BANTEN POS

Tag: Kota Cilegon

  • Krakatau Posco Perkuat Kualitas SDM Masyarakat

    Krakatau Posco Perkuat Kualitas SDM Masyarakat

    CILEGON, BANPOS – KRAKATAU POSCO menjalankan komitmen untuk tumbuh dan berkembang bersama masyarakat sekitar industri. Implementasi kegiatan ini tidak hanya terbatas pada konsumen dan para pemasok, tetapi juga dengan mitra bisnis lainnya yang bagian dari masyarakat terdekat area operasi. Dalam melakukan hal ini, KRAKATAU POSCO menjalin kerja sama dengan berbagai mitra untuk membantu kegiatan operasi perusahaan baik yang terkait dengan bisnis inti maupun, yang di luar bisnis inti. Sepanjang tahun 2022 KRAKATAU POSCO telah bermitra lebih dari 40 mitra bisnis lokal dengan keterlibatan 4.950 pekerja yang mayoritas adalah pekerja lokal.

    Department Head Public Relation & General Affair Edwin Sumiroza mengatakan, angka tersebut diluar karyawan PTKP, komitmen perusahaan dalam menjalankan corporate citizenship akan terus dilakukan. Perjalanan dan perkembangan perusahaan harus dapat berjalan selaras dengan kemajuan masyarakat sekitar.

    “Kami memegang teguh prinsip untuk menciptakan ekosistem industri yang kuat bersama mitra bisnis dengan cara meraih kebersamaan dan tumbuh bersama atas dasar budaya saling menghormati dan menghargai,” ungkap Edwin, Selasa (26/9).

    Dikatakan Edwin, upaya untuk tumbuh dan berkembang juga tidak hanya dalam kegiatan bisnis perusahaan, melainkan juga dalam hal pengembangan sumber daya manusia masyarakat sekitar.

    “Pada 7 September lalu, KRAKATAU POSCO membuka kelas bahasa Korea K-Dream yang bertujuan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat mengenai bahasa dan budaya Korea yang bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon. Kelas K-Dream diikuti oleh 20 orang siswa yang terdiri dari masyarakat sekitar, angkatan kerja dan calon kandidat tenaga kerja migran yang direkomendasikan Disnaker Cilegon yang bertujuan untuk membantu para pemuda/i agar mampu berbahasa dan memiliki pengetahuan Korea dengan baik sehingga akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk bekerja di perusahaan Korea seiring dengan maraknya investasi asal Korea di kawasan industri,” paparnya.

    Selain itu, kata dia, pada 14, 19, 21 September 2023 bertempat di Graha POSCO CLC diberikan pelatihan dengan tema “Kiat Sukses Menghadapi Proses Rekrutmen (Rec-Class)”.

    “Dalam pelatihan ini diberikan materi yang komprehensif, terdiri dari pemberian basic mentality and motivation, penulisan CV yang efektif, strategi mengerjakan psikotes, tips and trick wawancara, serta kiat-kiat menghadapi tes kesehatan untuk hasil terbaik. Pelatihan ini ditujukan untuk mempersiapkan para calon pelamar dalam menghadapi dunia kerja.

    Seiring dengan maraknya investasi, Kota Cilegon sebagai kota industri akan menambah peluang lapangan pekerjaan. KRAKATAU POSCO saat ini juga bersiap untuk pengembangan tahap ke-2. Perkembangan ini tentunya harus diikuti dengan peningkatan SDM sehingga penyerapan tenaga kerja lokal dapat lebih maksimal.

    Perwujudan ini akan meningkatkan kondusifitas, harmoni yang sejalan dengan pertumbuhan masyarakat yang terjaga,” katanya.

    Sementara itu, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengungkapkan keyakinannya akan keberhasilan kelas Bahasa Korea yang dilaksanakan oleh Krakatau Posco.

    “Saya yakin Kelas Bahasa Korea ini sangat bermanfaat untuk bekal komunikasi menghadapi dunia pekerjaan, dimana nantinya kebutuhan-kebutuhan industri terkait SDM yang mampu berbahasa Korea itu bisa difasilitasi dari kelas belajar ini,” ujar Helldy.(LUK/PBN)

  • Bahan Pangan Merangkak Naik

    Bahan Pangan Merangkak Naik

    CILEGON, BANPOS – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon menggelar Rapat Koordinasi Pemantauan Harga dan Pasokan Bahan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di Aula DKPP Kota Cilegon, Senin (25/9).

    Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Cilegon Cahyaning Sukarti usai rapat mengatakan bahwa pihaknya ingin memastikan ketersediaan bahan pangan tersedia di pasaran selama peringatan hari besar keagamaan.

    “Alhamdulillah kita selalu monitor berbagai komponen kebutuhan pangan di pasaran. Kita ingin memberikan kenyamanan untuk masyarakat dan memastikan menjelang hari keagamaan stok itu ada dan bisa dijangkau,” kata Cahyaning, Senin (25/9).

    Dijelaskan Cahyaning, sepanjang bulan ini tidak pungkiri akan terjadi kenaikan harga bahan pokok. Fenomena ini terjadi karena tingginya permintaan masyarakat. Komoditi bahan pokok yang sudah mengalami kenaikan harga antara lain beras, minyak goreng, telur, dan daging.

    “Beberapa bahan pangan yang naik itu mengalami lonjakan permintaan dari masyarakat untuk dikonsumsi maupun untuk perayaan hari keagamaan. Makanya wajar merangkak naik,” jelasnya.

    Untuk itu, pihaknya berupaya untuk menggelar pasar murah yang merupakan salah satu strategi Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon dalam upaya menekan kenaikan harga barang dan mengendalikan stok kebutuhan bahan pokok.

    “Strateginya kan sudah kita adakan GPM (Gerakan Pasar Murah) kemarin, paling nanti kita koordinasikan dengan Disperindag dengan melakukan operasi pasar ke beberapa kelurahan,” ungkapnya.

    Menurutnya, ada beberapa kendala ketahanan pangan yang terjadi di Kota Cilegon. Antara lain fluktuasi harga kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan, ketergantungan terhadap beras masih tinggi, serta ketersediaan pangan masih mengandalkan pasokan pangan dari daerah lain.

    “Selain itu, tidak berimbangnya antara laju pertumbuhan penduduk dengan lahan pertanian sebagai buffer stok pangan daerah, masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan keluarga yang BBSA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), serta ketersediaan pangan lokal masih di bawah 90 persen,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • GMNI Soroti Kondisi Lahan Pertanian Yang Semakin Terkikis

    GMNI Soroti Kondisi Lahan Pertanian Yang Semakin Terkikis

    CILEGON, BANPOS – Dalam rangka refleksi Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2023. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cilegon melakukan aksi unjuk rasa di Halaman Kantor Walikota Cilegon, Senin (25/9).

    Ketua PC GMNI Cilegon Ikhwan Muslim mengatakan, Pemkot Cilegon diminta untuk menggelorakan semangat agraria sesuai dengan Undang-undang 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

    “GMNI mengingatkan Pemerintah Kota Cilegon agar kembali menggelorakan semangat agraria,” kata Ikhwan kepada awak media di sela-sela aksi, Senin (25/9).

    Ikhwan mengatakan, Pemkot Cilegon juga diminta mempertahankan tanah petani secara berkelanjutan.

    “Di kota industri ini kami minta ada perhatian kepada petani, Yang sudah terlanjur adanya investasi, yang tersisa ini dimaksimalkan untuk membantu ketahanan pangan di Kota Cilegon,” ujarnya.

    Ia meminta kepada Pemkot Cilegon tetap memperhatikan petani, meski utamanya merupakan kota industri. Pemkot Cilegon diminta melindungi lahan pertanian yang tersisa agar tidak tergerus industrialisasi dan bisa membantu membeli produk pertanian lokal.

    “Program inti Walikota, seperti KCS (Kartu Cilegon Sejahtera) itu tidak ada kaitannya dengan petani, kami mengingatkan nih, agar petani diperhatikan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah,” tegasnya.

    Di tempat yang sama, Koordinator Lapangan, Opung mengatakan Hari Tani Nasional diperingati setiap tanggal 24 September yang dimana bersamaan dengan lahirnya Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960 yang mengamanatkan perubahan mendasar terhadap prinsip-prinsip hukum agraria kolonial.

    Pada awal kemerdekaan, Presiden Soekarno memiliki perhatian penuh terhadap urusan agraria di Indonesia. Pertama kali Kepanitiaan Agraria ditetapkan oleh Keputusan Presiden No. 16 tahun 1948, dikenal dengan Panitia Agraria Yogya. Selanjutnya muncul Panitia Agraria Jakarta 1951,dan terakhir kepanitiaan yang langsung di bawah Kementerian Agraria tahun 1956.

