BANTEN POS

Tag: Ketua DPRD Kota Serang

  • PTI Sebut 2063 Profesi Petani Semakin Terancam

    PTI Sebut 2063 Profesi Petani Semakin Terancam

    SERANG, BANPOS – Kondisi sektor pertanian di Indonesia disebut kian mengkhawatirkan. Lantara profesi petani disebut semakin berkurang tiap tahunnya.

    Bahkan, berdasarkan sensus Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyebutkan pada tahun 2063 profesi petani semakin tidak digemari oleh kalangan muda.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Tani Indonesia (TPI) R. Sonny Soerojo Jr.

    “Kita tahu banyak sekali anak-anak muda yang tidak mau terjun ke dunia pertanian. Bahkan, Bappenas menyebut bahwa pada tahun 2063 tidak ada lagi petani. Itu menjadi tantangan besar bagi Pemuda Tani,” katanya saat ditemui di sela-sela acara HUT ke-37 tahun PTI di Kecamatan Taktakan pada Minggu (26/11).

    Selain itu ia juga mengungkapkan, faktor lain semakin berkurangnya profesi petani disebabkan karena semakin masif nya alih fungsi lahan di Indonesia.

    Menurutnya, alih fungsi lahan menjadi persoalan serius yang harus segera ditanggulangi bersama-sama, agar Indonesia tidak mengalami krisis petani di kemudian hari.

    “Alih fungsi lahan menjadi PR berat kita semua,” ujarnya.

    Oleh sebab itulah kemudian, Sonny mengatakan, pihaknya menyampaikan aspirasi tersebut kepada calon presiden agar bisa memperkuat undang-undang terkait lahan serta mampu mengimplementasikannya.

    “Harapannya alih fungsi lahan di Indonesia semakin minim,” imbuhnya.

    Sonny berharap ke depannya, permasalahan yang melingkupi sektor pertanian dapat segera teratasi. Sehingga masyarakat, khususnya kalangan muda, dapat tertarik untuk terjun menjadi petani.

    “Kita berharap ke depan, makin banyak lagi anak-anak muda yang mau terjun dalam dunia pertanian,” harapannya.

    Dalam acara peringatan hari jadi PTI yang ke-37 turut dihadiri oleh sejumlah kalangan, tidak hanya dari kelompok petani, melain kan juga turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi.

    Ditemui seusai menghadiri acara, Budi menyampaikan sebuah pesan di mana ia mengajak kepada semua pihak untuk dapat bergerak bersama-sama dengan petani lokal di Kota Serang untuk membangun akses pangan murah bagi masyarakat.

    “Harapan besar saya bisa saling support kepada satu sama lain, lalu bisa menggerakkan pangan murah bersama petani muda bersama program pemerintah daerah,” ucapnya. (CR-02)

  • Bapenda Kota Serang Akan Evaluasi Target PAD

    Bapenda Kota Serang Akan Evaluasi Target PAD

    SERANG, BANPOS – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang respon permintaan dari Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengusulkan untuk evaluasi target pendapatan untuk mengatasi defisit anggaran di Kota Serang serta untuk menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).

    Kepala Bapenda Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan, pihaknya akan sejalan dengan apa yang diminta oleh DPRD Kota Serang, termasuk mengecek juga untuk melakukan pengecekan prihal izin rumah-rumah berlantai dua.

    Menurutnya, banyak rumah-rumah di Kota Serang sudah berubah. Pada awalnya saat membangun izin mendirikan bangunan (IMB) rumah lantai satu. Akan tetapi, saat ini mengalami perubahan menjadi dua lantai.

    “Tentunya dua hal yang dilakukan, dari sisi IMB apabila kita menyesuaikan dengan perhitungan sekarang atau dengan adanya persetujuan bangunan gedung (PBG) tentunya ada pengawasan bangunan ada di dinas PU,” ujarnya, Rabu (19/7).

    Dirinya menerangkan bahwasanya sistem yang dimiliki oleh Bapenda sudah terintegrasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mendapatkan informasi dari perubahan peruntukkan atau izin dari bangunan apabila dilihat dari sisi pengawasan bangunannya.

    “Yang ke dua, memang yang dapat dilakukan Bapenda untuk supporting apa yang disampaikan oleh pimpinan DPRD dengan melakukan sensus, sensus pajak daerah khusus,” terangnya.

    Ia mengatakan, apabila ingin melihat khusus untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) bisa dilakukan melalui pendataan dan penilaian ulang tentang PBB nya. Hal itu dilakukan agar mengetahui besaran pajak sesuai atau tidaknya dengan ril bangunan yang ada.

