih di Kecamatan Warunggunung.
Diketahui, penyaluran tersebut merupakan tindak lanjut dari dampak fenomena El Nino yang memicu kekeringan di beberapa wilayah yang ada di indonesia, termasuk di wilayah Kabupaten Lebak.
“Menurut prakiraan dari BMKG, cuaca panas dan kekeringan akibat El Nino akan terus terjadi beberapa bulan ke depan. Puncak musim kemarau yang kering diprakirakan terjadi sampai pekan terakhir bulan Agustus, maka dari itu kami berupaya membantu masyarakat yang berada di wilayah rawan kekeringan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Febby Rizky Pratama, saat dihubungi BANPOS, Kamis (10/8).
Febby menjelaskan, air bersih yang disalurkan kepada masyarakat terdampak kekeringan sebanyak 47.000 liter air bersih, dan dibawa menggunakan kendaraan distribusi yang diturunkan atas kejadian tersebut, sebanyak 9 unit mobil tangki air bersih.
“Dalam kejadian fenomena El Nino yang memicu kekeringan ini ada 15 Kampung dari tiga desa yang terdampak di Kecamatan Warunggunung,” jelasnya.
Ia berharap, masyarakat dapat bijak menggunakan air saat di musim kemarau ini. Ia juga mengimbau kepada masyarakat, untuk melakukan panen air hujan saat datangnya hujan, karena bisa membantu kebutuhan air.
“Bisa menghemat, tidak hambur dan menampung air hujan untuk menjaga-jaga,” tandasnya. (MYU/DZH)
SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Banten menilai penanganan antisipasi el nino di Provinsi Banten dirasa kurang optimal. Hal itu diungkapkan langsung oleh sekretaris Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni saat ditemui di ruangannya pada Rabu (9/8).
“Berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi II penanganannya (el nino) belum optimal,” kata Oong Syahroni.
Oong juga menyebutkan bahwa sejumlah lahan pertanian di Provinsi Banten berpotensi mengalami gagal panen yang terbilang cukup tinggi, akibat dari dampak terjadinya cuaca ekstrem tersebut.
Oleh karenanya, politisi asal partai Gerindra itu pun meminta kepada seluruh pihak yang terkait khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) untuk dapat lebih menggiatkan kembali program penanganan permasalahan el nino.
Salah satu upaya antisipasi yang bisa dilakukan, menurut Oong, dalam rangka mengatasi gagal panen akibat dampak el nino adalah dengan cara penyaluran program asuransi petani oleh Pemprov Banten.
“Beberapa daerah punya potensi untuk gagal panen begitu tinggi, dan itu juga perlu diantisipasi juga dengan beberapa upaya di antara nya adalah asuransi pertanian, atau bantuan bibit untuk ditanam kembali ketika musim tanam tiba,”
“Hal-hal ini yang segera harus dilakukan oleh dinas terkait, agar masyarakat petani bisa dibantu,” ucap Oong.
Politisi asal Kabupaten Lebak itu juga mengaku, pada beberapa kesempatan dirinya sempat mendapati sejumlah keluhan dari para petani yang mengaku, lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat dari dampak el nino.
Kemudian, ia juga tidak menampik jika Pemprov Banten telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun lagi-lagi, Oong melihatnya hal itu belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.
Kedepannya, dari hasil evaluasi tersebut ia meminta agar lebih dipersiapkan kembali langkah-langkah konkrit penanganan el nino oleh Pemprov Banten, jika di tahun mendatang kembali terjadi.
“Beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, mungkin dengan adanya pinjam pakai pompa air milik Dinas Pertanian, kemarin ada program pipanisasi dari sumber air pegunungan itu salah satu solusi yang sudah dilakukan,”
“Walaupun sejauh ini, kami Komisi II menilai belum optimal. Maka kedepan menjadi catatan kita semua, ketika el nino ini memang sudah bisa diprediksi, langkah-langkah konkrit untuk antisipasinya dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya,” jelasnya.
Di samping itu, Oong juga menyoroti perihal kebijakan anggaran penanganan masalah di sektor pertanian dirasa belum begitu memadai.
Akibatnya, karena anggaran yang ada belum begitu memadai, turut berdampak pula pada pelaksanaan program yang berkaitan dengan optimalisasi sektor pertanian.
