BANTEN POS

Tag: Kota Cilegon

  • Masyarakat Siap Atasi Persoalan Banjir Secara Swadaya

    Masyarakat Siap Atasi Persoalan Banjir Secara Swadaya

    CILEGON, BANPOS – Persoalan banjir yang kerap menimpa empat wilayah yakni Perum Metro Cilegon, lingkungan Kedung, Kependilan dan Martapura mendapat perhatian serius dari unsur masyarakat Kota Cilegon.

    Persoalan tersebut sudah terjadi bertahun-tahun dan tidak mendapat perhatian dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon .

    Tokoh masyarakat setempat, Deni Juweni mengaku siap menyelesaikan persoalan tersebut menggunakan dana pribadi.

    “Jika mendapat izin dari Kementrian PUPR. Kami dan warga siap menyelesaikan persoalan banjir termasuk membangun terowongan di bawah jalan tol yang menjadi penyebab banjir yang tak kunjung terselesaikan,” kata kang Jen sapaan akrabnya, Senin (20/3).

    Kang Jen mengaku geram atas tidak adanya tanggapan dari Kementrian PUPR untuk menyelesaikan persoalan banjir yang kerap menimpa empat lingkungan di wilayahnya. Padahal Pemerintah Kota Cilegon sudah berkirim surat kepada Kementrian PUPR akan tetapi tidak ada tindak lanjut sampai dengan saat ini.

    Oleh karena itu, kang Jen kembali menanyakan kepada Walikota Cilegon melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kita Cilegon ihwal tindak lanjut dari surat yang dikirimkan waktu itu.

    Lebih lanjut kang Jen memaparkan, dampak yang ditimbulkan dari persoalan banjir adalah kerugian harta benda. Bahkan sudah memakan korban nyawa. Salah satunya satu anak hanyut terseret air Kali Bonakarta belum lama ini. Begitu juga dengan korban meninggal pada tahun lalu.

    Mirisnya kata kang Jen, persoalan tersebut sudah diketahui semua pihak, sampai Kementrian PUPR, Divisi Pemeliharaan PT MMS (Marga Mandala Sakti), Direktur Operasional PT MMS, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementrian PUPR, Bidang Tehnik (BPJT) Kementrian PUPR. Namun hingga saat ini belum ada tindakan apapun.

    “Sampai Pak Yandri Susanto (Anggota DPR RI Dapil Banten) menyebut persoalan ini perlu penanganan serius dan jangan di tunda-tunda lagi. Faktanya, sampai hari ini tidak ada progres apapun bahkan seperti cuek dengan persoalan yang menimpa masyarakat,” tutur Ketua Umum LSM Banten Monitoring Perindustrian dan Perdagangan (BMPP) Provinsi Banten ini.

    Kemudian dipaparkan kang Jen, banjir yang menimpa Perum Metro Cilegon dan tiga lingkungan lain seperti, Kedung, Kependilan, Martapura dan Metro bukan hanya bersumber dari hujan berintensitas tinggi saja, melainkan air kiriman dari Mancak dan gunung-gunung yang ada di wilayah sekitar turut menyumbang terjadinya banjir di wilayah tersebut.

    Dia meminta pihak PUPR merespon persoalan banjir khususnya di empat lingkungan tersebut dan umumnya di wilayah Kota Cilegon, sekaligus menyampaikan mampu atau tidak menyelesaikan persoalan tersebut. Jika tidak maka dirinya bersama warga yang akan menyelesaikan masalah itu sendiri.

    “Saya rasa Kementrian PUPR jangan memancing kemarahan warga dengan membiarkan persoalan banjir yang terus-terus tak terselesaikan. Sampaikan alasannya pada kami kenapa ini dibiarkan,” terangnya.

    “Sekali lagi saya minta Kementrian PUPR untuk menyampaikan secara tegas mampu atau tidak menyelesaikan persoalan banjir ini. Jika tidak kami minta izin agar kami yang membangun dan menangani persoalan ini secara swadaya,” sambungnya.