    “Dua hal itu bisa kita lakukan, bisa barengan bisa masing-masing berjalan sesuai tupoksinya,” katanya.

    Selain itu, dirinya juga menyampaikan, untuk prihal meningkatkan PAD, pihaknya mengutamakan pajak yang didapatkan dari perdagangan dan jasa.

    “Kita lihat karakteristik dari kontribusi pajak daerah yang di Kota Serang. Kita tahu Kota Serang adalah kota jasa dan perdagangan, maka dari itu kontribusi jasa dan perdagangan itu kan yang kita utamakan,” ucapnya.

    Hari menuturkan, Kota Serang dapat mendulang pendapatan pajak melalui pajak resto hingga pajak hiburan. Hal ini karena menjamurnya cafe-cafe hingga event besar yang mendatangkan artis nasional ke Kota Serang.

    “Contoh seperti banyak berdirinya cafe-cafe karena kita sifatnya perkotaan, itu kan otomatis terpengaruh terhadap pajak resto. Kemudian banyak event-event yang di Kota Serang yang sifatnya mendatangkan artis-artis nasional itu juga kan mendulang pajak hiburan,” tuturnya.

    Selain itu, juga saat ini banyaknya rumah-rumah atau pemukiman Kota Serang yang juga berkontribusi mendongkrak pajak dari sisi PBB dan BPHTB.

    “Kita lihat dari penyusunan itu, baru kita formulasikan strategi apa yang kita lakukan baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi untuk meningkatkan pendapatan tersebut,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Atasi Defisit Anggaran, Budi Usulkan Evaluasi Target Pendapatan

    Atasi Defisit Anggaran, Budi Usulkan Evaluasi Target Pendapatan

    SERANG, BANPOS – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengusulkan evaluasi target pendapatan untuk mengatasi defisit anggaran di Kota Serang. Hal ini dilakukan agar pendapatan daerah Kota Serang bisa meningkat dan tidak terjadi defisit anggaran.

    Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) beberapa hari yang lalu, disepakati untuk memperbaiki dan mengevaluasi pencapaian target-target yang meleset, seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Serang yang hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp3 miliar sampai Rp6 miliar.

    “Sampai defisit ini karena kurang maksimalnya kinerja- kinerja OPD penghasil, yang tadi seperti targetnya dinas ini Rp20 miliar hanya berapa miliar yang disetorkan ke negara, itu menjadi evaluasi,” ujarnya, Jumat (14/7).

    Untuk mengurangi hal itu, harus ada pergeseran anggaran yang dinilai kurang bermanfaat untuk masyarakat, seperti perjalanan dinas ke luar Kota Serang. “Saya sepakat anggaran yang harus digeser adalah perjalanan dinas-dinas ke luar Kota Serang untuk menutup defisit,” ucapnya.

    Selain itu, dirinya juga meminta kepada Bapenda untuk menyidak rumah-rumah berlantai yang ada di Kota Serang untuk dicek perizinannya. “Itu dicek, apakah ada IMB-nya atau nggak,” ungkapnya.

    Ia berharap kepada Pemkot Serang untuk kejar target serta melakukan program jemput bola. Seperti dinas perizinan untuk mempermudah izin investasi. “Yang dievaluasi, yang pertama adanya peraturan dan persyaratan pusat dan daerah yang ketika dilaksanakan agak sulit. Nah itu yang dijabarkan OPD kepada saya,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Serang, Imam Rana mengatakan, beberapa hal telah diefisiensikan, seperti perjalanan dinas dan belanja-belanja yang dapat dilakukan pada waktu yang lain.

    Akan tetapi, kegiatan yang memang sudah dianggarkan untuk pembangunan masyarakat tidak akan dicoret. Ia menjelaskan bahwa nilai defisit anggaran yang disebutkan Rp21 miliar sebelumnya masih fluktuatif dan belum memastikan jumlah pastinya.

    “Soal kas nilai Rp21 miliar itu fluktuatif, karena setiap kas ini setiap saat kan ada perubahan jadi belum memastikan beberapa hari ini ada yang masuk. Mungkin ada yang nyebut nilai Rp21 miliar, itu gak tepat juga. Karena sisi waktunya berbeda, dan anggaran kas ìtu tidak bisa disampaikan kepada umum. Tapi untuk kas daerah masih aman dan sehat, dan masih bisa untuk membiayai kegiatan yang ada di Pemkot Serang,” jelasnya.

