BANTEN POS

Tag: Kota Serang

  • Perempuan Kota Serang Harus Berdaya

    Perempuan Kota Serang Harus Berdaya

    BEBERAPA kali kami di BANPOS mencoba mengangkat isu terkait kondisi perempuan di Banten, bahkan ada salah satu skripsi yang membahas pemberitaan pengarusutamaan Gender Equality and Social Inclusion di BANPOS. Hal ini sebagai wujud komitmen kami tentang pentingnya mendorong pembangunan yang tidak diskriminatif di Banten. Bahkan sempat kami buat edisi khusus ‘pink’ untuk membahas hal tersebut.

    Dalam obrolan-obrolan warung kopi yang biasa saya lakukan, ada salah satu ASN perempuan Kota Serang yang cukup asyik untuk diajak berdiskusi, baik yang ringan hingga ke hal yang cukup mendalam. Saya sempat mencetuskan, kenapa tidak berani mencoba untuk ikut lelang jabatan menjadi kepala dinas? Namun ia menyatakan tidak (belum) berminat.

    Iseng-iseng di BANPOS kami coba menelusuri, ternyata memang Kota Serang yang tepat hari ini berumur 16 tahun, belum pernah memiliki kepala dinas perempuan. Bahkan jika dilihat kembali, jumlah keterwakilan perempuan di DPRD Kota Serang sangat kecil, hanya sebesar 13 persenan saja, jauh dari kuota minimal 30 persen yang digaung-gaungkan.

    Kota Serang, sebuah kota baru yang disebut sebagai ibu kota Provinsi Banten telah mencapai usia yang ke 16 tahun. Namun, perayaan ini juga menjadi panggung untuk merenung tentang peran dan kesejahteraan perempuan dalam masyarakatnya.

    Indeks Pembangunan Gender IPG membawa kita ke dalam pandangan holistik tentang bagaimana perempuan di Kota Serang berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. IPG adalah ukuran yang mencerminkan sejauh mana kesetaraan gender telah dicapai di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Kota Serang telah membuat langkah penting dalam memperbaiki indikator ini, tetapi masih ada jalan yang harus ditempuh.

    Saat merayakan HUT Kota Serang, penting untuk menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Gender. Peningkatan dalam akses dan kualitas layanan kesehatan bagi perempuan, termasuk akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan pencegahan kekerasan berbasis gender, adalah langkah signifikan menuju kesetaraan gender yang sebenarnya.

    Di ranah pendidikan, Kota Serang telah mengalami kemajuan dalam memastikan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Program-program untuk mengatasi kesenjangan gender dalam literasi dan angka partisipasi perempuan dalam pendidikan formal serta nonformal perlu terus ditingkatkan. Hal ini tercermin dalam Indeks Pembangunan Gender Kota Serang yang telah mencapai angka 92,63 pada tahun 2022 kemarin. Hal ini menunjukkan bahwa dalam program pembangunan, kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki sudah bisa diminimalisir.

    Namun, salah satu titik paling penting dalam upaya menuju kesetaraan gender adalah Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). IPG mencerminkan tingkat pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek, seperti partisipasi politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Kota Serang harus berfokus pada penguatan perempuan dalam berbagai posisi kebijakan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional.

    Dalam hal Indeks Pemberdayaan Gender tersebut, terlihat perempuan di Kota Serang masih belum berdaya secara maksimal, hal ini setidaknya tercermin dalam Indeks Pemberdayaan Gender Kota Serang yang hanya mencapai 62,39 persen, di bawah dari angka provinsi.

    Setidaknya dari dua hal yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu minimnya keterwakilan perempuan di DPRD dan juga tidak adanya Kepala OPD perempuan menunjukkan masih ada PR bagi Kota Serang untuk meningkatkan pemberdayaan perempuannya.

    Perayaan HUT Kota Serang seharusnya juga menjadi momen untuk merenung tentang tantangan yang masih dihadapi oleh perempuan dalam menggapai penuhnya potensi mereka. Kekerasan berbasis gender, kesenjangan upah, keterbatasan dalam akses terhadap pekerjaan yang bervariasi, dan minimnya perwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan adalah isu-isu yang harus ditangani secara serius.

