BANTEN POS

Tag: Kota Cilegon

  • Pelindo Terus Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Pelindo Terus Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    CILEGON, BANPOS – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Cilegon bisa bernafas lega karena mendapatkan bantuan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Banten.

    PT Pelindo Regional 2 Banten terus melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Karena keberadaannya dapat membantu terciptanya masyarakat yang mandiri sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

    Direktur Rumah Berdaya Cilegon (RBC) Nia Desmalia mengatakan, sebanyak 20 UMKM di berbagai sektor bidang usaha menerima bantuan alat produksi dari PT Pelindo. “Ada pangan olahan, food and drink. Kemudian ada ekonomi kreatif seperti handy craft, jasa, dan yang lainnya,” kata Nia kepada BANPOS, Rabu (20/9).

    Nia berharap, pelaku usaha yang telah menerima bantuan dari Pelindo bisa meningkatkan produktivitas usahanya. Ke 20 pelaku usaha binaan RBC yang mendapatkan bantuan juga terlebih dahulu menjalani seleksi.

    “Jadi 20 pelaku usaha ini sudah terseleksi. Ada kriteria, KTP Cilegon, usaha minimal sudah berjalan satu tahun, dari berbagai bidang usaha, dan belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali baik dari pemerintah maupun dari program PT Pelindo Regional 2 Banten,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Nia mengungkapkan, sebelum 20 pelaku usaha mendapatkan bantuan alat produksi, juga dilakukan seleksi kebutuhan alat produksi. Selain itu, pemberian bantuan alat produksi sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha.

    “Saya rasa, bantuan barang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan, contoh usaha bakso butuhnya penggiling daging, kalau uang kan kita tidak tahu pembeliannya,” terangnya.

    Dikatakan Nia, usai diberikan bantuan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan kepada para pelaku usaha tersebut. “Harapannya bisa meningkatkan kapasitas produksi,” ujarnya.

    Hal senada dikatakan Direktur Pusat Inkubator dan Klinik Wirausaha (PIWKU) Banten, Laura Irawati. Ia mengatakan PT Pelindo sudah banyak membantu para pelaku UMKM khususnya di Kota Cilegon.

    Lanjut Laura, Pelindo turut serta mensukseskan gelaran Cilegon Night Market (CNM) beberapa waktu lalu. “Salah satunya bantuan UMKM yang ada di CNM seperti bantuan seragam, tenda, kursi meja, boot agar menarik masyarakat untuk mengunjungi CNM,” ujarnya.

    Selain itu, kata Laura kontribusi Pelindo bukan hanya pembinaannya saja melainkan membantu pemasarannya juga. “Kami berharap ini bisa jadi contoh untuk industri lainnya,” harapnya.

    General Manager (GM) PT Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto mengatakan, kegiatan ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang rutin dilakukan PT. Pelindo.

    “Kita diminta oleh kantor pusat untuk menyerahkan bantuan TJSL berupa bantuan untuk UMKM, bantuan Lansia, masalah penghijauan dan bantuan pendidikan. Tahun ini (2023) pemberian bantuan pada UMKM dibawah binaan RBC di Kota Cilegon,” kata Agung, Rabu (20/9).

    Agung menyampaikan, bantuan diberikan kepada 20 pelaku UMKM berupa peralatan produksi seperti mesin pengolah daging, mikser, mesin press dan mesin pendukung produksi lainnya dengan total nilai Rp150 juta-an. Para penerima bantuan UMKM merupakan pelaku usaha yang sudah melalui proses seleksi.

    “Kita ingin membantu masyarakat, nanti dari kita untuk kita. Kami (PT. Pelindo) sendiri diwajibkan untuk sebanyak mungkin belanja menggunakan platform UMKM Padi (Platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN),” ujar Agung.

    Menurut Agung, pemerintah memiliki perhatian sangat serius dalam mendorong peningkatan kualitas UMKM.

    “Ekonomi kita saat ini bisa bertahan 90 persen dari UMKM. Jadi ini (UMKM) sangat penting,” tuturnya.

    Dikatakan Agung, UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja dan daya ekspor.

    “Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan khususnya memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran,” ujarnya.

    Agung menyampaikan, sebagai Badan Usaha Milik Negara, Pelindo Regional 2 Banten memiliki dua program unggulan dalam mendukung UMKM, diantaranya adalah program pendanaan UMKM melalui pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan kecil serta program TJSL yang merupakan program berkelanjutan melalui 4 pilar yaitu sosial, lingkungan ekonomi dan hukum dan tata kelola.

