BANTEN POS

Tag: Kemenkominfo

  • Pos Indonesia Maksimalkan Dukungan untuk Layanan Publik

    Pos Indonesia Maksimalkan Dukungan untuk Layanan Publik

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menunjuk PT Pos Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara Dinas Pos lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/2023, Pos Indonesia akan bertanggung jawab dalam mendistribusikan logistik dinas dan menjamin kualitas pengiriman standar. Sebagai BUMN logistik, Pos Indonesia juga diharapkan dapat mencakup daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), Kamis (8/2) .

    Selain berperan sebagai penyelenggara dinas pos, perusahaan logistik milik negara ini diharapkan untuk menyelenggarakan layanan pos universal di 2.400 kecamatan serta mendukung penyediaan layanan kurir dan logistik bagi pemerintah. Pos Indonesia sebelumnya telah berkontribusi dalam mendistribusikan vaksin COVID-19, bantuan sosial (bansos) cadangan, membangun nusantara logistics hub di IKN, dan menjadi distribusi logistik pemilu.

    “Pos Indonesia telah memenuhi standar di berbagai aspek, mulai dari ketersediaan gerai, jangkauan layanan, hingga manajemen risiko. Semoga seluruh instansi dapat memanfaatkan hal ini untuk memperkuat sistem kita,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budie Arie di Menara Danareksa, Jakarta Pusat.

    Menurut Budie, Pos Indonesia merupakan jasa pengiriman terintegrasi dengan jangkauan luas. Ia menekankan kontribusi Pos Indonesia dalam menekan biaya logistik nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan target biaya logistik mencapai 9 persen dari PDB pada tahun 2045.

    Direktur Pos Indonesia, Faizal Rochmad Djoemadi, menambahkan bahwa Pos Indonesia akan menjalankan peran dan tugasnya secara optimal sebagai penyelenggara dinas pos. Faizal mengapresiasi kepercayaan Kominfo terhadap Pos Indonesia sebagai jasa logistik yang mengurus kebutuhan masyarakat.

    Melalui POSIND Day, Pos Indonesia diharapkan dapat memajukan komunikasi dan ekonomi di wilayah 3T. Dengan demikian, kegiatan logistik nasional dapat terakomodir dan distribusi logistik nasional dapat merata.

    “POSIND Day adalah kegiatan bersama PosIndonesia yang didukung oleh Kementerian Kominfo. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Menkominfo dan jajaran yang secara resmi menunjuk Pos Indonesia sebagai Penyelenggara Pos Dinas lainnya. Ini merupakan mandat, kepercayaan, dan pengakuan dari Pemerintah terhadap Pos Indonesia,” kata Faizal.

    Sebelumnya, Kemenkominfo telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3/2023 tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya untuk mendorong penguatan ekosistem digital di Indonesia.

    Peran Pos Indonesia dalam menggerakkan sektor logistik nasional tak berhenti di situ. Melalui kantor cabangnya, perusahaan telah membantu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendistribusikan produk. Transaksi di wilayah rural juga mencatat pertumbuhan yang signifikan sepanjang 2023.

    “Dengan dukungan dan bimbingan dari Kemenkominfo, terjadi pertumbuhan transaksi yang signifikan di wilayah rural. Kantor cabang pembantu layanan pos universal Pos Indonesia terbukti membantu masyarakat, terutama UMKM,” ungkap Faizal.

    Dalam acara ini, Pos Indonesia juga memperkenalkan logo baru, “PosIND”, yang menggantikan logo sebelumnya. Singkatan tersebut merujuk pada Pos Integrated National Distribution System yang akan menjadi identitas baru Pos Indonesia.

    POSIND Day juga diramaikan dengan peluncuran Katalog Prangko 2024 dan Prangko Tahun Naga Kayu 2575 edisi Imlek. Kedua prangko tersebut diluncurkan sebagai apresiasi Pos Indonesia terhadap pelanggan korporasi di segmen pemerintahan.

    Peluncuran prangko naga menjelang Imlek tahun ini tidak dilakukan tanpa alasan. Imlek tahun ini dipercaya membawa keberuntungan, terutama bagi shio naga. Pos Indonesia mengajak masyarakat Indonesia untuk menghargai dan mengapresiasi budaya Tionghoa dan Asia Timur yang masih berakar di tanah air.