    Bahkan kang Jen juga sudah siap menyiapkan arsitektur jika memang kementrian PUPR tidak mampu menuntaskan masalah banjir yang ada di wilayahnya. (LUK)

  • Sempat Digembosi, Rizki Nahkodai KNPI Cilegon Pecundangi Lawannya

    Sempat Digembosi, Rizki Nahkodai KNPI Cilegon Pecundangi Lawannya

    CILEGON, BANPOS – Sempat digembosi lantaran dinyatakan tidak lolos verifikasi berkas pendaftaran bakal calon Ketua DPD KNPI Kota Cilegon.

    Rizki Putra Sandika akhirnya menjadi Ketua DPD KNPI Kota Cilegon periode 2023-2026 hasil pemungutan suara dalam sidang pleno ke 5 Musda ke VIII DPD KNPI Kota Cilegon yang berlangsung di Hotel The Royale Krakatau Cilegon, Jumat (18/3/2023).

    Dalam proses perhitungan suara atas pemungutan suara yang diikuti oleh 53 peserta yang memiliki hak suara, Rizki Putra Sandika memproleh sebanyak 35 suara, mempecundangi lawannya Arianto yang hanya mampu mengumpulkan 17 suara dan 1 suara dinilai tidak sah.

    Saat dikonfirmasi usai Musda, Ketua terpilih DPD KNPI Kota Cilegon, Rizki Putra Sandika mengatakan bahwa di kepemimpinan ke depan akan merangkul semua organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP) termasuk kubu KNPI yang bersebrangan dengan dirinya.

    “Kemenangan ini adalah kemenangan bersama, kemenangan ini dibantu oleh senior-senior saya. Yang jelas bahwa kemenangan saya di KNPI bisa dimenangkan oleh orang yang memiliki gagasan dan kepedulian bukan sekedar kekuasan dan finansial,” kata Rizki usai Musda ke VIII KNPI Kota Cilegon, di The Royal Krakatau, Jumat (17/3/2023).

    Rizki menegaskan kembali akan merangkul semua pihak termasuk yang bersebrangan.

    “Kita menghimpun semua saudara saya yang belum menang saya rangkul, ada yang wacana bikin KNPI lagi saya rangkul, pokoknya saya ingin semua unsur KNPI baik yang berdinamika kemarin kami kumpulkan. KNPI Cilegon hanya 1, unsur mahasiswa sayap partai dan lainnya kita satu di KNPI ini,” tegasnya.

    Diketahui disaat bersamaan, bertempat di Hotel Sari Kuring Indah (SKI), Jumat (18/3/2023), Ketua DPD KNPI Provinsi Banten, Dwi Nopriandi memberikan Surat Keputusan (SK) Caretaker kepada Idho Meilano untuk merangkul OK- OKP di Cilegon dan menyelenggarakan Musda KNPI Kota Cilegon.

    Sementara itu, Ketua Demisioner DPD KNPI Kota Cilegon Periode 2019-2022, Najmudin enggan memberikan banyak komentar terkait penunjukan Idho Meilano sebagai Ketua Caretaker DPD KNPI Kota Cilegon.

    “Terkait itu tidak ikut campur lah karena kita lebih fokus kepada KNPI kepengurusan saya,” tuturnya.

    Kemudian dikatakan Mumu sapaan akrab Najmudin, biar publik sendiri yang menilai terkait adanya deklarasi kubu baru di kepengurusan KNPI Kota Cilegon. “Etis tidak etis biar publik yang menilai,” pungkasnya. (LUK)

  • Banyak Pejabat Rangkap Jabatan, DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

    Banyak Pejabat Rangkap Jabatan, DPRD Kota Cilegon Akan Panggil Pemkot

    CILEGON, BANPOS – Banyaknya pejabat yang rangkap jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon mendapat sorotan dari Komisi I DPRD Kota Cilegon. Terlebih rangkap jabatan tersebut ada yang sampai satu tahun lebih.

    Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun BANPOS, sejumlah pejabat yang rangkap jabatan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) yakni Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Syafrudin merangkap Plt Asda III Setda Cilegon, Staf Ahli Walikota Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra merangkap Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon, Sekretaris Disnaker Cilegon, Panca Nugrahestianto Widodo merangkap Plt Kadisnaker dan Sekretaris DPMPTSP Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna merangkap Plt Kepala DPMPTSP Kota Cilegon. Selain itu masih banyak lagi pejabat yang masih rangkap jabatan. 

