BANTEN POS

Tag: Kemensos

  • Tidak Tersalurkan, Irjen Kemensos Minta Pemkab Ajukan Data Pengganti BST

    Tidak Tersalurkan, Irjen Kemensos Minta Pemkab Ajukan Data Pengganti BST

    PANDEGLANG, BANPOS – Data Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap I yang disalurkan di Kabupaten Pandeglang memiliki catatan. Salah satunya adalah adanya temuan BST yang tidak tersalurkan kepada ribuan warga Pandeglang.

    Hal tersebut berdasarkan hasil uji lapangan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Pemberdayaan dan Penanganan Fakir Miskin (PFM) Kementerian Sosial RI.

    Sebab itu, Kemensos meminta Pemda Pandeglang segera membuat data usulan pengganti untuk BST tahap I yang tidak tersalurkan.

    “Hasil yang diperoleh dari turun langsung ke lapangan untuk BST tahap I melalui PT.Pos yang tidak tersalurkan kurang lebih 7.441 dari total penerima 84.558,” demikian dikatakan Irjen Pemberdayaan dan PFM Kemensos, Pramudya Surya Dharma saat bertemu Bupati Pandeglang Irna Narulita di Pendopo, Kamis (26/6).

    Beberapa faktor yang menyebabkan tidak tersalurkannya BST tahap I diantaranya tidak layak, keluarga tidak ditemukan atau pindah, penerima meninggal atau tidak ada, dan mendapatkan bansos lain.

    “Karena alasan itulah BST yang melalui PT.POS tahap pertama sudah tidak dapat dicairan, agar dibuat data pergantian agar kuota itu terpenuhi,” tegasnya.

    Bupati Pandeglang Irna Narulita mengucapkan terimakasih kepada pihak Kementerian Sosial khususnya Irjen Bidang Dayasos dan PFM yang telah turun kelapangan, melakukan pengecekan untuk penyaluran BST.

    “Terimakasih bapak Irjen telah turun langsung ke lapangan, kami mohon saran dan masukan, sehingga program ini tidak tercederai. Mohon koreksinya seperti apa, Insyaallah akan kami perbaiki,” ungkap Irna.

    Sementara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang mengatakan, pihaknya akan segera menyampaikan pergantian data yang diperoleh dari Kecamatan.

    “Saat BST tahap satu tidak dapat disalurkan tentu akan ada kriteria alasannya, biasanya Kecamatan memberikan laporan penghapusan sekaligus dengan data penggantinya,” ujarnya.(MG-02/PBN)

  • Laka Wedine, Bantuan Kemensos Diduga Dipotong Rp100 Ribu Untuk Pengurus

    Laka Wedine, Bantuan Kemensos Diduga Dipotong Rp100 Ribu Untuk Pengurus

    SERANG,BANPOS – Warga mengeluhkan adanya dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum RT, RW dan kelurahan terkait bantuan JPS tunai Kemensos RI. Bantuan tunai sebesar Rp600 ribu itu dipotong oleh oknum sebesar Rp100 ribu.

    Beberapa dari oknum beralasan bahwa potongan tersebut akan dikumpulkan lalu dibagikan kembali kepada yang tidak mendapat bantuan. Sedangkan oknum lainnya mengatakan bahwa pemotongan itu untuk pengurus.

    Salah satu akun Facebook berkata kepada BANPOS bahwa di lingkungan tempat tinggalnya, terjadi pemotongan bantuan sebesar Rp100 ribu per KK dengan alasan, untuk diberikan kepada warga yang tidak dapat bantuan itu.

    “Jadi gini, di tempat saya kan gak semuanya dapat bantuan. Nah bagi yang dapat bantuan dari pemerintah senilai Rp600 rbu itu dipotong Rp100 ribu buat yang tidak dapat bantuan dari pemerintah katanya,” ujarnya melalui Facebook Messenger, Senin (18/5).

    Senada disampaikan oleh salah satu warga Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang yang mengaku bernama Riyan. Ia mengatakan, ada oknum dari RT dan RW setempat yang mendatangi para penerima bantuan Kemensos untuk menarik uang sebesar Rp100 ribu.

    “Kan kemarin sudah ada pembagian bantuan Rp600 ribu itu yah. Ada beberapa dari kampung saya yang mendapatkan bantuan. Tapi ternyata ada dari RT dan RW yang mendatangi lalu meminta Rp100 ribu kepada mereka yang dapat bantuan,” katanya.

    Menurut Riyan, para oknum RT dan RW itu dalam tindakannya mengatasnamakan Kelurahan Dalung. Lalu, mereka meminta agar masyarakat tidak berisik dengan adanya potongan itu.

    “Masyarakat yang dipotong bantuannya diminta agar jangan berisik gitu. Aneh, harusnya mah mereka yang dapat bantuan justru ditambah bantuannya sama mereka. Ini malah dipotong,” terangnya.

    Ia pun mengaku, oknum RT dan RW itu beralasan bahwa pemotongan Rp100 ribu dari bantuan JPS tunai Kemensos untuk para pengurus.

    “Bilangnya mah untuk para pengurus. Tapi saya tidak tau yah maksudnya pengurus itu apa karena tidak jelas juga,” ungkapnya.

    Ia pun berharap, Pemkot Serang atau pihak kelurahan dapat menjelaskan terkait dengan pemotongan itu. Karena menurutnya, dari pembagian bantuannya saja sudah tidak tepat sasaran, maka jangan menambah masalah dengan adanya dugaan pungli itu.

    “Yah pembagiannya aja kurang tepat sasaran. Ini ada yang punya mobil dan rumahnya tingkat malah dapat bantuan. Ditambah lagi ada pemotongan Rp100 ribu yang kami tidak tahu untuk apa,” tandasnya. (DZH/AZM)