BANTEN POS

Tag: Kota Serang

  • Konsolidasi Tapak Suci, Perkuat Jalinan Antar Pesilat

    Konsolidasi Tapak Suci, Perkuat Jalinan Antar Pesilat

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka menjalin Hubungan yang kuat antara para pesilat tapak suci di Kota Serang. Pimpinan Daerah (Pimda) 212 Tapak Suci Putera Muhammadiyah Kota Serang gelar Konsolidasi dalam bentuk latihan gabungan.

    Latihan gabungan tersebut dihadiri oleh para pelajar mulai dari SD, SMP, SMA, sampai Mahasiswa bahkan juga dihadiri oleh orang dewasa. Dalam latihan gabungan tersebut peserta dan pelatih sangat antusias dan semangat mengikuti rangkaian latihannya.

    Ketua bidang satu di Pimda 212 TSPM Kota Serang, Seftiawan Pratama mengatakan bahwa latgab ini merupakan sarana silaturahmi antar anggota dan menjaga kualitas pelatihan karena di latgab kita bisa menyamakan level materi yang seharusnya diterima oleh setiap anggota di setiap unit masing-masing unit.
    "Acara ini sebagai ajang silaturahmi antar pesilat tapak suci. Juga untuk meningkatkan rasa bangga terhadap tapak suci sehingga bisa melahirkan kader-kader tapak suci yang militan," katanya, Minggu (27/8).

    Dirinya menyampaikan, dengan adanya kegiatan latgab tersebut. Semoga bisa memunculkan semangat bertapak suci yang lebih baik lagi dan sebagai seorang pesilat, tentu dengan keilmuan yang baik.

    "Harapanya, di Latgab-latgab selanjutnya bisa dihadiri oleh lebih banyak anggota, sehingga akan melahirkan kader dan siswa Tapak Suci yanhg berkualitas dan memiliki militansi yang tinggi," ungkapnya.

    Senada dengan itu, Sekretaris Pimda 212 TSPM Kota Serang, Andri Wiguna menyampaikan bahwa latihan gabungan tapak suci ini, selain untuk persiapan untuk menuju Ujian Kenaikan Tingkat (UKT) yang akan dilaksanakan septembar nanti, juga sebagai ajang silaturahmi siswa dan kader tapak suci se-Kota Serang.

    "Tercatat tapak suci di kota serang memiliki 35 cabang atau unit latihan yang tersebar mulai dari tingkatan sekolah dasar sampai perguruan tinggi bahkan ada cabang umum yang menerima semua tingkatan usia.

    Ini merupakan modal tapak suci sebagai salah satu dari 10 perguruan pencak silat historis IPSI untuk melestarikan beladiri dan budaya pencak silat dari setiap tingkatan umur," ujarnya.

    Selain itu, Andri juga mengaku latgab tersebut sebagai salah satu bentuk dakwah. Karena sejatinya tapak suci bukan hanya untuk belajar pencak silat, juga untuk dakwah agama islam.

    "Harapannnya, semoga dengan latgab ini, para pesilat tapak suci khususnya di Kota Serang bisa menjadi pesilat yang tak hanya terampil dalam pencak silat. Tetapi juga memiliki pribadi yang baik dan religius," ujarnya.

    Kemudian, Salah Satu siswa tapak suci yang mengikuti kegiatan latgab, Anisa (14) mengaku sangat senang dengan dilaksanakannya latihan gabungan tersebut.

    "Sangat menyenangkan dan dapat menambah pengalaman, menemukan banyak saudara walaupun tidak sedarah, para pelatihnya juga sangat baik dalam mengejari kami teknik- teknik pencak silat," tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Pemkot Serang Persilahkan Ahli Waris Bawa Pada Ranah Hukum

    Pemkot Serang Persilahkan Ahli Waris Bawa Pada Ranah Hukum

    SERANG, BANPOS – Aset Kota Serang yang saat ini ditempati sebagai SDN Kuranji Kota Serang tersebut diklaim oleh salah seorang oknum yang mengaku sebagai ahli waris dari lahan tersebut.

    Di depan SDN Kuranji Kota Serang, Oknum yang mengaku ahli waris memasang spanduk yang bertuliskan jika aset tersebut dalam perlindungan hukum.

    Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang, Tb Suherman mengatakan bahwa pemasangan spanduk oleh oknum yang mengaku sebagai ahli waris tersebut dilakukan oleh satu pihak saja.

    “Tiba-tiba pagi hari, ada spanduk itu, penjaganya sendiri tidak tahu. Apalagi izin masang spanduk itu kepada kami,” katanya, Jumat (25/08).

    Menurutnya, hal itu sangat disayangkan. Lantaran ahli waris tersebut langsung melakukan klaim atas kepemilikan aset yang saat ini ditempati sebagai SDN Kuranji tersebut.

    “Sebaiknya, selama belum ada keputusan dari pengadilan yang tetap, tidak boleh ada klaim secara sepihak,” ucapnya

    Dengan adanya hal tersebut, pihaknya merasa keberatan jika spanduk tersebut dipasang secara terus-menerus. Hal itu lantaran dapat menimbulkan kerasahan baik dari siswa maupun guru, sehingga Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dapat terganggu.