    Ketua Komisi I DPRD Kota Cilegon, Masduki, mengungkapkan masih banyaknya pejabat yang masih merangkap, ia menilai rangkap jabatan tidak ideal dan efektif bagi suatu daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Bahkan, dengan banyaknya rangkap jabatan kewenagan kepala OPD terbatas.

    Ia khawatir jika hal itu tidak segera diisi pejabat definitif, akan menganggu roda pemerintahan terkait dengan realisasi janji kampanye Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta. Kemudian pelayanan kepada masyarakat terganggu.

    “Kita tahu bersama, janji-janji kampanye yang sudah disampaikan saat pilkada cukup banyak. Kami (Komisi I) ingatkan Helldy-Sanuji akan janji kampanye yang sudah disampaikan saat pemilu tahu lalu. Sedangkan, sampai sekarang banyak pejabat yang rangkap jabatan. Tentu kurang ideal dan efektif. Apalagi, kapasitas Plt terbatas. Jadi bagaimana mau terealisasi janji kampanye kalau masih banyak jabatan kosong,” kata Masduki, Kamis (16/3).

    Lebih lanjut, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai pejabat yang rangkap jabatan di satu dan dua OPD di suatu pemerintahan akan menyebabkan beban kerja pejabat akan semakin berat.

    “Secara logika ketika satu jabatan dirangkap dengan orang yang sama, maka secara otomatis beban kerja akan banyak dan berat, terutama jika dibandingkan hanya memegang satu jabatan saja,” ungkapnya.

    Kemudian, Masduki menilai keberadaan Tim Pansel (Panitia Seleksi) masih belum ada ketegasan dalam menentukan waktu pelaksanaan pengisian jabatan kosong di Lingkungan Pemkot Cilegon. Oleh karena itu, pihak Cilegon akan meminta kejelasan Tim Pansel tindak lanjut pengisian jabatan kosong tersebut.

    “Nanti akan kita panggil dan meminta kejelasan kepada mereka (Tim Pansel) sudah sampai mana tahapan yang sudah dilakukan oleh Tim Pansel dalam pengisian jabatan ini. Kami di sini, tidak mengintervensi siapa yang layak duduk di satu OPD tersebut. Tapi yang kami minta, dalam penunjukan pejabat itu, memang mereka yang sesuai dengan job dan menguasai bidang tersebut. Jadi bukan lagi dari 0 yang tidak tahu apa-apa. Sementara, Walikota Cilegon (Helldy Agustian) punya banyak PR yang dituangkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kora Cilegon. Ini tinggal tersisa sedikit lagi. Dan sudah saatnya semua program harus digenjot. Kalau hari ini masih lambat, saya pun yakin program prioritas tidak akan tercapai,” tegasnya. (LUK/RUL)

  • Lima Wilayah di Banten Terima Penghargaan UHC dari Wapres RI

    Lima Wilayah di Banten Terima Penghargaan UHC dari Wapres RI

    JAKARTA, BANPOS – Beberapa wilayah di Provinsi Banten seperti Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan, meraih penghargaan dari Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia (RI) Ma’ruf Amin, Selasa (14/3) di Balai Sudirman Jakarta.

    Penghargaan tersebut diberikan dalam rangka mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagai program strategis nasional dengan mendorong terwujudnya Cakupan Kesehatan Semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia.

    Dengan tercapainya UHC di setiap daerah, Wapres juga mengapresiasi komitmen Pemda khususnya dalam melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

    Dalam Inpres Nomor 1 tahun 2022, salah satu instruksi Presiden kepada Gubernur dan Bupati/Walikota adalah mendorong target RPJMN. Target tersebut yaitu 98 persen penduduk Indonesia terlindungi kesehatannya melalui Program JKN-KIS pada tahun 2024, dengan mengalokasikan anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.

    Sampai dengan 1 Maret 2023 jumlah penduduk Indonesia yang sudah dijamin akses layanan kesehatan melalui Program JKN-KIS sebanyak 252,1 juta jiwa atau lebih dari 90 persen dari seluruh penduduk Indonesia.

    Penghargaan UHC ini diberikan langsung oleh Wapres didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional.

    Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan BPJS Kesehatan bekerja keras melakukan berbagai advokasi kepada Pemerintah Daerah, agar seluruh penduduk di masing-masing wilayah dapat diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Namun, Ghufron menekankan tercapainya predikat UHC juga harus memastikan bahwa setiap penduduk memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang adil, merata dan bermutu, baik itu layanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

    “Untuk itu, BPJS Kesehatan juga berupaya memperluas akses layanan kesehatan tersebut dengan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan (rumah sakit). BPJS Kesehatan mendorong Kementerian dan Pemda terkait dalam hal memenuhan sarana dan prasarana di daerah agar mutu layanan kesehatan dapat dirasakan sama, dimanapun peserta itu berada,” ujar Ghufron.

    Ghufron juga menekankan, penyelenggaraan Program JKN-KIS saat ini sudah on the track dan telah terbangun sebuah ekosistem JKN-KIS yang kuat dan andal yang juga didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi serta digitaliasi layanan yang terus dikembangkan. BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik juga telah menjalankan tugas selama hampir 10 tahun dengan baik, sesuai dengan amanat UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

    Hal ini dibuktikan dengan pencapaian kinerja organisasi yang kian positif mulai dari predikat Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) sebanyak 8 kali berturut sejak program bergulir tahun 2014 atau 30 kali sejak era PT Askes (Persero), kepuasan peserta yang semakin meningkat, serta yang tidak kalah penting adalah kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang sehat.

    “Dengan kondisi finansial yang sehat, tidak ada gagal bayar klaim kepada fasilitas kesehatan bahkan BPJS Kesehatan memberikan uang muka layanan untuk memastikan terjaganya cashflow rumah sakit. Harapannya fasilitas lebih nyaman dalam memberikan layanan kepada peserta tanpa ribet dan tanpa diskriminasi,” jelasnya.

    BPJS Kesehatan juga mendukung upaya Pemerintah dalam hal menyesuaikan tarif layanan fasilitas kesehatan, melalui Permenkes Nomor 03 Tahun 2023 yang mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan dan perbaikan anomali struktur tarif lama. Aturan ini mendorong penguatan kualitas layanan di fasilitas kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).

    “BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA),” terangnya.

    Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022.

    Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.

    “Untuk itu, kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” tandas Ghufron.

    Kota Serang dan Cilegon Dorong Capaian UHC di Indonesia

    Pemkot Serang dan Cilegon sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung per Maret 2023, sebanyak 688.802 jiwa penduduk Kota Serang telah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 712.166 jiwa atau sebesar 96.72 persen. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Kota Serang telah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.

    Sementara itu capaian cakupan semesta kepesertaan Kota Cilegon tidak kalah mentereng dengan capaian 98,09% atau 447.031 jiwa penduduk Kota Cilegon sudah terdaftar dari total jumlah penduduk sebanyak 455.721 jiwa.

    Dalam kesempatan yang sama, Walikota Cilegon Helldy Agustian, mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Cabang Serang yang telah bekerja keras agar masyarakat.Kota Cilegon bisa terjamin ke dalam Program JKN.

    “Dengan telah tercapainya UHC di Kota Cilegon maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kami akan terus memastikan seluruh penduduk Kota Cilegon tetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN-KIS,” ujar Helldy.

    Belakangan diketahui Helldy telah mengundang beberapa industri di Kota Cilegon untuk ikut serta dalam strategi menuju UHC 100%.

    “Kami mengundang juga para perwakilan industry, para manajer, GM untuk membicarakan UHC atau cakupan semesta di Kota Cilegon, yang sangat naik melesat berkat gotong royong antar pemangku kepentingan baik swasta maupun pemerintah daerah,” tandasnya. (MUF)

  • Lanal Banten Gagalkan Penyelundupan Jutaan Batang Rokok Ilegal di Pelabuhan Merak

    Lanal Banten Gagalkan Penyelundupan Jutaan Batang Rokok Ilegal di Pelabuhan Merak

    MERAK, BANPOS – Penyelundupan jutaan batang rokok tanpa cukai atau rokok ilegal yang dibawa oleh sebuah truk yang diduga akan diedarkan ke Sumatera digagalkan Personil Intel Lanal Banten dan Satgas Gurindam Sakti 2023 di Dermaga VI Eksekutif Pelabuhan Merak.

    Danlanal Banten Kolonel Laut (P) Dedi Komarudin mengatakan jutaan batang rokok bermerek LINK tersebut diamankan dari truk diduga asal Jawa Timur yang hendak menyebrang ke Pulau Sumatera.