    Oleh karena itu, HUT Kota Serang harus menjadi panggung bagi komitmen baru untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan, baik melalui kebijakan inklusif yang mendukung kesetaraan gender maupun melalui langkah-langkah nyata dalam memerangi ketidaksetaraan. Dengan memajukan perempuan, Kota Serang akan mewujudkan potensinya sebagai kota yang dinamis, inklusif, dan berkelanjutan untuk semua warganya.(*)

  • Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Tantangan pembangunan Kota Serang dalam 16 tahun terakhir menghadirkan isu-isu kompleks, seperti masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Meskipun ada usaha dalam mengatasi permasalahan seperti stunting dan angka kematian ibu dan bayi, tantangan masih ada dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.

    Pemerintah Kota Serang juga dihadapkan pada capaian kinerja yang harus ditingkatkan, seperti pendidikan yang belum optimal, ekonomi yang perlu diperkuat, dan infrastruktur yang masih kurang. Dalam upayanya, Pemkot Serang telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kerja untuk mengurangi kesenjangan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

    Namun, masih ada kendala yang menghambat, seperti tingginya angka putus sekolah dan minimnya investasi. Beberapa masalah mencakup kurangnya fasilitas pendidikan dan penerangan jalan yang mempengaruhi rasa aman masyarakat.

    Selain itu, persoalan lingkungan dan kemiskinan juga menjadi perhatian serius, dengan faktor-faktor seperti biaya hidup tinggi, rendahnya gaji, dan pekerjaan informal yang tidak cukup memadai. Meskipun ada beberapa program bantuan sosial, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga Kota Serang.

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan bahwa persoalan Kota Serang hingga saat ini masih cukup banyak. Hal itu menurutnya menjadi pekerjaan rumah bersama, untuk dapat menyelesaikannya.

    “Seperti juga permasalahan infrastruktur, kemudian permasalahan sosial ini luar biasa di Kota Serang. Sederhana karena secara kasat mata terlihat, setiap perempatan jalan masih banyak anak-anak yang usia sekolah minta-minta dan sebagainya,” ujar Hasan.

    Begitu pula persoalan wajib dasar pelayanan, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, hal itu harus bisa secara kolektif diselesaikan. Apalagi, Kota Serang sudah menjelang usia yang ke-17 tahun tahun depan.

    “Soal Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB), itu kan wajib dasar pelayanan. Begitu pula dengan permasalahan stunting. Tentu ini harus menjadi upaya bersama untuk bisa melayakkan Kota Serang menjadi ibukota provinsi,” ungkapnya.

    Berdasarkan data yang dimiliki BANPOS, pada tahun 2022 lalu, Kota Serang mengalami kenaikan jumlah angka kematian bayi. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 32 kasus. Jumlah itu naik signifikan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 13 kasus.

    Terdapat pula kenaikan pada angka kematian ibu (AKI), meskipun tidak signifikan. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 19 kasus kematian ibu. Jumlah itu meningkat dua kasus dari tahun sebelumnya yang sebanyak 17 kasus.

    Begitu pula dengan angka stunting anak. Diketahui, terdapat kenaikan pada kasus stunting di Kota Serang sebesar 0,4 persen di akhir tahun 2022. Meski demikian, kenaikan tersebut terjadi karena adanya survei SSGI yang tidak semua balita diperiksa.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Ahmad Hasanudin, mengatakan bahwa pelaksanaan stunting di Kota Serang dilakukan secara ‘keroyokan’. Hal ini lantaran persoalan stunting menjadi fokus prioritas dalam penanganannya.

    “Ini disebut sebagai konvergen antisipasi stunting. Saya sampaikan bahwa stunting ini mencegahnya harus terpadu semuanya, bukan hanya orang kesehatan saja. Namun non-kesehatan pun memiliki peran, bahkan sampai 80 persen perannya dalam menanggulangi stunting,” ujarnya di ruang kerjanya.

    Ia menuturkan, Pemkot Serang telah berupaya untuk menekan angka stunting, dengan sejumlah program. Salah satunya yakni pencegahan 1.000 hari kehidupan.

    “Berarti sejak berada di janin. Nah 1.000 hari itu jatuhnya di umur dua tahun si bayi. Peran serta banyak pihak itu sangat penting selama proses tersebut, bagaimana pola pengasuhan, penyediaan kesehatan, hingga intervensi non-kesehatan seperti penyediaan air bersih, ekonomi, pendidikan dan lainnya,” tutur Hasan.

    Sementara terkait dengan progres penurunan stunting di Kota Serang, menurutnya berjalan cukup signifikan. Pasalnya, tren prevalensi stunting di Kota Serang dalam kurun waktu dua tahun, mengalami penurunan hingga 15 persen pada tahun 2021.

    “Untuk data penurunan stunting, di tahun 2019, kita punya tren prevalensi stunting itu sebanyak 38,6 persen. Kemudian tahun 2021, turun dari 38,6 ke 23,4 persen, cukup signifikan,” ungkapnya.

