BANTEN POS

Tag: Kemenkeu

  • BSI Targetkan Jual CWLS Ritel SWR 004

    BSI Targetkan Jual CWLS Ritel SWR 004

    JAKARTA, BANPOS – PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) ditunjuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagai salah satu bank syariah pelaksana Cash Waqf Linked Sukuk Ritel atau CWLS Ritel seri SWR 004 untuk pemberdayaan ekonomi umat. BSI menargetkan dapat menjual CWLS Ritel SWR 004 hingga senilai Rp 10 miliar.

    Direktur Sales & Distribution BSI, Anton Sukarna mengatakan, sejak SWR 001 hingga SWR 003, penjualan CWLS di BSI terus mengalami peningkatan penjualan. BSI bahkan telah memperoleh penghargaan sebagai mitra distribusi CWLS terbaik untuk seri SWR003.

    “Penjualan Cash Waqf Linked Sukuk atau Sukuk Wakaf Ritel dari tahun ke tahun terus bertumbuh dilihat dari meningkatnya nominal penerbitan dari SWR001 sampai dengan SWR003,” jelasnya di Jakarta, Rabu (26/7).

    Anton mengatakan, SWR 004 ditawarkan dengan imbal hasil sebesar 5,85 persen floating selama 2 tahun dan dibayarkan secara berkala setiap bulan. Masyarakat maupun investor dapat melakukan pemesanan dengan nilai minimum Rp 1 juta. Saat ini, seri SWR 004 sudah dapat dipesan secara daring dan luring melalui perseroan. Masyarakat pun dapat melakukan pemesanan hingga 31 Agustus 2023 mendatang.

    “Untuk nasabah perorangan yang ingin melakukan pemesanan dapat dilakukan secara daring melalui BSI Mobile atau BSI Net Banking. Adapun untuk nasabah institusi pemesanan dapat dilakukan secara luring dapat dilakukan di kantor-kantor cabang BSI terdekat,” jelas Anton.

    CWLS Ritel sendiri merupakan investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir atau pengelola dana dan kegiatan wakaf untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat.

    Produk ini dirilis Pemerintah dengan tujuan memudahkan masyarakat untuk berwakaf uang yang aman dan produktif, mengembangkan inovasi di bidang keuangan dan investasi sosial, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, mendukung Gerakan Wakaf Nasional (GWN), membantu pengembangan investasi sosial, dan pengembangan wakaf produktif, serta penguatan eksistem wakaf uang di Indonesia.

    Nantinya investasi yang terkumpul akan dimanfaatkan untuk pembiayaan program/kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti bantuan beasiswa pendidikan, bantuan tuna netra, bantuan ekonomi umat, bantuan sanitasi, dan program bebaskan buta aksara Al-Quran.

    “Melalui CWLS Ritel, Pemerintah memberi fasilitas dan kemudahan bagi masyarakat individu dan institusi untuk berwakaf uang dengan aman dan produktif serta berpartisipasi langsung dalam mendukung akselerasi kekuatan ekonomi kerakyatan,” ujarnya.(RMID)

  • Gile, Belanja Rokok Rumah Tangga Miskin Nyaris Rp250 Ribu Per Bulan

    Gile, Belanja Rokok Rumah Tangga Miskin Nyaris Rp250 Ribu Per Bulan

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap Dakota, rokok sebagai dua komponen pengeluaran terbesar bagi rumah tangga di Indonesia, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

    Rumah tangga miskin rata-rata merogoh kocek hingga Rp246.382 per bulan, hanya untuk membeli rokok. Padahal, uang tersebut bisa digunakan untuk membeli tahu tempe atau lainnya, yang dapat meningkatkan status gizi.

    Ironisnya lagi, pengeluaran rokok 1 persen saja, bisa meningkatkan potensi miskin rumah tangga hingga 6 persen.

    “Ini dilema, bagaimana kita mempengaruhi konsumsi rumah tangga. Agar bisa memprioritaskan barang-barang yang lebih bergizi. Supaya anak-anak mereka tumbuh sehat, produktif dan baik,” jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Dengan Komisi XI DPR, Senin (12/12/2022).

    Fakta inilah yang akhirnya melatarbelakangi pemerintah menetapkan kenaikan tarif cukai hasil tembakau rata-rata sebesar 10 persen pada 2023 dan 2024, dengan jenis sigaret kretek tangan (SKT) maksimal 5 persen.

    Di samping melakukan penyesuaian terhadap batasan minimum harga jual eceran (HJE), dengan memperhatikan perkembangan harga pasar dan rata-rata kenaikan cukai rokok.

    Tak cuma situ, pemerintah juga menaikkan tarif cukai untuk seluruh jenis rokok elektrik (REL) sebesar 15 persen dan hasil produk tembakau lainnya (HPTL) sebesar 6 persen setiap tahun, hingga lima tahun ke depan. (RMID)

  • Pemkab Pandeglang Terima Hibah dari Kemen-PUPR dan Kemenkeu

    Pemkab Pandeglang Terima Hibah dari Kemen-PUPR dan Kemenkeu

    PANDEGLANG, BANPOS-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang mendapatkan hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan yang meliputi beberapa sektor strategis.

