Tag: Kota Cilegon

  • Turut Berkontribusi Pajak Rp760 Millliar, Wajib Pajak Di Kota Cilegon Diberi Penghargaan

    Turut Berkontribusi Pajak Rp760 Millliar, Wajib Pajak Di Kota Cilegon Diberi Penghargaan

    CILEGON, BANPOS – Para wajib pajak di Kota Cilegon diberikan penghargaan atas ketaan mereka melaksanakan kewajibannya dengan melunasi pajak, baik pajak perorangan maupun pajak badan usaha. Para wajib pajak itu turut berkontribusi menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2022 sebesar Rp760 milliar.

    Penghargaan ini dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Cilegon tahun 2022.

    Penghargaan tersebut secara simbolis diberikan oleh Walikota Cilegon Helldy Agustian, di Bandung, beberapa waktu lalu.

    Penghargaan ini diberikan dalam rangka memaksimalkan potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah.

    Kegiatan ini diharapkan dapat membuka wawasan dan kesadaran wajib pajak supaya taat pajak sebagai wujud nyata partisipasi terhadap pembangunan Kota Cilegon.

    Kepala BPKPAD Kota Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, pemberian penghargaan kepada wajib pajak dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas kontribusi pembayaran pajak daerah tepat waktu.

    “Kegiatan pemberian penghargaan bagi wajib pajak daerah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi PAD dari sektor pajak daerah terhadap APBD secara signifikan sebagai salah satu penilaian kemandirian daerah,” jelas Dana sebagaimana dirilis Dinas Kominfo Kota Cilegon.

    Menurut Dana, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Pemkot Cilegon. Dapat diinformasikan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir pajak daerah memberikan kontribusi sekitar 77,84 persen dalam komponen PAD Kota Cilegon.

    Dikatakan, Pemerintah Kota Cilegon saat ini mengelola 10 jenis pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

    Kabid Pajak Ahmad Furkon menambahkan, terdapat 36 wajib pajak non-PBB dan 10 wajib pajak PBB yang diberikan penghargaan.

    Mereka adalah wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang masuk dalam Buku 5 potensial dan patuh dalam melakukan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo tahun 2022 dan membayar pada periode Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

    “Kemudian pemberian penghargaan kepada wajib pajak daerah non-PBB-P2 dengan kriteria lunas pajak dan pembayaran potensial tertinggi masa pajak tahun 2022,” terang Furkon.

    Untuk diketahui, saat ini realisasi PAD pada 2022 Kota Cilegon mencapai Rp760,5 miliar. Terdiri dari pajak daerah Rp 618,5 miliar, retribusi daerah Rp17,1 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp18,5 miliar, serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp106,2 miliar. (adv)

  • Walikota Helldy Mengenang Ada Bidan Dibayar Singkong Saat Membantu Persalinan

    Walikota Helldy Mengenang Ada Bidan Dibayar Singkong Saat Membantu Persalinan

    CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Helldy Agustian meminta kepada para bidan dapat bekerja secara ikhlas dalam melayani masyarakat. Permintaan ini disampaikan orang nomor satu di kota baja pada acara HUT ke-72 Ikatan Bidan Indonesia di Alula Dinas Kominfo beberapa waktu lalu.

    “Saya berharap bidan di Kota Cilegon dapat bekerja iklas, karena saya tahu dijaman dahulu mungkin saja banyak bidan yang dibayar singkong, tapi bidan selalu ikhlas membantu. Mungkin sekarang sudah berbeda tentunya, tapi keikhlasan membantu itulah yang harus terus kita junjung tinggi,” ujar Helldy Agustian yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kota Cilegon.

    Pada kesempatan tersebut, Helldy juga berharap agar para bidan di Kota Baja bisa meneladani Bidan Sundari yang telah mampu mengukir sejarah, di antaranya dengan membangun rumah sakit.

    “Kita ketahui di Cilegon ini ada Ibu Bidan Sundari yang namanya sudah sangat dikenal. Ibu Bidan Sundari ini sudah menciptakan sejarah dengan membangun Rumah Sakit Citra Sundari. Maka dari itu, saya menanti akan ada Bidan Sundari yang lain kelak di Kota Cilegon,” tandas Helldy.