    Hal ini menurut Agung sudah menjadi bagian dari kewajiban Pelindo Regional 2 Banten sebagai BUMN memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya UMKM.

    “Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan khususnya memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran,” tandasnya.

    Kepedulian PT Pelindo mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon, Didin S Maulana. Didin sangat mengapresiasi kepedulian PT. Pelindo Regional 2 kepada para pelaku usaha di Cilegon.

    “Saya berpesan agar pelaku UMKM penerima bantuan memanfaatkannya dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan sampai sudah dikasih tidak dimanfaatkan,” katanya.

    Selama ini, kata Didin, PT Pelindo Regional 2 Banten sudah menunjukkan kepeduliannya kepada pelaku UMKM. “Tugas kami memang promosikan, biar teman-teman UMKM yang produksi,” ujar Didin.

    Selain itu, Pelindo Regional 2 Banten juga memberikan bantuan renovasi SD Negeri 2 Kubangsari yang ada di Jalan Sunan Bonang Linkungan Kebanjiran, Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.

    Bantuan pendidikan masyarakat melalui bantuan sarana dan prasarana pendidikan diberikan sesuai dengan Program TJSL yang jatuh pada Triwulan III Tahun 2023. Dalam menjalankan program ini, Pelindo Banten melakukan rehab tiga ruang kelas SD Negeri 2 Kubangsari yang kondisinya cukup memprihatinkan.

    Manager SDM yang mewakili Pelindo Regional 2 Banten, Daying Utama mengatakan, pemberian bantuan berupa renovasi ruang kelas diharapkan dapat tercipta kegiatan belajar mengajar yang kondusif, aman dan nyaman.

    “Sudah kami survey beberapa bulan sebelumnya, sekolah ini sangat layak untuk dibantu karena ruang kelas yang sudah rusak dan memprihatinkan. Karena sejalan dengan Program TJSL dari Pelindo Peduli untuk memajukan pendidikan,” ujar Daying.

    Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kubangsari, H Hayumi sangat mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada Pelindo Banten yang telah membantu melakukan renovasi ruang kelas sekolah yang dipimpinnya.

    “Saya sangat mengapresiasi sekaligus sangat berterima kasih kepada pihak Pelindo Regional 2 Banten yang mau peduli untuk membantu merenovasi ruang kelas sekolah yang sudah sangat rusak parah. Semoga kedepannya Pelindo Regional 2 Banten tetap dapat berkontribusi untuk memajukan Pendidikan melalui Program TJSL ini,” tutupnya. (LUK)

  • Wajah Baru Pelabuhan Indonesia, Pelayanan Mudah Secepat Kilat

    Wajah Baru Pelabuhan Indonesia, Pelayanan Mudah Secepat Kilat

    CILEGON, BANPOS – Pasca dua tahun merger, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terus berbenah dan terus meningkatkan efektivitas kepelabuhanan nasional. Salah satu fokus utama pasca merger yaitu transformasi operasional melalui standardisasi dan sistemisasi pelabuhan, ditunjang peningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi proses bisnis.

    Dan kini, setelah dua tahun penggabungan, hasil transformasi itu terlihat. Tercermin dari peningkatan kinerja dan produktivitas di sejumlah pelabuhan. Di tahun 2022, Pelindo mampu meraih laba bersih Rp3,9 triliun (audited) secara year on year (yoy), naik 23 persen dibanding 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan 2020 Rp3 triliun. Di 2023, laba bersih ditarget Rp3,81 triliun.

    Untuk itu, guna meningkatkan pelayanan, PT Pelindo Regional 2 Banten terus melakukan terobosan. Pada, Selasa (31/1) lalu, PT Pelindo Regional 2 Banten meresmikan Command Center sebagai pusat informasi seluruh kegiatan operasional di pelabuhan.

    Peresmian Command Center salah satu wujud transformasi berkelanjutan Pelindo menuju ekosistem maritim terintegrasi, sejak merger 1 Oktober 2021.

    General Manager Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto mengatakan Command Center ini merupakan terobosan pelayanan Pelindo Regional 2 Banten kepada para stakeholder dan mitra bisnisnya yang beroperasi selama 24 jam non-stop dalam 7 hari seminggu dengan sistem layanan digital berbasis internet yang mengatur seluruh aktivitas kepelabuhan.