    Imam mengaku dalam upaya menutup defisit anggaran, pihaknya menyarankan untuk mengefisienkan anggaran untuk yang melakukan dinas-dinas ke luar Kota Serang serta melakukan pergeseran anggaran yang kurang bermanfaat untuk masyarakat Kota Serang. Pasalnya, hal tersebut tidak akan terlalu berdampak pada pembangunan masyarakat karena anggaran yang sudah dianggarkan tidak akan dicoret.

    Dirinya juga menekankan terkait pentingnya penggunaan anggaran secara efisien dan efektif untuk memastikan ketersediaan dana dalam kas daerah. Dalam hal ini, kegiatan rapat dilakukan di dalam daerah untuk menghemat anggaran perjalanan dinas.

    “Dalam mengatasi defisit anggaran, pemerintah kota akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan tercapainya target-target yang telah ditetapkan,” tandasnya. (MG-02/AZM)

  • Budi Rustandi Berbagi Dengan Janda dan Anak Yatim

    Budi Rustandi Berbagi Dengan Janda dan Anak Yatim

    SERANG, BANPOS – Momentum Ramadan digunakan oleh sebagian orang dan korporasi untuk menebar kebaikan. Salah satu diantaranya yaitu berbagi kepada anak yatim dan janda.

    Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang, Budi Rustandi, menyelenggaran kegiatan Bakti Sosial (Bansos) dengan memberikan santunan kepada anak-anak yatim dan janda yang berada di Kota Serang.

    Dalam Kesempatan tersebut, ia ditemani sang istri Arfina Rustandi memberikan santunan kepada anak-anak yatim, janda, jompo dan lainnya di beberapa lokasi di Kota Serang. Budi mengaku kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim

    “Hari ini dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagai umat muslim, kita membagikan santunan kepada yatim, Janda, Jompo dan lain-lain,” ungkapnya, Rabu (5/4).

    Dalam kegiatan tersebut, Budi mengatakan bahwa kegiatan berbagi ini merupakan bagian dari pada amal dan ibadah dirinya beserta keluarga. Tak hanya itu, ia menyebut berbagi juga merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan

    “Karena berbagi, beramal merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini merupakan bagian dari amal ibadah saya dan keluarga, serta ini dalam rangka melaksanakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT,” tandasnya.

    Ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Sekaligus tokoh masyarakat di Lingkungan Pantogan, Taktakan, Ahmad Jaidi Abdul Latif, menyampaikan masyarakat menyambut dengan atusias kehadiran dari Budi Rustandi Selaku Ketua DPRD Kota Serang.

    “Masyarakat sangat senang dan menyambut dengan antusias atas kehadiran ketua DPRD Kota Serang, bapak Budi Rustandi di Lingkungan Pantogan ini,” ujarnya.

    Masyarakat di Kelurahan Umbul tengah, Kecamatan taktakan, Muklas, mengungkapkan bahwasan masyarakat sangat merespon dengan positif adanya kegiatan santunan dan kehadiran dari Ketua DPRD Kota Serang.
    “Dengan acara santunan ini, masyarakat sangat antusias untuk menghadiri kegiatan ini. Alhamdulilah masyarakat juga sangat menantikan ingin bertemu dengan Ketua Dewan di Kota Serang,” ujarnya.

    Ia juga mengatakan masyarakat sangat terbantu dengan adanya kegiatan berbagi di bulan Ramadan. Baik janda dan anak yatim, semua merasa senang karena selain adanya santunan tapi juga adanya rasa kepedulian dari Ketua Dewan, Budi Rustandi
    “Untuk yatim piatu dan janda mereka sangat antusis dan senang. Selain karena adanya santunan juga ada rasa diperhatikan bahkan oleh Ketua Dewan, dan mudah-mudahan ini menjadi berkah,” terangnya.

    Kegiatan Berbagi dan santunan ini dilaksanakan di beberapa tempat, yaitu di Pantogan Kelurahan Panggung Jati, dan juga di Lingkungan Majalawang Kelurahan Umbul tengah.

    Antusias peserta yang menghadiri kegiatan di Kelurahan Umbul Tengah juga sangat tinggi, kegiatan itu diIkuti oleh Kelurahan Taktakan. Peserta di Umbul Tengah dihadiri lebih dari 90 Janda Dan 90 anak yatim yang ada di lokasi. (MG-02/MUF)

  • Diganjar Anugerah ‘Sahabat Media’, Budi Rustandi : Siap Tingkatkan Sinergitas

    Diganjar Anugerah ‘Sahabat Media’, Budi Rustandi : Siap Tingkatkan Sinergitas

    SERANG, BANPOS – Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) 2023, Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi menerima anugerah dari PWI Kota Serang untuk kategori Sahabat Media.