    Dalam hal ini, Helldy menyampaikan ucapan terimakasih atas dedikasi para bidan di Kota Cilegon yang telah banyak membantu masyarakatnya. “Saya berterimakasih kepada dedikasi Bidan di Kota Cilegon. Perannya yang luar biasa membantu persalinan yang mungkin bidan-bidan ini juga sudah membantu kelahiran dari orang- orang hebat kelak,” ungkap Helldy seraya menyampaikan ucapkan selamat ulang tahun untuk IBI ke-72.

    Sementara itu, Ketua Pelaksana HUT IBI ke-72 Kota Cilegon Dewi mengatakan, Bidan di Kota Cilegon sangat kompak dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

    Ia menyampaikan bahwa anggaran yang digunakan dalam menggelar acara HUT Bidan adalah hasil iuran dari anggota IBI Kota Cilegon yang berjumlah sekitar 500 bidan.(adv)

  • Dinas Koperasi Fasilitasi Pelaku UMKM Cilegon Peroleh Hak Kekayaan Inteletual dan Merk

    Dinas Koperasi Fasilitasi Pelaku UMKM Cilegon Peroleh Hak Kekayaan Inteletual dan Merk

    CILEGON, BANPOS – Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinkop-UKM) Kota Cilegon menggelar acara Pelatihan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenkumham) Wilayah Banten di Klinik UMKM Kota Cilegon, Kamis (24/8).

    Kegiatan yang diikuti 65 pegiat Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) itu digelar sebagai langkah untuk memfasilitasi para pelaku UMKM dalam membuat izin atau memperoleh pengakuan atau legalitas hak intelektual atau merk.

    “Kegiatan Pelatihan dan Fasilitasi UMKM ini kami gelar sebagai upaya untuk memfasilitasi para pelaku UMKM agar mendapatkan izin merk atau HKI dari Kemenkumham. Atas dasar itu, agenda yang kami gelar rutin setiap tahun ini merupakan kerjasama dengan Kemenkumham Wilayah Banten,” kata Kepala Dinkop dan UKM Kota Cilegon Didin S Maulana.

    Dijelaskan Didin, kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari terhitung Rabu (23/8) hingga Kamis (24/8) itu diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi para pelaku UKM dalam memperoleh izin merk atau HKI.

    “Ada petugas dari Kemenkumham yang memberikan pelatihan dan arahan bagaimana mengurus izin HKI ini. Petugas Kemenkumham langsung memfasilitasi dan mengawal prosesnya. Langkah ini sangat membantu memberikan kemudahan bagi para UMKM,” jelasnya.

    Menurut Didin, jumlah akumulasi para pelaku UMKM yang tercatat di Kota Cilegon mencapai 18.186 dan baru ada 267 diantaranya yang sudah memiliki izin HKI dan atau dalam proses pengajuan.

    “Kami akan berupaya maksimal membantu para pelaku UMKM agar usahanya berkembang dan maju, mulai dari proses perizinannya, peningkatan mutu produknya hingga promosi atau pasar,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Banten, Rahadyanto, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik langkah yang dilakukan Pemkot Cilegon dalam memberikan pendampingan dan dukungan terhadap para pelaku UKM.

    “Kemenkumham memiliki fungsi dalam memberikan pelayanan terkait pendaftaran untuk hak intelektual, sementara pembinanya adalah Dinkop (Dinas Koperasi) atau dinas terkait lainnya. Sejauh ini, kerjasama Kemenkumham dan Pemerintah Daerah (Pemda) sudah berjalan baik. Kali ini, kami diundang untuk melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan izin HKI,” katanya.

    Diterangkan Rahadyanto, pihaknya berupaya sebaik mungkin untuk memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM yang ingin mengurus izin HKI agar pengajuannya bisa diterima atau tidak tertolak.