    “Command Center ini jadi semacam pusat pengendali operasional kegiatan di pelabuhan. Mulai dari planning kontroling reporting ini dilakukan di Command Center ini dan ini semuanya real time. Jadi kegiatan bongkar muat bisa diketahui kapal-kapal apa saja yang dibongkar muatannya, apa saja yang dibongkar kemudian sudah seberapa jauh muatan itu dibongkar kemudian berapa jumlah truk yang diperlukan itu semua ada secara detail,” papar Agung kepada BANPOS, Rabu (20/9).

    Kemudian dikatakan Agung, nantinya sistem ini akan menghubungkan antara petugas Pelindo Regional 2 Banten, stakeholder pelabuhan, dan mitra bisnis atau pemilik kapal dalam satu layanan. sehingga semakin mempermudah proses koordinasi di pelabuhan.

    Lebih lanjut Agung mengungkapkan, Command Center sebagai pusat informasi seluruh kegiatan operasional di pelabuhan akan mendorong ketepatan perencanaan sandar dan bongkar muat kapal, mengurangi waiting time, serta meminimalisasi idle time dan not operation time, sehingga secara total akan menekan Turn Round Time.

    “Kemudian juga ada namanya Marine Service disitu ada data-data mengenai kapal yang di pandu nama pemandunya siapa kemudian permintaan pelayanannya jam berapa semua terecord secara real time,” katanya.

    “Selain itu juga ada namanya traffic management. Traffic management ini untuk mengendalikan gravity pelabuhan kita dengan adanya monitoring ini ketahuan kendala di pelabuhan misal kemacetan di mana, nah dari situ kita segera mengambil langkah mulai eksekusi supaya tidak terjadi kemacetan kita bisa tahu juga di grafik manajemen ini kapal-kapal yang sandar nih kapal apa saja gitu kan dan hambatannya apa saja,” sambungnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Merak, Beni Novri mengapresiasi Pelindo Regional 2 Banten yang telah memanfaatkan teknologi untuk pengawasan aktivitas di pelabuhan.

    Beni menilai dengan adanya Command Center ini akan berdampak positif bagi pengguna jasa layanan pelabuhan.

    “Ini merupakan salah satu support untuk kinerja pelabuhan di mana pemerintah mengharapkan program di pelabuhan menerapkan sistem digitalisasi. Nah ini bagian dari digitalisasi bahwa dengan Command Center ini segala pergerakan kapal, cuaca kemudian barang bisa terdeteksi di mana posisinya jadi lebih keterbukaan informasi kepada agen, regulator maupun pihak-pihak kepentingan dan jika mengetahui apa kondisi barang dan kecepatan bongkar muat barang diketahui ini akan menuju suatu pelabuhan yang dikategorikan pelabuhan modern,” kata Beni.

    Senada disampaikan Wakil Ketua DPC Indonesia Shipping Agency Association (ISAA) Banten Agus Dahlan. ISAA yang merupakan organisasi yang mewadahi para perusahaan keagenan kapal asing yang beroperasi di Indonesia itu mengaku dengan adanya Command Center merasa lebih mempermudah dalam mengawasi pergerakan kapal.

    “Kami sebagai pengguna jasa dalam artian kita nih sebagai asosiasi pelayaran di Banten dengan adanya Command Center ini sangat berguna dan memudahkan kita untuk monitoring setiap pergerakan kapal yang ada di Banten sehingga intinya dengan adanya launching peresmian Command Center bisa lebih membantu dan mempermudah para pengguna jasa,” tutupnya.

    Dibagian lain, Kepala KSOP Kelas I Banten Brigjen Pol Capt Hermanta meminta semua pihak untuk saling berkoordinasi dan menguatkan komunikasi satu sama lain. Ia menyebut, tujuan sistem ini tidak akan tercapai jika tidak ada dukungan dari BUP Pelindo selaku operator pelabuhan, para pengerah dan penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat serta asosiasi-asosiasi jasa kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Pelindo Regional 2.

    “Saya selaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Banten mengapresiasi setinggi-tingginya dan berterima kasih atas kontribusi, kinerja dan dukungan hingga terlaksananya penerapan sistem layanan di Pelabuhan Banten,” ujarnya.

    “Harapannya seluruh wilayah Pelindo dapat menerapkan sistem ini, sebagai salah satu langkah pembenahan terhadap tata kelola kepelabuhanan yang memberikan dampak terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan di kawasan pelabuhan,” tambah Hermanta.

    Terpisah, Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri menyebut pelayanan dan penggunaan sistem layanan digital berbasis internet yang mengatur seluruh aktivitas kepelabuhan di Pelabuhan Pelindo Banten memudahkan para anggotanya untuk melakukan pengiriman maupun pengambilan logistik.

