SERANG, BANPOS – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi menekankan pentingnya Pancasila sebagai falsafah negara yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan dalam rangkaian acara Diklatpimnas II yang digelar 6-12 Desember 2021, di Kota Serang.
Dihadapan para peserta yang merupakan insan calon pemimpin masa depan yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), Yudian menegaskan falsafah megara tersebut harus terus diimplementasikan bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih para peserta yang kini digodog dalam Diklatpimnas II, yang diinisiasi Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), nantinya diproyeksi bakal menjadi pemimpin masa depan yang mumpuni.
“Sejarah mencatat, banyak negara pasca perang dunia kedua terpecah belah, namun kondisi ini tidak dialami Indonesia. Semangat kesatuan dan persatuan tidak lahir begitu saja, tetapi muncul karena perjuangan dari para pahlawan serta kerelaan 54 wilayah kesultanan nusantara untuk bersatu. Belum pernah terjadi penguasa-penguasa lokal, begitu dengan ikhlasnya menyerahkan kekuasaan mereka dengan segala konsekuensi konstitusionalnya. Kecuali di Indonesia,” papar Yudian.
Menurut Yudian, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ini seperti fathul makkah, yaitu revolusi tidak berdarah pertama yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Untuk itu, bangsa kita perlu berterimakasih kepada Bung Karno, Bung Hatta, dan para tokoh bangsa pendahulu yang meneladani jejak Nabi Muhammad SAW untuk melakukan revolusi tidak berdarah demi mewujudkan cita-cita politik bangsa Indonesia.
“Alasan diatas menjadi pertimbangan kuat bagi bangsa Indonesia agar tidak meragukan pancasila sebagai dasar negara Indonesia, apalagi berusaha menggantinya dengan ideologi lain,” ungkap Yudian.
Ia juga menjelaskan adanya pengakuan internasional terhadap pancasila sebagai alat pemersatu bangsa juga menguatkan. Berbeda halnya dengan Taliban, meski Taliban memenangkan revolusi, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pengakuan, berbeda dengan apa yang terjadi dengan Indonesia.
“Patut kita syukuri dan perkuat pancasila sebagai konsensus nasional bangsa Indonesia sejak meraih kemerdekaan. Sehingga tidak ada alasan untuk mengganti ideologi pancasila ini dengan ideologi lain. Kita semua sudah sepakat, konsensus bahwa kita ini negara pancasila,” katanya.
Sebagai informasi, Kementerian Agama melalui Direktorat Diktis menginisiasi terselenggaranya Diklatpimnas II dengan tema “Rebranding Kepemimpinan Mahasiswa PTKI: Penguatan Literasi Keagamaan, Moderasi, dan Teknologi di Era Supremasi Digital”.
Diklatpimnas berlangsung sepekan, 6-12 Desember 2021. Adapun narasumber terkonfirmasi pada diklat ini diantaranya adalah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pacasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dan Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah. (RED)