BANTEN POS

Tag: Komisi I DPRD Kota Cilegon

  • Adanya Keributan TKA dan Pekerja Lokal di Projects Lotte, Parlemen Pertanyakan Peran Pemkot Cilegon

    Adanya Keributan TKA dan Pekerja Lokal di Projects Lotte, Parlemen Pertanyakan Peran Pemkot Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Komisi I DPRD Kota Cilegon menyayangkan terungkapnya beberapa temuan di Proyek PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) New Ethylene Project (LINE Project) di Cilegon, ini disebabkan karena viral video keributan yang terjadi antara pekerja dan kontraktor yang beredar di WhatsApp group.

    Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon Masduki menilai, kemudahan investasi di Indonesia sudah sangat tepat, namun realisasi di lapangan sering berantakan terutama yang menyangkut keberpihakan investasi pada pengusahaan lokal, UMKM dan tenaga kerja lokal.

    “Kami mendukung langkah Komisi II untuk mengusut ini pada kontraktor terkait yang nakal, dan kami berharap dinas juga berperan agar masyarakat bisa merasakan hadirnya investasi. Orang dinas jangan cuma selfie dan cawe-cawe karena ini terungkap karena keributan bukan temuan OPD,” katanya, Selasa (18/4/2023).

    Sampai saat ini, dirinya pun masih mempertanyakan data dari mana pengangguran di Kota Cilegon menurun, bagaimana metode dan indeks yang dipakai oleh Pemkot Cilegon.

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini juga mengingatkan, agar Walikota, Wakil Walikota dan ASN harus tegak lurus mementingkan masyarakat baik pengusaha, UMKM dan khususnya persentase tenaga kerja lokal.

    “Kita baca proyek ini hanya menyerap berkisar diantara 36 sampai 37 persen dari sekitar 6.000 atau 7.000 tenaga kerja lokal. Hal itu menunjukan belum adanya keadilan terhadap masyarakat kita sendiri,” papar, Anggota DPRD Kota Cilegon Dapil Ciwandan – Citangkil ini.

    Kemudian Masduki juga meyakini, bahwa Pemerintah Pusat tidak akan pilih kasih terhadap investor dari negara manapun. Maka Pemda harus memeriksanya dengan betul untuk kepentingan masyarakat seperti pada dokumen Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RTKA) ini kesempatan bagi masyarakat Cilegon untuk belajar pengetahuan dan teknologi, sesuai aturan Pemerintah.

    “Pemkot harus ingat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing mewajibkan tiap TKA memiliki pendamping, yang kemudian di beri pendidikan dan pelatihan sesuai tupoksi dari WNA. Kita ini pura-pura tidak melihat sekarang aja interpreter atau penerjemah kebanyakan bukan orang Cilegon,” pungkasnya. (LUK)

  • Politisi PAN Adakan Lomba Konten Instagram Berhadiah Total Jutaan Rupiah bagi Masyarakat Cilegon

    Politisi PAN Adakan Lomba Konten Instagram Berhadiah Total Jutaan Rupiah bagi Masyarakat Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Usai mengadakan reses II Tahun 2023 di Daerah Pemilihan (Dapil) Ciwandan – Citangkil, Ketua Komisi I DPRD Cilegon Masduki akan menggelar santunan kepada yatim piatu dan lomba postingan foto atau video bertema momen Ramadan bagi masyarakat hadiah mencapai jutaan rupiah.

    “Beberapa hari yang lalu, kami mengadakan reses dengan konstituen, senang sekali bertemu dengan masyarakat pada kesempatan ini, yang kebetulan berada di bulan Suci Ramadan. Namun, menariknya kesempatan ini selain masyarakat mengusulkan program pembangunan, masyarakat juga curhat tentang kondisi perekonomian yang semakin sulit. Saya menyadari betul, dampak dari pembangunan dan industrialisasi dengan investasi puluhan triliun rupiah ini hanya ekonomi makro, tak berdampak signifikan pada masyarakat kelas bawah,” ungkapnya, Rabu (12/4/2023).

    Dikatakan Masduki, antusiasme masyarakat yang hadir dalam reses ini justru menjadi momentum untuk bertemu masyarakat. Ia mengaku sangat berbahagia bertemu masyarakat.

    “Karena, harus diakui serapan pembangunan yang ada saat ini masih kurang dirasakan. Ada sejumlah keluhan juga seperti pembangunan sarana infrastruktur dan permasalahan pengangguran di wilayah ini,” terang politisi PAN ini.