    Penghargaan tersebut langsung diberikan kepada Budi Rustandi di Ruang Kerja Ketua DPRD Kota Serang, di Kelurahan Banjar Agung, Kota Serang, Kamis 19 Januari 2023.

    Ketua PWI Kota Serang, Teguh Akbar Idham menuturkan, anugerah kategori Sahabat Media ini diberikan atas dedikasi Ketua DPRD Kota Serang yang sangat peduli tentang pembangunan Kota Serang dari sisi keterbukaan informasi.

    “Pada kepemimpinan pak Budi Rustandi ini, masyarakat pers di Kota Serang sangat terbantu. Khususnya dalam sisi keterbukaan informasi,” katanya.

    Akbar menilai, dalam hal ini sisi keterbukaan informasi sangat penting, mengingat masyarakat perlu mengetahui program apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

    Sementara Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menyampaikan terimakasih atas pemberian anugerah dari PWI Kota Serang. Dirinya mengaku bangga atas apresiasi yang diberikan oleh organisasi konstituen Dewan Pers.

    “Saya ucapkan terimakasih, ke depan saya siap tingkatkan sinergitas dengan insan pers di Kota Serang,” katanya.

    Budi mengungkapkan, peran serta media dalam pembangunan Kota Serang memiliki peran yang sangat penting, baik untuk mengawal pembangunan maupun sisi edukasi untuk masyarakat.

    “Sinergitas dengan media sangat diperlukan, mengingat tidak hanya memiliki peran penting dalam sisi kontrol sosial, juga memiliki peran dalam mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

    Karena itu kata Budi, pihaknya akan terus bergandengan tangan dengan insan pers di Kota Serang, bahkan ke depan akan melakukan diskusi-diskusi kaitan dengan pembangunan Kota Serang.

    “Masukan dari insan pers di Kota Serang sangat diperlukan, karena pemerintah daerah perlu mendapatkan suplemen dari sisi kontrol sosial,” paparnya. (Red)

  • Oknum Disparpora Kota Serang Bekingi Pedagang di Stadion MY?

    Oknum Disparpora Kota Serang Bekingi Pedagang di Stadion MY?

    SERANG, BANPOS – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, bersama jajaran anggota komisi I, komisi II, Danramil dan Satpol PP Kota Serang, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pedagang yang berada di kawasan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang, Senin (7/2). Diketahui sejumlah pedagang di kawasan tersebut berdiri di lahan milik Pemkot Serang, dan sempat ada keributan beberapa waktu lalu saat para pedagang ditertibkan oleh Satpol PP Kota Serang.

    Pantauan BANPOS, sidak dilakukan sekitar pukul 13:00 WIB, diawali dengan peninjauan kios pedagang mulai dari zona skatepark sampai ke kantor Disparpora Kota Serang. Sejumlah pedagang tersebut mendirikan kios berupa awning di sisi irigasi dengan memanfaatkan lahan yang berbatasan langsung dengan aliran air.

    Sehingga apabila pembeli ingin menuju kios, harus melewati irigasi terlebih dahulu. Untuk akses jalan, para pedagang tersebut menyusun kayu yang dibuat secara mandiri. Hal itu tak luput dari pandangan politisi Gerindra itu.

    Bahkan, saat Budi mencoba untuk mendekati salah satu kios, ia merasa ngeri dengan lokasi yang tepat di atas kali. Ia pun melihat sejumlah pekerja yang tengah berisitirahat di dekat kios yang ramai.

    Budi mengatakan kepada pedagang yang mencoba menyampaikan aspirasinya, bahwa sesuai dengan perintah Walikota Serang, Syafrudin beberapa waktu yang lalu, tidak diperkenankan ada pedagang di lingkungan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Hal itu agar masyarakat yang tengah berolahraga, tidak terganggu dengan adanya bangunan atau aktivitas jual beli di dalam sarana olahraga tersebut.

    “Nanti kita coba lihat di Pasar Kepandean, apakah tempatnya memadai untuk relokasi para pedagang dari Stadion,” ungkap Budi, disela-sela sidak.

    Masih banyaknya para pedagang di lingkungan Stadion, Budi merasa geram. Sehingga tak membutuhkan waktu lama, ia mendatangi kantor Disparpora yang lokasinya tak jauh dari lokasi sidak.

