Tag: Kota Cilegon

  • Kirim Doa Untuk Palestina, Kemenag Kota Cilegon Gelar Salat Gaib

    Kirim Doa Untuk Palestina, Kemenag Kota Cilegon Gelar Salat Gaib

    CILEGON, BANPOS – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Cilegon bersama Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Kota Cilegon, menggelar salat gaib bagi para syuhada warga Palestina yang gugur akibat serangan zionis Israel.

    Salat gaib dilaksanakan di halaman Kantor Kemenag Kota Cilegon, Jumat (10/11).

    Kepala Kantor Kemenag Kota Cilegon Lukmanul Hakim menjelaskan, salat gaib yang diikuti ratusan jamaah perwakilan dari sekolah madrasah aliyah, Kantor Urusan Agama (KUA) dan IPHI Kota Cilegon digelar untuk mendoakan para korban yang telah gugur, sebagai bentuk solidaritas sesama umat muslim.

    “Ya hari ini kami menggelar salat gaib untuk mendoakan saudara kita warga Palestina yang gugur akibat serangan zionis Israel. Ini kita lakukan sebagai solidaritas sesama umat muslim semoga amal ibadah seluruh korban kekejaman zionis Israel Allah jadikan penghuni surga,” katanya.

    “Kita juga rangkaian untuk mendoakan para pahlawan pejuang kemerdekaan yang telah mendahului kita, karena ini bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan 10 November,” tuturnya.

    Dikatakan Lukman pada kegiatan ini, Kemenag juga melakukan penggalangan dana bantuan untuk diserahkan kepada warga Palestina.

    “Dalam kesempatan ini, kami juga lakukan penggalangan dana bantuan yang akan kami salurkan untuk diberikan kepada warga Palestina. Jumlah yang terkumpul saat ini sudah mencapai di angka lebih dari Rp133 juta,” tandasnya. (LUK)

  • Walikota Helldy Raih Penghargaan Bintang Veteran

    Walikota Helldy Raih Penghargaan Bintang Veteran

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian mendapatkan penghargaan Bintang Veteran yang diberikan langsung Sekjen DPP Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Laksdya TNI Purn Djoko Sumaryono. Penghargaan itu diberikan usai Pemkot Cilegon menggelar Upacara Peringatan Hari Pahlawan Nasional, di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Jum’at (10/11).

    Djoko Sumaryono menilai bahwa Helldy sangat peduli dengan para veteran. Antara lain rutin memberikan bantuan sosial, membebaskan para veteran dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta membangun makam pahlawan di Kota Cilegon.

    “Beliau (Helldy) berhasil membangun sekaligus memberi manfaat buat masyarakat Kota Cilegon, termasuk para veteran sebagai bagian dari masyarakat,” kata Djoko kepada awak media saat ditemui di Pemkot Cilegon, Jumat (10/11).

    Dikatakan Djoko, bahwa Bintang Veteran adalah penghargaan tertinggi yang diberikan dari LVRI. Dari 34 orang yang diberikan penghargaan secara nasional, hanya dua orang yang dari unsur pejabat pemerintahan daerah, yakni Gubernur Gorontalo dan Walikota Cilegon.

    Dia berharap ke depan Walikota Cilegon dapat melanjutkan program-programnya yang sudah bagus. Termasuk program yang pro terhadap kesejahteraan veteran.

    “Bagaimanapun kita bisa menghirup udara segar seperti sekarang berkat perjuangan para pejuang kemerdekaan dulu. Tentu kita berharap keluarga besar veteran bisa mendapat manfaat dari Pak Wali,” katanya.

    Djoko berpesan kepada para veteran di Kota Cilegon untuk terus memelihara kesatuan bangsa, melindungi tumpah darah termasuk wilayah Kota Cilegon beserta isinya.

    “Kami juga harap terus mendukung kemajuan, kesejahteraan di Kota Cilegon ini. Dalam konteks ini maka Pak Wali sebagai pemimpin di Kota Cilegon telah berhasil niatnya ada dilaksanakan juga,” kata dia.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan LVRI kepada dirinya. Hal ini tidak lepas dari apa yang selama ini ia lakukan dengan memberikan tempat yang layak buat para veteran.