    Serah terima hibah BMN dari Kemen PUPR dan Kementerian Keuangan tersebut ditandatangani langsung oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan disaksikan oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimoelyono dan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, di Jakarta Selasa (29/3) lalu.

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan yang telah menghibahkan BMN untuk Pemkab Pandeglang.

    “Terima kasih yang tak terhingga, karena hibah BMN dari Kementerian PUPR ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Pandeglang sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat,” kata Irna.

    Dijelaskannya, BMN yang dihibahkan oleh Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan kepada Pemkab Pandeglang tersebut meliputi beberapa sektor strategis.

    “BMN yang dihibahkan kepada Pemkab Pandeglang meliputi sektor prasarana strategis seperti pembangunan sekolah. Selain itu, sektor pengembangan air minum meliputi pengadaan pemasangan pipa,  jalan,  irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat serta sektor pengembangan kawasan permukiman diantaranya pembangunan kawasan pariwisata Tanjung Lesung termasuk pembangunan infrastruktur jalan,” terangnya.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR,  Mohammad Zainal Fatah mengatakan, Kementerian PUPR telah menghibahkan BMN kepada Pemkab Pandeglang.

    “Sebagai salah satu Kementerian yang mengelola aset dan anggaran infrastruktur yang besar, Kementerian PUPR telah memberikan hibah BMN dengan nilai yang sangat besar,” katanya.

    Menurutnya, BMN yang dihibahkan kepada Pemkab Pandeglang berupa infrastruktur jalan,jembatan, waduk, rumah susun, jaringan irigasi dan yang lainnya dengan anggaran sebesar Rp 266,3 triliun dalam tiga tahun terakhir.

    “Pada tahun 2019, Kementerian PUPR menyerahkan hibah senilai Rp 18,3 triliun, tahun 2020 Rp14,3 triliun dan pada tahun 2021 senilai Rp 233,7 triliun,” terangnya.

    Dijelaskannya, BMN Kementerian PUPR yang diserahterimakan dengan total sebesar Rp 222,58 triliun,  yang terdiri dari BMN yang dihibahkan sebesar Rp 221,58 triliun dan BMN yang dialihstatuskan penggunaanya sebesar Rp 1,08 triliun (0,49 persen).

    “BMN yang diserahterimakan tersebut merupakan BMN yang telah selesai dibangun oleh Ditjen Bina Marga sebesar Rp 220,65 triliun (99,13 persen), Ditjen Cipta Karya Rp 0,85 triliun (0,38 persen) dan Ditjen Perumahan sebesar Rp 1,08 triliun (0,49 persen),” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Kemenkeu Gandeng BI dan Kejati Hadapi Tantangan Pemulihan Ekonomi

    Kemenkeu Gandeng BI dan Kejati Hadapi Tantangan Pemulihan Ekonomi

    SERANG, BANPOS – Jajaran pimpinan Kementerian Keuangan di Provinsi Banten yang terdiri dari Kepala Kanwil DJP Banten Dionysius Lucas Hendrawan, Kepala Kanwil DJKN Banten Nuning Sri Rejeki Wulandari, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Banten Rahmat Subagio, Kepala Kanwil DJPb Banten Ade Rohman dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Finari Manan menggelar pertemuan dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Selasa (22/3).

    Pertemuan kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka merapatkan barisan membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang perpajakan, bea dan cukai.

    Kepala Kanwil DJP Banten, Dionysius Lucas Hendrawan mengungkapkan bahwa kunjungan ke Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten ini sebagai jalan untuk berkontribusi bersama menyukseskan berbagai agenda penting di semua instansi.

    “Program dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu program yang dapat disinergikan oleh semua instansi mencakup pembiayaan, perizinan, termasuk pendampingan pada aspek perpajakan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, dibahas pula tentang peran instansi Kementerian Keuangan dalam memberikan bimbingan dan pelatihan bagi para dosen dan mahasiswa sebagai bentuk pengabdian Kementerian Keuangan kepada masyarakat.

    “Hal ini disambut sangat baik oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten beserta jajaran, sehingga selanjutnya akan dilakukan kolaborasi bersama untuk meningkatkan kerjasama dengan para akademisi se-Provinsi Banten,” jelasnya.

    Sementara itu, pertemuan dengan Kajati Banten dilakukan di ruang kerja Kajati. Para pimpinan Kemenkeu Banten menyampaikan berbagai agenda Kementerian Keuangan yang dapat sukses dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Kejaksaan. Aspek penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

    “Dalam kesempatan ini, disampaikan pula mengenai SPT Tahunan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang kini tengah dikampanyekan di seluruh wilayah Indonesia,” terangnya.

    Kajati Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menanggapi pertemuan tersebut dan sangat mendukung program yang disampaikan. Pihaknya pun memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Banten untuk dapat segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan berpartisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela. (MUF)