BANTEN POS

Tag: Kota Cilegon

  • Kemarau Panjang, Helldy Imbau Masjid-masjid Gelar Salat Istisqa

    Kemarau Panjang, Helldy Imbau Masjid-masjid Gelar Salat Istisqa

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon, Helldy Agustian bersama jajaran pegawai Pemerintah Kota Cilegon menginisiasi shalat Istisqa, di halaman Kantor Walikota, Rabu 11 Oktober 2023.

    Menurut Helldy, ini adalah niatan mulia untuk meminta hujan kepada Allah SWT karena selama beberapa bulan Kota Cilegon dan sekitarnya belum turun hujan.

    “Kita ketahui bersama beberapa bulan ini Kota Cilegon dilanda panas tanpa turunya hujan. Maka dari itu saya mengajak ASN di lingkup Kota Cilegon untuk ikut memanjatkan doa, meminta hujan kepada Allah melalui shalat istisqa,” kata Helldy, Rabu (11/10).

    Helldy menyebut, doa dan shalat Istisqa itu merupakan bentuk ikhtiar untuk turun hujan sebagaimana diajarkan dalam agama Islam.

    “Tentunya salah satu tugas manusia adalah ikhtiar, dan ini adalah bentuk ikhtiar kami, pemerintahan Kota Cilegon untuk mengurangi dampak panas berkepanjangan ini,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, Helldy mengajak masjid-masjid di Kota Cilegon untuk menggerakkan masyarakatnya menggelar salat Istisqa bersama dan bermunajat dengan harapan hujan segera datang.

    “Tentunya saya berharap Allah meridhoi doa-doa kami semua untuk menurunkan hujan karena saya percaya bahwa doa adalah senjatanya orang mukmin,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kecamatan Purwakarta, KH. Jazuli yang didaulat sebagai imam shalat menyampaikan apresiasi kepada Pemkot Cilegon karena untuk pertama kalinya menggelar shalat istisqa.

    “Ini bentuk kepedulian pemerintah Kota Cilegon dalam upaya menurunkan hujan setelah panas yang berkepanjangan,” ungkapnya.

    Sedangkan KH Inas Nasrullah, yang bertindak sebagai khatib, mengajak kaum muslimin untuk introspeksi dan memperbaiki hubungannya dengan Allah SWT.

    “Bukan Allah tidak penyayang, tapi manusia itu sendiri yang berubah menjadi sosok yang tak layak untuk disayang. Akhirnya Allah akan memberikan kesulitan dan kesengsaraan. Marilah kita bertaubat kepada Allah SWT. Perbanyak istighfar agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, salah satunya dalam bentuk air hujan,” katanya.

    Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta, Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Mauludin, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj, para kepala dinas, dan perwakilan unsur Forkopimda, serta anggota MUI, PGRI dan Baznas. (LUK)

  • KPU Cilegon PAW Anggota PPK dan PPS

    KPU Cilegon PAW Anggota PPK dan PPS

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon melakukan penggantian antarwaktu (PAW) terhadap anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS).

    Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat (Kadiv Sosdiklih Parmas) dan SDM pada KPU Kota Cilegon Nunung Nurjanah menyebut ada dua orang yang baru saja dilakukan proses PAW. “Yang di PAW ada dua orang pertama anggota PPK Ciwandan dan PPS Kelurahan Kepuh,” kata Nurjanah kepada BANPOS saat dikonfirmasi, Minggu (8/10).

    Kemudian, Nurjanah menjelaskan bahwa alasan pihaknya melakukan PAW terhadap dua orang anggota PPK dan PPS, lantaran satu anggota PPK Ciwandan berinisial H mengundurkan diri.

    Sehingga, pihaknya menggantikan posisi H dengan mengangkat salah satu PPS dari Kelurahan Kepuh untuk naik jabatan di PPK Ciwandan.

    Dikatakan Nurjanah, pada Kamis (5/10), pihaknya baru saja melantik mantan PPS Kepuh berinisial S menjadi anggota PPK Ciwandan. Sementara untuk menggantikan posisi S sebagai anggota PPS Kepuh berinisial AS.

    Nurjanah menjelaskan alasan H mengundurkan diri dari jabatannya bukan karena paksaan, melainkan atas kemauannya sendiri.

    “H ini mengundurkan diri karena memang dia mendapatkan PPPK,” ujarnya.