    “Banyak program kami kepada para veteran. Termasuk setiap acara hari-hari penting di pemerintah daerah juga selalu kami undang. Kami posisikan di kursi terdepan. Makanya ada perasaan dari veteran di Cilegon mengajukan permohonan kepada pengurus veteran provinsi dan pusat memberikan penghargaan,” jelasnya.

    Setelah menerima penghargaan tertinggi dari DPP LVRI, Helldy merasa masih ada pekerjaan rumah (PR) yang mesti ia lakukan untuk para veteran. “Setelah ini bukan berarti tidak berkelanjutan. Kita sudah diskusikan dengan para veteran, apa yang bisa kami lakukan untuk mensejahterakan para veteran,” ucapnya. (LUK)

  • Lembaga Keagamaan ‘Diguyur’ Hibah Rp31 Miliar

    Lembaga Keagamaan ‘Diguyur’ Hibah Rp31 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Bantuan dana hibah sebesar Rp31 miliar hingga per triwulan ke tiga telah digelontorkan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Bagian Kesra Setda Kota Cilegon kepada lembaga keagamaan.

    Hal itu diungkapkan, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Cilegon, Rahmatullah saat di temui di ruang kerjanya, Rabu (1/11).
    “Dari Rp39 miliar yang kita anggarkan di kas budget, Alhamdulillah hanya tinggal Rp8,3 miliar untuk peningkatan guru madrasah,” kata Rahmatullah.

    Dari total dana hibah yang dianggarkan sebagian besar alokasinya untuk peningkatan guru madrasah. “Untuk honor guru madrasah memang lumayan besar karena ada peningkatan juga untuk honor guru sebanyak 50 persen. Ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah upaya menjaga keikhlasan dan memotivasi para guru dalam mengajar,” ujarnya.

    Kendati demikian, kata Haji Aya sapaan akrabnya, total anggaran bantuan dana hibah ada penurunan bila dibanding dengan tahun sebelumnya.

    “Ada penurunan sekitar Rp500 jutaan, anggaran dana hibah bila dibanding dengan tahun sebelumnya. Hal itu karena salah satu hibah untuk operasional masjid yang berbeda-beda setiap tahunnya tergantung dari pengajuan dari masjid-masjid di Cilegon,” terangnya.

    Disampaikan Rahmatullah, semua lembaga keagamaan yang mendapat bantuan hibah dari Pemkot Cilegon, semuanya harus melaporkan pertanggungjawabannya sesuai dengan RAB. Untuk itu, hingga akhir Desember nanti semua lembaga keagamaan harus masuk pelaporannya.

    “Alhamdulillah pelaporan yang masuk aman dan tertib dalam membuat laporan, tapi jika belum dengan waktu yang ditentukan akan kita kejar terus. Jadi Insyaallah semuanya terpantau atau termonitoring,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Kesbangpol Tuding Marak Ormas Ilegal

    Kesbangpol Tuding Marak Ormas Ilegal

    CILEGON, BANPOS – Ratusan organisasi masyarakat (ormas) ilegal marak di Kota Cilegon. Hal ini diungkapkan Kabid Kewaspadaan Dini, Konflik Sosial, Ormas, dan Ketahanan Eksosbud Kesbangpol Cilegon, Faishal Amin.

    Faishal Amin mengatakan, 118 ormas ilegal itu lantaran tidak memiliki surat keterangan terdaftar (SKT) atau izin dari Kemenkumham RI dan izin dari Kemendagri RI.

    “Kalau tidak punya SKT dan tidak melaporkan ke Kesbangpol normatifnya itu ilegal,” ujarnya saat ditemui di kantornya, Selasa (31/10).

    Faishal menerangkan bahwa ormas legal merupakan ormas yang secara administrasi memiliki izin atau SKT yang dikeluarkan oleh dua kementrian. Setelah memiliki SKT dari dua kementerian yakni dari Kemenkumham RI dan Kemendagri RI.

    Kemudian kata dia, melapor ke Kesbangpol Kota Cilegon, untuk kemudian dikeluarkan surat pemberitahuan keberadaan. “Ormas legal itu secara perizinan ada dan melaporkan SKT ke kita,” tuturnya.

    Berdasarkan hasil recovery data ormas, dari jumlah total sekitar 237 ormas di Kota Cilegon. Kesbangpol mencatat hanya ada 119 ormas yang masuk kategori legal, sedangkan 118 ormas lainnya dianggap ilegal.