    “Saat pengajuan izin HKI ini ada peluang untuk diterima dan ditolak, kami berupaya untuk meminimalisir potensi penolakan tersebut. Indikator yang menjadi penyebab ditolak itu diantaranya merk yang diajukan mengandung unsur sara, bertentangan dengan ideologi Negara atau nama yang diajukan sudah digunakan oleh pihak lain. Kemenkumham memberlakukan dua tarif bagi HKI ini, yakni untuk kategori umum sebesar Rp 1,8 juta, sementara untuk para pelaku UMKM hanya Rp 500 ribu,” terangnya.

    Dalam hal ini, Rahadyanto berharap, program pelatihan dan fasilitasi itu bisa terus dilakukan oleh Pemkot Cilegon sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat melalui sektor UMKM.

    “Keberadaan UMKM ini sangat bagus, bahkan mampu menjadi bagian penting dalam ketahanan ekonomi nasional. Harapan saya, Pemerintah Daerah terus mendorong UMKM kita agar terus berkembang dan maju,” harapnya. (ADV)

  • Petugas BPKAD Cilegon Layani Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Di Kantor Kelurahan

    Petugas BPKAD Cilegon Layani Pembayaran Pajak Bumi Bangunan Di Kantor Kelurahan

    CILEGON, BANPOS – Dalam rangka memberikan pelayanan prima terhadap masyarakat, Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) Pajak Wilayah II, membagikan doorprize pada kegiatan pelayanan keliling pembayaran Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kelurahan Deringo, Kecamatan Citangkil, pada Selasa 22 Agustus 2023 lalu.

    Kepala Sub Bagian (Kasubag) Tata Usaha (TU) UPT Pelayanan Pajak Wilayah II pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPAD) Mochamad Faisal Rachmat mengatakan, kegiatan pelayanan keliling pembayaran PBB P2 dilakukan sebagai upaya untuk menarik masyarakat membayar pajak.

    Saat melakukan sosialisasi terjun ke lapangan langsung tersebut, pihaknya dengan didampingi aparatur kelurahan pun membagikan doorprize. Hal ini dilakukan agar warga atau para wajib pajak semakin tertarik.

    “Kita laksanakan kegiatan ini ke setiap kelurahan, dan kita bagikan doorprize untuk masyarakat,” ujar Faisal panggilan akrabnya Mochamad Faizal Rachmat, sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon beberapa waktu lalu.

    Faisal mengungkapkan kegiatan layanan langsung ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya agar target dan realisasi pendapatan pajak daerah terencapai.

    “Kita laksanakan kegiatan ini setiap tahunnya. Sebagai jajaran BPKPAD Cilegon maka kita melakukan program jemput bola langsung bertemu dengan terkait pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan ini. Prinsip kami tiada hari tanpa melayani. Langkah ini sebagai upaya mencapai target pendapatan daerah dari sektor pajak PBB P2 sebagaimana yang ditetapkan pimpinan daerah,” terang Faisal.

    Sementara itu, Lurah Deringo Yayan Heryanto mengucapkan terimakasih kepada UPTD Pajak wilayah II BPKPAD Cilegon yang telah menjalankan program pelayanan pembayaran PBB P2 kepada warganya.

    “Saya sebagai lurah mengucapkan terimakasih kepada UPT Pajak wilayah II BPKAD Cilegon yang sudah melakukan pelayanan langsung terkait pajak bumi bangunan di kantor kelurahan,” ucap Yayan Heryanto.

    Yayan Heryanto menyatakan, dengan datangnya UPTD Pajak Wilayah I ke kelurahannya, hal ini bisa mengurangi beban masyarakat, paling tidak dari sisi transportasi dan waktu.

    “Kantor UPTD Pajak Wilayah II agak lumayan jauh, kurang lebih kalau ke sana gak kurang dari Rp10 ribu ongkos ojeknya. Jadi kalau ada pelayanan keliling ini bisa mengurangi beban ongkos warga dan menghemat waktu juga,” tutur Yayan Heryanto.(adv).

  • Walikota Cilegon Helldy Agustian Berikan Penghargaan Inovasi Grand Desain Penataan Kependudukan

    Walikota Cilegon Helldy Agustian Berikan Penghargaan Inovasi Grand Desain Penataan Kependudukan

    CILEGON, BANPOS,- Rangkaian Hari Ulang Tahun Republik Indoenesia (HUT RI) ke- 78 tahun 2023 yang digelar Pemkot Cilegon memiliki kesan tersendiri bagi Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3KP2KB) Kota Cilegon Agus Zulkarnain.