    Selain itu, adanya sistem ini memberikan informasi nomor kendaraan (truk), lokasi penumpukan logistik, hingga nama pengemudi truk yang masuk ke dalam terminal. Hal tersebut meminimalkan adanya transaksi di luar sistem yang telah tercatat sesuai dengan pelayanan yang diberikan terminal.

    “Semua sudah tercatat, tidak ada setoran dalam bentuk apapun, apalagi pungutan untuk dilayani terlebih dahulu. Selama tercatat di dalam sistem maka akan dilayani oleh terminal, itu pengalaman saya pribadi,” urainya.

    Selain itu, katanya, setiap sudut terminal juga telah dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas maupun pengguna jasa akan terlihat dengan jelas. Dengan demikian tindakan pungutan liar sudah selayaknya tidak terjadi lagi.

    “Saya dari Aptrindo mengapresiasi pelayanan di Pelindo Banten. Karena saat ini sudah mempermudah pelayanan untuk para pengguna truk di Pelabuhan Ciwandan dan di Terminal Pelabuhan Pelindo sudah tidak ada pungutan liar,” ujarnya.

    Disisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Banten, Alawi Mahmud mengungkapkan layanan truk logistik dari dan ke Pelabuhan Ciwandan oleh PT Pelindo dinilai sudah baik.

    “Sampai sekarang masih lancar-lancar saja, pelayanan di Pelabuhan Pelindo juga kami nilai baik sampai saat ini dan kita apresiasi. Kalaupun ada kendala atau hambatan layanan bisa dihandle dengan cepat,” kata Alawi kepada BANPOS, Rabu (20/9).

    Kendati begitu, Alawi berharap kinerja pelayanan Pelabuhan Ciwandan dapat terus ditingkatkan, apalagi saat ini manajamen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) telah melakukan merger.

    Seperti diketahui, area kerja Pelindo Regional 2 Banten mencakup dari Anyer Kabupaten Serang sampai dengan Bojonegara, Kabupaten Serang. Ada 8 TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) yang bekerjasama dengan Pelindo Banten.

    Kemudian hingga Agustus 2023 kunjungan kapal yang telah dilayani oleh Pelindo Group Wilayah Banten sebanyak kurang lebih 4.000 unit kapal baik itu kapal luar negeri dan kapal dalam negeri dari target 5.000 unit kapal.

    Untuk pencapaian pendapatan yang paling menonjol adalah dari jasa kapal baik jasa tambat dan jasa dermaga serta jasa bongkar muat. Untuk jasa kapal (penundaan) dilayani oleh Anak Perusahaan Pelindo yaitu PT. Jasa Armada Indonesia dan untuk jasa bongkar muat dilayani oleh anak perusahaan Pelindo lainnya yaitu PT Multipurpose Terminal. (LUK)

  • KPU Diguyur Rp32 Miliar

    KPU Diguyur Rp32 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dimana nilai yang akan digelontorkan Pemkot Cilegon dalam Pilkada 2024 mencapai Rp32 miliar.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menyatakan, sebagai walikota berkewajiban secara undang-undang untuk mengalokasikan APBD sebagai biaya Pilkada, sehingga pada Pilkada sekarang ada sebesar Rp32,8 miliar yang diberikan.

    “Sesegera mungkin karena 2023 sudah mendekati dan bisa terealisasi,” katanya, usai penandatanganan NPHD Hibah Pilkada di Kantor Walikota Cilegon, Kamis (14/8).

    Dikatakan Helldy, jumlah tersebut, akan dibagi menjadi 3 kali pencarian atau termin. Tahapan pertama pada 2023, sisanya nanti dua kali pada 2024. “Rp32 miliar, nantinya akan 3 kali pencairan. Tahapan awal Rp14 miliar pada 2023, lalu Rp14 miliar termin kedua dan termin terakhir Rp4,8 miliar,” tuturnya.

    Helldy menyatakan, dalam Pilkada nanti diharapkan bisa dilakukan dengan tetap menjaga kondusifitas, serta jujur dalam pelaksanaan.

    “KPU menjadi elemen penting, sehingga harus menjadi penyelenggara yang berintegritas,” ujarnya.

    Ketua DPC Gerindra Cilegon ini menambahkan, jika penandatanganan NPHD tersebut merupakan yang kedua di Indonesia.

    “Alhamdulillah kami yang kedua di Indonesia seperti yang disampaikan Ketua KPU tadi,” ujarnya.