“Sejauh yang saya tahu sebagai pimpinan Komisi II, anggaran sektor pertanian masih belum sesuai, belum ideal. Makanya saya melihat beberapa kegiatan yang seharusnya tersupport belum bisa disupport karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya.
Oong mengungkapkan, selama ini, anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov Banten untuk pelaksanaan program di sektor pertanian berada di bawah angka 4,5 persen dari total APBD Provinsi Banten.
Menurut Oong, idealnya anggaran untuk sektor pertanian di kisaran angka enam sampai tujuh persen.
“Kalau dari postur APBD kita yang Rp11,5 triliun untuk anggaran sektor pertanian, khususnya yang ada di bawah mitra Komisi II itu masih di bawah 4,5 persen jadi belum ideal sekali,”
“Untuk Banten sepertinya di enam sampai tujuh persen itu sudah ideal,” tandasnya.
Dinas Pertanian Provinsi Banten menyediakan pinjaman pompa untuk membantu petani mengairi sawah selama musim kemarau, yang tahun ini lebih kering dari biasanya karena ada fenomena El Nino.
“Kami mengecek langsung ke daerah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dan kami telah meminjamkan pompa air untuk membantu para petani mengairi sawah,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid di Serang, Rabu.
Ia menyampaikan bahwa layanan peminjaman pompa disediakan untuk membantu petani mengalirkan air dari Sungai Cibaliung ke sawah mereka.
Sebelum layanan peminjaman pompa dijalankan, ia mengatakan, Dinas Pertanian menurunkan tim untuk memetakan jarak lokasi sawah dengan sungai.
“Semoga hal tersebut dapat membantu para petani,” katanya.
Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten Saiful Bahri Maemun mengatakan bahwa dinas sudah memetakan daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan dan banjir.
“Dengan basis data itu, kita bisa lebih mudah melakukan pemetaan dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino,” katanya.
Menurut dia, Dinas Pertanian Provinsi Banten juga menugaskan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh kecamatan untuk melaporkan kejadian kekeringan maupun banjir di wilayah kerja mereka.
“Mereka selalu melaporkan secara rutin kepada kami ketika terjadi bencana kekeringan atau banjir di wilayah binaannya masing-masing,” katanya.
Berdasarkan data Gerakan Pengendalian Dampak Iklim Dinas Pertanian Provinsi Banten, lahan yang terdampak kekeringan di Provinsi Banten sejak Juli hingga 7 Agustus 2023 luasnya mencapai 639 hektare.
Perinciannya, kekeringan ringan terjadi pada 605 hektare lahan, kekeringan sedang terjadi pada 30 hektare lahan, kekeringan berat terjadi pada empat hektare lahan.(MG-01/ANT/PBN)
KASEMEN, BANPOS – Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Banten turut peduli terhadap warga terdampak kemarau atau kekeringan di Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
Selasa (8/8/2023), sebanyak 10 ribu liter air bersih didistribusikan kepada warga di Kampung Masigit Tegal, Masjid Priyai, dan Masigit Elor.
Ketua PMI Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, Ketua Umum PMI pusat Jusuf Kalla (JK) telah menggelar rapat bersama seluruh pengurus provinsi se-Indonesia pada 15 Juni lalu. Arahan JK, seluruh PMI provinsi harus melakukan kewaspadaan terhadap bencana kekeringan.
“Kami bersama pengurus PMI kabupaten/kota harus siap siaga dan merespons dampak kekeringan yang akan terjadi di Banten. Kami harus turun memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kebutuhan air bersih,” kata Tatu melalui siaran pers.
Menurutnya, pengurus PMI Banten dan kabupaten/kota telah menggelar rapat bersama pekan lalu. Telah dibuat perencanaan kesiapsiagaan dalam merespons kekeringan. PMI kabupaten/kota telah diminta untuk mendata dan merespons kebutuhan warga terdampak kekeringan.
“Distribusi air bersih di Kecamatan Kasemen dilakukan setelah PMI Provinsi Banten melakukan koordinasi dan kerjasama dengan PMI Kota Serang. Alhambulillah, Sebanyak 307 keluarga menerima manfaat dari distribusi air bersih yang kami berikan. Untuk kabupaten/kota lain yang membutuhkan, kami siap mendistribusikan,” ujar Tatu.