    Agus Zul sapaan akrab Agus Zulkaranain yang kini dipercaya sebagai Kepala Dinas Kominfo menerima penghargaan dari Walikota Cilegon Helldy Agustian atas inovasi saat menjabat sebagai Kadis (DP3KP2KB).

    Penghargaan diberikan langsung oleh Helldy Agustian yang juga Ketua Partai Gerindra saat peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, di Alun-alun Kota Cilegon, Kamis 17 Agustus 2023 lalu.

    Agus Zul mengatakan, pihaknya mendapatkan penghargaan ini atas penyusunan grand desain pembangunan kependudukan untuk mempermudah para stakeholder dalam memperoleh informasi peningkatan kualitas kependudukan.

    “Penghargaan yang diberikan Pak Wali ini atas prestasi pada penilaian dari pemerintah pusat beberapa waktu lalu, dimana Kota Cilegon meraih penghargaan sebagai kota terbaik ketiga tingkat nasional,” ujar Agus Zul.

    Agus Zul menyatakan, pemberian penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi dari Pemerintah Kota Cilegon atas penyusunan grand desain pembangunan lima pilar Kota Cilegon periode tahun 2025 sampai 2045.

    “Kelima pilar itu adalah pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, penataan pesebaran mobilitas, pembangunan keluarga, serta administrasi penduduk,” terang Agus Zul.

    Atas penghargaan itu, ia berharap agar kedepannya Kota Cilegon bisa melibatkan penduduk sebagai subjek dan objek sebagai indikator pembangunan yang merupakan salah satu pilar untuk meningkatkan kualitas penduduk.

    “Salah satu pilarnya adalah meningkatkan kualitas penduduk di dalamnya termasuk peningkatan IPM atau SDM pembangunan di Kota Cilegon,” ucap Agus Zul.

    Untuk diketahui, pada HUT RI ke-78 tahun ini, Wali Kota Cilegon Helldy Agustian memberikan penghargaan kepada para pihak yang dianggap memberikan kontribusi positif atas kemajuan Kota Cilegon, baik kepada individu maupun instansi.(adv)

  • 75 Bacaleg Cilegon Tidak Memenuhi Syarat

    75 Bacaleg Cilegon Tidak Memenuhi Syarat

    CILEGON, BANPOS – Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Cilegon, untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cilegon. Hasilnya, dari 556 orang yang mendaftar hanya 481 orang yang memenuhi syarat (MS) sebagai Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) DPRD Kota Cilegon.

    Anggota KPU Cilegon Divisi Teknis, Urip Haryantoni mengatakan, dari 18 Partai Politik (Parpol) di Kota Cilegon yang mendaftar untuk anggota DPRD Cilegon pada Pemilu 2024 mendatang sebanyak 556 orang, hanya 48 orang yang memenuhi syarat (MS). Sedangkan, 75 orang yang lainya tidak memenuhi syarat (TMS).

    “Hari ini KPU Cilegon melaksanakan penetapan terhadap daftar calon sementara (DPS) dari 18 partai politik. Dari jumlah pengajuan 18 partai politik itu sebanyak 556 calon bacaleg,” kata Urip Haryantoni.

    Urip mengungkapkan, dari verifikasi administrasi, verifikasi administrasi masa perbaikan hingga tahapan masa pencermatan rancangan DCS, 481 bacaleg dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan 75 bacaleg Tidak Memenuhi Syarat (TMS). “Hari ini kita tetapkan, dari 556 bacaleg, sebanyak 481 Memenuhi Syarat dan 75 Tidak Memenuhi Syarat. Kalau di persentasekan 87 persen MS dan 13 persen TMS,” ungkapnya.

    Setelah ditetapkan, kata Urip, DCS akan diumumkan selama lima hari mulai Sabtu (15/8) hingga Rabu (23/8).

    Urip menyatakan, selanjutnya dari tanggal 19 – 28 Agustus, masyarakat dapat mencermati hasil DCS dengan memberikan tanggapan.