    “Permasalahan agraria menjadi persoalan serius yang memiliki perdebatan panjang, sehingga draft UUPA yang digagas sedari tahun 1948, baru selesai dan diajukan ke parlemen pada 1958,” ujarnya.

    Selain itu kata dia, data terbaru menurut sekretaris dinas pada Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon tahun 2021 tersisa seluas 1.500 Hektare yang bertolak belakang terhadap Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) pada pasal 11 ayat (2) huruf (f) yang berkewajiban luas lahan pertanian pangan berkelanjutan Kota Cilegon paling kurang seluas 1.736 hektare.

    “Ini menunjukan ketidakseriusan pemerintah untuk menjaga serta mengikuti semangat reforma agraria yang sudah seharusnya dilaksanakan dalam upaya perbaikan lebih baik lagi dalam urusan reforma agraria ini,” terangnya.

    “Adapun tuntutan kami berdasarkan analisis masalah terhadap reforma agraria di Cilegon yaitu Pemerintah wajib melaksanakan mandat UUPA No.5 Th 1960 sebagai salah satu langkah menuju Cilegon lebih baik lagi,” tegasnya.

    Ia juga meminta agar sektor pertanian diperkuat dengan memperhatikan, menjaga dan memelihara petani dan lahan yang masih ada. Kemudian mengefektifkan dan efisienkan proses surplus distribusi dan produksi dalam proses reforma agraria di Kota Cilegon. “Mendesak Pemkot Cilegon mentaati Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B),” paparnya.

    Terpisah, Kasi Humas Polres Cilegon AKP Sigit Darmawan mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan dalam aksi tersebut. “Ada sekitar 72 personil yang diterjunkan. Aksi berjalan damai dan lancar,” katanya.(LUK/PBN)

  • Sekda Cilegon Pimpin Pejabat Salurkan Air Bersih ke Wilayah Pegunungan

    Sekda Cilegon Pimpin Pejabat Salurkan Air Bersih ke Wilayah Pegunungan

    CILEGON, BANPOS – Musim kemarau di Kota Cilegon tahun ini di membuat keprihatinan banyak pihak. Pemerintah setempat mengerahkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat, khususnya yang tinggal di daerah pegunungan.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Maman Mauludin, pada Jumat lalu memimpin langsung pengiriman bantuan air bersih kepada ratusan kepala keluarga di Lingkungan Tembulun, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak.

    Maman bersama para kepala dinas memberikan bantuan sedikitnya empat truk tangki air bersih dengan kapasitas air per truk delapan hingga sepuluh ton.
    Menurut Maman, bantuan air bersih seperti ini akan terus diberikan secara berkesinambungan untuk membantu warga, khususnya di daerah pegunungan yang kerap mengalami krisis air bersih ketika kemarau tiba.

    “Bantuan air bersih ni tidak terbatas. Silahkan masyarakat mengajukan ke Pak Camat, nanti Pak Camat kontak ke kita. Berapapun akan kita bantu. Bantuan ini secara rutin,” ujar Maman, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon.

    Maman mengungkapkan, rencananya di Lingkungan Tembulun kedepannya akan dibangun pompa air. Kebutuhan biaya dan teknis lainnya akan dirumuskan bersama dinas terkait.

    “InsyaAllah secepatnya kita akan laporan ke Pak Wali Kota (Helldy Agustian, red) untuk penanganan kebutuhan air bersih. Karena di masa kekeringan ini bisa saja pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan. Artinya bisa menggunakan dana tidak tersangka untuk apapun. Khususnya juga peralatan atau pompa, kalau memungkinkan secepatnya kita akan lakukan itu,” tandas Maman.

    Sementara, menanggapi bantuan ini, Ketua RT Lingkungan Tembulun, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Pulomerak, Sulhi (44) mengucapkan terimakasih dan bersyukur atas perhatian yang diberikan oleh Pemkot Cilegon kepada warganya.

    “Alhamdulillah kami mengucapkan terimakasih dari warga pegunungan yang ada di Lingkungan Tembulun ini. Total kurang lebih ada 150 warga terbagi di dua RT di Lingkungan Tembulun,” ucap Sulhi.