    Nurjanah mengatakan, H merasa khawatir ketika sudah diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di salah satu SMPN Negeri di Cilegon akan mengganggu pekerjaan di PPK. Sehingga H memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai anggota PPK Ciwandan. “Kita sempat tanya, kenapa mengundurkan diri padahal P3K ngga ada aturan larangan bisa jadi petugas PPK,” ujarnya.

    Setelah bertanya banyak hal mengenai alasan pengunduran diri yang dilakukan H. KPU memastikan tidak ada unsur lain, dan pengunduran diri itu, kata dia, murni atas kemauan yang bersangkutan. “Saya juga pastikan ada hal lain atau ngga, kita cari tahu. Nah kata dia ngga bu semuanya baik, aman, nyaman terkendali,” tuturnya.

    “Hanya saja tadinya dia guru sd kemudian dapat PPK guru di SMP, karena ngga bisa mengatur waktu, karena baru diangkat PPPK khawatir ngga profesional akhirnya mundur,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Program Salira Rp100 Juta Per RW Dikucurkan, Jalan Lingkungan Kota Cilegon Tak Lagi Kumuh

    Program Salira Rp100 Juta Per RW Dikucurkan, Jalan Lingkungan Kota Cilegon Tak Lagi Kumuh

    CILEGON, BANPOS – Program bantuan dana wilayah Rp100 juta per rukun warga (RW) se Kota Cilegon yang digagas Walikota Helldy Agustian sangat bermanfaat untuk masyarakat. Dana sebesar itu digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, mulai dari perbaikan jalan gang, drainase, gapura, jamban, paving blok dan lainnya.

    Kepala Badan Perencanaa Pembangunan dan Penelitian Pengembangan (Bappedalitbang) Kota CIlegon, Wilastri Rahayu mengatakan wilayah rukun warga yang mendapatkan bantuan dana lingkungan sebanyak 298 wilayah. Program ini Program Sarana dan Prasarana Wilayah (Salira) Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPWKel).

    Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan Salira pada Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan adalah untuk memberikan menambah partisipasi masyarakat dalam membangun dan memelihara lingkungan masing- masing dalam rangaka peningkatan daya saing ekonomi, keamanan/kenyamanan seta meminimalisir penilai kota layak kumuh. Menurutnya program tersebut juga menjadi stimulus bagi pemberdayaan masyarakat.

    Sebab, dana tersebut dikelola secara langsung oleh warga melalui lembaga Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang dibentuk melalui musyawarah warga, serta perencanaan dirumuskan bersama warga melalui forum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

    “Tidak hanya pemerataan saja, dengan perencanaan yang dirumuskan melalui musyawarah juga diharapkan menghasilkan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dimana nilai manfaatnya akan langsung dirasakan secara luas oleh masyarakat sendiri,” terangnya.

    Dijelaskannya, Didalam proses pembangunan DPWKel yang sudah berjalan, cukup besar partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sebab, ada tidak sedikit aset milik warga pribadi yang pada akhirnya diberikan guna memuluskan pembangunan.

    Misalnya, dalam pembangunan drainase dan paving block jalan, ada sebagian masyarakat yang mendukung penuh dengan memberikan lahan atau tanah agar drainase dan jalan lingkungan untuk paving block berjalan secara maksimal.

    Belum lagi lahan yang diberikan untuk bisa dibangunkan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) atau pembangunan lainnya yang dibutuhkan untuk memuluskan pembangunan. Tercatat kurang lebih 30 persen pembangunan tersebut sebagian yakni hibah tanah dari warga.

    Termasuk, karena dikelola pembangunnya oleh warga sendiri maka keterlibatan dalam bentuk operasional berupa makan minum juga dilakukan warga. Sampai dengan warga sendiri juga ikut turun membantu proses pembangunan yang dilakukan dengan guyub gotong royong.

    Dengan program Salira DPWKel tersebut juga yang dikelola dan dikerjakan warga, menjadikan kualitas pembangunan semakin baik. Sebab, konsep yang dianut adalah gotong royong bukan bisnis atau proyek pembangunan yang dikerjakan oleh perusahaan dan pengusaha.

    Hal itu bahkan juga diakui langsung Kejaksaan Negeri Cilegon jika hasil pembangunan yang dikerjakan selain sudah sesuai dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara, hasilnya sangat maksimal.