    “Setelah ditetapkan, tanggal 15-23 Agustus, DCS diumumkan melalui media.

    Selanjutnya tanggal 19 – 28 Agustus itu tanggapan masyarakat,” tuturnya.

    Selain itu, Urip menyatakan, saat masyarakat memberikan tanggapan harus mencantumkan identitas yang jelas. Nantinya jika terdapat tanggapan maka KPU akan memberikan klarifikasi kepada partai politik.

    “Kalau ada tanggapan, itu nanti kita klarifikasi. Jadi kita lihat dulu tanggapannya. Untuk tanggapan itu, masyarakat mencantumkan nama, identitas diri dan disertai dengan bukti. Nah nanti dari itu kita rekap, kita serahkan ke partai politik,” tuturnya.

    Oleh karena itu, diimbau kepada masyarakat yang akan memberikan tanggapan terkait hasil DCS ke KPU agar melengkapi identitas diri dan barang bukti terkait DCS.

    Dengan demikian, maka KPU Kota Cilegon dapat memproses hasil tanggapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Adapun tahapan selanjutnya setelah ditetapkan DCS, Urip menambahkan, seusai dengan tahapan Pemilu 2024. Pihaknya akan melakukan Daftar Calon Tetap yang akan diumumkan pada tanggal 4 November 2023 mendatang.(LUK/PBN)

  • HUT RI Ke-78, PLTU Jawa 9 &10 Capai 30 Juta Jam Kerja Zero Accident

    HUT RI Ke-78, PLTU Jawa 9 &10 Capai 30 Juta Jam Kerja Zero Accident

    MERAK, BANPOS – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, menjadi momen yang spesial. Bukan hanya untuk bangsa Indonesia, tapi juga PT Indo Raya Tenaga (IRT) sebagai SPC (Special Purpose Company) untuk proyek pembangkitan PLTU Ultra Super Critical Jawa 9&10 (2 x 1.000 MW), di Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

    Pasalnya, sejak pembangunan proyek dimulai Januari 2020, di Agustus ini, IRT sudah menyerap 7.000 tenaga kerja warga lokal, dengan waktu pelaksanaan kerja mencapai 30 juta jam tanpa adanya kecelakaan kerja atau zero accident.

    ”Mari kita syukuri pencapaian 30 juta jam man-hour tanpa Lost-time Injury yang kita capai di awal bulan Agustus 2023,” kata Deputi General Manager IRT Kardi Bin Kasiran di hadapan ratusan pekerja konstruksi PLTU Jawa 9&10, pada upacara Hut Ke 78 Kemerdekaan RI di halaman Site Office PT IRT di Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, Kamis (17/8).

    Kardi mengatakan, peringatan HUT RI di area proyek dilakukan sebagai wujud nasionalisme para pekerja proyek agar bisa sejalan dengan tema Kemerdekaan saat ini, “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.

    Tema ini, kata dia diharapkan juga tertanam pada para pekerja, agar bisa mewujudkan penyelesaian proyek pembangunan konstruksi PLTU 9 dan 10 dengan tepat waktu.

    “Kita memperingati hari Kemerdekaan RI ke-78 tema yang diusung terus melaju untuk Indonesia maju. Kita dalam konteks proyek PLTU Jawa 9 & 10 ini, terus melaju untuk proyek-proyek pekerjaan kita. Harapan kita proyek ini bisa selesai tepat waktu di tahun 2025,” kata Kardi.

    Ia pun mengajak semua pihak yang terlibat dalam proyek strategis nasional ini untuk bersatu, bersama-sama sebagai keluarga besar untuk menyelesaikan proyek ini dengan baik.

    ”Kita semua punya tujuan yang sama, yaitu mencapai target penyelesaian proyek sesuai jadwal yang ditentukan dengan selamat dan sehat, dengan standar yang berkualitas dan bertanggung jawab. Mari kita letakkan perbedaan, lupakan prioritas kepentingan masing-masing, dan fokuskan pada tujuan proyek ini,” tuturnya.

    Untuk diketahui, pekerjaan konstruksi PLTU 9 dan 10 saat ini sudah mencapai 78 persen. Proyek ini pun diharapkan dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan wilayah sekitar.