    Menurutnya, petugas mendapatkan informasi adanya penyelundupan rokok ilegal pada Sabtu, (11/3) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB pada saat dilakukan screening pada kendaraan jenis Colt Diesel double bak warna hitam saat akan menyebrang di dermaga 6 atau dermaga ekskutif.

    “Saat diperiksa kendaraan itu mencurigakan dan ditemukan ratusan karton isinya rokok diketahui tidak memiliki pita list bea cukai,” kata Dedi saat menggelar press release, Sabtu (11/3) di lapangan Apel Mako Lanal Banten Jl. Yos Sudarso No. 1 Merak, Taman Sari, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon.

    Ketika digeledah, kata Dedi petugas menemukan muatan jika dijumlahkan 2,6 juta batang rokok ilegal. “Kalau dijumlahkan sebanyak Rp2,6 miliar dari 2,6 juta batang rokok tersebut,” ujarnya.

    Dedi menilai, penyelundupan rokok ilegal ini merupakan jaringan yang bisa merusak pemasukan pajak negara dari cukai.

    “Saat ini semua barang bukti kita serahkan ke bea cukai dan kasus ini akan diteruskan kepada penyidik dari bea cukai Merak untuk proses penyelidikan lebih lanjut,” tuturnya.

    Ditempat yang sama, Petugas Penindakan Bea Cukai Merak Amal Yuswandi mengatakan setelah penyerahan rokok ilegal tersebut dari Lanal Banten, pihaknya akan melakukan penyidikan lebih lanjut. “Setelah penyerahan dari Lanal Banten akan ditindaklanjuti dengan penyidikan,” ujarnya.

    Menurutnya, dari jutaan batang rokok itu sebagian memiliki pita cukai, namun keaslian pita itu masih perlu ditelusuri lebih dalam. “Sekilas mata, pita cukai itu terlihat asli, namun penempatan pita cukai itu salah. Karena itu perlu kita dalam lagi,” tandasnya.

    Dalam konference pers tersebut turut hadir, Kanit Reskrim Polres Cilegon Iptu Yogi Fahrizal, Pasintel Lanal Banten Mayor Laut (T) Nico Adhi Pradono, Danunit Intel Kodim 0623/Kota Cilegon Letda Inf Nizar Hutahean serta Perwakilan PT ASDP Merak Saiful Rohman. (LUK)

  • Industri Kimia Dominasi Investasi di Kota Baja

    Industri Kimia Dominasi Investasi di Kota Baja

    CILEGON, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menargetkan investasi pada tahun ini sebesar Rp13 triliun. Target tersebut meliputi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

    Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu (DPMPTSP) Kota Cilegon Tb Dendi Rudiatna menjelaskan, sampai dengan bulan ketiga 2023 memang belum ada laporan data investasi yang masuk. Namun, secara fakta di lapangan sudah banyak industri yang melakukan pembangunan dan pengembangan.

    “Biasanya nanti setelah semester pertama atau kedua laporannya akan masuk,” kata Dendi, Kamis (9/3/2023).

    Menurutnya, data investasi masuk itu biasanya diterima dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI. Ini karena banyak industri yang menempuh perizinan langsung ke pusat.

    “Industri pengolahan kimia masih mendominasi investasi di Kota Cilegon, seperti Lotte dan Chandra Asri,” jelasnya.

    Bahkan, kata Dendi, berdasarkan perizinan investasi yang dilaporkan ke pemerintah pusat, untuk Chandra Asri saja nilai investasinya dalam jangka panjang mencapai Rp70 triliun. “Tapi tidak sekaligus. Mereka buat multi years atau direalisasikan bertahap setiap tahunnya,” katanya.

    Selain industri pengolahan kimia, tambah Dendi, ada juga industri pelabuhan yang tengah dikembangkan PT Krakatau Bandar Samudera (KBS), serta PT Indoraya Tenaga, anak perusahaan PT Indonesia Power Suralaya.

    “Di samping itu juga ada pengembang perumahan yang tengah melakukan pengembangan atau penambahan unit. Kalau pengembang baru belum ada. Hanya pengembang lama yang menambah unit dan itu juga investasinya lumayan,” ujarnya.