    “Ormas yang sudah kita lakukan recovery dari data yang sudah ter SKT itu ada 119 ormas, SKT itu sudah tersertifikasi dari kemenkumham, Kemendagri,” terangnya.

    Ketika ormas tersebut memiliki SKT, maka Kesbangpol mengeluarkan surat pemberitahuan keberadaan ormas tersebut. Sedangkan ormas yang tidak mengantongi SKT secara legal, maka Kesbangpol tidak mengeluarkan surat pemberitahuan keberadaan.

    “Ketika tidak ada surat pemberitahuan keberadaan berarti tidak diakui oleh pemerintah daerah, dan jumlahnya itu ada 118 ormas yang belum ter SKT,” tuturnya.

    Kemudian, Faishal menyebut bahwa kebanyakan ormas yang tidak memiliki SKT dari Kementerian itu berbentuk lembaga atau yayasan, komunitas dan lain sebagainya. Kebanyakan mereka hanya memiliki SKT yang dikeluarkan oleh Kesbangpol Kota Cilegon.

    Sementara saat ini, Kesbangpol sudah tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengeluarkan SKT. “Jadi ada SKT dulu, saat Kesbangpol diberi kewenangan untuk mengeluarkan SKT,” terangnya.

    Hanya saja, untuk saat ini yang mengeluarkan SKT untuk ormas hanya Kemenkumham dan Kemendagri. Setelah dilakukan pendataan, dari jumlah 118 ormas yang dianggap ilegal itu kini mulai menyusut.

    “Ketika mereka melaporkan SKT, maka kita akan mengeluarkan surat pemberitahuan keberadaan dan jumlahnya mengerucut sekarang ada 100 yang tidak legal dari 118 itu,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Cegah Narkoba dengan Berwirausaha

    Cegah Narkoba dengan Berwirausaha

    CILEGON, BANPOS – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegon menggelar Workshop Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) pada kawasan rawan narkoba, di Aula Kecamatan Cibeber, Selasa (31/10). Acara dihadiri Wakil Wali Kota Cilegon Sanuji Pentamarta bersama Kepala Dinas Koperasi dan UMK Didin S Maulana dan Kepala BNN Kota Cilegon Raden Fajar.

    Dalam kesempatan ini, Sanuji menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba. Mulai dari masalah ekonomi, mental dan lingkungan. “Oleh karenanya faktor ekonomi ini harus diselesaikan dengan pemberdayaan. Banyak program pemberdayaan yang digulirkan pemerintah. Sedangkan masalah mental spiritual ini harus dengan pendekatan keagamaan,” katanya.

    Sanuji juga mengajak masyarakat untuk mendorong pemuda-pemudi Kota Cilegon memiliki jiwa wirausaha untuk meminimalisir dan menghindari penggunaan narkoba. “Saya kira banyak program di dinas koperasi yang bisa dimanfaatkan,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMK Didin S Maulana menjelaskan, ada dua target yang rentan menggunakan narkoba, yaitu mantan pengguna narkoba dan orang yang rentan seperti anak-anak SMP.

    “Kami siap bersinergi dengan BNN untuk melakukan pemberdayaan kepada siapapun, termasuk para mantan pengguna narkoba ini. Program sinergi ini penting agar mereka segera move on dan kembali ke jalan hidup yang benar,” ujarnya.

    Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Koperasi, kata Didin, akan segera membuka program 1.000 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). “Kami juga membuat program pengembangan usaha, baik dari pinjaman modal, pelatihan, menggratiskan sertifikasi halal dan masa expired,” tegasnya.

    Sedangkan Kepala Badan Narkotika Nasional Raden Fajar menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi dan arahan mengenai narkoba dan wirausaha kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Cibeber.

    “BNN tidak bisa bekerja sendiri, dalam pencegahan harus berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat untuk meminimalisir penggunaan narkoba,” jelasnya.(LUK/PBN)

  • Konsultasi Jiwa Disiapkan Untuk Caleg Gagal

    Konsultasi Jiwa Disiapkan Untuk Caleg Gagal

    CILEGON, BANPOS – Untuk menjaga kesehatan jiwa dan mental para calon legislatif (caleg) yang gagal menjadi wakil rakyat karena diperkirakan sudah menghabiskan modal yang cukup besar.

    Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon membuka pelayanan konsultasi gangguan jiwa bagi peserta Pemilu 2024.

    Kepala Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Ratih Purnamasari menyebut pihaknya telah membuka layanan konsultasi kejiwaan di seluruh puskesmas di Kota Cilegon. “Di situ ada program kesehatan jiwanya di puskesmas, kita juga sudah tersedia obat-obatan, konseling, apabila perlu dirujuk bisa dirujuk,” kata Ratih, Selasa (31/10).

    Dikatakan Ratih, meski telah menyediakan pelayanan konsultasi penyakit jiwa, ia berharap para peserta pemilu di Kota Cilegon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

    Kemudian Ratih menilai, ketika seseorang sudah mencalonkan diri sebagai peserta pemilu, tentunya mereka harus bisa siap, dengan resiko yang akan dihadapinya. Sehingga menang atau kalah, kata dia, maka harus bisa menyikapinya dengan bijak.

    “Saya mengimbau harus siap kalah siap menang, siap menang siap kalah. Ketika sudah siap ikut pemilihan, siap lahir batin yah harus bisa terima kemenangan atau kekalahan,” katanya.

    Diketahui yang akan maju menjadi wakil rakyat di DPRD Kota Cilegon hampir seribu orang. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 40 orang yang berhak duduk menjadi anggota DPRD Kota Cilegon.

    Sebelumnya, Kepala Bidang Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat pada Dinkes Kota Cilegon Febri Naldo mengungkapkan Dinkes Kota Cilegon mencatat, jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Kota Cilegon pada tahun ini mencapai sebanyak 548 orang terdiri dari laki-laki 375 dan perempuan 173. Faktor penyebabnya beragam mulai dari depresi, masalah keluarga, ekonomi, masalah penggunaan narkoba hingga putus cinta.

    Diketahui pada tahun 2021 Dinkes mencatat ada 580 dan 2022 ada 588 kasus. “Kalau usia yang paling banyak mengalami gangguan jiwa di usia produktif dan mayoritas penderitanya adalah pria,” katanya.

    Febri menambahkan, salah satu langkah yang dilakukan Dinkes Cilegon dalam menyelesaikan persoalan gangguan jiwa di Kota Cilegon, yakni terus melakukan skrining ke setiap puskesmas serta pengobatan gratis dengan menghadirkan dokter spesialis jiwa.

    Selain itu, di RSUD Cilegon juga sudah ada dokter spesialis jiwa dan juga ada poli jiwa. “Untuk di RSUD dokter spesialis jiwa sudah ada, poli jiwa juga ada jadwalnya. Tinggal rawat inap yang belum ada,” tandasnya.(LUK/PBM)

  • Pelayanan Dasar Masih Jadi PR

    Pelayanan Dasar Masih Jadi PR

    CILEGON, BANPOS – Di Kecamatan Purwakarta masih banyak persoalan yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. Seperti infrastruktur, penyerapan tenaga kerja, dan pendidikan masih menjadi persoalan serius masyarakat di Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

    Anggota DPRD Kota Cilegon Dapil Jombang-Purwakarta, Rahmatullah saat menggelar Reses 1 Tahun 2023 di Lingkungan Serdag, Penyairan, dan Kubang Wates banyak mendapat keluhan tersebut. Dikatakan Rahmatullah, kunjungan ke konstituen atau Dapil di tiga lingkungan itu dijadikan satu tempat, tepatnya di salah satu rumah warga di Lingkungan Penyairan, Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon.

    “Saya ingin mendengar aspirasi dari semua warga masyarakat, baik dari tokoh masyarakat, RT/RW, pemuda, ibu-ibu, dan bapak-bapak di lingkungan tersebut. Ternyata masih mendominasi soal infrastruktur dan pendidikan,” katanya, Minggu (29/10).

    Dikatakan Rahmatullah, dalam penyerapan aspirasi tersebut, setidaknya ada sembilan poin yang diusulkan oleh masyarakat di antaranya pengerukan waduk, pelebaran drainase, peningkatan jembatan, pengaspalan jalan, dan pemerataan bansos. “Perbaikan jalan aspal Jalan Madani dan Samangraya KS dan penerangan jalannya gelap gulita disarankan untuk KS Grup dan KSP, dan pelatihan UMKM dan permodalan, perizinan, pemasaran untuk dapat perhatian pemerintah,” katanya.