    Untuk diketahui, pada 2022 saat ini terdapat perubahan nama dari dari pembangunan sarana dan prasarana wilayah (Sarpraswil) menjadi Salira DPWKel, secara ketentuan pembagian besaran anggaran juga mengalami yang sekarang dibuat pemerataan sebesar Rp100 juta per RW.

    Dengan program Salira DPWKel juga memiliki efek positif yang berantai terhadap berbagai aspek pembangunan, misalnya perekonomian, karena akses jalan yang dibangun warga memudahkan moda transportasi terjangkau sampai ke wilayah perkampungan, meningkatkan nilai ekonomis lahan, dan membangun usaha kecil di masing- masing wilayah.

    Berdasarkan data Bappedalitbang Kota Cilegon, anggaran Rp100 juta tersebut sudah digunakan untuk membangun saran prasarana warga mulai dari membangun paving blok jalan perkampungan, drainase, balai warga, pos yandu, pos ronda, jambanisasi dan sumur resapan.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, sejak program Salira diluncurkan 2021 sudah banyak jalan atau gang lingkungan menjadi layak. Kondisi jalan dan gang nampak tertata rapih. Seluruh wilayah perkampungan hingga pelosok sudah menikmati pemerataan pembangunan.(adv)

  • Sosialisasi Anti-Narkoba Dimasifkan Di Kota Cilegon

    Sosialisasi Anti-Narkoba Dimasifkan Di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Cilegon bekerjasama dengan Pemerintah Kota Cilegon menggelar konsolidasi dalam rangka menyukseskan kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, di Hotel Aston Cilegon, Kamis (5/10).

    Kepala BNN Kota Cilegon Raden Fadjar Widjanarko mengatakan, konsolidasi ini dilakukan lantaran selama tahun 2023 terjadi peningkatan penggunaan obat-obatan daftar G alias Gevaarlijk, yang berarti obat berbahaya.

    “Obat-obatan daftar G seperti tramadol excimer sehingga ada peningkatan dalam penggunaan obat-obatan daftar G tadi di marak kalangan siswa SMP, SMA, dan SMK,” katanya.

    Untuk itu, pihaknya berupaya untuk memperkuat sinergitas dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon, Polres Cilegon serta stakeholder terkait untuk mencegah peredaran narkoba dengan melakukan sosialisasi secara masif.

    “Agar sekolah-sekolah lebih intens nanti kita rumuskan penyuluhan yang baik. Kita lakukan secara masif lagi agar para siswa dan orang tua lebih paham tidak melakukan tindakan itu lagi,” ujarnya.

    Adapun wilayah yang masuk ke dalam zona merah tindak pidana narkoba, kata dia, di
    antaranya Kecamatan Citangkil, Pulomerak, Cibeber, dan Jombang. “Total yang sudah direhabilitasi ada 20 lebih dengan usia remaja dewasa rentang usia 16 sampai 30 tahun,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris Daerah Maman Mauludin menargetkan akan melakukan sosialisasi yang intensif di setiap kecamatan sehingga yang semula masuk zona merah menjadi zona orange.

    “Saya akan sisipkan disetiap kesempatan, di setiap kegiatan juga nanti di dalam kegiatan sosialisasi pembangunan pun akan saya sisipkan soal bahaya narkoba ini.

    Kita bersama dengan BNN Kota Cilegon dan juga stakeholder yang lainnya berkewajiban untuk mendukung program pemerintah,” ungkapnya.(LUK/PBN)

  • Satpol PP Lakukan Penertiban Paksa Di Jalan Protokol kota Cilegon

    Satpol PP Lakukan Penertiban Paksa Di Jalan Protokol kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Cilegon melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) dan Alat Peraga Sosialisasi (APS) sepanjang Jalan Protokol Kota Cilegon, Rabu (4/10).

    Sebanyak 63 dari ribuan APK yang dimiliki oleh berbagai partai politik (Parpol) berhasil diturunkan dari sejumlah pohon maupun tempat lainnya.
    Kepala Bidang Trantibum Satpol-PP Kota Cilegon, Faruk Oktavian menyebut APK yang terpasang di berbagai tempat itu mengganggu Kebersihan, Keindahan, Ketertiban (K-3) Kota Cilegon.