    Senada dengannya, warga setempat Hadarah (41). mengungkapkan terimakasih atas bantuan dari para pejabat Pemkot Cilegon. Ia mengaku di lingkungannya sering sekali kekurangan air bersih saat musim kemarau tiba.

    Dengan adanya bantuan air bersih dari pemerintah sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena air adalah kebutuhan dasar masyarakat pegunungan.
    Ia menceritakan bahwa dirinya dan kelaurga lainnya untuk mandi dalam sehari sekali paling dengan sukuran ember kecil.

    Namun ia bersyukur saat itu mendapatkan bantuan air bersih untuk keperluan sehari-hari.(adv)

  • Cegah Eksploitasi Anak, Dinsos Lakukan Pengawasan pada Panti Asuhan

    Cegah Eksploitasi Anak, Dinsos Lakukan Pengawasan pada Panti Asuhan

    CILEGON, BANPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Kota Cilegon memberikan pembinaan kepada pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau yang sebelumnya disebut panti asuhan. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi adanya eksploitasi terhadap anak-anak yang ada di panti asuhan.

    Kabid Pemberdayaan Sosial pada Dinsos Kota Cilegon, Mamat Slamet mengatakan pihaknya rutin mengadakan pembinaan terhadap LKSA yang ada di Kota Cilegon.

    “Jadi kita rutin mengadakan pembinaan lembaga kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan kapasitas daripada lembaga-lembaga itu sendiri,” kata Mamat kepada BANPOS saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (25/9).

    Selain itu, pihaknya juga terjun ke lapangan untuk melakukan pengawasan guna memastikan tidak adanya eksploitasi terhadap anak di LKSA atau panti asuhan.

    “Selain itu juga, kita mengadakan monitoring ke lapangan, dimana kita mengawasi keberadaan lembaga atau panti itu sendiri baik itu dari segi anggotanya atau pelayanan atau hal-hal lain,” ujarnya.

    “Kita istilahnya home visit ke lembaga itu sendiri. Kemudian dalam satu tahun mereka harus ada semacam kegiatan yang sifatnya sertifikasi dari pada lembaga itu sendiri sehingga kita harus memonitor kepada lembaga itu. Itu salah satu upayanya khusus,” tambahnya.

    Dikatakan Mamat, saat ini LKSA di Kota Cilegon ada 22 lembaga yang sudah terdaftar resmi ke dinas sosial. “Karena mereka setiap lembaga itu wajib mendaftarkan diri supaya diketahui keberadaannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan,” tuturnya.

    Saat disinggung apakah di Kota Cilegon ditemukan LKSA yang terbukti melakukan eksploitasi terhadap anak, Mamat menegaskan sampai saat ini di Kota Baja tidak ditemukan kasus seperti itu.

    “Alhamdulillah di kita tidak ditemukan karena kita melakukan pengawasan intens, dan mereka juga pada aktif berdialog atau berkolaborasi dengan dinas sosial,” ujarnya.

    Bilamana ditemukan kasus seperti itu, Mamat menegaskan pihaknya bakal mencabut izin LKSA tersebut. “Kita evaluasi dan memang kalau ada hal seperti itu kita memberikan warning. Memberikan peringatan pertama, sekaligus mungkin izin terdaftarnya kita cabut,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala Dinsos Kota Cilegon, Damanhuri menekankan kepada LKSA agar niat mendirikan lembaga sosial tidak mencari keuntungan atau benefit.

    “Niat kita itu kan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, jadi harus berangkat dari niat bukan berarti mendirikan lembaga itu untuk mencari benefit itu yang paling penting. Kan lembaga kesejahteraan sosial itu bukan lembaga mencari benefit, melainkan lembaga untuk istilahnya pengabdian kepada masyarakat itu sendiri,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • KPU Cilegon Mulai Lakukan Pencermatan Rancangan DCT

    KPU Cilegon Mulai Lakukan Pencermatan Rancangan DCT

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon, sejak Minggu (24/9) mulai melakukan pencermatan rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Pencermatan rancangan DCT itu akan dilakukan selama 10 hari kedepan yang dimulai dari tanggal Minggu 24 September hingga Rabu 2 Oktober 2023 mendatang.

