Tag: Kemenhub

WAKIL Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, bersama warga menyambangi jalur frontage di Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Senin (14/11). Hal itu merupakan tindak lanjut dari audiensi yang dilakukan oleh Forum RW Kelurahan Unyur pada Kamis (10/11) di Gedung DPRD Kota Serang.

Saat itu, Hasan Basri merekomendasikan kepada Pemkot Serang agar segera melakukan pembangunan frontage selagi menunggu izin dari pihak terkait. Menurutnya, apabila terus dibiarkan seperti itu, maka akan membahayakan warga ditambah macet yang tidak terurai.

“kita lihat faktanya ini bahaya kalau dibiarkan seperti ini, apalagi kalau hujan licin dan pengendara yang melintasi rel itu rawan kecelakaan. Mungkin ini sambil menunggu, tetap diproses pembangunannya, kita ambil contoh yang di Soul City itu bisa terbangun walaupun alasannya sementara,” ujarnya.

Menurutnya, peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan tanggal 10 November di ruangannya. Ia mengaku usai pertemuan, pihaknya melanjutkan koordinasi bai dengan Walikota, Bappeda hingga DPUTR untuk menanyakan perihal pembangunan jalan alternatif ribuan warga tersebut.

“Warga menanyakan kelanjutan pembangunan frontage dan saya sudah menanyakan juga kepada Walikota perihal ini tapi surat izin dari Kemenhub dan PT KAI belum turun. Jadi dua itulah yang menjadi kendala kenapa Pemkot belum menyambungkan frontage ini,” ungkapnya.

Perwakilan Forum RW Kelurahan Unyur, Wijaya Fasa, mengatakan bahwa pihaknya memastikan akan melakukan pembangunan jalur frontage di jalur alternatif Kecamatan Serang–Kasemen tanggal 19 November 2022 secara swadaya. Tindakan nekat itu dilakukan apabila hingga tanggal tersebut Pemkot Serang tidak juga melakukan pembangunan sementara hingga terbit izin dari PT KAI dan Kemenhub untuk membangun frontage tersebut.

“Apabila hingga tanggal 19 November ini belum ada realisasi dari Pemkot, maka kami akan secara swadaya turun ke lapangan melakukan pengurugan jalur alternatif ini. Masa jalan di Soul City yang warganya tidak sebanyak ini bisa dibangun frontage dengan alasan sementara, di sini yang warganya banyak tidak bisa,” ujarnya.

Fasa mengaku, pengurugan paksa itu bukan sebagai bentuk tindakan anarkis, melainkan sebagai bentuk simpati sebagai warga yang peduli terhadap keselamatan pengendara yang memilih menghemat waktu melewati jalur tersebut. Sebab, pihaknya menilai bahwa jalur alternatif itu perlu segera dibangun untuk dapat mengurai kemacetan yang terjadi di titik terowongan Kaligandu.

“Bukan kita bertindak anarkis, tapi ini merupakan bentuk simpati karena kalau hujan banyak kecelakaan, banyak korban jatuh dan motornya rusak, licin jalannya. Padahal dengan adanya jalan alternatif frontage ini bisa mengurai kemacetan, karena apabila ada warga yang menuju ke Cilegon, bisa lewat sini tidak harus ke terowongan dulu,” jelasnya.

Ia yang merupakan Ketua RW 16 Perumahan TBL sekaligus Ketua Paguyuban RW di perumahan tersebut mengakui, bersama seluruh RW sudah menyepakati akan mengambil Tindakan urug swadaya hingga honor penjaga palang pintu agar meminimalisir terjadinya kecelakaan. Sebab, sejauh ini frontage yang hanya dikelola oleh warga setempat terus memakan korban karena jalan yang tidak stabil dan banyak pengendara tergelincir saat hujan.

“Sudah sepakat khususnya warga di TBL, sudah dikomunikasikan. Kalaupun tidak ada bantuan dari pemerintah, kami akan melakukan urug paksa karena memang ini sangat diperlukan sekali, jalan kita hanya satu yaitu terowongan Kaligandu dan kalau hari senin semua pengendara tumpah ruah di terowongan,” tandasnya.

Berdasarkan tinjauan di lokasi, kondisi jalan alternatif frontage yang menghubungkan warga lingkungan Lebak Sili dan sejumlah perumahan menuju Lingkungan Kidemang ini aksesnya cukup curam. Tidak sedikit dari pengendara yang terhenti di tengah rel kereta akibat jalan yang tidak stabil, dan ada pula yang tergelincir saat baru menuruni jalanan yang belum diurug.

Lurah Unyur, Agus Sulaeman, mengaku pihaknya menerima aspirasi warga berkaitan dengan pembangunan jalan alternatif tersebut sudah lama, bahkan sudah ada peninjauan dari Dirjen dari PT KAI di tahun 2019. Saat itu, pihaknya dijanjikan dalam rentang waktu 3 tahun, frontage akan dibangun dan dapat digunakan sebagai akses warga.

“Kami dari kelurahan hanya bisa menjadi penghubung dari aspirasi warga dan kita sebagai pelaksana apapun itu yang menjadi kebutuhan warga, kami menampung dan menyampaikan kepada pimpinan sebagai pemangku kebijakan tertinggi. Sebetulnya tahun 2019 Dirjen PT KAI sudah meninjau dan menjanjikan 3 tahun sudah dibangun,” ujarnya.

Meski sudah dijanjikan, namun hingga saat ini pihaknya masih terkendala izin dari PT KAI dan Kemenhub terkait pembangunan jalur frontage. Hal itu membuat sejumlah warganya yang tergabung dalam Forum RW se-Kelurahan Unyur menyambangi wakil rakyat dalam rangka menyampaikan aspirasi berkaitan dengan hal tersebut.

“Saya berharap ini bisa menjadi perhatian serius dari pemerintah terkait, karena dari dulu terkendala izin dari PT KAI. Sampai saat ini belum ada pembangunan, sehingga membuat warga datang ke dewan minta dijembatani,” tuturnya.

Menurutnya, warga mendesak untuk segera dilakukan pengurugan sembari menunggu izin dari pihak terkait. Bahkan mereka rela melakukan swadaya baik pengurugannya maupun honor bagi penjaga palang pintu kerta api.

“Dengan diurug ini tentu lalu lintas jadi lebih lancar, kami akan menempatkan teman-teman untuk menjaga kemudian kami akan usulkan ke Dishub Kota untuk mendapatkan upah,” tandasnya. (ADV)