    Oleh karena itu, Suherman mengaku bahwa pihaknya mencabut kembali spanduk yang terpampang jelas pada gapura SDN Kuranji tersebut.

    “Maka saya selaku kepala dinas atas dasar izin pimpinan maka spanduk saya dipindahkan,” ujarnya Kemudian, Analis Keuangan Pusat Daerah Ahli Muda BPKAD Kota Serang, Arif Hidayat menegaskan, bahwa tanah dan bangunan SDN Kuranji Kota Serang merupakan aset Pemerintah Kota Serang.

    Arif juga menjelaskan, bahwa hal tersebut dengan dasar undang-undang 32 tahun 2007 pasal 13 tentang pembentukan Kota Serang. Disebutkan bahwa aset dari Pemkab Serang wajib diserahkan kepada Pemkot Serang.

    “Untuk dasar pencatatan kita dari penyerahan kabupaten. Nah ini salah satunya adalah SDN Kuranji," jelasnya "Disamping itu, upaya kita untuk pengamanan aset tentu kita inventarisir dokumen-dokumen

    apa saja yang melekat di tanah ini,” tambahnya

    Arif juga menerangkan, kalau penyerahan lahan tersebut sudah disertai dengan surat keterangan jual beli dan juga surat keterangan hibah dari Kepala Desa .

    “Untuk surat keterangan jualnya tahun 1977 untuk surat keterangan hibanhnya tahun 1984, dihibahkan ke mendikbud untuk sekolah impres,” ujarnya

    Selain itu, Kepala SDN Kuranji Kota Serang, Nanah Nurjanah mengatakan gugatan yang dilontarkan oleh Ahmad Bin Samin terhadap tanah SDN Kuranji sama sekali tak diketahui oleh pihak sekolah.

    Ia mengaku, pihaknya tak mengetahui adanya permasalahan sengketa tanah pada SDN Kuranji Kota Serang yang kemudian digugat oleh ahli waris.

    “Kita mah disini ini hanya tugas saja, kan sebagai pengguna. Secara detail kepemilikannya saya tidak tau," ujarnya.

    Hal itu lantaran, tidak adanya konfirmasi apapun baik antara ahli waris sebagai penggugat dengan pihak sekolah maupun Pemerintah Kota Serang. Selain itu, pihak ahli waris juga tidak konfirmasi apapun pada pihak selolah,

    "Tiba-tiba langsung pasang. Entah malem, entah kapan kan. Tiba-tiba pagi sudah dipasang,” katanya.

    Nanah mengaku bahwa dirinya merasa kaget dan risau atas kejadian tersebut. Lantaran khawatir akan berimas terhadap Kegiatan Belajar Mengajar disekolah "Anak-anak rame, nanti takutnya berimbas juga pada kegiatan KBM, tapi alhamdulillah sampai saat ini KBM berjalan dengan lancar,” tandasnya. (CR-01/AZM)

  • Alpukat Kocok Sultan Bang Ibnu, Lokasi Kaki Lima Rasa Bintang Lima

    Alpukat Kocok Sultan Bang Ibnu, Lokasi Kaki Lima Rasa Bintang Lima

    SERANG, BANPOS – Siapa yang belum tahu kalau di Kota Serang ada minuman Alpukat Kocok atau disebut Katcok yang toppingnya sultan banget. Iya betul sekali, Katcok Bang Ibnu yang berlokasi di Jalan Abdul Hadi atau Cijawa Taspen, tepatnya di seberang percetakan Sayuti.com.

    Meski lokasi berjualan di pinggir jalan dengan gerobak kaki lima, tapi soal rasa, dijamin bintang lima. Kenapa begitu? Karena Ibnu, owner Katcok asal Palembang ini tidak pelit soal topping.

    Saat diwawancarai BANPOS, Ibnu mengaku tidak mengambil keuntungan banyak dari penjualan Katcok dan Jeruk peras segar yang dijualnya. Ia memastikan kualitas alpukat dan jeruk yang dijual tidak perlu diragukan, walau harus sedikit lebih mahal saat belanja bahan baku.

    “Toppingnya dibanyakin, alpukatnya juga. Biar untung sedikit, yang penting pembeli puas dan terus beli lagi beli lagi. Jadi lebih baik untung sedikit tapi setiap hari ada, daripada untung banyak tapi enggak bertahan lama,” ujarnya.

    Ibnu mengatakan bahwa setiap harinya ia berjualan sejak pukul 10 pagi hingga 8 malam. Namun, terkadang lebih cepat tutup apabila alpukat yang dijualnya lebih dulu ludes.

    “Alhamdulillah pembelinya banyak dan biasanya balik lagi, mungkin karena merasa kualitas Katcok enak, makanya balik lagi,” tuturnya.

    Selama lebih dari 2 tahun, Ibnu mengaku kadang kewalahan saat melayani pembeli. Sehingga ia tidak lagi bergabung dalam aplikasi pembelian secara online.

