CILEGON, BANPOS – Lantaran diskriminasi terhadap masyarakat lokal terkait rekrutmen tenaga kerja, Pertamina Tanjung Gerem akan di demo masyarakat Gerem dan Rawa Arum.
Tokoh masyarakat setempat, Husen Saidan meminta Pertamina Tanjung Gerem untuk mengevaluasi terkait perekrutan tenaga kerja baik rekrutmen dari pusat maupun lewat vendor. Karena menurutnya selama ini masyarakat lokal tidak pernah dilibatkan dalam perekrutan tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem maupun melalui vendor.
“Saya minta evaluasi kalau mereka (Pertamina) tidak melakukan evaluasi kita akan aksi,” kata Husen kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (16/11/2022).
Dikatakan Husen seharusnya Pertamina Tanjung Gerem maupun vendor dalam perekrutan tenaga kerja harus sesuai aturan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Disnaker (Kota) Cilegon. Namun selama ini tidak pernah dilaporkan.
“Harusnya mereka (Pertamina) ikut aturan yang ada lah. Kenapa mereka memberikan prioritasnya kepada orang-orang luar, apapun alasannya ngga bisa kaya gitu. Terus komunikasinya dengan orang-orang luar semua, saya pengen minimal itu kalau bisa 70:30 persen. Orang luarnya 30 persen orang sini 70 persen kecuali orang Cilegon nya udah ngga sanggup lagi bekerja,” tegasnya.
Husen mengatakan tidak anti terhadap orang luar Cilegon namun seharusnya perusahaan lebih mengutamakan orang lokal terlebih dahulu.
“Kita bukan anti orang luar silahkan saja tapi tetap harus ada berdampingan dengan orang lokalnya. Ini mah cuman 2 persen ngga ada orang sini nya, dari 200 orang itu hanya berapa orang dan 28 orang pun itu hanya cadangan kalau sekali-kali itu supir mereka tidak masuk. Jadi itu mereka sudah berbulan-bulan kerjanya tapi ngga pernah diangkat tetap itu hanya sebagai cadangan saja kaya main bola gitu cadangan. Jadi ngga di kontrak yang dikontrak orang-orang luar, ini maksudnya apa?, pelecehan terhadap masyarakat lokal, sementara mereka juga dipekerjakan juga alasannya apa?, mereka ngga dikontrak ngga diangkat tetap,” tuturnya.
Menurut Husen walaupun rekrutmen di pusat harus sesuai aturan dan diprioritaskan orang lokal. “Apapun itu mau rekrut lewat manapun silahkan saja kalau itu sesuai aturan mereka, yang kami minta pelaksanaan rekrutnya orang sini orang lokalnya dilibatkan. Jadi supaya tidak terjadi kesenjangan sosial,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menerima aduan dari masyarakat Gerem dan Rawa Arum terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem. Selain itu, kata Faturohmi soal rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.
“Jadi kemarin baru kita menerima aduan dari masyarakat Gerem dan perwakilan dari masyarakat Rawa Arum khususnya terkait dengan rekrutmen yang selama ini berjalan baik di Pertamina, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga maupun vendor-vendor yang ada di Pertamina. Artinya masih minimnya satu soal perencanaan ketenagakerjaannya. Satu tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, ini amat kita sayangkan. Makanya akan kita ingatkan perusahaan tersebut. Kedua soal kearifan lokal ini juga mereka mengabaikan artinya kami mendapat laporan bahwa terjadi diskriminasi ada dugaan diskriminasi kaitan dengan penerimaan tenaga kerjanya bagi yang driver, ataupun yang lainnya. Terkesan ada titip-titipan lah,” kata Faturohmi kepada BANPOS, Rabu (9/11/2022).
Faturohmi juga meminta kepada Pertamina agar melibatkan masyarakat sekitar dalam perekrutan tenaga kerja. “Jadi kami meminta, intinya Pertamina agar menghargai melibatkan masyarakat sekitar ketika membutuhkan tenaga kerja yang memang kualifikasinya tidak terlalu teknis, kualifikasinya tidak terlalu hight, tidak terlalu tinggi kita minta masyarakat dilibatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Disnaker Kota Cilegon, Wawan Gunawan membenarkan bahwa selama ini Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon apabila ada perekrutan tenaga kerja atau lowongan kerja.
“Pertamina belum pernah ada. Makanya akan kita tindak lanjuti untuk kita undang atau kita panggil untuk mengkonfirmasi ini. Agar mereka juga melaporkan ke Disnaker,” ujarnya.
Wawan menjelaskan aturan tersebut ada di Keppres Nomor 4 tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan, kemudian juga ada aturan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Turunan di Provinsi ada Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan apabila akan merekrut pekerja atau membuka lowongan kerja harus dilaporkan ke dinas kabupaten/kota. Selain itu, pihaknya juga sudah mensosialisasikan aturan wajib lapor tersebut kepada semua perusahaan yang ada di Kota Cilegon.
“Sudah pernah kita sosialisasikan tentang aturan wajib lapor lowongan karena mereka membuka lowongan dan belum terlaporkan ke dinas, (akan) kita tegur. Karena memang dia perusahaan sudah pernah kita jelaskan tapi kalau perusahaan-perusahaan itu belum pernah mendapatkan penjelasan kita akan undang atau kita panggil,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah ada rekrutmen pekerja akan tetapi bilamana ada rekrutmen langsung dari pusat.
“Jadi gini kalau Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah merekrut pekerja karena yang merekrut pekerja itu dari pusat. Kalau itu ada rekrutmen mungkin itu perusahaan lain disitu walaupun orangnya bekerja di Pertamina Tanjung Gerem. Jadi dipekerjakan di Gerem tapi yang merekrut bukan Pertamina langsung jadi harusnya perusahaan yang merekrut itulah yang melaporkan,” kata Eko kepada BANPOS saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (10/11/2022).
Namun demikian, Eko masih menunggu informasi dari Pertamina Tanjung Gerem soal adanya rekrutmen pekerja tersebut. “Nah ini saya belum dapat data tambahan. Makanya saya masih nunggu dari kantor Pertamina Tanjung Gerem,” pungkasnya. (LUK)