    Dengan meluncurkan prangko ini, Pos Indonesia berkomitmen untuk secara terus-menerus meningkatkan pelayanan dan kepuasan masyarakat. Pada kesempatan ini, BUMN logistik ini memproduksi 90.000 lembar prangko, termasuk 5.000 full sheet, 5.000 lembar souvenir, dan 1.000 sampul hari pertama. (MYU)

  • Literasi Digital Dorong Netralitas TNI Jelang Pemilu 2024

    Literasi Digital Dorong Netralitas TNI Jelang Pemilu 2024

    PAPUA, BANPOS – Literasi Digital menjadi salah satu unsur yang mendorong netralitas anggota TNI dalam menyambut tahun pemilu 2024. Prajurit TNI tidak boleh menunjukkan keberpihakannya pada kubu tertentu.

    “TNI berkomitmen untuk tidak terlibat politik praktis dan akan fokus pada tugas pokok TNI,” jelas Wakil Komandan Satuan Siber Kolonel CHB Martanto Dwi Saksomo Hadi pada kegiatan Literasi Digital sektor Pemerintahan kepada Prajurit TNI Provinsi Papua di Swiss-Bel Hotel Kota Jayapura.

    Netralitas di ruang digital, termasuk media sosial juga menjdi perhatian penting. Ada beberapa larangan posting di media sosial bagi anggota TNI, salah satunya yaitu dukungan tokoh politik, baik saat bertugas dan mengenakan seragam maupun tidak.

    “Apabila terdapat anggota TNI yang mendapati alat peraga kampanye, dapat dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu),” tutur Martanto dalam keterangannya, dikutip Selasa (7/11/2023).

    Martanto menjelaskan, jika ingin mengunggah konten di media sosial, harus mempertimbangkan segala bentuk konsekuensinya, terlebih prajurit TNI juga membawa citra baik yang harus dijaga. Salah satu fokus utama ditekankan pada filterisasi kepada berita hoax.

    “Untuk mencegahnya itu ada 5, cermati alamat situs, periksa faktanya jangan gampang percaya, cek keaslian foto pakai google images, ikut serta grup diskusi anti-hoax, terus adukan juga ke Kemenkominfo di aduankonten.id,” ujar Martanto.

    Martanto berharap, dengan bijak bermedia sosial dapat mencegah kerugian terhadap institusi dengan tidak menyebarkan data dan rahasia penting.

    “Jangan latah untuk asal kirim, jadi saring sebelum sharing. Pelanggaran di medsos bisa dijerat UU ITE, sanksi disiplin militer, pidana militer atau pidana umum,” pungkas Martanto.

    Widyaiswara Kementerian Dalam Negeri Wawan Hermawan menyampaikan, kenetralan TNI dapat dibentuk dengan sikap kritis atas informasi yang diterima, menyaring kenenaran informasi, baru menyebarkannya.

    “Kita bisa menjaga netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dengan tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik mana pun,” ujar Wawan.

    Dukungan tersebut dapat berbagai macam wujudnya, termasuk dengan tidak memberi fasilitas sarana dan prasarana milik TNI kepada kubu tertentu.

    Di media sosial, tidak diperkenankan juga untuk mengunggah mengenai hal yang berbau dukungan kepada suatu pihak.

    “Keluarga prajurit TNI dilarang memberi arahan dalam menentukan pilih. Tidak boleh pula menanggapi komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quickcount,” ujar Wawan.

    Dalam konteks etika digital, ketika akan mengunggah konten media sosial, para prajurit TNI diharapkan cukup paham bahwa ada moral dan tanggungjawab atas konten tersebut.

    “Jangan sampai Bapak dan Ibu saat mengakses internet malah melanggar rahasia yang dimiliki diri sendiri,” jelasnya.

    Menurutnya, perlu adanya peningkatan pemahaman akan penggunaan media digital, sehingga ketika secara teknis semakin baik, etikanya juga meningkat.(RMID).