    Namun, ia mengakui bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan sedikit yakni sebesar 0,4 persen, dari yang sebelumnya 23,4 persen, menjadi 23,8 persen.

    Kabid Penmas pada Dinkes Kota Serang, Tata, mengatakan bahwa penyebab tertinggi terjadinya AKI adalah karena terjadi eklamsia atau tekanan darah yang tinggi pada saat kehamilan. Kejadian tersebut juga disebut sebagai hipertensi kehamilan.

    “Untuk tahun ini, sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 11 kasus AKI di Kota Serang. Semua diketahui meninggal setelah melahirkan. Selain eklamsia, penyebabnya juga karena ada pendarahan serta penyakit-penyakit lainnya,” ujar Tata.

    Sementara terkait dengan AKB, pihaknya mencatat hingga Juli kemarin, terdapat sebanyak 36 kasus kematian bayi. Rata-rata, terjadinya kasus kematian bayi lantaran pada saat lahir, bayi berada pada kondisi bobot tubuh di bawah 2,5 kilogram.

    “Kita menyebutnya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Itu ada yang beratnya 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Bahkan ada yang di bawah 1 kilogram. Untuk mempertahankan hidup bayi dengan berat lahir rendah cukup sulit,” ungkapnya.

    Selain BBLR, Tata menuturkan bahwa terdapat pula kasus kematian bayi akibat pada saat dilahirkan, mengalami asfiksia neonatorum atau gangguan darurat untuk nafas. Sehingga ketika bayi terlahir, mereka kesulitan bernafas.

    Menurutnya, untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus AKI-AKB, pihaknya telah melakukan berbagai intervensi. Bahkan, intervensi tersebut telah dilakukan sedini mungkin, sehingga benar-benar dapat mencegah AKI-AKB.

    “Jadi mulai dari remaja putri, kami melakukan pemberian tablet tambah darah. Ini supaya mereka tidak kekurangan darah. Lalu untuk ibu hamil, kami edukasi minimal pemeriksaan itu sebanyak enam kali, dan melakukan USG sebanyak dua kali. Selanjutnya kami berikan vaksinasi tetanus dan tablet penambah darah, minimal mengonsumsi sebanyak 90 tablet darah selama hamil,” terangnya.

    Di sisi lain, Tata menuturkan bahwa Pemkot Serang tengah menggodok Peraturan Walikota (Perwal) terkait dengan AKI-AKB. Perwal tersebut menurutnya akan segera rampung, lantaran sudah mencapai progres 90 persen.

    “Alhamdulillah pembahasannya sudah 90 persen, 10 persen lagi dimatangkan. Mudah-mudahan dengan adanya Perwal AKI-AKB ini, salah satunya regulasi daerah untuk menekan AKI-AKB, karena ada fokus Pokja tingkat kelurahan, kecamatan dan kota,” tandasnya.

    Sementara itu, Deputi Direktur Pusat Studi dan Informasi (PATTIRO) Banten, Amin Rohani menyoroti sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang dirasa masih banyak meninggalkan catatan penting yang harus segera dibenahi.

    Sektor pendidikan misalnya, penyelesaian persoalan pendidikan di Kota Serang masih jauh dari apa yang diharapkan.

    Jika melihat data yang ada, capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kota Serang berada di bawah capaian Provinsi Banten. Bahkan menurutnya, capaian tersebut meleset dari target capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang.

    “Menurut data neraca pendidikan daerah, rata-rata lama sekolah di Kota serang yaitu 8,9 masih di bawah capaian Provinsi Banten dan berada pada posisi keempat yang antara kabupaten/kota lainnya,”

    “Harapan lama sekolah di Kota Serang angkanya 12,81 masih di bawah capaian Provinsi dan tidak mencapai target dari RPJMD dengan angka 12,92,” kata Amin Rohani kepada BANPOS pada Rabu (9/8).

    Terlebih lagi, masih ada sekitar 40 persen sekolah rusak di Kota Serang yang belum tertangani dengan baik. Oleh sebab itu ia mendesak agar Pemkot Serang agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Apalagi akhir-akhir ini, urusan pendidikan di kota Serang sempat viral dengan masih banyaknya sekolah rusak yang mencapai 40 persen dari total ruang kelas yang tersedia,” terang Amin.

    Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kota Serang juga disebut belum begitu memuaskan. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, Amin menjelaskan, capaian realisasi investasi di Kota Serang pada periode Semester I tahun ini hanya mencapai Rp127 miliar.