    “Sesuai dengan arahan KPU RI dan KPU Provinsi kita kemarin Kamis (21/9) mengadakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Provinsi. Hari Jumat temen-temen KPU Kabupaten/Kota harus melakukan Rakor dengan Partai Politik (Parpol) berkenaan dengan pencermatan rancangan DCT,” kata Anggota KPU Kota Cilegon Divisi Teknis, Urip Haryantoni, Minggu (24/9).

    Terkait itu, Urip mengaku telah melakukan rapat koordinasi dengan Partai Politik (Parpol) di Kota Cilegon. Adapun tujuan pencermatan rancangan DCT itu Urip menyampaikan agar menyampaikan informasi-informasi tersampaikan kepada Liaison Officer (LO) Partai Politik masing-masing untuk menyampaikan kepada pimpinan Parpol terkait tahapan DCT tersebut.

    “Alhamdulillah KPU Kota Cilegon pada Jumat (22/9) telah melaksanakan Rakor dengan Partai Politik, Rakor ini dilakukan supaya informasi-informasi tersampaikan kepada Liaison Officer (LO). Nanti LO itu menyampaikan kepada pimpinan Parpol berkenaan dengan tahapan-tahapan pemilu itu,” ujar Urip.

    Urip menerangkan, setelah dilakukan pencermatan rancangan DCT itu pihaknya melakukan verifikasi administrasi yang akan diserahkan kepada Parpol masing-masing yang akan ditetapkan dan diumumkan yang akan dilakukan pada 2 oktober 2023 mendatang.

    “Nanti dimulainya itu tanggal 24 September hingga 2 Oktober, setelah itu selesai dilakukan baru kita (KPU) melakukan verifikasi administrasi yang selanjutnya pada 3 Oktober penetapan hasil pencermatan rancangan DCT dan tanggal 4 Oktober kita umumkan,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Urip mengimbau kepada LO selama dilakukan rancangan DCT itu agar berhati-hati, ketelitian dan pencermatan. Apabila selama pencermatan rancangan DCT itu ada kesulitan pihaknya menghimbau kepada LO agar konsultasi ke KPU lantaran tidak ada perbaikan.

    “Selama rancangan DCT itu LO diminta berhati-hati dan teliti, maka apabila menemukan kesulitan silahkan konsultasi ke KPU, karena tidak ada perbaikan,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Rawan Pencurian dan Penipuan, 20 CCTV Dipasang di Pasar Kranggot

    Rawan Pencurian dan Penipuan, 20 CCTV Dipasang di Pasar Kranggot

    CILEGON, BANPOS – Untuk memberikan rasa aman, nyaman dan menjaga kondusifitas di area Pasar Baru Kranggot, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon memasang sejumlah kamera CCTV.

    Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindag Kota Cilegon, Ema Hermawati mengatakan, bahwa tahun 2023 ini pihaknya memasang CCTV di Pasar Baru Kranggot sebanyak 20 titik.

    “Untuk memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada pedagang maupun pembeli karena memang di pasar-pasar itu kan rawan terjadinya pencurian penipuan dan lain-lain. Seperti beberapa waktu lalu saya dapat informasi dari Pasar Blok F kemarin juga kan ada pencurian tuh setelah ada CCTV bisa dideteksi bisa dicari pencurinya akhirnya dikejar oleh keamanan,” kata Ema, kemarin.

    Ema mengakui, 20 titik CCTV yang dipasang di Pasar Baru Kranggot itu belum mencukupi kebutuhan pemantauan lantaran Kranggot memiliki luas 4 hektare.

    “Kameranya CCTV berjumlah 20 itu yang dipasang di Pasar Kranggot, dari luas 4 hektare dengan 20 titik CCTV mungkin masih banyak kekurangannya. Kita adakan secara bertahap tahun ini 20 titik dulu nanti mungkin selanjutnya di tahun berikutnya ditambah lagi,” tuturnya.

    Ema mengatakan, perawatan kamera CCTV akan di cek secara berkala untuk penggunaan yang lebih maksimal.

    “Semuanya itu nanti harus di cek minimal 6 bulan sekali dan ini sudah menjadi kesepakatan dengan pihak ketiga,” ujarnya.

    Terpisah, Kepala UPTD Pasar Baru Kranggot, Kota Cilegon, Dani Rahmat menyebut dengan adanya kamera CCTV tersebut sangat membantu dalam pengawasan khususnya keamanan di pasar.

    Selain itu, kamera CCTV tersebut juga di peruntukan untuk mengawasi pelaku atau oknum yang sering membuang sampah sembarangan di bantaran sungai Pasar Kranggot.