    “Kemudian ada juga penyerapan tenaga kerja dan pelatihan tenaga kerja di Lingkungan Penyairan, Serdag, dan Kubang Wates, dan penerimaan dan kelanjutan sekolah pada pendidikan tingkat SMPN 12 agar warga mendapatkan kesempatan baik dalam sistem zonasi, prestasi dan afirmasi,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Rahmatullah mengungkapkan, sembilan poin usulan dari masyarakat tersebut nantinya akan dimasukkan dan diusulkan dalam Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Cilegon. “Harapan-harapan masyarakat ini tentunya menjadi harapan besar untuk direalisasi dan melalui anggota DPRD di wilayahnya inilah mereka bisa berharap. Oleh karena itu masyarakat harus memiliki anggota DPRD yang mewakili keterwakilan mereka. Mudah-mudahan 2024 nanti bisa terealisasi semuanya,” tandasnya.

    Salah satu tokoh masyarakat setempat Bohari mengapresiasi atas terselenggaranya Reses 1 Tahun 2023 oleh anggota DPRD Kota Cilegon, Rahmatullah. Menurutnya, hal itu merupakan momentum yang ditunggu oleh masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi dan keluhan yang terjadi di seluruh lingkungan di Kecamatan Purwakarta. “Kita tadi sudah menyampaikan semua keluhan dan aspirasi masyarakat mulai dari pembangunan, perbaikan infrastruktur, tenaga kerja, UMKM, dan pendidikan juga. Kita menaruh harapan besar pada Pak Dewan agar nanti semua usulan itu bisa terealisasi dengan segera,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Pertamina Luncurkan Program Asuransi Pertanian

    Pertamina Luncurkan Program Asuransi Pertanian

    CILEGON, BANPOS – Guna menjamin kesejahteraan petani yang ada di wilayah Kota Cilegon dan Kabupaten Serang, Provinsi Banten. PT Pertamina Patra Niaga menggandeng Villa Tani Cikerai yang merupakan grup dari Villa Ternak Cikerai meluncurkan program asuransi pertanian.

    Program tersebut merupakan hasil bantuan corporate social responsibility (CSR) atau Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dari PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tanjung Gerem Kota Cilegon.

    Ketua Yayasan Villa Ternak Cikerai, Hari Bowo mengatakan, pada program tersebut masyarakat menukarkan hasil pertanian yang kemudian dihitung berdasarkan harga sesuai di pasaran.

    Jumlah yang di rupiahkan tersebut akan menjadi tabungan kesehatan dan pendidikan.

    “Kami bekerjasama dengan Pertamina, kita menginisiasi untuk kesejahteraan petani dalam hal ini adalah kesehatan dan pendidikan untuk petani yang ada di wilayah Cilegon dan Kabupaten Serang, kata Bowo kepada BANPOS, Minggu (291/10).

    Kita memberikan pelayanan dengan menggunakan sistem barter dari komoditi pertanian,” tambahnya.

    Dikatakan Bowo, peserta asuransi diberikan tanda pengenal. Nanti ke depan itu seperti kita buatkan kartu asuransi di mana asuransi itu seperti ID card sama ada foto jadi itu tidak bisa dipindah tangankan,” kata Bowo.

    Bowo berharap, program asuransi pertanian tersebut dapat berjalan lancar. Untuk tahap awal hingga enam bulan ke depan, dan setelahnya dilanjutkan agar lebih profesional.

    “Semoga ada juga dari perusahaan lain ikut terlibat pada program ini sehingga percepatan pembentukan klinik dan ambulans segera terwujud karena itu sangat dibutuhkan masyarakat,” harapnya.

    Sementara itu, Supervisor HSSE PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Tanjung Gerem, Arfianto Trisnawan mengatakan, kerjasama yang terjalin antara Pertamina dengan Villa Tani Cikerai sebagai bentuk sinergitas kepada masyarakat khusus yang berprofesi sebagai petani.