    Selain mengganggu keindahan Kota Cilegon, kata Faruk pemasangan APK ini belum memasuki masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU.
    Penertiban APK tersebut akan dilakukan di sejumlah wilayah lainnya hingga memasuki masa kampanye.

    “Dari hasil penertiban baliho ataupun APK dan APS dari berbagai Parpol terdapat 63 baliho. Dari berbagai APS dan APK Parpol oleh team penertiban di bawa ke kantor untuk diamankan dan dijadikan barang bukti,” kata Faruk.

    Sementara itu, Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cilegon, Subi’ah mengaku bahwa pihaknya sudah mengirimkan surat imbauan kepada seluruh Parpol untuk melakukan penertiban secara mandiri.

    Namun, lanjut Subi’ah masih banyak Parpol yang menghiraukan sehingga harus ditertibkan secara paksa.

    “Selanjutnya pascapenertiban Bawaslu Kota Cilegon bersama Satpol-PP setempat akan terus melakukan monitoring dan penertiban agar tidak ada lagi partai yang memasang APK sebelum waktu masa kampanye,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Ratusan Kebakaran Terjadi di Kota Baja Cilegon

    Ratusan Kebakaran Terjadi di Kota Baja Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Cilegon sepanjang Januari hingga September 2023 menangani sedikitnya 120 peristiwa kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah tersebut.

    Kasi Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Cilegon Suroso di Cilegon, mengatakan, peristiwa kebakaran yang ditangani didominasi kebakaran lahan dan perbukitan.

    Suroto menjelaskan banyaknya kebakaran lahan dan perbukitan di Kota Cilegon umumnya terjadi akibat kelalaian masyarakat diantaranya akibat pembakaran sampah liar, puntung rokok hingga pembakaran untuk membuka lahan.

    “Iya sepanjang Januari hingga September ini sudah ada 120 kejadian kebakaran yang kita tangani. Padahal biasanya setiap tahun itu paling banyak 100 kejadian. Dan lebih dari 90 persennya itu didominasi kebakaran lahan dan perbukitan.

    Kondisi ini turut dipengaruhi faktor kemarau dampak El Nino. Jadi lahan-lahan menjadi cepat kering sehingga mudah terbakar,” kata Suroto, Senin (2/10).

    Dikatakan Suroto, selain menyiagakan tiga unit mobil pemadam, untuk mempermudah dan mempercepat penanganan pihaknya membentuk tiga Pos Damkar dengan masing-masing satu unit mobil pemadam yang disiagakan yakni di Kecamatan Pulomerak, Purwakarta dan Kecamatan Citangkil.

    “Satu tim mobil pemadam itu berjumlah 6 orang, dan tiap mobil yang Khusus untuk pengangkutan air itu tiga orang. Untuk memudahkan dan percepatan menjangkau lokasi kami juga siagakan tiga pos di tiga wilayah. Jadi sewaktu-waktu terjadi peristiwa kebakaran, walaupun dari tim kantor kami kerahkan, petugas dari tiga wilayah yang lebih dekat ini yang akan lebih dulu menjangkau,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Pelindo Banten Gelar Simulasi Bencana

    Pelindo Banten Gelar Simulasi Bencana

    CILEGON, BANPOS – Manajemen PT pelindo Regional 2 Banten terus melakukan implementasi sistem manajemen K3 mengingat pelabuhan yang rentan terhadap potensi bahaya kecelakaan kerja maupun kebencanaan.

    Lokasi Kota Cilegon yang berada di pesisir Selat Sunda dan cukup dekat dengan Anak Gunung Krakatau, menyebabkan Cilegon sebagai salah satu kota dengan potensi gempa bumi yang cukup kuat yang dapat memicu timbulnya bencana tsunami.

    Sebagai wujud dari kepedulian perusahaan terhadap para pekerjanya, maka PT Pelindo Regional 2 Banten mengadakan pelatihan simulasi tanggap darurat gempa bumi dan tsunami bekerjasama dengan BMKG Stasiun Geofisika Kota Tangerang dan BMKG Pusat Jakarta sebagai trainer atas pelatihan ini, Rabu (27/9). Kegiatan ini melibatkan pekerja dari PT Pelindo Regional 2 Banten, anak perusahaan Pelindo grup serta Tenant (mitra kerja).