    “Fungsi-fungsi seperti tadi yang sampaikan agar pemasangan CCTV untuk memantau terhadap masyarakat pedagang yang buang sampah sembarangan di bantaran sungai,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Stunting Diklaim Berkurang Di Kota Cilegon

    Stunting Diklaim Berkurang Di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Jumlah anak stunting di Kota Cilegon dilaporkan terus mengalami penurunan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Cilegon per Agustus 2023 tinggal 944 anak.

    Jumlah itu terus berkurang dibandingkan pada Februari 2023 sebanyak 1.144 anak, lalu pada Agustus 2022 sebanyak 1.252 anak, serta Februari 2022 tercatat 1.576 kasus stunting.

    Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada DP3AP2KB Kota Cilegon Wawan Ikhwani menjelaskan, penurunan angka stunting tersebut tidak lepas dari upaya semua pihak yang bersama-sama dari berbagai sisi berkontribusi menurunkan stunting.

    “Dari kami di DP3AP2KB salah satunya dengan pembinaan dapur sehat di Kampung KB (Keluarga Berkualitas),” kata Wawan, usai kegiatan Pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsyat), di Aula Dinas Kominfo Kota Cilegon, Jumat (22/9).

    Sebanyak 180 kader dari 32 Kampung KB ikut dalam pembinaan yang menghadirkan narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Banten tersebut.

    Dalam kesempatan itu, kader dari Kampung KB diberikan pemahaman mengenai tugas-tugas yang harus dilakukan di dapur sehat dalam rangka ikut menekan penurunan stunting di Kota Cilegon.

    “Kami ajarkan bagaimana meramu bahan makanan yang sehat, kemudian memasak dan menyajikannya kepada anak-anak stunting. Nanti mereka juga akan dapat rekomendasi dari ahli gizi di delapan Puskesmas wilayahnya masing-masing,” jelas Wawan.

    Sementara itu, Plt Kepala DP3AP2KB Kota Cilegon Agus Zulkarnain menambahkan, Dashat sudah terbentuk sejak pertengahan 2022 di 11 kelurahan. Dia menargetkan pada tahun ini akan bertambah di dua kelurahan, yakni di Sukmajaya dan Banjarnegara.

    “Kami berharap pada 2024 mendatang semua kelurahan sudah terbentuk Kampung KB ini,” harapnya.

    Menurutnya, sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas, ada tiga syarat dibentuknya Kampung KB, yakni komitmen pemerintah, dukungan masyarakat dan Rumah Data Kependudukan (RDK).

    “Komitmen pemerintah daerah sudah bagus, dukungan masyarakat juga bagus. Nah RDK-nya ini yang perlu kerja keras karena harus ada data spesifik terkait rumah, anak berapa, orangtua kerjanya apa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa selesai,” harapnya.(LUK/PBN)

  • Cilegon Jadi Percontohan Lab-MR dan APIP

    Cilegon Jadi Percontohan Lab-MR dan APIP

    CILEGON, BANPOS – Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia (RI) menunjuk Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menjadi percontohan Nasional atas implementasi Laboratorium Manajemen Resiko (Lab-MR) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

    Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan nota perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Resiko dan Peningkatan Kapabilitas APIP yang dilakukan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian dan Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhartono di Aula Sekretariat Daerah (Setda) II Pemkot Cilegon, Rabu (20/9).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan bahwa Laboratorium Manajemen Risiko sangat penting dalam memberikan kebiasaan yang lebih baik lagi kedepannya.

    “Kami tentunya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya bahwa Kota Cilegon menjadi pilot project dari 98 kota secara nasional. Jadi, hanya ada empat, di provinsi, di kabupaten, kota dan kementerian. Untuk Kota Cilegon kita yang dipercayai untuk pertama kali,” Helldy usai kegiatan, Rabu (20/9).

    Menurut Helldy, keberadaan Laboratorium Manajemen Resiko juga dapat menganalisis dan mengurangi resiko, sehingga bisa mengurangi hal-hal negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon. Untuk itu, pihaknya akan terus meminta pendampingan kepada BPKP.

    “Setelah MoU ini kami minta pendampingan. Makanya, saya bilang dalam penyusunan RPJMD juga minta pendampingan dari BPKP agar resiko-resiko dalam RPJMD juga bisa berkurang,” tuturnya.