    “Pernah pakai aplikasi Gojek, tapi sekarang enggak. Karena jujur sih kewalahan ngelayanin pelanggan, kadang ada yang beli lebih dari 5 karena mereka pesan dulu sambil lewat, nanti setengah jam diambil gitu,” terangnya.

    Dengan harga Rp15.000, Ce’es Banpos sudah bisa menikmati Alpukat Kocok atau bisa juga memilih Alpukat kerok. Kalau ingin pakai topping keju, cukup tambah Rp3.000 untuk dapat toping keju atau coklat atau milo yang sangat berlimpah ruah.

    Untuk minuman jeruk peras segar, Ce’es Banpos cukup membayar Rp6.000 saja. Pengen lemon? Ada juga kok, harganya hanya Rp8.000 saja.

    Berdasarkan pantauan, pembeli Katcok Bang Ibnu ini banyak dari kalangan pegawai pemerintahan hingga anak sekolah. Bagi Ce’es Banpos yang mau menyicipi minuman alpukat kocok atau jeruk peras segar, bisa langsung datang ke lokasi jualan Katcok Bang Ibnu di Cijawa Taspen, Serang.

    “Pembeli ramai alhamdulillah, sekarang enggak pakai aplikasi gojek atau sebagainya. Mudah-mudahan ramai terus, dan jangan ragu buat beli Katcok Bang Ibnu, dijamin kualitas terbaik dan topping melimpah,” tandasnya. (MUF)

  • Usung Jargon Kolaborasi, Ini Gagasan Hasan Basri Dalam Membangun Kota Serang

    Usung Jargon Kolaborasi, Ini Gagasan Hasan Basri Dalam Membangun Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Usai resmi diusung sebagai Bakal Calon (Bacalon) Walikota Serang oleh PKS, Hasan Basri memaparkan sejumlah gagasannya dalam membangun Kota Serang.

    Gagasan tersebut dipaparkan oleh Hasan di hadapan kader, calon dewan dan pimpinan DPD Kota Serang, DPW Provinsi Banten maupun DPP PKS di Graha PKS Kota Serang, Minggu (20/8).

    Mengusung jargon Kolaborasi, ada tiga gagasan yang disampaikan oleh Hasan. Pertama, Hasan menggagas program pembangunan yang berkeadilan.

    Menurutnya, pembangunan yang berkeadilan bukan hanya sekadar merata saja, namun juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kota Serang secara adil.

    Untuk merealisasikan hal tersebut, Hasan mengaku akan mendorong program pembangunan berbasis RT. Dalam program itu, Hasan akan menganggarkan anggaran pembangunan, untuk setiap RT.

    “Jadi nanti RT akan memiliki anggaran untuk melakukan pembangunan, nanti mereka membentuk Pokja untuk melakukan pembangunannya,” ujar Hasan.

    Meski demikian, Hasan mengakui jika program tersebut memiliki tantangan tersendiri. Tantangan tersebut yakni ketersediaan anggaran pada APBD Kota Serang.

    “Tapi kalau setiap RT mendapat Rp50 juta, kurang lebih kita membutuhkan anggaran sebesar Rp100 miliar. Insyaallah APBD kita cukup, dengan jumlah PAD kita pun Insyaallah memadai,” ungkapnya.

    Kedua, Hasan memiliki gagasan untuk bisa memantapkan identitas Kota Serang sebagai Kota Jasa. Apalagi menurutnya, Kota Serang berada di jalur Selat Sunda, yang merupakan lalulintas perekonomian internasional.

    “Jadi ini potensinya sangat besar. Selat Sunda ini perlintasan internasional, kita bisa mengebalikan kejayaan masa Kesultanan Banten dengan menjadi salah satu tempat peristirahatan lalulintas internasional itu,” katanya.

    Ketiga, Hasan Basri pun menggagas program satu tahun seribu sarjana. Program tersebut berfokus pada pemberian beasiswa bagi pelajar Kota Serang, untuk melanjutkan jenjang pendidikan ke perguruan tinggi.

    “Sehingga kurang lebih untuk 5 tahun anggaran itu bisa lebih dari 4 ribu sarjana. Insyaallah anggaran kita cukup. Apalagi kita tahu PAD kita banyak yang bocor, sehingga jika dimaksimalkan dapat merealisasikan program ini,” tandasnya. (DZH)

  • Ramai-ramai Kecam BBWSC3

    Ramai-ramai Kecam BBWSC3

    SERANG, BANPOS – Sikap Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) yang tidak membuka kepada publik terkait dengan kerusakan pada Bendungan Sindangheula, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya, kerusakan pada Bendungan Sindangheula merupakan informasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan seharusnya tidak ditutup-tutupi.

    Di sisi lain, BBWSC3 pun akan digeruduk oleh Pergerakan Pemuda Peduli Banten (P3B) pada Senin (14/8) hari ini. Aksi tersebut akan dilakukan lantaran P3B menduga adanya tindak pidana korupsi (Tipikor), dalam pelaksanaan pembangunan Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung.

    Deputi Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Amin Rohani, mengaku kecewa dengan sikap BBWSC3, yang terkesan telah melakukan pembohongan dan terkesan menutup-nutupi informasi perihal kerusakan yang terjadi pada Bendungan Sindangheula.