    Di tempat yang sama, Ketua KPU Kota Cilegon Patchurrohman menjelaskan, anggaran Rp32,8 miliar tersebut cukup untuk semua pembiayaan. Meski secara angsa sebenarnya sama pada Pilkada sebelumnya juga Rp32 miliar.

    “Kami akan berhemat, meski jumlah pemilih bertambah, TPS juga bertambah banyak dan penyelenggaranya juga, tapi Insya Allah cukup,” katanya.

    Patchurrohman menegaskan, angka tersebut juga sudah termasuk dalam anggaran jika nantinya terjadi dua putaran dalam Pilkada.

    “Semuanya sudah dihitung, termasuk dalam dua putaran jika itu terjadi, sehingga itu sangat cukup dan kami akan berhemat,” ujarnya.

    Dikatakan Patur, mulainya tahapan sendiri masih menunggu regulasi Peraturan KPU tentang pilkada soal kapan akan dimulai.

    “Masih kita tunggu, tapi tahun ini jadi memang KPU kota mengapresiasi karena berkomitmen dalam proses penyelenggaran sukses pemilu 2024,” terangnya.

    Disisi lain, secara pencapaian partisipasi pemilu sangat tinggi, sehingga langkah selanjutnya yakni bagaimana Pilkada bisa lebih punya substansi.

    “Alhamdulillah sudah tinggi, sekarang berarti akan melakukan apa dan kami ingin lebih jauh melangkah, salah satunya membangun demokrasi yang berkualitas,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Forum CSR Diminta Optimalkan Kesejahteraan Masyarakat

    Forum CSR Diminta Optimalkan Kesejahteraan Masyarakat

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian mengajak seluruh elemen khususnya Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Kota Cilegon terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kesejahteraan sosial.

    Hal ini dikatakan Helldy saat memberikan sambutan pada kegiatan Musyawarah Daerah (Musda) Forum CSR Kota Cilegon di Hotel Gondang, Jumat (15/9).

    “Kami akan mensupport Forum CSR Kota Cilegon ini karena kami meyakini dalam membangun Cilegon itu tidak bisa berdiri sendiri hanya pemerintah daerah,” kata Helldy.

    Helldy menyampaikan, Forum CSR merupakan adalah ajang untuk merakit ekosistem perusahaan-perusahaan bersama di Kota Cilegon baik itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

    “Tidak hanya untuk kepentingan perusahaan itu sendiri, tapi bagaimana agar dapat meningkatkan kepedulian, kemampuan, dan tanggung jawab dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Kami ingin berkolaborasi. Kami mohon dengan sangat forum CSR ini mudah-mudahan bisa mengingatkan kepada industri,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua Forum CSR Kota Cilegon yang baru terpilih Syarif Rohman mengaku siap memegang teguh amanah dan siap menjalankan roda organisasi sebaik mungkin demi kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon.

    “Kita sebagai forum mengkolaborasikan apa sih kebutuhan masyarakat. Dari kebutuhan tadi kita petakan program-programnya kita sampaikan ke industri. Jadi nanti industri itu saat mengeluarkan CSR tepat sasaran,” tuturnya.

    Oleh karenanya, program yang akan dibangun dalam Forum CSR Kota Cilegon ini akan dia dorong agar memenuhi tiga kriteria yakni tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat guna.

    “Dengan adanya ini mudah-mudahan lebih terarah. Kita akan bikin program kerja dulu baik jangka pendek dan jangka panjangnya kita coba petakan,” kata dia.(LUK/PBN)

  • Tingkatkan Kualitas Belanja Daerah Cilegon

    Tingkatkan Kualitas Belanja Daerah Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian berharap penyusunan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (RP-KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dapat mempertajam pencapaian, meningkatkan keselarasan dan sasaran pembangunan.

    Hal itu disampaikan Helldy saat Rapat Gabungan Pembahasan Bersama RP-KUA dan Perubahan PPAS Kota Cilegon Tahun Anggaran (TA) 2023 yang digelar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon di Ballroom Mercure Hotel Batavia Jakarta, Kamis (14/9) lalu.

    Walikota Cilegon Helldy Agustian menjelaskan, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dan pendapatan semester I tahun 2023 dan adanya perubahan proyeksi penerimaan Silpa tahun lalu (2022-red), maka Pemerintah Kota Cilegon memandang perlu untuk menyusun KUA PPAS Perubahan tahun 2023 dengan menyesuaikan perkembangan keadaan dan kapasitas fiskal daerah.