    Di tempat yang sama, Deputi Kepala BPKP RI Bidang PPKD Raden Suhartono menjelaskan, alasan Kota Cilegon terpilih menjadi percontohan dari 98 kota di Indonesia terkait Lab-MR dan Peningkatan Kapabilitas APIP, karena Pemkot Cilegon memiliki komitmen yang tinggi atas penerapan manajemen risiko dan Kapabilitas APIP di lingkungannya.

    “Ini baru pertama kali (Terpilihnya Kota Cilegon-red), salah satunya memiliki komitmen yang tinggi, Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD-nya. Kedua menunjukkan penerapan tata kelola pengendalian intern dan manajemen risiko yang menuju ke arah yang lebih baik,” jelasnya.

    Dalam hal ini, Suhartono mengaku, pihaknya akan terus melakukan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan nasional termasuk di daerah. Tujuannya, untuk memastikan agar pembangunan terjadi sesuai dengan yang diharapkan dan memberikan pelayanan terbaik melalui penyelenggaraan pemerintahan.

    “Evaluasi atas penyelenggaraan SPP dan Manajemen Risiko serta Kapabilitas APIP dilakukan setiap tahun, sama dengan penilaian atau audit yang dilakukan oleh BPK atas laporan keuangan kepada Pemerintah Daerah kan setiap tahun,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Warga Cilegon Serbu Gerakan Pangan Murah DKPP

    Warga Cilegon Serbu Gerakan Pangan Murah DKPP

    CILEGON, BANPOS – Warga menyerbu gerakan pangan murah (GPM) yang digelar oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Cilegon, Rabu (20/9).

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Maman Mauludin mengatakan terselenggaranya kegiatan ini merupakan upaya Pemkot Cilegon dalam pengendalian harga bahan pokok.

    “Tentunya ini merupakan upaya Pemerintah Kota Cilegon melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian untuk menstabilkan harga pangan di Kota Cilegon,” kata Maman, Rabu (20/9).

    Maman juga turut senang atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Terlebih dia melihat ada produk dari Kelompok Wanita Tani (KWT) di bawah binaan DKPP yang menghasilkan bahan bahan lokal dengan kualitas premium.

    “Ini juga kita pacu untuk alternatif pangan lokal terutama di fase elnino ini yang diperkirakan mulai September sampai Januari nanti,” jelasnya.

    Maman mengapresiasi DKPP Kota Cilegon yang turut membantu mengendalikan harga pangan bagi masyarakat. “Kontribusi semacam ini penting di tengah harga pangan yang fluktuatif akibat cuaca dan lain sebagainya,” kata dia.

    Sementara itu, Kepala Bidang Ketahanan Pangan DKPP Kota Cilegon Cahyaning Sukarti menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah digelar dalam rangka persiapan menghadapi acara keagamaan Maulid Nabi Muhammad SAW.

    “Biasanya harga pangan di pasar melonjak naik, pada momentum Maulid Nabi ini karena permintaan masyarakat begitu tinggi. Nah, dengan digelarnya Gerakan Pangan Murah ini kami harap dapat mengantisipasi lonjakan harga tersebut,” ungkapnya.

    Cahyaning juga menyampaikan jumlah paket yang disediakan pada Gerakan Pangan Murah ini, yakni paket sembako dengan harga Rp91 ribu yang berisi beras, gula, dan minyak.

    “Kami siapkan sebanyak 250 paket. Namun jika sampai nanti sore kami rasa kurang akan kami tambah jumlahnya. Tentunya paket sembako ini hanya diperuntukan untuk masyarakat yang memiliki KTP Kota Cilegon,” lanjutnya.

    Selain paket sembako, ada juga kebutuhan pangan lainnya seperti gula, daging ayam, telur, bawang Putih dan bawang merah, cabai dan lain-lain dengan harga di bawah pasaran.

    Salah seorang warga Taman Raya, Maesofah (46), mengaku sangat terbantu dengan adanya Gerakan Pasar Murah tersebut. Terlebih, harga beras yang kini mengalami kenaikan signifikan.

    “Apalagi harga beras dan telur semakin tinggi, ya dengan ini kita sangat membantu untuk kami, apalagi kebutuhan sehari-hari walaupun beda sedikit, tapi cukup membantu,” ucapnya. (LUK/PBN)