    Padahal, berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) Bendungan Sindangheula yang telah tersebar luas di internet menyebutkan, memang telah terjadi kerusakan pada bagian katup pemancar air atau hollow jet bendungan tersebut.

    Akibat kerusakan itu berdampak pada terjadinya banjir di Kota Serang dan mengakibatkan kerugian materil yang terbilang cukup besar. Oleh karenanya, Amin Rohani meminta kepada BBWSC3 untuk bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang telah ditimbulkan akibat peristiwa tersebut. Terlebih, BBWSC3 telah mengakui bahwa memang terjadi kerusakan, meskipun sebelumnya mengklaim tidak ada kerusakan.

    “Maka sudah seharusnya BBWSC3 bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan akibat banjir bandang yang terjadi tersebut,” kata Amin Rohani kepada BANPOS pada Minggu (13/8).

    Menurut Amin, informasi mengenai adanya kerusakan pada bagian bendungan Sindangheula bukanlah merupakan informasi yang dikecualikan. Sehingga menurutnya, BBWSC3 tidak pantas untuk menutup-nutupi fakta sebenarnya perihal kondisi bendungan Sindangheula kepada masyarakat.

    “Jika ada informasi yang ditutup-tutupi dan informasi tersebut tidak masuk ke dalam informasi yang dikecualikan, sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang KIP, maka ada konsekuensi hukum bagi badan publik yang tidak memberikan informasi,” tegasnya.

    Kepala Pelaksana BPBD Kota Serang, Diat Hermawan, saat dikonfirmasi BANPOS pun mengaku bahwa dirinya tidak mengetahui jika terjadi kerusakan pada komponen Bendungan Sindangheula. Bahkan, dirinya baru mengetahui terkait dengan hal tersebut.

    “Ini mah fakta aja ya, saya tidak ada tendensi apa-apa, enggak ada pemberitahuan tentang bendungan seperti apa, kondisi bendungan seperti apa, air bendungan seperti apa. (Sebelum banjir bandang) enggak ada laporan elevasi air berapa,” ujarnya saat diwawancara BANPOS.

    Menurut Diat, dirinya selaku penanggungjawab kebencanaan di Kota Serang, baru mengetahui bahwa air di Bendungan Sindangheula melimpas deras, beberapa jam setelah air banjir bandang mulai tinggi di Kota Serang.

    “Jadi saya tahu justru setelah kejadian bahwa air melimpas melalui spillway pada malam hari. Subuh tahu-tahu banjir saja. Jadi tidak ada yang namanya early warning system, saya sudah berkali-kali meminta supaya ada seperti itu. Bahkan Jakarta saja ada pos pemantaunya di Bogor,” ungkap Diat.

    Diat mengatakan bahwa peristiwa banjir bandang Kota Serang benar-benar tidak terprediksi. Jika memang dalam pemantauannya terdapat sistem yang jelas untuk memberitahukan potensi-potensi bencana, tragedi Maret 2022 seharusnya dapat diminimalisir kerugian serta korbannya.

    “Rumah saya pun kebanjiran itu jam 03.40 subuh, garasi rumah saya kena. Kalau saya sudah tahu, ya malu juga kok rumah Kalaksa BPBD kerendem. Jadi memang itu mendadak dan tidak ada pemberitahuan,” terangnya.

    Salah satu penyintas banjir bandang Kota Serang, Hadiroh, mengaku kecewa dengan BBWSC3. Pasalnya, mereka menutup-nutupi informasi penting terkait dengan kerusakan bendungan, dan membiarkan warga Kota Serang menjadi korban.

    “Kalau mereka mengakui jika terjadi kerusakan, kenapa masih juga mengklaim bahwa mereka tidak salah. Kan harusnya kalau memang rusak, segera perbaiki dong. Terus juga seharusnya kasih tau kepada masyarakat, ada kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ini kan enggak, mereka juga enggak mau disalahkan,” ujarnya.

    Mantan aktivis HMI MPO ini pun menegaskan bahwa hujan merupakan rahmat. Pengetahuan dalam pengelolaan hujan pun sudah ada, salah satunya dengan membuat sebuah bendungan. Namun ketika terjadi kesalahan dalam pengelolaannya, seharusnya mereka yang bertugas di sana, jantan untuk mengakui kesalahan.

    “Kalau diminta bersyukur, iya kami pasti bersyukur kalau berfungsi dengan baik. Kalau tidak berfungsi, buat apa ada bendungan,” tegasnya.

    Terpisah, P3B turut menyoroti kinerja dari BBWSC3, khususnya dalam hal pembangunan pengaman pantai KEK Tanjung Lesung dan Pantai Carita-Anyer. P3B menduga, terdapat kongkalingkong dan praktik bancakan dalam pembangunan proyek senilai kurang lebih Rp500 miliar tersebut.

    Koordinator P3B, Arip Wahyudin, dalam keterangan tertulisnya menjelaskan bahwa terdapat dugaan Tipikor dalam sejumlah paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh BBWSC3. Di antaranya Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung Paket I sebesar Rp353.579.402.000,00, Pengamanan Pantai KEK Tanjung Lesung paket II sebesar Rp214.689.496.000,00, dan Pengamanan Pantai Anyer-Carita Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang (Pasca Tsunami) sebesar Rp47.144.220.000.