    Budi terlihat emosi saat mengetahui tidak ada Kepala Dinas di kantor Disparpora. Maksud tujuan dirinya ke Disporapar, adalah untuk meminta kejelasan keberadaan para pedagang yang sebelumnya sudah dilakukan penataan.

    Sebab, berdasarkan informasi yang diterimanya, ada oknum pegawai Disparpora Kota Serang yang terlibat dalam keberadaan para pedagang di lingkungan Stadion. Sehingga terjadi keributan saat dilakukan penertiban oleh Satpol PP beberapa waktu lalu.

    Saat itu, Budi dan jajaran hanya ditemui oleh ditemui bidang analisis sarana dan prasarana Disparpora, Boy Sagita. Selama kurang lebih 30 menit, Budi bersama Boy melakukan perbincangan secara tertutup.

    Usai berbincang dengan Boy, Budi mengatakan bahwa setelah dilakukan penelusuran, memang kerja oknum pejabat Disparpora Kota Serang tidak jelas dan diduga melakukan pungli. Ia juga menegaskan, bahwa dugaan tindakan pungli yang dilakukan oknum pejabat tersebut telah mencoreng nama baik Walikota Serang dan menjatuhkan harkat martabat Pemkot.

    “Ternyata pejabat di Disparpora yang membekingi para pedagang itu. Mereka membayar sejumlah uang kepada pejabat yang ada di sini,” tegasnya berapi-api.

    Menurutnya, Pemkot Serang tengah gencar melakukan penataan. Dengan adanya insiden dugaan pungli ini, dirinya akan segera melakukan komunikasi dengan Sekda Kota Serang, selaku komandan ASN di Pemkot Serang.

    “Ini kita sedang gencar-gencarnya melakukan penataan, ini malah bikin rucek memberikan izin pedagang. Dispora mengijinkan pedagang bodohnya itu, jelek,” ucapnya.

    Budi mengaku kecewa dengan oknum pegawai Disparpora Kota Serang tersebut. Ia berharap, ada tindakan tegas dari Sekda, atas apa yang sudah dilakukan oleh oknum pejabat Disparpora ini.

    “Bikin malu aja ini, makanya saya minta penindakan tegas. Jadi ketika Kasatpol PP menertibkan pedagang di Stadion Maulana Yusuf, malah mereka (pegawai Disparpora-red) ribut dengan Kasatpolnya, ini buruk,” tuturnya.

    Ia menegaskan bahwa pihaknya akan memanggil Kepala Disparpora terkait hal itu.

    “Disparpora nanti saya panggil Kadisnya,” ucapnya.

    Pemerintah Kota Serang sebelumnya sudah melakukan penataan dan pembangunan Stadion Maulana Yusuf Kota Serang. Namun, PKL yang seharusnya sudah ditertibkan, hari itu terpantau masih tetap bertahan.

    “Kita baguskan Stadion, malah diizinkan pedagang begitu, saya paling tidak terima Disparpora menjatuhkan marwah Kasatpol, sehingga pedagang berani melawan,” katanya.

    Salah satu pedagang di Stadion, Iin, mengaku tidak ingin dipindahkan dari lokasi berjualannya saat ini. Meski dirinya sempat direlokasi ke Pasar Kepandean, namun selama dua bulan berjualan di sana, tidak mendapatkan omset.

    “Kami mohon kepada pak Ketua dewan dan kepada Pak Walikota Serang, agar mengizinkan kami mencari nafkah di sini (Stadion). Karena ini adalah satu-satunya mata pencaharian kami, untuk menghidupi anak-anak dan membiayai sekolah,” ujarnya.

    Mewakili para pedagang lainnya, ia mengaku sejak pandemi Covid-19, omset semakin menurun. Apabila direlokasi ke pasar Kepandean, pemasukan tidak sama seperti di Stadion.

    “Ramainya di sini, pernah dua bulan jualan di sana (Kepandean), anjlok banget penghasilannya, ditambah jauh tempatnya,” tutur Iin.

    Ia mengaku, PKL di Stadion tergabung dalam sebuah paguyuban yang terdiri dari 65 pedagang. Ia sendiri yang sudah berjualan sejak tahun 2020 ini menepis adanya dugaan pungli yang dilakukan oknum Disparpora.