    Analis Pengendalian Investasi DPMPTSP Kota Cilegon Tonny Irawan mengaku optimistis target investasi tahun ini akan tercapai sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

    “Selama tiga tahun ke belakang, pencapaian investasi Kota Cilegon selalu over target. Oleh karena itu kami optimistis tahun ini juga akan melebihi target,” katanya.

    Pada 2022, kata dia, target investasi di Kota Cilegon sebesar Rp9 triliun. Tetapi realisasinya lebih dari dua kali lipat, yakni mencapai Rp18 triliun. “Padahal waktu itu masih pandemi covid-19, jadi di Kota Cilegon secara investasi tidak terdampak covid,” kata Tonny.

    Dikatakan, realisasi target investasi itu tidak lepas dari dukungan masyarakat, serta kebijakan Walikota Cilegon Helldy Agustian yang pro terhadap investor seperti percepatan perizinan dan pembinaan terhadap pegawai.

    “Terkait pembinaan kepegawaian, kita selalu ditekankan untuk mendukung investasi. Tidak ada lagi yang macam-macam, termasuk pungutan di luar ketentuan. Lalu perizinan yang cepat itu selama sesuai SOP (standar operasional prosedur) data dan berkasnya lengkap baik secara administrasi maupun gambar-gambarnya Insya Allah cepat,” jelasnya. (LUK)

  • Wartawan Jadi Korban Jalanan Berlubang di Kota Cilegon

    Wartawan Jadi Korban Jalanan Berlubang di Kota Cilegon

    CILEGON, BANPOS — Seorang wartawan di Kota Cilegon, Madsari, terluka parah usai menghindari jalanan berlubang di Jalan Di Pandjaitan atau Pertigaan Palas-Cikerut pada Selasa (7/3). Ia terjatuh dari sepeda motornya akibat buruknya kualitas infrastruktur jalan kota, penghubung antara Kecamatan Cilegon dan Kecamatan Cibeber yang belum kunjung diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cilegon.

    Bahkan, wartawan yang menjadi korban itu sempat tidak sadarkan diri selama beberapa jam. Madsari diketahui harus melakukan tindakan operasi lantaran terluka parah hingga robek.

    “Saya mau pulang dari rumah teman, dari arah Perumnas pas tikungan Cikerut-Palas itu lah ada lubang dalam kemudian saya jatuh, setelah itu enggak tahu siapa yang nolong saya, tahu-tahu udah dirawat di sini. Kata dokter di bibir dalam harus dioperasi karena robek, salam sama teman-teman mohon doanya,” ungkap Madsari.

    Peristiwa nahas yang menimpa Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Cilegon itu, mendapat banyak empati di WhatsApp Grup yang mengaku prihatin dengan mendoakan untuk kesembuhannya. Ada juga yang menanyakan di mana Madsari dirawat, dan saat ini Madsari masih terbaring di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) Cilegon.

    Salah satu advokat di Kota Cilegon, Mochamad Mulyadi, mengaku siap melakukan tuntutan terhadap para pejabat Dinas PUPR Kota Cilegon.

    “Jangan diganti, enak geh, tuntut upaya hukum. Kita siap kalau pihak keluarganya buat surat kuasa, kita tuntut pejabat pengguna anggaran di PU Cilegon, itu kan jalan kota,” ujarnya. (MUF)

  • Gandeng Perusahaan Kimia dan Baja, Pemkot Cilegon Segera Wujudkan Bangun Pelabuhan Warnasari

    Gandeng Perusahaan Kimia dan Baja, Pemkot Cilegon Segera Wujudkan Bangun Pelabuhan Warnasari

    CILEGON, BANPOS – Cita-cita dan penantian panjang masyarakat dan para pendiri Kota Cilegon memiliki pelabuhan sendiri akan segera terwujud. Sebab, PT Chandra Asri Petrochemical (CAP) Tbk dan PT Krakatau Steel (KS) Tbk siap melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon untuk melakukan pembangunan Pelabuhan Warnasari yang selama ini belum terealisasi. Hal itu terungkap pada pertemuan Walikota Cilegon Helldy Agustian bersama Presiden Direktur PT CAP, Erwin Ciputra dan Direktur Utama PT KS, Purwono Widodo di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (7/3). Dimana, ketiganya telah menemukan kesamaan pemikiran untuk segera mewujudkan Pelabuhan Warnasari, Kota Cilegon.