    “Diduga mulai dari usulan, pengkondisian lelang, pembangunan yang asal-asalan dan banyak lagi permasalahan lainnya. Asumsi kami bahwa pekerjaan tiga proyek itu adalah ajang bancakan oknum-oknum di lingkungan Kementerian PUPR (BBWSC3) SNVT Sumber Air Cidanau-Ciujung-Cidurian Provinsi Banten dan para oknum-oknum kontraktor yang memenangkan lelang,” ujarnya.

    Oleh karena itu, pihaknya mendesak kepada pemerintah pusat untuk meninjau ulang kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu, pihaknya juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), untuk mengusut dugaan tipikor pada proyek bernilai ratusan miliar rupiah itu.

    “Polri, Kejagung, dan KPK harus segera menangkap para oknum-oknum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, serta menguji forensik semua dokumen-dokumen pemenang tender di Kementerian PUPR dari mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 untuk proyek-proyek yang ada di Provinsi Banten, khususnya di Kabupaten Pandeglang,” tandasnya. (MG-01/DZH/ENK)

  • Mengais Asa di Gemerlap Ibu Kota Banten

    Mengais Asa di Gemerlap Ibu Kota Banten

    SERANG, BANPOS – Di tengah ramainya masyarakat Ibu Kota Provinsi Banten yang tengah menikmati akhir pekan di salah satu lokasi yang menjadi tempat favorit untuk berekreasi, yakni Stadion Maulana Yusuf, terdapat kisah pilu di baliknya.

    Seperti yang BANPOS temukan di salah satu kedai di lokasi tersebut pada Sabtu (12/8) malam, terdapat banyak sekali anak di bawah umur yang mengais rezeki dengan cara yang memprihatinkan.

    Seperti mengumpulkan rongsokan, mengamen hingga mengemis. Padahal, beberapa waktu lalu baru saja diperingati Hari Anak Nasional yang mana Kota Serang mendapatkan predikat Kota Layak Anak (KLA) tingkat Pratama.

    Salah satu anak, sebut saja Asep, saat berbincang dengan BANPOS mengaku mengumpulkan rongsokan dan mengemis hingga pukul 21.00 WIB malam, agar bisa jajan.

    Asep yang mengaku bersekolah di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Kecamatan Serang ini, melakukan aktivitas tersebut setiap hari selesai Isya.

    “Mulai dari rumah jam 8 malam, lebih sering diem di minimarket deket rumah,” kata Asep kepada BANPOS di belakang Stadion Kota Serang.

    Asep menjelaskan, apa yang dilakukannya atas keinginannya sendiri. Bahkan, ia mengaku tidak mendapat larangan dari orang tuanya.

    “Keinginan sendiri, ibu juga begini (mengumpulkan rongsokan). Aku gak dimarahin, dimarahin kalau pulang kemaleman,” jelasnya.

    Ia menerangkan, saat ini ia tinggal bersama ibu dan kakak perempuannya yang bersekolah di salah satu SMK di Kota Serang.

    “Ayah udah gak ada, aku begini sambil minta-minta buat jajan,” tandasnya.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, terlihat puluhan anak yang melakukan kegiatan serupa. Terdapat masyarakat yang iba dengan memberikan uang ataupun makanan. (MYU/DZH)

  • DPP Badak Banten Lantik dan Kukuhkan Pengurus Baru

    DPP Badak Banten Lantik dan Kukuhkan Pengurus Baru

    SERANG, BANPOS – Pengurus DPP Badak Banten periode 2023-2028 secara resmi dilantik di salah satu hotel di Kota Serang pada Sabtu, (12/8).

    Pelantikan dan pengukuhan Pengurus DPP Badak Banten dilakukan oleh Dewan Pertimbangan DPP Badak Banten, Yoyon Sujana.

    Ketua umum DPP Badak Banten, Tb. Ai Syamsuri, mengatakan bahwa ke depan, pihaknya harus memiliki program kerja, baik program jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

    “Tapi yang kita hadapi sekarang yaitu terkait masalah kesekretariatan dan kedua merapihkan kepengurusan, baik di tingkat DPW, DPD, DPC atau yang lainnya, supaya organisisi ini makin maju,” katanya kepada awak media.

    Ia juga optimistis pasca pengurus DPP Badak Banten dilantik, semua anggota mendukung dan bisa bekerjasama untuk mengembangkan dan memajukan ormas ini ke depannya.

    Sementara itu, Sekejen DPP Badak Banten, Hilman Sony Permana, menyampaikan bahwa kedepan pihaknya akan menjalankan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) untuk merumuskan program-program yang akan dijalankan untuk 5 tahun ke depan.

    “Salah satunya itu yang selama ini tertunda, kita akan melaksanakan Diklat yang sempat tertunda karena Covid-19 dan Insyallah dipengurusan ini kita akan segera diklat,” ujarnya.