    “Alhamdulillah sejak tahun 2020 jualan di sini, tidak pernah dimintai uang. Bikin kayu ini juga sendiri, ibu (menyebut dirinya) habis Rp4 juta untuk bikin kios ini,” tandasnya.(MUF/ENK)

  • Tak Hadir Dalam Dialog Soal Aset, Budi Sebut Ada Miskomunikasi

    Tak Hadir Dalam Dialog Soal Aset, Budi Sebut Ada Miskomunikasi

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – Ketua DPRD kota Serang, Budi Rustandi menegaskan ketidakhadiran dirinya bukan berarti sembunyi atau tidak bertanggungjawab. Ia pun meminta maaf karena adanya miskomunikasi dengan pengurus Hamas.

    “InsyaAllah Senin, Ketua komisi III melaporkan terkait apa saja temuan dari komisi III, yang menjadi bahan kita, untuk dipansuskan nanti. Setelah mereka melapor, saya akan membuat undangan untuk diparipurnakan, jadwalnya sudah disiapkan hari Kamis (6/2),” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Minggu (2/2).

    Berkaitan dengan aset yang telah dilimpahkan oleh Pemkab Serang namun dianggap bermasalah, Budi menyebut sebanyak 13 masih dalam proses pengadilan. Jumlah yang diserahkan sebanyak 553 bidang tanah, dan yang sudah memiliki legalitas berbentuk sertifikat sebanyak 113.

    “Pihak Pemkab menyerahkan aset, tetapi tanpa menyertakan kelengkapan dokumennya. Barangnya ada, tetapi dokumennya tidak ada. Sehingga hal itu menjadi acuan BPK, Kantor Dinas Pendidikan saja masih belum jelas, dan masih sengketa di pengadilan,” jelasnya.

    Berdasarkan penuturannya, pelimpahan aset sudah dilakukan baru dua tahap yakni tahun 2010 dan tahun 2018. Budi menegaskan, pada tahap tiga pelimpahan aset merupakan aset strategis dengan total sebesar Rp230 miliar, termasuk Pendopo, PDAM Tirta al-Bantani, bangunan Rumah sakit dr Drajat Prawiranegara.

    “Kalau menurut undang-undang yang terbit pada tahun 2017, bahwa PDAM adalah punya Kota Serang. Karena dari seluruh wilayah Indonesia, hanya Kota Serang yang belum mempunyai PDAM, dan itu menurut temuan Komisi III,” terangnya.

    Kendati demikian, Budi mengatakan masih menunggu sikap dari Bupati dan ketua DPRD kabupaten Serang untuk dapat menyerahkan salah satu BUMD yang dianggap milik kota Serang, yaitu PDAM Tirta al-Bantani. Sebab menurutnya, masyarakat kota Serang masih sangat membutuhkan air bersih terutama Kecamatan Kasemen.

    “Tidak akan merebut aset, agar legowo saja Bupati dan Ketua DPRD nya. Kita juga punya warga dan masyarakat di sini.
    PDAM penting sekali, masalah air bersih, di wilayah Kasemen masih sangat membutuhkan air bersih dan jika melihat ada PDAB itu hanya kecil,” tandasnya. (MUF)

  • Sambil Santap Bontot, Wakil Walikota dan Ketua DPRD Komitmen Dukung UMKM Kota Serang

    Sambil Santap Bontot, Wakil Walikota dan Ketua DPRD Komitmen Dukung UMKM Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemda Kota Serang mengaku sangat mendukung keberadaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Serang, terutama yang berfokus pada ciri khas daerah.

    Hal ini diungkapkan Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin dan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, saat menghadiri agenda peluncuran pertama produk DeBontot, UMKM berbasis industri rumahan yang menjual makanan khas daerah, bontot.

    “Pada intinya, kami dari Pemkot Serang sangat mendukung penuh keberadaan UMKM yang ada di Kota Serang. Terlebih UMKM tersebut mengangkat kekhasan daerah seperti bontot ini,” ujarnya seusai menghadiri acara di komplek Tumaritis Indah, Cipocok Jaya, Rabu (22/1).

    Menurutnya, dalam menjalankan kegiatan usaha dibutuhkan keuletan dan konsistensi. Karena, dalam membangun usaha tidak cukup hanya dalam waktu singkat saja.

    “Mungkin ini yang menjadi kekurangan dari masyarakat Kota Serang. Mereka itu sedikit gampang bosenan. Jadi untuk membangun usaha yah harus ulet dan konsisten. Meskipun pada awalnya itu sulit,” ucapnya.

    Selain itu, Subadri menegaskan bahwa kunci kesuksesan UMKM yaitu pengemasan dan pemasaran yang baik serta menarik. Kemasan, kata Subadri, harus dibuat semenarik mungkin.