    Berita Ini Telah Tayang Di RMID https://rm.id/baca-berita/nasional/195884/literasi-digital-dorong-netralitas-tni-jelang-pemilu-2024m

  • Pentingnya Teknologi Digital di EraTransformasi

    Pentingnya Teknologi Digital di EraTransformasi

    SULAWESI SELATAN, BANPOS – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkolaborasi dengan Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menyelenggarakan kegiatan Pekan Literasi Digital bersama kelompok masyarakat dan komunitas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, akhir pekan lalu.

    Pekan Literasi Digital menghadirkan narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya untuk meningkatkan kapasitas literasi digital masyarakat umum dalam menggunakan teknologi digital dengan lebih optimal.

    Kegiatan ini diselenggarakan di Ballroom Lily B, Hotel Four Points by Sheraton Makassar, dengan dihadiri sekitar 500 peserta secara luring dan daring melalui platform Zoom Meeting.

    Berdasarkan hal tersebut, Kemenkominfo berkolaborasi dengan sejumlah komunitas dan kelompok masyarakat untuk melakukan literasi kepada masyarakat tentang materi yang didasarkan pada 4 Pilar Utama Literasi Digital, yaitu kecakapan digital, etika digital, budaya digital, dan keamanan digital.

    Acara dibuka oleh Bonifasius Wahyu Pudjianto selaku Direktur Pemberdayaan Informatika Kemenkominfo.

    Bonifasius menyampaikan bahwa transformasi digital membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi transformasi digital dan kemajuan teknologi juga mempunyai dampak negatif untuk masyarakat.

    “Transformasi digital dapat membawa dampak baik bagi masyarakat, namun dengan adanya kemajuan teknologi juga memiliki dampak negatif. Jangan sampai terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti kebocoran data dan penyebaran hoaks,” ujar Bonifasius dalam keterangannya, Rabu (21/6).

    Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Makassar, Rusmayani Madjid menjelaskan, Pekan Literasi Digital Kota Makassar adalah sebuah langkah strategis dalam menghadapi kemajuan digital.

    “Pekan Literasi Digital yang dilaksanakan hari ini adalah sebuah langkah strategis dalam menghadapi kemajuan digital, banyak tantangan yang bisa dihadapi oleh kemajuan digital.” ujar Rusmayani.

    Pekan Literasi Digital Kota Makassar terbagi menjadi empat sesi, yaitu sesi Obral-obrol Literasi Digital (OOTD), sesi Kelas UMKM, Kelas Public Speaking dan Sesi Kelas Podcast. Sesi OOTD diisi Jusman (Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika), Devie Rahmawati (Pegiat Literasi Digital Vokasi Universitas Indonesia), Rijal Djamal (Public Speaker, Content Creator dan CEO Bedabaik).

    Jusman menyampaikan bahwa kondisi Literasi Digital di kota Makassar pada saat ini memiliki indeks Literasi Digital sebesar 3,5 persen.

    Di Sulawesi Selatan, kepemilikan media yang paling banyak digunakan adalah Whatsapp dan Facebook, dan mayoritas masyarakat Sulawesi Selatan mengakses internet pada pukul 07:01 – 10:00, dan 10:01 – 12:00.

    Adapun sebanyak 40.59 persen masyarakat Sulawesi Selatan menggunakan media sosial karena orang-orang terdekat seperti teman atau keluarga mereka menggunakan media sosial. Devie Rahmawati menjelaskan tentang pentingnya 4 pilar literasi digital bagi masyarakat.

    Ia menegaskan bahwa kecakapan digital tidak hanya sekedar mengedit foto atau video saja, Literasi Digital perlu dimiliki oleh masyarakat guna menghadapi transformasi digital.

    Rijal Djamal turut menambahkan tentang menyikapi transformasi digital dengan hal yang positif. Salah satunya adalah melalui industri kreatif yang beragam.

    “Kita bisa larikan ke industri kreatif dan ekonomi, literasi digital bagi saya adalah harga diri dan adaptasi maka peluangnya sudah pasti sisi positif dan sisi negatif yang menentukannya sisi positif dan negatif dari literasi digitalnya,” ujar Rijal.(RMID)