    Yang kedua, terkait dengan e-KTA atau KTA online, di mana program tersebut adalah program Ketua Umum ketika pencalonan.

    “Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan, e-KTA ini gratis bagi seluruh anggota Badak Banten tanpa biaya sepeser pun,“ ujarnya.

    Yang ketiga, pihaknya juga akan melaksanakn diskusi-diskusi publik yang bertujuan untuk menyikapi problematika yang terjadi di masyarakt.

    “Mudah-mudahan bisa terlaksana di periode ini, mohon doanya,” tandasnya. (ZIK/DZH)

  • Paripurna KUA PPAS Kota Serang Ngaret Gegara Pemkot Serang Belum Hadir

    Paripurna KUA PPAS Kota Serang Ngaret Gegara Pemkot Serang Belum Hadir

    SERANG, BANPOS – Pelaksanaan rapat paripurna pembahasan penetapan dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Serang Tahun Anggaran 2024 ‘ngaret’ dari jadwal yang ditetapkan.

    Tidak tanggung-tanggung, hingga kurang lebih 2 jam lamanya, pelaksanaan agenda tersebut tak kunjung juga dimulai.

    Padahal, berdasarkan jadwal yang diterima oleh BANPOS pada Jumat (11/8), sedianya pelaksanaan agenda rapat paripurna akan dimulai pada pukul 13.00 WIB.

    Namun hingga pukul 15. 15 WIB agenda tersebut belum juga dimulai.

    Berdasarkan pantauan BANPOS di lokasi acara, ruangan hanya diisi oleh segelintir staf protokoler dan anggota dewan.

    Sedangkan perwakilan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, belum juga nampak di lokasi.

    Selain membahas mengenai penetapan KUA-PPAS Kota Serang Tahun Anggaran 2024, dalam agenda kali ini juga turut membahas mengenai persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Serang. (MG-01/DZH)

  • Kota Serang Masih Muda, Walikota Maklumi Sejumlah Kekurangan

    Kota Serang Masih Muda, Walikota Maklumi Sejumlah Kekurangan

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang Syafrudin membela diri perihal pembangunan di Kota Serang yang dianggap belum berkualitas oleh sejumlah kalangan. Menurutnya hal itu wajar saja, sebab usia Kota Serang masih terbilang muda.

    Meski banyak kalangan yang menilai pelaksanaan program pembangunan di Kota Serang belum optimal, namun politisi PAN itu mengklaim, selama di bawah kepemimpinannya capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang sudah hampir mendekati sempurna, yakni 93 persen.

    Maka dari itu di sisa waktu yang ada, Syafrudin sesumbar bahwa dirinya mampu menuntaskan janji politiknya kepada masyarakat.

    “Kalau RPJMD kita sudah mencapai 93 persen. Kemudian di akhir jabatan kami ini Insyaallah paling tidak 98 persen kami sudah laksanakan. Dan Insyaallah akan diselesaikan,” tegasnya.

    Oleh karenanya, Syafrudin mengatakan, di sisa masa jabatannya saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan terus melaksanakan pembangunan di Kota Serang guna mengejar sejumlah program pembangunan yang belum terlaksana.

    “Dan insyaallah pembangunan akan terus berjalan, sekalipun nanti upama nya ada Pj atau pemilihan kembali, tetap Kota Serang kami menginginkan yang terbaik daripada kota/kabupaten yang lain,” ujarnya.

    Kota Serang masih butuh waktu panjang untuk dapat membenahi seluruh lini sektor permasalahan yang ada. Bahkan, menurut Syafrudin, daerah lain yang terbilang sudah lama berdiri pun belum tentu berkualitas pembangunannya apalagi Kota Serang baru menginjak usia 16 tahun.

    “Kalau sudah merata itu mungkin usianya sudah 100 tahun, boleh insyaallah merata. Ini usia kita baru 16 tahun, baru remaja, jadi yang ratusan tahun saja belum tentu merata. Contoh kabupaten/kota yang lain, yang ratusan tahun belum merata,” kata Walikota Serang Syafrudin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Serang pada Kamis (10/8).

    Sementara itu Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi memberikan sejumlah catatan penting terhadap capaian pembangunan Kota Serang selama duet Syafrudin-Subadri menjabat.

    Namun, dari sejumlah catatan yang diberikan, hal yang paling disoroti olehnya adalah perihal penyerapan anggaran yang dirasa belum optimal.

    “Catatan pentingnya seperti walikota bahwa banyak penanganan yang belum terselesaikan terkait anggaran, ya memang ada keterbatasan dan itu nanti kita pecahkan bersama karena itu menjadi tantangan untuk Kota Serang ke depan,” kata Budi Rustandi.

    Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri menilai capaian kinerja RPJMD Kota Serang mencapai 93 persen itu perlu dikonfirmasi kembali kebenarannya.

    Pasalnya, menurut dia, capaian yang dibangga-banggakan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataannya di lapangan.

    “Kita harus lihat capaian RPJMD tadi kata pak Wali sudah 93 persen. Nah itukan kita konfirmasi di lapangan seperti apa? Faktanya kita, sarana prasarana pendidikan masih ada yang berantakan,” katanya.