    “Nah kalau kemasannya sudah menarik, maka selanjutnya itu bagaimana memasarkan produk dengan baik. InsyaAllah usahanya jadi dapat berkembang,” katanya.

    Ia mewakili Pemkot Serang, mengatakan akan mendukung penuh keberadaan UMKM, baik dari segi kebijakan maupun lainnya.

    Sementara, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, menuturkan bahwa pihaknya telah mengkaji Raperda yang mengatur kewirausahaan dan perlindungan terhadap ekonomi kreatif.

    “Kami sedang bahas itu. Nanti diharapkan dengan disahkannya Raperda menjadi Perda dapat menyokong keberadaan UMKM dan industri kreatif di Kota Serang,” katanya.

    Selain itu, ia juga mendorong kepada Pemkot Serang untuk dapat membuat kebijakan agar produk lokal UMKM Kota Serang dapat bisa dipasarkan di minimarket-minimarket.

    “Kami dorong itu, supaya produk lokal seperti DeBontot ini dapat juga diperjualbelikan di minimarket yang jumlahnya sangat banyak di Kota Serang,” tuturnya.

    Budi mengatakan, hal tersebut dapat dilakukan apabila.Pemkot Serang mengajukan Raperda usulan krpada DPRD Kota Serang, agar minimarket dapat menerima penjualan produk lokal.

    “Kalau gak bisa Perda, yah Perwalkan dulu saja. Jadi mereka minimarket harus menerima produk lokal. Kalau enggak mau, yah tutup aja sekalian,” ujarnya tertawa.

    CEO De Bontot, Soekemi, mengatakan bahwa usaha yang dirintis bersama teman-temannya merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat. Selain itu juga agar makanan khas daerah dapat bersaing dengan makanan lainnya.

    “Tentu ini merupakan upaya kami dalam memberdayakan masyarakat. Karena kalau bukan kami yang membuka lapangan kerja, siapa lagi?” ucapnya.

    Ia mengatakan, kelebihan yang produknya buat yaitu dalam hal lamanya waktu kadaluwarsa. Menurutnya, bontot biasanya hanya dapat bertahan selama satu hari. Akan tetapi untuk produknya, dapat bertahan hingga seminggu.

    “Sedangkan harganya itu bervariasi. Ada yang Rp9.000 itu yang berukuran kecil. Ada yang Rp15.000 untuk ukuran panjang. Sedangkan yang berukuran besar yaitu Rp17.000,” tandasnya. (DZH)

  • Tinjau Lokasi Banjir, Ketua DPRD Kota Serang Perintahkan Bangli Dibongkar

    Tinjau Lokasi Banjir, Ketua DPRD Kota Serang Perintahkan Bangli Dibongkar

    KETUA DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, meninjau langsung dua kampung yang terendam banjir di Kecamatan Kasemen, yaitu Kampung Pamarican dan Kampung Sukajaya, Sabtu (18/1).

    Berdasarkan pantauan di lapangan, politisi asal partai Gerindra ini didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, serta unsur Forkompimcam Kasemen.

    “Saya menerima laporan dari masyarakat. Ini kan daerah pemilihan saya, maka saya langsung mengontrol kondisi di lapangan seperti apa dengan pak Kapolsek, pak Lurah, pak Kasdim dari Korem dan BPBD,” ujarnya.

    Menurut Budi, hujan yang melanda selama satu malam pada Jumat hingga Sabtu dini hari (17-18/1) menjadi salah satu penyebab meluapnya aliran sungai Teluk Banten.

    “Ada sekitar 150 kepala keluarga (KK) yang 400 jiwa yang terdampak banjir. Padahak hujannya hanya semalam saja,” tuturnya.

    Selain curah hujan yang tinggi, terjadi pula pendangkalan sungai yang terjadi akibat kelalaian dari masyarakat. Karena menurut Budi, pada bantaran sungai ditemukan banyaknya bangunan yang pondasinya hingga ke sungai.

    “Ada bagian sungai yang dibangun pondasi. Kita akan mengecek suratnya benar atau tidak. Ada atau tidak. Selain itu juga di bagian hilir ada yang membangun empang,” jelasnya.

    Padahal, lanjut Budi, dalam aturan yang berlaku sempadan sungai diatur pada 3 meter di kedua sisinya. Ia pun meminta kepada Dinas PUPR agar dapat segera melakukan normalisasi sungai.