    Bagi Sekretaris PAN Kota Cilegon ini, peningkatan investasi yang diklaim Pemerintah Cilegon berasal dari nilai investasi yang masuk Kota Cilegon pada tahun 2021 sebesar Rp 17,8 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp 18,8 triliun, bukan hal yang luar biasa. Baginya, yang harus diperhatikan adalah dampaknya ke indeks kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

    “Oleh sebab itu, pasca reses saya akan mengadakan santunan untuk yatim dan piatu, serta lomba konten di sosial media. Agar, bisa membantu perekonomian warga jelang lebaran tahun 2023 ini. Kami mendorong pembangunan balai latihan kerja (BLK) karena untuk membangun sumber daya manusia (SDM) untuk peningkatan kapasitas masyarakat,” jelasnya.

    Lalu, kata dia, dirinya juga melihat parameter indeks kemiskinan yang digunakan pemerintah tidak sesuai.

    “Bagi kami, untuk apa puluhan triliun, tapi masyarakatnya susah. Kami khawatir masyarakat nya ga kebeli beras dan lauk pauk untuk buka puasa atau sahur, yang kata Pemerintah berkurangnya jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 kemarin menjadi 3,64 persen sebanyak 2.430 orang dibanding tahun 2021. Tapi parameternya kurang dari Rp 600.000, jauh dari UMR cuma 1/8-nya. Pantes banyak masyarakat yang ngeluh,” pungkasnya. (LUK)

  • Banyak Pejabat Rangkap Jabatan, DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

    Banyak Pejabat Rangkap Jabatan, DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

    CILEGON, BANPOS – Banyaknya pejabat yang rangkap jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kota Cilegon. Terlebih rangkap jabatan tersebut ada yang sampai satu tahun lebih.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BANPOS, sejumlah pejabat yang rangkap jabatan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Syafrudin merangkap Plt Asda III Setda Cilegon, Staf Ahli Walikota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra merangkap Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sekretaris Disnaker Cilegon, Panca Nugrahestianto Widodo merangkap Plt Kadisnaker dan Sekretaris DPMPTSP Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna merangkap Plt Kepala DPMPTSP Kota Cilegon. Selain itu masih banyak lagi pejabat yang masih rangkap jabatan. 

    Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Masduki, mengungkapkan masih banyaknya pejabat yang masih merangkap, ia menilai rangkap jabatan tidak ideal dan efektif bagi suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, dengan banyaknya rangkap jabatan kewenagan kepala OPD terbatas.

    Ia khawatir jika hal itu tidak segera diisi pejabat definitif, akan menganggu roda pemerintahan terkait dengan realisasi janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta. Kemudian pelayanan kepada masyarakat terganggu.

    “Kita tahu bersama, janji-janji kampanye yang sudah disampaikan saat pilkada cukup banyak. Kami (Komisi I) ingatkan Helldy-Sanuji akan janji kampanye yang sudah disampaikan saat pemilu tahu lalu. Sedangkan, sampai sekarang banyak pejabat yang rangkap jabatan. Tentu kurang ideal dan efektif. Apalagi, kapasitas Plt terbatas. Jadi bagaimana mau terealisasi janji kampanye kalau masih banyak jabatan kosong,” kata Masduki, Kamis (16/3).

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai pejabat yang rangkap jabatan di satu dan dua OPD di suatu pemerintahan akan menyebabkan beban kerja pejabat akan semakin berat.

    “Secara logika ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka secara otomatis beban kerja akan banyak dan berat, terutama jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja,” ungkapnya.

    Kemudian, Masduki menilai keberadaan Tim Pansel (Panitia Seleksi) masih belum ada ketegasan dalam menentukan waktu pelaksanaan pengisian jabatan kosong di Lingkungan Pemkot Cilegon. Oleh karena itu, pihak Cilegon akan meminta kejelasan Tim Pansel tindak lanjut pengisian jabatan kosong tersebut.

    “Nanti akan kita panggil dan meminta kejelasan kepada mereka (Tim Pansel) sudah sampai mana tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim Pansel dalam pengisian jabatan ini. Kami di sini, tidak mengintervensi siapa yang layak duduk di satu OPD tersebut. Tapi yang kami minta, dalam penunjukan pejabat itu, memang mereka yang sesuai dengan job dan menguasai bidang tersebut. Jadi bukan lagi dari 0 yang tidak tahu apa-apa. Sementara, Walikota Cilegon (Helldy Agustian) punya banyak PR yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kora Cilegon. Ini tinggal tersisa sedikit lagi. Dan sudah saatnya semua program harus digenjot. Kalau hari ini masih lambat, saya pun yakin program prioritas tidak akan tercapai,” tegasnya. (LUK/RUL)