    Sebagai ibu kota provinsi, capaian realisasi investasi Kota Serang masih kalah jauh dengan Kabupaten Lebak yang di periode yang sama mampu meraup realisasi investasi sebesar Rp1,01 triliun.

    “Diketahui saat ini pada sektor perdagangan dan investasi, justru Kota Serang kalah dengan Kabupaten Lebak yang secara geografis tidak begitu menguntungkan dari Kota Serang,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu saja, permasalahan lain seperti infrastruktur kota juga menuai sorotan. Menurutnya, ada beberapa titik ruas jalan yang belum difasilitasi oleh penerangan jalan. Keadaan tersebut tentunya berdampak pada rasa aman masyarakat Kota Serang yang terusik.

    Melihat keadaan yang seperti itu, Amin mengkiaskan Kota Serang seperti kota mati, lantaran banyaknya ruas jalan dan ruang publik di Kota Serang yang belum difasilitasi penerangan.

    “Banyak sekali PJU (penerangan jalan umum) yang justru mati yang berada di pusat kota, taman-taman yang dibangun di pusat kota justru tidak dinikmati oleh masyarakat Kota Serang sendiri,” keluh Amin.

    Belum lagi masalah lingkungan, masih banyak didapati beberapa kawasan pemukiman di Kota Serang yang terbilang kumuh. Bahkan, menurut Amin permasalahan tersebut seakan sudah menjadi permasalahan klasik bagi Kota Serang, lantaran dalam penyelesaiannya tidak menuai ujung yang pasti.

    “Lingkungan kumuh dan sanitasi yang tidak layak juga masih kita jumpai di kota Serang, khususnya di daerah Kasemen yang menjadi masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan dari masa ke masa,” kata pegiat PATTIRO Banten itu

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Tubagus Suherman menyampaikan bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah di Kota Serang. Menurutnya Kota Serang masih memiliki angka putus sekolah tahun 2023 sekitar 7,5 persen.

    “Angka putus sekolah sampai hari ini masih di bawah 10 persen, kurang lebih angka putus sekolah tahun 2023 di angka 7,5 persen,” ucapnya. Selasa (2/5)

    Suherman mengungkapkan bahwa angka putus sekolah yang terjadi di Kota Serang pada tahun 2023 dari total enam kecamatan di Kota Serang ada di tiga kecamatan yang menjadi kecamatan terbanyak angka putus sekolah.

    “Dari enam Kecamatan itu rata-rata di kecamatan yang di Kasemen, Walantaka dan di Curug,” ungkapnya.

    Dilain waktu, Suherman mengatakan bahwa pihaknya juga bekerjasama dengan USAID untuk menangani anak tidak sekolah dengan program aje kendor sekolah.

    “Dengan program aje kendor sekolah, dindik berharap supaya setiap tahun ATS di Kota Serang bisa berkurang. Saat ini sudah 133 ATS se-Kota Serang,” katanya, Rabu (26/7).

    Hal senada juga diungkapkan oleh Sekdis Dindikbud Kota Serang, Tb. Agus Suryadin mengatakan, saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang ada sebanyak 133 anak dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anak yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat mengatakan, bahwa sebelumnya yang dipaparkan kadis dindik Kota Serang, Tb.Suherman hanya sebanyak 133 siswa putus sekolah di Kota Serang. Akan tetapi, per tanggal 26 juli 2023, dirinya mengaku bahwa di Kecamatan Taktakan sudah terdata sebanyak 167.

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang updatenya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Kemiskinan adalah masalah serius yang masih mengintai warga ibukota dan tempat lainnya. Beberapa faktor yang berperan dalam kemiskinan mulai dari tingginya biaya hidup, rendahnya gaji, kurangnya lapangan kerja, dan ketimpangan ekonomi.

    Banyak pekerja di sektor informal atau buruh dengan upah rendah yang seringkali tidak mencukupi untuk hidup layak. Hal ini terutama mempengaruhi keluarga dengan anak-anak, di mana biaya pendidikan dan kesehatan menjadi beban tambahan.

    Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pub perlu untuk terus ditingkatkan. Program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat membantu mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

    Masalah kemiskinan juga ternyata masih menghantui warga Kota Serang. Warga di lingkungan Lipatik, Desa Tegal Sari Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rohimi (45) mengatakan bahwa dalam mencukupi kehidupan sehari-hari dirinya cukup kesulitan. Pasalnya, penghasilan yang dirinya dapatkan sangat minim.