    “Nanti kita koordinasi dengan PU untuk membongkar ini semua dan melakukan koordinasi. Kalau melihat aturan kan memang 3 meter itu sempadan tidak boleh ada,” tandasnya. (Adv)

  • Soal Pembayaran Tanah, Budi Rustandi Ngamuk ke Pemprov

    Soal Pembayaran Tanah, Budi Rustandi Ngamuk ke Pemprov

    KASEMEN, BANPOS – Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, ngamuk saat tahu ganti rugi yang dibayarkan kepada warga Kampung Kebalen, Kelurahan Banten, atas rumah yang digusur tidak sesuai dengan nilai yang seharusnya dibayarkan.

    Berdasarkan penilaian apraisal, setiap satu meter bangunan dinilai sebesar Rp1 juta rupiah. Namun, warga hanya mendapatkan keseluruhan sebesar Rp3.5 juta rupiah untuk bangunan yang digusur tersebut.

    Untuk diketahui, penggusuran itu dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten dalam rangka revitalisasi Banten Lama.

    Saat diwawancara, Budi menegaskan bahwa DPRKP Provinsi Banten telah melakukan tindakan yang tidak manusiawi terhadap warga Kampung Kebalen, dengan membayar ganti rugi penggusuran dengan nilai yang tidak semestinya.

    “Setelah saya dengar aspirasi warga di sini. Warga menangis dan ngeluh pembongkaran ini tidak manusiawi. Sangat miris sekali melihat para korban penggusuran ini. Sebab warga mengeluhkan pembongkaran ini semena-mena,” ujar Budi Rustandi saat ditemui di rumah warga yang menolak dibongkar.

    Budi mengaku, dirinya tidak menolak adanya revitalisasi yang dilakukan oleh Pemprov Banten. Namun, ia menekankan bahwa revitalisasi yang seharusnya baik untuk masyarakat, jangan dicoreng dengan tindakan yang diluar prikemanusiaan seperti pemaksaan atas tanda tangan.

    “Kurang ajar kalau pemerintah memperlakukan warganya begitu. Jelas ada yang tidak beres dengan Perkim Provinsi Banten. Masa warga dipaksa tanda tangan, sementara warganya nangis begini. Saya ke sini bukan menghalangi pembangunan, tapi caranya yang manusiawi lah. Semua bisa dimusyawarahkan,” kata Budi dengan nada tinggi.

    Selain itu, ia meminta kepada Pemkot Serang agar dapat dengan cepat merespon suara dari warganya. Budi mengatakan Pemkot Serang maupun pejabat setempat kurang mengayomi masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

    “Tugas Pemerintah Kota Serang harus membantu kesulitan masyarakatnya. Saya lihat kasihan banget warga di sini. Dan pejabat daerah di sini untuk tidak arogan mengancam warganya,” tuturnya.

    Ia pun heran dengan pihak Pemprov yang melakukan penggusuran sepihak dengan pembayaran yang tidak sesuai, apalagi dengan intimidasi.

    “Kayak gini aja deh, kalau menggusur sepihak lalu diintimidasi itu layak apa enggak? Pantas gak diganti Rp3.5 juta per bangunan? Padahal katanya itungan dari apraisalnya per meter itu Rp1 juta rupiah,” jelasnya heran.

    Pemkot Serang juga diminta agar dapat membantu warga yang telah kehilangan surat tanahnya. Hal ini agar warga tetap mendapatkan ganti rugi yang sesuai.

    “Karena warga ini sudah puluhan tahun tinggal di sini. Masalah surat tanah dan ganti rugi ini harus segera dimusyawarahkan. Jangan semena-mena bongkar. Kasihan warga di sini,” katanya.

    Salah seorang warga yang rumahnya dibongkar, Marni, mengaku sudah tinggal puluhan tahun dan memiliki surat tanah. Ganti rugi dari Pemprov Banten dinilai tidak sesuai dengan tempat tinggalnya.

    “Silahkan saja pemerintah melakukan penataan tapi saya minta ganti rugi yang layak. Saya di sini sudah tinggal puluhan tahun. Kalau semua diganti cuma Rp3.5 juta, ini gak manuasiawi. Kalau mau ganti yang sesuai lah,” ucapnya sambil menangis.

    Ia pun mengaku dirinya pernah diancam apabila tidak mau digusur, maka rumahnya akan dibakar.

    “Ini yang yang membuat saya pedih. Saya pernah diancam rumahnya akan dibakar jika menolak,” tandas Mirna. (DZH)