Dalam menurunkan air bersih, PMI dibantu ratusan relawan yang selalu siap siaga. “PMI memiliki armada mobil tanki yang bisa digunakan untuk distribusi air bersih. Kami siap untuk distribusi air bersih, untuk membantu masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya. (AZM)
TANGERANG, BANPOS – Pemkab Tangerang telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mencegah dampak kekeringan menghadapi potensi puncak fenomena El Nino, yang diperkirakan terjadi pada Agustus-September. Terlebih, beberapa kecamatan berpotensi terjadi kekeringan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Asep Jatnika Sutrisno, mengatakan bahwa langkah awal mitigasi tersebut adalah dengan melakukan pemetaan geografis terhadap wilayah rawan bencana kekeringan.
“Prediksi akan ada sembilan kecamatan yang mengalami kekeringan, yakni Kecamatan Sindang Jaya, Jambe, Kronjo, Kresek, Jayanti, Gunung Kaler, Mauk dan Kemiri,” katanya kepada awak media, Senin (7/8).
Sementara untuk langka penanganannya, Asep menuturkan bahwa pemerintah daerah akan segera mendistribusikan bantuan benih padi varietas tahan kering untuk 1.000 hektare, di area pertanian yang terdampak tersebut.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, untuk bantuan benih yang tahan terhadap kekeringan atau pola tanam hemat air untuk 1.000 hektare, dan kita sudah siap untuk mendistribusikan ke setiap daerah yang terdampak El Nino,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga bakal menurunkan sebanyak delapan unit mesin pompa air, untuk menanggulangi kekurangan air yang diperkirakan akan melanda di daerah pertanian pada sembilan kecamatan tersebut.
“Kami sudah menyiapkan delapan unit mesin pompa air untuk menanggulangi kekurangan air di area terdampak. Monitoring dan intervensi juga terus kami lakukan pada area yang mengalami kekeringan, salah satunya dengan melakukan pemantauan sumber air di area tersebut,” terangnya.
Untuk diketahui, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengingatkan semua pihak terkait dengan dampak yang ditimbulkan dari fenomena El Nino. Namun, El Nino yang dihadapi sejak Juli kemarin, masih disebut lemah.
“Jadi El Nino itu sesuai hasil prediksi sudah mulai terjadi di Indonesia sejak Juli. Tapi sesuai hasil prediksi juga, El Nino-nya masih lemah di awal-awal Juli itu,” kata Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati.
Dalam hal ini menurutnya, dampak dari El Nino pada awal Juli masih kurang signifikan atau kurang terasa karena El Nino-nya masih lemah. Akan tetapi beberapa hari lalu, sesuai hasil prediksi, indeks El Nino semakin menguat dari yang awalnya masih lemah mulai menjadi moderat.
“Nah, ini baru mulai menjadi moderat. Makanya kami terus gencar mengimbau, mengingatkan, dengan El Nino yang semakin moderat atau semakin menguat, tentunya dampaknya akan menguat juga,” ujarnya.
Dengan demikian, puncak terjadinya El Nino diprediksi akan berlangsung pada bulan Agustus-September, dan hal itu akan berakibat pada musim kemarau yang lebih kering dari kemarau saat tidak terjadi El Nino, seperti pada tahun 2020, 2021, dan 2022.
Dia mengatakan, jika kondisinya semakin kering, dampak lanjutnya adalah lahan dan hutan menjadi mudah terbakar. Selain itu, dampak yang diberikan itu kepada para petani karena air semakin kurang, sehingga sektor pertanian akan terganggu. (DZH/ANT)
LEBAK, BANPOS – Menghadapi El Nino, Provinsi Banten yang diharapkan dapat menjadi penunjang ketahanan pangan nasional ternyata masih harus secepatnya memperbaiki sistem dan sarana prasarananya.
Hal ini dikarenakan, berdasarkan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, terdapat 12 kecamatan yang masuk daerah rawan kekeringan, sehingga dapat mengakibatkan masyarakat di daerah itu kesulitan air bersih.