    “Hal ini bertujuan untuk menjaga efektivitas pencapaian dan sasaran pembangunan dan meningkatkan keselarasan serta mempertajam pencapaian dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Cilegon secara efisien dan efektif,” kata Helldy.

    Menurut Helldy, agenda pembahasan RP-KUA PPAS itu sangat penting setelah disampaikannya Rancangan KUA dan PPAS Perubahan TA 2023 pada Sidang Paripurna DPRD tanggal 11 September lalu.

    “Saya berharap, kegiatan hari ini dapat memberikan hasil terbaik. Niat kita semua dalam membangun Kota Cilegon serta untuk memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kota Cilegon mendapat ridho dari Allah SWT,” harapnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’raj mengatakan, pihaknya telah melakukan kajian terhadap pembahasan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

    “DPRD Kota Cilegon telah melakukan kajian bersama peneliti dan akademisi, sehingga hari ini kita akan melakukan pembahasan bersama sebagaimana tata tertib anggota DPRD Kota Cilegon. Dimana, badan anggaran berwenang melakukan pembahasan KUA PPAS,” katanya.

    Dalam hal ini, Isro berharap agar Pemerintah Kota Cilegon menjalankan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas belanja.

    “Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja yang efisien, produktif dan akuntabel, DPRD mempertimbangkan untuk dapat dilakukan langkah-langkah, seperti meningkatkan kualitas penganggaran belanja daerah, sinkronisasi belanja untuk prioritas, pembangunan urusan wajib pelayanan dasar, standarisasi belanja daerah, dan optimalisasi penggunaan aset Pemerintah Kota Cilegon,” harapnya.(LUK/PBN)

  • Target Imunisasi 95 Persen

    Target Imunisasi 95 Persen

    CILEGON, BANPOS – Memasuki pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon menggelar rapat koordinasi lintas sektor di Aula Dinkes Kota Cilegon, Jumat (8/9).

    Kepala Bidang Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat Dinkes Kota Cilegon Febri Naldo mengatakan, rapat koordinasi lintas sektor tersebut perlu digelar demi tercapainya target imunisasi, yakni sebanyak 95 persen.

    “Kami songsong pelaksanaan kegiatan imunisasi di Kota Cilegon, sekalian dengan pembinaan bidan se Kota Cilegon. Tujuannya supaya kita mencapai target imunisasi,” kata Febri.

    Diungkapkannya, saat ini capaian imunisasi di Kota Cilegon baru mencapai 91,28 persen. Untuk itu, dibutuhkannya sinergitas tenaga kesehatan di setiap kelurahan untuk mensosialisasikan dan mengajak untuk imunisasi.

    “Imunisasi diberikan kepada anak kelas 1 sampai 5 SD. Mereka didatangi ke sekolah dan disuntik langsung oleh para bidan,” ujarnya.

    Pihaknya tengah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Cilegon untuk pemberian imunisasi kepada para siswa di sekolah.

    “Kita sudah berkoordinasi dengan Dindikbud Kota Cilegon untuk mengetahui sekolah mana yang belum diberikan imunisasi,” jelasnya.

    Menurut Febri, pentingnya imunisasi rutin lengkap kepada anak untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity.

    “Anak yang tidak diimunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit-penyakit berbahaya sehingga mudah tertular penyakit, dan dapat menjadi sumber penyakit bagi orang lain,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • Kawasan Kumuh Ditata

    Kawasan Kumuh Ditata

    CILEGON, BANPOS – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Cilegon pada tahun 2023 ini mengucurkan anggaran sebesar Rp17 milliar untuk penataan kawasan permukiman di Kota Cilegon.

    Kepala DPRKP Kota Cilegon Ridwan mengatakan, penataan kawasan permukiman di Kota Cilegon nantinya akan menyasar semua wilayah se Kota Cilegon.

    “Dalam rangka penanganan kawasan kumuh atau penataan kawasan permukiman itu kurang lebih 100 titik. (Anggarannya) Kurang lebih Rp17 miliar,” kata Ridwan kepada BANPOS saat ditemui di kantornya, Rabu (6/9).

    Ridwan mengatakan, penataan kawasan permukiman ini berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Yang mana pihaknya menampung masukan dari masyarakat mengenai titik-titiknya. Adapun bentuk penataannya dapat berupa jalan lingkungan, drainase lingkungan, TPT dan yang lainnya.

    Ia pun menjelaskan, tujuan dari penataan kawasan permukiman ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar agar kawasan itu tidak kumuh lagi. Yang mana, dengan mempunyai jalan permukiman, maka tingkat kesejahteraan masyarakat juga bisa turut meningkat.