    Kardi menambahkan, proyek PLTU 9 dan 10 ini dibangun untuk membantu kelistrikan Jawa – Bali. “Harapannya kalau tepat waktu, PLTU 9 dan 10 ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi untuk mencapai Indonesia maju ke depannya,” tandasnya. (LUK)

  • Tim KKM 74 Uniba Adakan Sosialisasi Pencatatan Keuangan UMKM

    Tim KKM 74 Uniba Adakan Sosialisasi Pencatatan Keuangan UMKM

    CILEGON, BANPOS – Minimnya kesadaran para pelaku usaha kecil menengah (UKM) membuat keprihatinan tersendiri bagi Kelompok 74 KKM Universitas Bina Bangsa (Uniba). Atas dasar itulah para mahasiswa Uniba  menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan.

    Adapun tema yang diusung adalah ‘Edukasi Pentingnya Pencatatan Keuangan UMKM’ yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Kedung Baya Kelurahan Kalitimbang, Cibeber, Kota Cilegon, Minggu (13/8/23) lalu.

    Ketua penyelenggara kegiatan, Dandy Yoga Pratama, mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan program kerja pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Tim KKM Uniba Kelompok 74.

    Dandy menjelaskan, latar belakang kegiatan ini adalah adanya permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM, di antaranya adalah pelaku usaha tidak memiliki pencatatan keuangan usahanya .

    “Mengingat pentingnya pencatatan keuangan dan laporan keuangan maka perlu diadakan pelatihan dan pendampingan pencatatan keuangan bagi para pelaku usaha kecil,” ujar Dandy.

    Sementara Koordinator KKM Kecataman Cibeber, Fatari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang di antaranya bertujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

    Pada kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, dengan menghadirkan Dosen Akuntansi Uniba, Dina Khairuna Siregar, sebagai pemateri.

    Pada paparannya, Dina Khairuna Siregar, mengharapkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini, bisa mengedukasi UMKM akan pentingnya pencatatan keuangan.

    Dengan demikian setelah para pelaku usaha memahami akan pentingnya pencatatan keuangan, diharapkan memudahkan UMKM dalam pengelolaan usaha.

    Dalam sosialisasi ini, kata Dina, para pelaku UMKM diperkenalkan aplikasi dari bank plat merah. Aplikasi ini diberi nama SIAPIK.

    “Aplikasi SIAPIK adalah aplikasi keluaran Bank Indonesia untuk membantu para pelaku usaha UMKM dalam membuat catatan sederhana keuangan sehari-hari,” terang Dina.

    Dina kembali memaparkan bahwa Aplikasi ini diharapkan memudahkan pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan, dan beralih dari pencatatan manual dan menggunakan aplikasi.

    Dengan Aplikasi tersebut pencatatan pembukuan lebih mudah, aman, simple dan handal dalam menghasilkan laporan keuangan.

    Selanjutnya, Aplikasi ini dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk menilai kinerja usahanya dan selain itu dapat dijadikan sebagai referensi ke bank, dalam menganalisa kelayakan pembiayaan UMKM.

    Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) PPM Kelurahan Kalitimbang, Mustofa, berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu masyarakat setempat dalam pencatatan laporan keuangan usahanya.

    “Semoga dengan adanya kegiatan ini ke depan akan semakin dapat mendorong UMKM lebih maju,” ucap Mustofa. (BAR)

  • Jangan Ribut Karena Beda Pilihan

    Jangan Ribut Karena Beda Pilihan

    CILEGON, BANPOS – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon mulai gencar melakukan Sosialisasi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar serentak tahun 2024.

    Pada Senin 14 Agustus 2023, Kesbangpol bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Cilegon melakukan sosialisasi Pemilu di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang dengan tema Tingkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024, Jadilah Pemilih Yang Cerdas, Mandiri, dan Bertanggung Jawab.

    “Saya ingin dalam pesta demokrasi ini jangan ada keributan karena perbedaan dalam pilihan,” kata Anggota DPRD Kota Cilegon Edison Sitorus saat menjadi Pembicara pada Sosialisasi Pemilu Serentak 2024 di Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Senin (14/8).