Sementara di Kota Tangerang, infrastruktur bendungan mengalami kerusakan menjelang prediksi puncak dari kekeringan akibat El Nino pada Agustus hingga September mendatang.
Sebagai bentuk antisipasinya, BPBD Lebak telah bersiap untuk mendistribusikan air bersih, apabila masyarakat membutuhkan. Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala BPBD Lebak, Febby Rizky Pratama, pada Sabtu (22/7).
“Kami siap mendistribusikan air bersih jika warga mengalami kesulitan air akibat dampak perubahan iklim El Nino atau kekeringan yang puncaknya Agustus- September 2023,” ujarnya.
BPBD Kabupaten Lebak kini melakukan pemantauan ke kecamatan yang masuk daerah rawan kekeringan. Pemantauan itu salah satu upaya untuk penanganan jika terjadi kekeringan, terlebih El Nino puncaknya pada Agustus-September.
Namun menurut Febby, pihaknya sejauh ini belum menerima laporan warga kesulitan air bersih maupun petani yang mengalami kekeringan.
“Kami menyiagakan tiga unit kendaraan mobil tangki jika warga mengalami krisis air bersih,” katanya.
Menurut dia, BPBD memetakan daerah rawan kekeringan tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Cimarga, Karanganyar, Cibadak, Warunggunung, Sajira, Muncang, Cirinten, Cileles, Banjarsari, Wanasalam, Cihara dan Leuwidamar.
Daerah-daerah rawan kekeringan hingga mengakibatkan kesulitan air bersih itu berada di lokasi dataran tinggi. BPBD Lebak juga melaporkan areal pertanian padi yang mengalami kekeringan, kepada Dinas Pertanian setempat.
“Kami siaga selama 24 jam menghadapi El Nino untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” ungkap Febby.
Febby mengatakan, masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih karena berbagai faktor diantaranya belum tersentuh jaringan pelayanan PDAM, juga ketersedian air bawah tanah terjadi kekeringan yang menyebabkan sumur timba dan ‘jetpump’ tidak mengeluarkan air.
BPBD Lebak juga berharap warga yang belum tersentuh pelayanan PDAM, agar bisa terlayani sehingga jika musim kemarau tidak terjadi krisis air bersih.
Selain itu juga pemerintah dan masyarakat setiap tahun melakukan gerakan tanam, di lahan-lahan milik masyarakat dan hutan untuk penghijauan.
Bahkan, pertengahan Juli 2023 Bupati Lebak bersama dengan PT Telkom, melakukan reboisasi penghijauan di Kecamatan Lebak Gedong untuk mencegah longsor dan juga bisa menyimpan resapan air tanah.
“Kami terus bergerak dengan menanam aneka tanaman keras agar hutan jangan sampai kritis yang bisa menimbulkan kekeringan dan kesulitan air bersih itu,” tuturnya.
Sementara itu, sejumlah warga Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, mengaku jika saat ini sumur bawah tanah mulai terjadi penyusutan air sejak dua pekan. Terlebih, daerah tersebut sudah lama tidak dilanda hujan.
“Kami jika terjadi kekeringan akibat iklim El Nino dipastikan akan meminta bantuan pasokan air bersih kepada BPBD setempat,” ujar Ujang, warga Wanasalam Kabupaten Lebak.
Terpisah, Kerusakan terjadi pada sejumlah pintu air pada Bendungan Pintu Air 10, Pasar Baru, Kota Tangerang. Hal itu mengakibatkan suplai air baku untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng berkurang.
Mendengar hal tersebut, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, meninjau langsung kondisi Bendungan Pintu Air 10. Berdasarkan hasil peninjauannya, diketahui bahwa terdapat empat pintu air dari 10 pintu air, yang mengalami kerusakan.
“Sehingga debit air Sungai Cisadane yang seharusnya tertampung malah terus mengalir dan permukaan airnya menjadi turun karena debit air terus berkurang. Dan otomatis suplai bahan baku air untuk PDAM pun juga jadi berkurang,” ujarnya, Jumat (21/7) sore hari.
Untuk itu, Arief, meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS C2) selaku pengelola Bendungan Pasar Baru, untuk segera memperbaiki kebocoran yang terjadi di Pintu Air 10 tersebut.