    “Itu hasil usulan dari masyarakat dari Musrenbang Kelurahan kemudian juga ada dari reses dewan, dan juga dari perencanaan OPD mengenai penanganan kawasan kumuh. Itu penataan misalnya jalan lingkungan kemudian drainase lingkungan dan TPT,” tuturnya.

    Selain itu, kata Ridwan dengan adanya penataan akan turut membantu pengentasan masalah pengangguran di Kota Cilegon. Sebab, pada program ini nantinya akan banyak dipekerjakan masyarakat lokal yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaaan.

    “Program kita itu kan lebih banyak kepada masyarakat, jadi misalkan dari sisi pelaksanaan pekerjaan jalan lingkungan. Pekerjaan itu bukan pekerjaan yang sangat rumit ya, sederhana pekerjaannya. Sudah sederhana terus udah gitu hampir semua masyarakat bisa membantu melaksanakan pekerjaan itu, dan tentu kegiatan itu kan upahnya masuk ke masyarakat,” tuturnya

    Sementara itu, Kepala Bidang Permukiman pada DPRKP Kota Cilegon Asep Saifullah menambahkan pihaknya akan melakukan penataan kawasan permukiman di sejumlah titik di Kota Cilegon.

    “Misalnya jalannya masih tanah dikawasan kumuhnya kemudian kita kasih paving blok itu mengurangi indeks dari kawasan kumuh. Yang tadinya tidak ada drainase lingkungan jadi ada. Itu juga menjadikan kawasan menjadi rapi,” tandasnya. (LUK)

  • Kelurahan Pabean Bangun Gedung Balai Budaya

    Kelurahan Pabean Bangun Gedung Balai Budaya

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta tengah membangun gedung balai budaya.

    Hal itu dilakukan menyusul telah ditetapkanya Pabean sebagai Desa Budaya oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian melalui Surat Keputusan (SK) Nomor : 140/Kep.281-dindik/2022.

    Lurah Pabean Nurul Hadiyati mengatakan, pembangunan balai budaya merupakan salah satu hasil rekomendasi dalam kajian desa budaya yang dibuat oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cilegon.

    “Pembangunan Balai Budaya adalah hasil rekomendasi dalam kajian desa budaya yang dibuat oleh Bappeda,” kata Nurul, Rabu (6/9).

    Dijelaskan Nurul, pembangunan gedung balai budaya tersebut menggunakan anggaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon. “Anggaran dari PU (DPUPR-red) sebesar Rp 200 juta,” jelasnya.

    Gedung balai budaya tersebut, tambah Nurul, nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan seperti pelatihan dan pementasan budaya.

    “Masyarakat bisa memakai balai budaya untuk pelatihan dan pementasan,” tambahnya.

    Nurul mengimbau kepada masyarakat agar pasca ditetapkannya Pabean sebagai desa budaya bisa menjaga keaslian budaya dan melestarikannya.

    “Pabean sebagai desa budaya, perlu kiranya masyarakat menjaga keaslian dan melestarikan budaya yang sudah ada,” tandasnya.(LUK/PBN)

  • Sanuji Minta Mahasiswa Kuasai Bahasa Internasional

    Sanuji Minta Mahasiswa Kuasai Bahasa Internasional

    CILEGON, BANPOS – Sebanyak 260 lulusan Politeknik Piksi Input Serang yang terdiri dari Program Studi (Prodi) Diploma III Manajemen Informatika, Akuntansi, dan Sekretaris diwisuda, Rabu (6/9). Kegiatan yang berlangsung di The Royale Krakatau Hotel, Kota Cilegon tersebut diklaim lulusan Politeknik Piksi Input Serang 60 persen sudah terserap di dunia kerja.

    “Alhamdulillah hampir 60 persen lulusan Piksi sudah terserap bekerja di industri baik industri lokal maupun nasional,” kata Direktur Politeknik Piksi Input Serang, Yeti Asmawati usai kegiatan wisuda.

    Dikatakan Yeti, dengan terserapnya mahasiswa Piksi sebelum lulus, lantaran di Politeknik Piksi memiliki keunggulan salah satunya dengan berbahasa Mandarin.

    “Seperti tadi mahasiswa kami yang memberikan sambutan menggunakan bahasa Mandarin, ketika semester 5 ia sudah magang dan diterima di salah satu industri terbesar di Sulawesi Tenggara,” ujarnya.