    Manager Komersial PT Pelindo Regional 2 Banten Irtanto mengatakan kegiatan ini diikuti sebanyak 85 pekerja. Titik kumpul akhir dalam kegiatan simulasi ini berada di Bukit Kenceng, Desa Rombongan Kecamatan Ciwandan.

    Dikatakan Irtanto, adapun parameter kesiapsiagaan yang diuji dalam kegiatan ini yaitu, respons pekerja terhadap bencana, jaring komunikasi, kecepatan dan peran dari tim tanggap darurat, persiapan kelengkapan peralatan, penentuan lokasi titik kumpul aman, dan ketepatan dalam pengambilan keputusan di kondisi gawat darurat.

    “Skenario dalam kegiatan ini yaitu menggunakan pemodelan melalui wrs New gen milik BMKG yang berada di PT Pelindo Regional 2 Banten dengan skema terjadi gempa bumi magnitudo 8,7 SR dan memicu timbulnya gelombang tsunami setinggi 6-7 meter dengan batas waktu evakuasi 69 menit. Simulasi ini berhasil dilakukan dengan capaian waktu evakuasi 21 menit,” tuturnya.

    Kegiatan ini dipimpin oleh Manajer Kepatuhan Bisnis, Agus Fazri yang juga selaku ketua tim tanggap darurat.

    “Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan edukasi dan kesadaran kepada pekerja bahwa tempat kerja Pelabuhan Banten merupakan tempat yang rawan gempa bumi dan tsunami sehingga bila kejadian yang sesungguhnya terjadi pekerja dapat mengetahui bagaimana cara menyelamatkan diri,” kata Agus. (LUK/PBN)

  • Pemilihan BPC PHRI Kota Cilegon Segera Dilaksanakan

    Pemilihan BPC PHRI Kota Cilegon Segera Dilaksanakan

    CILEGON, BANPOS – Pemilihan Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Cilegon, segera digelar dalam waktu dekat dalam Musyawarah Kota (Muskot) yang saat ini panitia acara tersebut telah selesai melaksanakan persiapan awal.

    Ketua Organization Comite (OC) Muskot 2023 BPC PHRI Kota Cilegon, Sandy Eka Hadi Putra di Cilegon, Rabu menjelaskan usai dirinya ditunjuk memimpin panitia pelaksanaan pemilihan tersebut, langkah awal pihaknya adalah melakukan persiapan pembukaan pendaftaran para calon ketua.

    “Saat ini untuk tanggal kami belum bisa sebutkan, hanya saja targetnya pada Oktober. Untuk tempatnya akan diadakan di Chrysoberyl Hotel The Royale Krakatau, sesuai kesepakatan bersama dan petunjuk Ketua BPD PHRI Provinsi Banten, Bapak Ashok,” kata Sandy,

    Menurut Sandy, nantinya metode pemilihan akan dilakukan dengan cara voting oleh anggota BPC PHRI Kota Cilegon yang memiliki sertifikat tanda anggota (STA). Dia mengaku saat ini sembilan puluh persen dari total anggota telah tercatat menjadi pemilik STA PHRI.

    “Untuk siapa-siapa saja yang berminat mencalonkan sampai saat ini kami belum bisa sampaikan ke publik. Yang jelas panitia akan berusaha semaksimal mungkin screening dalam pendaftaran calon bisa maksimal, sehingga siapapun yang menjadi ketua akan mampu membawa organisasi ini lebih baik lagi kedepannya,” ujarnya.

    Mengenai gambaran muskot tersebut, lanjut Sandy, ia memastikan akan menampilkan sejumlah konten budaya yang dikemas dengan modern sebagai suguhan hiburan sebelum pelaksanaan pemilihan.

    “Kami bekerjasama dengan Disporapar dan sejumlah sponsor. Mudah-mudahan konten di Muskot BPC PHRI Kota Cilegon kali ini bisa mengenalkan unsur budaya daerah kepada para tamu undangan yang hadir,” katanya.

    Untuk diketahui Muskot BPC PHRI Kota Cilegon dilaksanakan setiap empat tahun sekali. Saat ini jabatan ketua dijabat oleh Ahmad Jueni Suhada (Haji Joni Gondang). Pemilihan kali ini bakal dihadiri oleh puluhan tamu undangan yang berasal dari unsur muspida dan ketua serta pengurus BPC PHRI kabupaten dan kota lainnya di Banten. (PBN/ANT)

  • RSUD Cilegon Stagnan

    RSUD Cilegon Stagnan

    CILEGON, BANPOS – Anggota DPRD Kota Cilegon Rahmatullah menyoroti minimnya alat kesehatan (Alkes) di RSUD Kota Cilegon untuk dokter spesialis. Selain itu, ia juga menyoroti pendapatan RSUD yang stagnan dan tidak meningkat.