Pasalnya, saat ini sudah memasuki musim kemarau, dan El Nino diprediksi mengalami puncaknya pada Agustus hingga September mendatang.
“Tadi saya sudah menelepon Kepala BBWS C2, Pak Bambang Heri Mulyono, dan saya sudah meminta agar perbaikan segera dilakukan secepatnya. Apalagi sudah memasuki kemarau, dikhawatirkan suplai air bersih untuk masyarakat bisa berkurang jika tidak segera diperbaiki,” terang Arief.
Arief, juga menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk terus berkoordinasi dengan pihak BBSW C2 dan juga dengan pihak Perumda, terkait inventarisasi dan fasilitasi berbagai sarana pendukung, agar proses perbaikan dapat berjalan optimal dan cepat.
“Tolong ya Kadis PU kerahkan juga petugasnya untuk membantu, koordinasikan juga dengan PDAM. Inventarisasi dan laporkan terus update dan perkembangannya,” tegasnya.
Sementara itu Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, Doddi Effendy, menjelaskan bahwa akibat dari kerusakan yang terjadi di Bendungan Pintu Air 10 tersebut, mengakibatkan produksi air bersih PDAM Tirta Benteng kota Tangerang berkurang sampai 40 persen.
“Ketinggian air normalnya itu di atas 13 meter, sekarang tinggal 10 meteran. Ini berpengaruh ke intake PDAM yang produksinya menurun sampai 60 persen,” jelasnya.
Sementara itu, pada hari Sabtu (22/7), Perumda Tirta Benteng bersama dengan BBWS C2 bersama-sama melakukan perbaikan pintu air yang rusak tersebut. Perumda Tirta Benteng melakukan berbagai antisipasi agar air bersih pada pelanggan masih dapat tersalurkan.
“Kami bersama BBWS C2 melihat penanganan kebocoran yang ada pada Pintu Air 10. Penanganan sedang dilakukan dan selain ada kebocoran ini, pasokan air baku dari hulu juga memang berkurang karena sudah mulai masuk ke musim kemarau. Biasanya, air baku di hulu mencapai 2,5 hingga 3 meter, informasi saat ini hanya mencapai 1,2 meter saja,” jelas Doddi Effendy.
Ia menuturkan, Perumda Tirta Benteng sudah menyiapkan antisipasi agar pasokan air pada pelanggan tidak berkurang. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah pengerukan sedimentasi.
“Pengerukan sedimentasi seperti lumpur akan secepatnya dilakukan. Selain itu, kami juga akan melakukan penyedotan air dengan mesin untuk menambah produksi air baku, jadi tidak hanya mengandalkan pada intake saja.
Secepatnya, kami juga akan melakukan konsolidasi bersama dengan BBWS dan pengguna air lainnya untuk perawatan jangka panjang,” terangnya.
Deddi mengimbau agar masyarakat tidak panik, karena Perumda Tirta Benteng akan terus berupaya agar pasokan air tercukupi.
Untuk sementara, masyarakat diharapkan dapat menghemat penggunaan air dan juga memiliki stok air yang cukup selama proses penanganan kebocoran Bendungan Pintu Air 10 berlangsung.
“Kami dari Perumda Tirta Benteng pasti terus berupaya bagaimana pasokan air pada pelanggan tidak berkurang atau bahkan berhenti. Jadi, masyarakat Kota Tangerang tidak perlu panik. Untuk saat ini, kami mengimbau sementara menghemat penggunaan air dan juga menampung atau stok air selama penanganan kebocoran di Pintu Air 10 berlangsung,” tandasnya.
Sementara itu diketahui sebelumnya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) mendorong Provinsi Banten agar dapat berperan sebagai penyangga ketahanan pangan di Indonesia dalam rangka menanggulangi dampak cuaca ekstrim El Nino yang diperkirakan puncaknya akan terjadi pada Agustus sampai September tahun ini.
Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa, secara umum petani di Provinsi Banten siap untuk melaksanakan program ketahan pangan dalam upaya antisipasi terjadinya El Nino di Indonesia.
Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti soal ketersediaan pupuk dan juga alat penunjang pertanian seperti traktor. (DZH/ANT/PBN/BNN)
