JAKARTA,BANPOS – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkomitmen mendukung percepatan pencapaian target Agenda 2030 untuk Sustainable Development Goals (SDG).
Terkait hal tersebut ada tiga poin penting yang disampaikan oleh Ketua BPK, Isma Yatun. Pertama, terkait penguatan mekanisme oversight dengan menilai kesiapan dan implementasi SDG untuk memberikan assurance atas laporan capaian SDG dan rekomendasi pencapaiannya berdasarkan mandat lembaga pemeriksa di masing-masing negara.
Kedua, kata dia, pentingnya memiliki kerangka akuntabilitas dan data yang sesuai untuk SDG. Hal itu diperlukan suatu sistem pelaporan SDG yang terstandardisasi, terintegrasi, dan efisien dengan memaksimalkan potensi dari transformasi digital.
“Poin ketiga, menciptakan ekosistem dampak untuk mempertahankan nilai dan manfaat untuk masyarakat,” ujar Isma Yatun dalam High-Level Event pada peluncuran SDG Report 2023 Special Edition di markas besar PBB, New York, Amerika Serikat, Senin (10/7).
Bersama pembicara lainnya, seperti Perdana Menteri Kanada dan Barbados serta pejabat senior PBB dan Menteri Belanda, Isma Yatun memaparkan, bagaimana BPK berkontribusi nyata melalui pemeriksaan SDG terhadap pendekatan pemerintah dalam implementasi SDG, serta mendorong kapasitas apa yang perlu diperkuat untuk implementasi SDG di Indonesia.
Isma Yatun juga menghargai upaya Pemerintah Indonesia dalam persiapan dan implementasi SDG. Menindaklanjuti hasil audit BPK, pemerintah telah memperbaiki desain kebijakan SDG dan mekanisme kelembagaan agar selaras dengan rencana pembangunan nasional, dengan menerbitkan Peraturan tentang implementasi SDG di tingkat nasional dan daerah.
“Saya ingin menegaskan kembali peran penting SAI (Supreme Audit Institutions) dalam mendukung percepatan pencapaian SDG. Hal ini terlihat melalui fungsinya memastikan pelaporan yang andal dalam implementasi SDG, memberikan penilaian yang objektif, dan mengidentifikasi area untuk perbaikan,” katanya.
Melalui audit independen, kata dia, SAI bertindak sebagai katalisator untuk akuntabilitas dan transparansi, mendorong penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien untuk mewujudkan keberhasilan SDG. (RMID)