    “Di Cikerai ini kan masyarakatnya mayoritas petani sehingga isu-isu kesehatan masih kurang jadi kami bersama Villa Tani menginisiasi memfasilitasi kesehatan ada disini tanpa masyarakat jauh-jauh keluar dah hanya barter dengan komoditi pertanian,” ungkapnya.

    Dikatakan Arifianto, program CSR asuransi pertanian merupakan program pertama yang ada di Kota Cilegon.

    “CSR klinik kesehatan dengan barter komoditi pertanian ini baru pertama kali di Cilegon dari Pertamina Patra Niaga. Tentu harapannya secara umum dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, dan bisa konsisten berkelanjutan sehingga bisa juga berdampak ke masyarakat lebih luas bukan hanya di Cikerai saja,” imbuh Arfianto.

    Terpisah, Ketua CCSR (Cilegon Corporate Social Responsibility) Kota Cilegon Huluful Fahmi mengapresiasi PT Pertamina Patra Niaga yang sudah peduli di bidang pertanian melalui program CRS nya.

    “Semoga ke depan programnya bisa diteruskan tidak hanya di sini saja sehingga masyarakat yang menerima manfaat bisa menjangkau lebih luas lagi,” tutupnya. 

    Salah satu petani setempat, Nasrudin mengapresiasi program asuransi pertanian yang diluncurkan Pertamina dan Villa Tani Cikerai. Karena menurutnya dengan menukarkan hasil pertanian banyak keuntungan yang didapatkan. 

    Selain harga yang ditukarkan sesuai dengan pasaran. Kita juga akan mendapatkan tabungan kesehatan dan pendidikan, singkatnya.(LUK/AZM)

  • Banten Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN

    Banten Rawan Politik Uang dan Netralitas ASN

    SERANG, BANPOS – Provinsi Banten disebut sebagai salah satu daerah yang paling rawan terjadinya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Bahkan, jika diurutkan Banten menempati posisi keempat dalam masalah tersebut.

    Hal itu diungkapkan langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat pada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Banten Ajat Munajat dalam acara Media Conference pada Jumat (27/10).

    “Posisi Banten dalam hal politik uang ini menempati urutan keempat secara nasional sebagai daerah rawan politik uang,” ungkapnya.

    Kemudian ia juga mengungkapkan, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang disebut-sebut sebagai dua kabupaten/kota di Provinsi Banten yang paling rawan terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu.

    “Dengan Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang sebagai kabupaten/kota dengan tingkat kerawanan paling tinggi,” imbuhnya.

    Tidak hanya rawan terjadinya praktik politik uang, isu kerawanan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Banten juga turut mendapatkan sorotan.

    Pasalnya dari 10 provinsi di Indonesia, Provinsi Banten menempati urutan ketiga di bawah Maluku Utara dan Sulawesi Utara dengan tingkat kerawanan tertinggi isu netralitas ASN nya.

    “Posisi Banten itu ada di peringkat tiga nasional kategori soal isu strategis netralitas ASN,” terangnya.

    Ajat menerangkan dalam masalah tersebut, temuan yang kerap kali dijumpai adalah ASN seringkali menyatakan dukungannya secara terbuka di media sosial (medsos).

    Selain itu temuan lainnya adalah tak jarang ASN menggunakan fasilitas negara dalam memberikan dukungannya terhadap pasangan calon yang dituju.

    “Paling banyak terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan pola yang banyak terjadi berbentuk sebagai berikut, mempromosikan calon tertentu, pernyataan dukungan secara terbuka di media sosial,”

    “Penggunaan fasilitas negara untuk mendukung incumbent, teridentifikasi dukungan dalam bentuk Whatsapp grup, dan terlibat secara aktif maupun pasif dalam kampanye calon,” terangnya.

    Ia juga menerangkan, justru dalam praktiknya staf ASN lah yang kerap kali menjadi korban. Sementara pejabat struktural kerap kali terhindar dari sanksi terkait netralitas ASN.

    “Kemudian data menunjukkan yang terjaring lebih banyak staf bukan pejabat struktural,” ujarnya.

    Lalu kemudian berdasarkan wilayahnya, Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon disebut sebagai kota/kabupaten paling tinggi kerawanan isu netralitas ASN nya di Provinsi Banten.