    Di sisa waktu akhir masa jabatan, polisi PKS itu menekankan kepada Walikota dan Wakil Walikota Serang untuk lebih fokus melaksanakan tugas-tugas kerjanya yang belum sempat terealisasi di tahun ini.

    “Selesaikan saja dulu PR-PR itu minimal yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Akhirnya BBWSC3 Buka Suara, Akui Bendungan Sindangheula Memang Rusak

    Akhirnya BBWSC3 Buka Suara, Akui Bendungan Sindangheula Memang Rusak

    SERANG, BANPOS – Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) akhirnya mengakui jika terjadi kerusakan pada Bendungan Sindangheula, khususnya pada komponen hidromekanikal Hollow Jet Valve atau katup pemancar air, pada saat banjir bandang terjadi di Kota Serang. Meski demikian, BBWSC3 tetap membantah bahwa banjir bandang yang terjadi, merupakan akibat dari bendungan Sindangheula.

    Di sisi lain, salah satu pegiat pengelolaan air, Djoko Suryanto, yang juga merupakan penulis dari sejumlah buku seperti ‘Tanah Airku Salah Kelola Hujan’ dan Banjir Jakarta: Hujan Itu Rahmat Bukan Musibah’, sempat melakukan pengkajian terhadap pengelolaan Bendungan Sindangheula pada 16 Juli 2022.

    Hasil pengkajian itu dipublikasikan olehnya melalui video pada kanal YouTube dia dengan judul: TIGA BUKTI KESALAHAN FATAL OPERASI BENDUNGAN SINDANGHEULA. Dalam video tersebut, terdapat sejumlah penilaian yang dia sebut sebagai kesalahan, dalam pengelolaan Bendungan Sindangheula.

    Pertama, ia menyebut bahwa pengoperasian Bendungan Sindangheula, tidak sesuai dengan standar internasional pengoperasian bendungan. Pasalnya, tinggi muka air normal bendungan tersebut, sejajar dengan pelimpah atau spillway.

    Padahal menurutnya, berdasarkan standar internasional, tinggi muka air normal bendungan seharusnya tidak sama tingginya dengan pelimpah. Sebab seharusnya, terdapat rentang ketinggian air, yang difungsikan sebagai kolam banjir. Hal itu ia paparkan dengan berbagai jenis bendungan, yang seluruhnya mengikuti standar tersebut.

    “Ini manual baku secara internasional. Normal Water Level (tinggi muka air normal) itu selalu di bawah spillway,” ungkapnya.

    Menurut Djoko, dia berani menyatakan bahwa pengoperasioan Bendungan Sindangheula tidak sesuai dengan standar baku internasional, berdasarkan pada data teknis yang dimiliki olehnya. Ia mengaku jika data tersebut merupakan data milik BBWSC3.

    “Untuk data teknis Bendungan Sindangheula, muka air normalnya sama dengan spillway atau pelimpah. Bukti data teknis, elevasi muka air normal 106,613 El.m, sama dengan elevasi puncak pelimpah 106,613 El.m, dan elevasi muka air banjirnya 108,613 El.m. Jadi selama belum terjadi banjir kemarin, pengoperasiannya seperti ini, akhirnya terjadi banjir. Begitu hujan turun, run off, debitnya langsung melimpah. Jadi fungsi bendung tidak berguna sebagai pengendali banjir,” jelasnya sambil memaparkan presentasi data.

    Djoko dalam videonya, juga menunjukkan data monitoring tinggi muka air Bendungan Sindangheula sejak awal tahun 2022, hingga 1 Maret 2022 yang merupakan waktu terjadinya banjir bandang Kota Serang.

    Dalam data yang paparkan, terlihat bahwa sejak awal tahun 2022, tinggi muka air Bendungan Sindangheula kerap berada di atas muka air normal. Sebelum peristiwa banjir bandang terjadi, sempat terjadi lonjakan elevasi muka air pada kisaran 22 Januari 2022 hingga awal bulan Februari 2022. Posisi tinggi muka air berada di angka 107 El.m.

    Ketinggian itu menurun pada 5 Februari, dan berada di kisaran tinggi muka normal hingga pada 26 Februari mulai terlihat ada kenaikan melebihi tinggi normal, dan membeludak pada 1 Maret 2022 dengan ketinggian melebihi tinggi muka air banjir 108,613 El.m.

    “Ini data real dari Kepala BBWSC3. Muka air normal setelah banjir bandang selalu berada di bawah spillway. Namun sebelum banjir, muka air normal selalu 106,613 El.m. Setelah tanggal 16 (Maret) memang mulai ada perubahan, setelah adanya evaluasi. Ini yang benar. Jadi kalau musim hujan atau kering pun, muka air normal itu harus berada di bawah spillway,” terangnya.

    Pada Kamis (10/8), BANPOS diundang oleh BBWSC3 untuk melakukan klarifikasi terkait dengan dugaan kerusakan Bendungan Sindangheula, yang sebelumnya telah diterbitkan oleh BANPOS dalam edisi Indepth beberapa waktu yang lalu.