    “Saya ingin untuk mahasiswa agar pergunakan kesempatan yang diberikan Piksi ini dengan baik, karena kami mempunyai visi yang global. Untuk itu, kita harus paham dengan bahasa global minimal bahasa Inggris, Mandarin, dan Jepang,” sambungnya.

    Dirinya juga mengajak kepada masyarakat Banten untuk segera daftarkan diri ke Politeknik Piksi karena globalisasi sudah dirasakan di tengah masyarakat.

    Dalam sambutannya, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengucapkan selamat atas digelarnya wisuda XVI Politeknik Piksi Input Serang. Dengan digelarnya kegiatan ini diharapkan lulusan bisa berdaya saing, bisa menghidupi diri sendiri dan membangun lapangan pekerjaan. Jadi merekalah cadangan sumber daya manusia yang bakal membangun baik di Cilegon maupun Banten.

    Pada kesempatan itu, Sanuji juga mendorong agar mahasiswa bisa menguasai bahasa internasional sebagai bekal untuk bisa berdaya saing.

    “Saya harap mahasiswa yang saat ini masih mengenyam pendidikan teruslah kuasai bahas internasional agar ketika lulus kita memiliki keunggulan lebih sehingga bisa berdaya saing,” tandasnya.

    Pada kegiatan tersebut, turut hadir Tokoh Banten H Embay Mulya Syarief, Perwakilan LLDIKTI Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Ketua Pembina Yayasan Piksi Input Serang Tb Ismail, Ketua Yayasan Piksi Input Banten Rafa Adi Galuh Agung, dan perwakilan industri mitra Politeknik Piksi Input serta ratusan orang tua wisudawan dan wisudawati.(LUK/PBN)

  • Merasa Dirugikan, Direktur PDAM CM Bantah Terima Gaji Ganda

    Merasa Dirugikan, Direktur PDAM CM Bantah Terima Gaji Ganda

    CILEGON, BANPOS – Simpang siur pemberitaan di media online adanya penerimaan gaji ganda yang diterima Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Cilegon Mandiri (PDAM CM), Taufiqqurahman, dinilai salah sasaran.

    Taufiq, sapaan Taufiqurrahman, melalui kuasa hukumnya, Imam Nasef pun menyampaikan klarifikasi terkait dengan hal itu. Menurut Imam, pihaknya memastikan bahwa tidak ada yang namanya gaji ganda yang diterima oleh kliennya.

    “Silakan cek di hasil pemeriksaan Inspektorat, tidak ada satu kalimatpun yang menyebut adanya ‘Gaji Ganda’. Silahkan konfirmasi kembali ke yang menyampaikan atau memberitakan adanya ‘Gaji Ganda’,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (6/9).

    Menurut Imam, Taufiq sebagai kliennya telah merasa dirugikan atas pernyataan yang telah beredar di media, terkait dengan gaji ganda tersebut.

    “Klien kami sudah sangat dirugikan dengan adanya statement dan pemberitaan tersebut, jika tidak diklarifikasi dan diluruskan kami akan menempuh upaya hukum,” tandas Imam Nasef.

    Selanjutnya pada rilis tersebut, Imam Nasef juga mempertanyakan apa dasar kliennya harus membayar Rp1.2 milliar.

    “Kan yang dipersoalkan dalam laporan hasil pemeriksaan itu adalah mengenai pengangkatan Dirut PDAM. Pertanyaanya siapa yang berwenang mengangkat Dirut PDAM? Tentu Walikota Cilegon. Jadi semua persoalan terkait dengan pengangkatan Dirut PDAM itu menjadi tanggungjawab Walikota bukan klien kami,” papar Imam Nasef.

    Imam Nasef kemudian menjelaskan bahwa Adressat atau subyek yang dituju dalam hasil pemeriksaan itu adalah Walikota Cilegon, bukan kliennya.

    “Jadi rekomendasi apapun yang ada dalam hasil pemeriksaan tersebut menjadi tanggungjawab dan kewajiban Walikota,” ujar Imam Nasef.

    Imam Nasef juga menyebut bahwa Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kota Cilegon ‘salah alamat’, dengan meminta pertanggungjawaban kepada klien dia.

    “Sebagai pejabat administrasi pemerintah, harusnya tunduk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Sebelum memberi statement harus dicermati dan diteliti dulu substansi persoalan agar tidak salah menyampaikan ke publik sehingga merugikan orang lain,” ucap Imam Nasef.

    Sementara itu Kepala Inspektorat Cilegon, Mahmudin belum bisa diminta tanggapannya seputar isi klatifikasi dari Imam Nasef Kuasa Hukum Direktur Perumda PDAM CM. (BAR/DZH)