    “Kondisi RSUD saat ini sudah bisa kita banggakan karena sudah ada dokter spesialis bedah syaraf, dan menjadi pusat rujukan di Banten, namun kondisi pendapatan rsud masih stagnan, tidak berkembang,” kata Rahmatullah kepada BANPOS, Kamis (28/9).

    “Kondisi alkes untuk dokter spesialis sangat minim, jauh dari standar yang seharusnya, artinya tidak mumpuni. Untuk menunjang para medis dan paramedis yang ada disana,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Rahmatullah mengungkapkan kondisi ini menjadi dilema, satu sisi harus berdaya saing, mandiri dan optimal dalam mendapatkan pendapatannya, namun dukungan alat para medisnya terbatas.

    “Artinya Pemda (Pemkot Cilegon) harus hadir, dan wajib memberikan bantuan anggaran untuk mengisi alkes tersebut, karena hal ini berkaitan dengan masalah kemanusiaan, jangan sampai dokter yang ada kabur dari Cilegon karena fasilitas kerjanya tidak didukung,” terangnya.

    Menurutnya anggaran BLUD RSUD yang ada saat ini tidak cukup mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

    “Yang harus dipahami, RSUD tidak serta merta harus full profit oriented, kita punya kewajiban memberikan pelayanan dasar, dalam membangun SDM. Biar masyarakat Cilegon tidak ada lagi yang tertolak dan dilayani dengan maksimal,” ujarnya.

    “Penuhi dengan optimal alat kerjanya biar masyarakat Cilegon terlayani dengan optimal juga. Kalau perlu anggaran OPD yang tidak optimal di geser aja ke RSUD demi urusan kemaslahatan kemanusiaan,” tandasnya.

    Sementara, menanggapi hal itu, Plt Direktur RSUD Cilegon Lendy Delyanto saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum merespon. (LUK/PBN)

  • Puskesmas Pulomerak Didatangi Pusat

    Puskesmas Pulomerak Didatangi Pusat

    CILEGON, BANPOS – Tim Penilai Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Pulomerak, Senin (25/9).

    Tujuannya untuk melakukan penilaian atau verifikasi lapangan zona integritas unit kerja di Puskesmas Pulomerak. Dimana, Puskesmas Pulomerak merupakan Puskesmas satu-satunya di Provinsi Banten yang mendapatkan penilaian tersebut, karena dianggap memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dalam rangka menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

    Tim Penilai Kemenpan-RB berjumlah 3 orang yang dipimpin Biro Perencanaan pada Kemenpan-RB Nadjamuddin Mointang. Kepala Puskesmas Pulomerak dr Isnayati mengatakan, penilaian lapangan tersebut dilakukan setelah sebelumnya Puskesmas Pulomerak berhasil melewati proses penilaian administrasi atau dokumen dan wawancara.

    “Tim Penilai dari Kemenpan-RB yang datang berjumlah tiga orang dengan ketua tim pak Nadjamuddin Mointang. Mereka datang untuk melakukan penilaian lapangan dengan melihat secara langsung proses pelayanan kepada masyarakat,” kata Isnayati, Selasa (26/9).

    Dalam upaya memaksimalkan pemenuhan kebutuhan atas penilaian Kemenpan-RB, Isnayati mengaku, pihaknya telah melakukan 6 area perubahan diantaranya manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

    “Arah dari penilaian ini adalah Puskesmas mendapatkan predikat WBK dan WBBM,” ungkapnya.

    Menurut Isnayati, langkah perubahan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan komitmen yang terus dibangun di Puskesmas Pulomerak. “Kami akan berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.

    Sementara itu, Tim Penilai yang juga menjabat Biro Perencanaan pada Kemenpan-RB Nadjamuddin Mointang berharap agar Puskesmas dapat terus memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. “Ada atau tidak ada penilaian, kami berharap agar Puskesmas tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” katanya.(LUK/PBN)