    Diketahui, pertemuan yang berlangsung selama 3 jam lebih itu berlangsung sangat santai dan akrab, namun menghasilkan keputusan yang sangat strategis, terkait investasi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Salah satu keputusan penting dalam pertemuan tersebut adalah rencana penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) yang akan dilaksanakan pada Jumat, 17 Maret 2023 sebagai kelanjutan dari kesepakatan bersama yang pernah dilakukan antara Pemkot Cilegon dengan PT KS pada 21 September 2022 lalu. Untuk menindak lanjuti hasil pertemuan tersebut akan ditunjuk Person In Charge (PIC) dari masing-masing pihak yang secara maraton akan mematangkan persiapan penandatangan kesepakatan bersama.

    Tampak hadir, selain ketiga orang nomor satu di masing-masing posisinya, juga Asisten Daerah (Asda) II Kota Cilegon, Tb Dikrie Maulawardhana, Direktur Legal dan External Affair PT CAP, Edi Rivai, Supply Chain Director PT CAP, Fransiskus Ruly Aryawan, Dirut PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Muhammad Willy dan Direktur Pengembangan Bisnis PT KS, Agus Nizar Vidiansyah, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Kota Cilegon, Agung Budi Prasetya, dan Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Cilegon, Tunggul Simanjuntak.

    “Alhamdulillah, kami bertiga (Pemkot Cilegon, PT CAP dan PT KS-red) sepakat membangun Pelabuhan Warnasari yang dipersembahkan untuk masyarakat Kota Cilegon,” kata Walikota Cilegon Helldy Agustian, Rabu (8/3).

    Menurut Helldy, kesepakatan 3 pihak itu merupakan sejarah bagi Kota Cilegon, terlebih lagi dengan bersatunya Pemkot Cilegon dengan 2 industri raksasa pada bidang kimia dan baja itu untuk membangun pelabuhan.

    “Tidak mudah menyatukan 3 kepentingan dalam suatu program, terlebih lagi dalam konsep pemerintahan melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Tidak hanya bisnis semata, tetapi juga kepentingan masyarakat yang lebih besar, seperti penyerapan tenaga kerja lokal, tumbuhnya usaha ekonomi mikro, meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan Insya Allah bermanfaat bagi masyarakat Kota Cilegon,” tuturnya. (LUK)

  • PPK dan PPS di Cilegon 2 Bulan Belum Gajian, Untuk Operasional Rela Ngutang

    PPK dan PPS di Cilegon 2 Bulan Belum Gajian, Untuk Operasional Rela Ngutang

    CILEGON, BANPOS – Sejak dilantik dan harus langsung bekerja, ternyata Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 yang ada di wilyah Kota Cilegon belum menerima gaji.

    Setidaknya, sudah dua bulan setelah dilantik dan langsung bekerja, para PPK dan PPS Pemilu 2024 belum menerima gaji sama sekali.

    Seorang Anggota PPK yang tidak ingin menyebutkan namanya, ketika dikonfirmasi membenarkan bila sudah dua bulan sejak dilantik menjadi PPK sama sekali belum menerima gaji.

    “Tentu kami sangat menanti-nanti (honor).

    Apalagi kami dilantik sejak 4 Januari 2023, sampai hari ini pun belum ada kejelasan kapan honor itu kami terima meskipun sejak awal Februari lalu sudah proses pembuatan rekening untuk penyaluran honor kami,” ungkapnya, Rabu (1/3).

    Bahkan salah satu Ketua PPS yang dilantiknya belakangan dari PPK mengeluh terus diminta laporan terkait progres coklit atau tahapan Pemilu yang sedang berjalan.

    “Giliran data aja diubreg-ubreg, giliran honor mah ngga ada kabar,” tuturnya.

    Selain itu ia mengungkapkan untuk menunjang operasional dirinya rela ngutang agar kegiatan tetap bisa berjalan.

    “Terutama kebutuhan mamin (makan minum) untuk rakor bersama PPS, bensin untuk supervisi dan monitoring, semua kegiatan yg mencakup kerja-kerja PPK semua kami tomboki dulu.

    Ini kan tidak seimbang. Honor aja belum keluar, BOP juga belum turun, tapi tahapan pemilu sudah berjalan bahkan padat dan beririsan,” terangnya.

    Selain itu, pihaknya juga rela mengeluarkan uang pribadi lebih besar untuk menyiapkan kebutuhan di sekretariat agar tahapan Pemilu tetap berjalan.