    Dalam hal ini, Edison berharap agar Pemilu 2024 berjalan dengan adil dan jujur.

    “Saya menginginkan agar keadilan dan kejujuran selalu diutamakan dalam Pemilu serentak 2024, tidak ada curang,” harapnya.

    Sementara itu, Anggota KPU Kota Cilegon Urip Haryantoni mengatakan, terdapat tahapan-tahapan yang sangat krusial dalam pelaksanaan Pemilu 2024, seperti Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta persyaratan menjadi pemilih dan persyaratan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD yang akan dipilih.

    “Saya berharap, Pemilu serentak tahun 2024 itu berjalan partisipatif atau jumlah pemilih masyarakat nanti di tanggal 14 Februari tahun 2024 semua melaksanakan hak pilihnya,” kata Urip.(LUK/PBN)

  • Golok Banten Sedang Diupayakan Sebagai Warisan Budaya Indonesia

    Golok Banten Sedang Diupayakan Sebagai Warisan Budaya Indonesia

    CILEGON, BANPOS – Gabungan Perguruan Pencak Silat se-Kota Cilegon menggelar Festival Seni Rampak Pencak Silat di Halaman Pasar Blok F Kota Cilegon, Minggu 6 Agustus 2023 lalu.

    Pada kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) RI dan Komisi I DPR RI itu terungkap bahwa Pencak Silat sudah terdaftar di Unesco sebagai kebudayaan asli Indonesia, sementara Golok Banten masih dalam proses pengajuan di Unesco.

    Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini, mengatakan bahwa pencak silat sudah terdaftar di Unesco sebagai kebudayaan asli Indonesia.

    “Ini upaya kami untuk melestarikan pencak silat supaya tidak hilang atau bahkan diakui oleh negara lain. Saya sangat bangga melihat penampilan debus tadi. Kita harus menjaga kebudayaan yang kita miliki,” ujar Jazuli sebagaimana dirilis Diskominfo Kota Cilegon, Minggu 6 Agustus 2023 lalu.

    Jazuli yang juga politisi senior PKS menjelaskan bahw pihaknya juga  tengah mengupayakan untuk mendaftarkan Golok Banten di Unesco.

    “Saya juga sudah mengupayakan untuk mendaftarkan dan meminta Golok Banten menjadi warisan budaya yang dimiliki Indonesia, khususnya Banten di Unesco,” ucap Jazuli.

    Jazuli berharap, pencak silat dapat menjadi pemersatu bangsa.

    “Tentunya diharapkan kebudayaan pencak silat ini dapat menjadi pemersatu bangsa dan dapat menjaga kesatuan Indonesia,” ungkap Jazuli.

    Sementara itu, Wakil Walikota Cilegon, Sanuji Pentamarta, mengucapkan terimakasih atas dukungan Anggota Komisi I DPR RI, Jazuli Juwaini, dalam acara tersebut.

    “Saya berterimakasih atas kehadiran anggota Komisi 1 DPR RI, terimakasih untuk kepeduliannya kepada masyarakat Kota Cilegon, khususnya untuk budaya Pencak Silat yang berada di Kota Cilegon,” kata Sanuji.

    Sanuji berharap, pencak silat lebih dikenal lagi oleh masyarakat Kota Cilegon yang merupakan warisan terbaik milik Cilegon.

    “Pencak silat merupakan warisan terbaik yang dimiliki Kota Cilegon. Saya berharap masyarakat Kota Cilegon dapat lebih mengenal mengenai kebudayaan pencak silat, karena Kota Cilegon memiliki ghiroh Geger Cilegon yang menjadi semangat kita bersama untuk lebih mengenal lagi budaya Cilegon, khususnya kebudayaan bela diri yang dimiliki Kota Cilegon,” tutur Sanuji.

    Selain itu, Sanuji juga berharap Pencak Silat menjadi muatan lokal di sekolah.

    “Saya juga berharap untuk pencak silat bisa diajarkan di sekolah se-Kota Cilegon melalui muatan lokal untuk melestarikan kebudayaan yang kita miliki,” tandas Sanuji. (ADV)