CIPUTAT, BANPOS – Ketimpangan pendapatan yang masih tinggi serta laju pertumbuhan penduduk yang pesat menjadi penghambat utama dalam upaya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Banten. Hal ini diungkapkan oleh Resha Hidayatullah, seorang pengamat ekonomi di Banten, yang berdasarkan hasil kajiannya menunjukkan adanya pengaruh signifikan dari ketiga faktor utama, yakni Gini Ratio, laju pertumbuhan penduduk, dan laju pertumbuhan ekonomi terhadap angka kemiskinan di daerah ini.
“Berdasarkan hasil analisis data dari tahun 2017 hingga 2022, terlihat bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi dan pertumbuhan populasi yang cepat menjadi dua faktor utama yang memperparah kondisi kemiskinan di Banten,” Resha 03/10/2024.
Menurutnya, gini Ratio, yang mencerminkan ketimpangan pendapatan di masyarakat, meski menunjukkan penurunan dalam beberapa aspek, masih mempengaruhi angka kemiskinan.
“Gini Ratio kami temukan memiliki pengaruh negatif terhadap angka kemiskinan. Artinya, semakin tinggi ketimpangan, kemiskinan cenderung berkurang dalam model ini, namun ini bukan berarti kondisi masyarakat membaik secara merata. Ada kemungkinan pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir pihak.”
Sementara itu, laju pertumbuhan penduduk di Banten juga turut menambah tekanan pada sumber daya ekonomi.
“Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong naiknya angka kemiskinan, karena peningkatan jumlah penduduk tidak selalu diikuti oleh kesempatan kerja yang memadai,” jelasnya.
Dalam kajiannya, ditemukan bahwa untuk setiap peningkatan satu unit dalam laju pertumbuhan penduduk, angka garis kemiskinan bertambah sekitar 9.541,36 rupiah.
“Ini mempertegas perlunya kebijakan yang lebih fokus pada pengendalian populasi melalui program keluarga berencana dan peningkatan kualitas pendidikan, sehingga setiap individu memiliki akses lebih besar terhadap lapangan pekerjaan.”
Namun demikian, Resha juga menyoroti bahwa laju pertumbuhan ekonomi (PDRB ADHK) memiliki efek yang sangat positif dalam menurunkan angka kemiskinan.
“Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan mampu menurunkan angka kemiskinan. Setiap kenaikan satu unit pada laju pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi angka garis kemiskinan hingga 20.932,95 rupiah,” jelasnya.
Dengan demikian, menurutnya, untuk menekan angka kemiskinan, Pemprov Banten harus berfokus pada dua hal utama.
“Pertama, kebijakan redistribusi pendapatan harus diperkuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi bisa dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata. Kedua, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali harus dikelola melalui program-program yang lebih efektif, seperti pendidikan dan pengendalian populasi.”
Selain itu, ia menambahkan bahwa pemerintah juga perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, sehingga lapangan kerja yang diciptakan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang merata dan kebijakan yang mampu menekan ketimpangan, target penurunan angka kemiskinan di Banten akan sulit tercapai.”
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Banten dalam beberapa tahun terakhir memang mengalami penurunan, namun pertumbuhan ini dianggap masih kurang merata di berbagai kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Sebagai pengamat ekonomi, Resha merekomendasikan agar Pemprov Banten memperkuat program-program yang dapat menekan ketimpangan pendapatan, seperti penguatan program ekonomi masyarakat dan program pemberdayaan di tingkat pedesaan.
“Tanpa kebijakan yang tepat dan terarah, ketimpangan hanya akan semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi masyarakat Banten,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pengendalian pertumbuhan penduduk, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Pemerintah daerah harus terus berupaya mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mengelola laju pertumbuhan penduduk agar tidak memperparah kemiskinan. Hanya dengan kebijakan yang tepat, Banten dapat mencapai kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh masyarakatnya,” pungkas nya.(ENK)