    “Ketika kami menyiapkan sekretariat, kan di sekret juga butuh spanduk buat nama sekretariat kaya plang gitu, buat struktur, dan sebagainya. Itu semua kami tomboki dari kantong kami dulu,” pungkasnya.

    Menanggapi belum turunnya honor PPK dan PPK, Ketua KPU Kota Cilegon Irfan Alfi membenarkan hal tersebut.

    “Proses administrasi di bank belum selesai karena sekarang pemberian honor PPK dan BOP harus langsung via rekening tidak bisa dibayar tunai,” ujarnya.

    Menurutnya untuk pembuatan rekening harus detail sehingga menghambat pencairan.

    “Karena nomor rekening semua badan adhok, PPK, PPS dan sekretariat harus detail seperti pembuatan rekening pada umumnya,” ungkapnya.

    Kemudian terkait honorer yang diterima, Irfan mengatakan berbeda-beda. “bervariasi,” tutupnya. (LUK)

  • Apindo Diminta Datangkan Investor Padat Karya

    Apindo Diminta Datangkan Investor Padat Karya

    CILEGON, BANPOS – Ketua DPRD Kota Cilegon Isro Mi’Raj meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kota Cilegon dapat menarik investor baru terutama mendapatkan investor padat karya di Kota Baja. Dengan adanya industri padat karya di Kota Baja dapat menekan angka pengangguran secara signifikan.

    “Bagaimana caranya, kehadiran Apindo ini harus pintar cari investor padat karya ke Kota Cilegon. Dengan kehadiran investor padat karya mampu berdampak positif mengurangi angka pengangguran di Kota Cilegon,” kata Isro usai menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Kota (DPK) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kota Cilegon bertema Harmonisasi Pengusaha, Pemerintah dan Pekerja Guna Menjaga Iklim Usaha Yang Kondusif serta Meningkatkan Investasi di Kota Cilegon di Hotel The Royale Krakatau, Kamis (17/1).

    Lebih lanjut Isro mengungkapkan, Kota Cilegon memiliki lokasi yang cukup strategis seperti adanya Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan nantinya ada juga Jalan Lingkar Utara (JLU) untuk menempatkan para investor padat karya menanamkan investasi di Cilegon.

    “Kita ini kan ada JLU, JLS jadi bagaimana para investor ini mau ke Cilegon. Apalagi (Cilegon) RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Cilegon udah jelas ada. Jadi, bagaimana Apindo yang beranggotakan pengusaha semua bisa datang dan menanamkan investasinya di Cilegon,” ungkapnya.

    Kemudian, Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, terkait perihal UMK (Upah Minimum Kota), investor padat karya tersebut, bisa membayar upah diangka Rp2,3 juta atau Rp2,8 juta atau dibawah besaran UMK Cilegon sebesar Rp4,1 juta.

    “Kalau berbicara besaran UMK, ambilnya seperti di provinsi. Kenapa?, Agar investor tersebut mau datang ke Cilegon kalau besaran UMKnya diangka Rp2,3 juta atau Rp2,8 juta. Tentunya, dengan banyaknya investor padat karya, pengangguran di Cilegon bisa menurun,” pungkasnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPK Apindo Kota Cilegon Terpilih, Tommy Rahmatullah mengatakan terlebih dahulu akan berkomunikasi dengan Pemkot Cilegon terkait permintaan Ketua DPRD Cilegon untuk mendatangkan investor padat karya.

    Hal ini, kata dia harus didukung sarana prasarana dan industri pendukung lainnya. Selain itu pihaknya juga akan melibatkan keberadaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) untuk bisa bekerjasama dengan pelaku industri di Cilegon.

    “Kita akan libatkan UMKM untuk bisa bekerjasama dengan pelaku industri di Cilegon. Dimana selama ini, keberadaan UMKM tidak pernah diikutsertakan. Contohnya, UMKM sate bandeng. Kalau ada acara industri, oleh-oleh sate bandeng bisa dipakai oleh mereka. Kedua, UMKM konveksi. Jika ada kegiatan bisa memesan kaos di UMKM tersebut. Dengan begitu kan, pengangguran di Cilegon bisa menurun sesuai harapan pemerintah,” tutup Tommy. (LUK)