    BANPOS ditemui oleh beberapa pihak dari BBWSC3, di antaranya Kepala Satker Bendungan BBWSC3, Arbor Reseda dan Pelaksana Teknis Bendungan, Rommy Hamzah. Keduanya menjawab sejumlah pertanyaan BANPOS, termasuk dengan kajian yang disampaikan oleh Djoko Suryanto.

    Arbor Reseda kepada BANPOS, mengatakan bahwa tidak dibukanya Hollow Jet Valve oleh pihaknya pada saat banjir bandang, merupakan hal yang disengaja. Menurutnya, kondisi di aliran sungai Cibanten sudah sangat parah, sehingga jika dibuka akan memperburuk keadaan.

    “Kalau tidak ada bendungan, lebih parah atau tidak? Silakan dinilai secara logika. Kalau hollow jet dibuka, airnya keluar pasti lebih banyak. Otomatis, genangan akan makin tinggi. Jadi itu alasannya tidak dibuka,” ujarnya.

    Menurut dia, Bendungan Sindangheula telah menjalankan fungsinya untuk mengendalikan banjir. Akan tetapi, kapasitas bendungan tidak dapat menampung debit hujan yang turun, sehingga air melimpah melalui spillway.

    Selain itu, ia mengakui bahwa terkait dengan dugaan kerusakan Hollow Jet Valve yang merupakan bagian dari bendungan Sindangheula, memang benar. Ia mengatakan, Hollow Jet Valve memang mengalami kerusakan, karena alat tersebut berkaitan dengan air yang terdiri dari berbagai material.

    “Kenapa harus diperbaiki? Ya karena rusak. Kenapa rusak? Karena hollow jet itu kan barang hidromekanikal. itu kan menjalankan fungsi, buka-tutup kemasukan air. Air itu bukan kayak air keran atau air lain, tapi air catchment area, luasnya 75 KM persegi. Di atas masuk semua, ada hutan, ada perumahan, ada sedimen. Setelah beberapa tahun pasti rusak. Kalau tidak diperbaiki kan tidak berfungsi,” ungkapnya.

    BANPOS pun menanyakan kapan pastinya Hollow Jet Valve tersebut rusak, apakah sebelum banjir bandang atau setelah banjir bandang. Pelaksana Teknis Bendungan, Rommy Hamzah, menjawab bahwa kerusakan terjadi sebelum banjir bandang terjadi.

    “Itu terdeteksi memang sebelum banjir, baru terdeteksi. Dan waktu itu kita mengoperasikan itu bukan tidak maksimal. Saat kejadian itu kan, seminggu sebelumnya hujan lebat. Pada saat itu tepat hollow jet kita tutup, karena air limpas. Hal itu biar tidak menambah genangan air,” ungkapnya.

    Ia pun menjawab terkait dengan hasil kajian dari Djoko Suryanto. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan penurunan muka air normal hingga tersedia kolam penampungan banjir, sejak Oktober 2021. Namun menjelang akhir tahun 2021, ia menuturkan bahwa terdapat potensi bencana hidrologi, yang berlangsung hingga awal tahun 2022.

    “Di situ malah kami sudah menurunkan lebih dari yang disampaikan tadi, elevasi itu sudah di bawah 106. Kemarin kalau tidak salah di 104 kita turunkan. Tapi kan kita tetap mempertahankan itu. Karena di hilir juga masih butuh air, apalagi irigasi sama air baku. Seiring berjalannya waktu, hujan di Maret itu kan tinggi, puncaknya pas banjir itu,” katanya.

    Menurutnya, BBWSC3 telah menyediakan kolam banjir setinggi dua meter lebih, dengan kapasitas hingga dua juta meter kubik lebih cadangan ruang untuk menampung banjir. Hal tersebut jika dibandingkan dengan data yang dipaparkan oleh Djoko Suryanto, tidak sesuai. Pasalnya, data yang dipaparkan oleh Djoko Suryanto menggambarkan bahwa tren ketinggian muka air sejak Januari 2022, selalu berada di kisaran 106,613 El.m, tidak pernah di bawah 106 El.m seperti yang diklaim oleh BBWSC3.

    Namun ketika BANPOS meminta data terkait dengan riwayat tinggi muka air Bendungan Sindangheula sejak awal tahun 2022 hingga peristiwa banjir bandang, pihak BBWSC3 enggan memberikan dan mengarahkan untuk melakukan permohonan informasi.

    Di akhir, Arbor Reseda pun sempat menanyakan dari mana data yang dimiliki oleh BANPOS terkait dengan kerusakan Bendungan Sindangheula. Menurutnya, data tersebut seharusnya rahasia, dan hanya dimiliki oleh kontraktor saja. BANPOS pun menjawab bahwa data tersebut didapatkan dari internet, tanpa tahu siapa pengunggahnya.

    Selain itu, Arbor juga menuturkan kepada BANPOS untuk menyampaikan kepada Djoko Suryanto, referensi standar internasional bendungan apa yang dirinya gunakan. Ia mengatakan, jika memang Bendungan Sindangheula tidak sesuai standar, seperti apa pengoperasian yang sesuai dengan standar dalam pengoperasian bendungan.(DZH/PBN)