    Kabupaten Pandeglang dan Kota Cilegon memiliki skor indeks yang sama yakni 12,97. Sementara Kota Tangerang Selatan menempati urutan ketiga dengan skor indeks sebesar 11,53.(CR-02/PBN)

  • Warga Serbu Mobil Kas Keliling BI Banten di Pasar Kranggot

    Warga Serbu Mobil Kas Keliling BI Banten di Pasar Kranggot

    CILEGON, BANPOS – Layanan penukaran uang baru melalui mobil kas keliling Bank Indonesia cabang Banten di Pasar Baru Kranggot, Kota Cilegon diserbu warga, Kamis (26/10).

    Mobil yang melayani penukaran uang itu langsung diserbu tak lama setelah tiba. Warga yang menukar uang tak hanya dari sekitar Kota Cilegon, tapi banyak yang dari luar Kota Cilegon seperti daerah Serang.

    Salah satunya Fatikah (24). Dia rela datang jauh-jauh dari Kasemen, Kota Serang dari pukul 09.00 WIB. Fatikah mengaku cukup banyak menukarkan uang untuk usaha Buket uang. “Nukar uang Rp2 juta ke pecahan Rp20 ribu. Karena kemarin ga kebagian, di minggu lalu udah di Serang, makanya sekarang ke sini,” katanya.

    Warga lainnya, Susmiatun (35) mengungkapkan, sengaja membawa uang Rp 1,8 juta untuk ditukarkan dengan pecahan uang Rp 10 ribu, Rp 5 ribu, dan Rp 2 ribu. Nantinya uang baru tersebut untuk berbagi kepada anak-anak baik keponakan maupun saudara lainnya. “Buat dibagikan ke keponakan-keponakan karena buat jajan,” ujarnya.

    Murni (45) warga Kelurahan Ketileng mengaku mengetahui informasi ini dari sosial media Bank Indonesia. Dia menukarkan pecahan uang sebanyak Rp 1 juta untuk dijadikan uang kembalian. “Tau dari sosial media saja ya, saya kan ikuti instagramnya. Karena saya jualan jadi buat kembalian,” ungkapnya.

    Sementara itu, Administrator Perkasan Bank BI Perwakilan Banten, Izul Saputra menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan rutin oleh Bank Bi di setiap wilayah di Provinsi Banten.

    “Ini kegiatan rutin kita setiap minggu sering melakukan kegiatan kas keliling, yang kebetulan jadwal minggu ini di Pasar Kranggot, Kota Cilegon,” ujarnya saat ditemui seusai melayani penukaran uang, Kamis (26/10).

    Dikatakan Izul, kegiatan kas keliling ini bukan hanya di Cilegon, setiap minggu Bank Bi melayani masyarakat di daerah lainnya. Seperti di Kota Serang, Pandeglang, Lebak hingga Tangerang.

    Penukaran uang itu digelar dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan uang yang beredar di masyarakat layak digunakan, khususnya hari ini Pasar Kranggot. “Di sini kita juga melayani apabila ada uang lusuh, jadi ketika uang pedagang yang rusak dan lusuh, kita menyediakan penukaran bagi para pedagang di Pasar Kranggot,” ungkapnya.

    Khusus agenda di Kota Cilegon, kas keliling Bi Banten telah membawa uang pecahan baru sekitar Rp 450 juta. Dari persediaan itu, pihaknya membuka layanan sekitar 100 penukar bagi masyarakat umum yang mendaftar melalui online.
    Sementara di luar itu, pihaknya juga melayani secara on the spot bagi para pedagang di pasar Kranggot, Kota Cilegon.

    “Kalau di aplikasi pintar kita ada 100 penukar, namun di luar aplikasi kita juga membuka on the spot bagi para pedagang ritel, yang belum daftar online kita layani,” terangnya.

    Bagi para penukar uang baru dilakukan pembatasan hanya sampai dengan nominal Rp3,8 juta. Mulai dari pecahan Rp20 ribu, Rp10 ribu, Rp5 ribu, Rp2 ribu dan seribu rupiah.

    Setelah agenda di Pasar Kranggot, agenda minggu depan akan dilakukan di sejumlah wilayah di Banten. “Untuk jadwalnya biasanya kita posting di instagram, atau bisa lihat di aplikasi pintar,” tandasnya.(LUK/PBN)