    ”Sehari dari penghasilan ga nentu, gimana ya orang cuma buruh di pasar, paling kalau lagi dapat rejeki mah paling besar Rp70 ribu sampai Rp80 ribu,” katanya, Senin (7/8).

    Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini untuk mendapatkan pekerjaan sulit. Ia mengaku untuk biaya hidup sehari-hari hanya mengandalkan pekerjaan dari pasar sebagai kuli pengangkut barang memakai gerobak.

    ”Kerja, ya cuma buruh kelontongan aja di Pasar Rau, gimana geh nyari kerja yang lain susah,” ujarnya.

    Rohimi juga mengungkapkan bahwa tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Adapun yang pernah mendapatkan bantuan hanya almarhumah ibunya saja.

    “Saya belum pernah, ada juga orang tua yang pernah dapat. Tapi sekarang orang tua sudah meninggal kedua-duanya jadi udah ga pernah dapat lagi. Sekarang paling anak yang dapat tapi kurang tahu bantuan apa,” ungkapnya.

    Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini rumah yang ditinggali pun sudah mengalami beberapa kerusakan seperti atap yang mulai lapuk dan juga tembok yang mulai rontok semennya.

    ”Ya mau dibangun juga ga ada uangnya,” katanya.

    Selain itu, warga lingkungan Jaha, Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Saadah (48) mengatakan bahwa dirinya selama ini hanya pernah mendapatkan bantuan pembuatan MCK, uang sebesar Rp300 ribu dan beras dari kelurahan.

    Dirinya juga mengungkapkan, saat ini ia hanya tinggal bersama kedua anaknya. Untuk biaya hidup sehari-hari dirinya hanya mengandalkan dari pekerjaannya sebagai buruh serabutan.

    ”Ya saya usaha sendiri, suami sudah meninggal. Jadi kalau ada uang makan kalau ga ada ya ga makan, orang kerja saja paling serabutan kaya nyetrika baju, nyuci baju. Jadi ga nentu penghasilannya,” ungkapnya.

    Sambil menahan air mata, Saadah mengaku ingin menyekolahkan anaknya agar bisa memiliki pendidikan yang tinggi agar bisa merubah nasib dari yang saat ini dirinya alami.

    “Pengen rasanya anak sekolah sampai tinggi, kuliah segala gitu. Biar bisa jadi seperti orang-orang kalau pendidikannya tinggi bisa jadi orang sukses,” tandasnya.(MG-01/CR-01/DZH/PBN)

  • Asa Ibu Kota

    Asa Ibu Kota

    SERANG, BANPOS – Kota Serang, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam aturan perundang-undangan, ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Banten. Sebagai ibukota, Kota Serang mengemban asa yang cukup tinggi untuk bisa melayakkan diri, sehingga dapat sejajar dengan ibukota provinsi lain.

    Kota Serang harus sudah benar-benar mandiri, karena berbagai hak istimewa atau privilege yang diterima oleh usia dewasa. Sebagai fase transisi, berbagai kewajiban yang datang bersamaan dengan privilege itu, berpotensi mengganggu stabilitas mental. Maka, umur 16 tahun harus menjadi tahun persiapan, menuju kedewasaan.

    Hal itulah yang ditekankan kepada Kota Serang tahun ini, oleh salah satu pendiri Kota Serang, Mannar MAS. Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Serang ini mengatakan, di usia yang ke-16 tahun, Kota Serang telah melewati kurang lebih tiga periodisasi sejak terbentuknya pada tahun 2007.

    “Tahap pertama itu uji coba otonomi daerah baru yang memang dalam tahap itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri memantau, memonitoring, apakah kota ini dapat melewatinya atau perlu dimerger lagi. Namun terbukti, kota kita ini berhasil melewati periode atau tahap kedua, dan kita melanjutkan kepemimpinan kota dengan pemimpin yang legitimate (definitif),” ujarnya, Rabu (9/8).

    Sejak tahap pertama yang saat itu Kota Serang dipimpin oleh Penjabat Walikota Serang, Asmudji, Kota Serang telah melalui pergantian kepemimpinan sebanyak tiga kali, mulai dari Alm. Bunyamin, Tb. Hairul Jaman, hingga saat ini Syafrudin.

    Menurut Mannar, di usianya yang ke-16 sekarang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Serang, dalam rangka menyambut sweet seventeen nanti. Hal itu karena di usia yang ke-17 nanti, Kota Serang mau tidak mau, siap atau tidak siap, harus bisa bersaing dengan daerah lain.

    Adapun hal-hal yang perlu dilakukan bersama tersebut, bertujuan untuk merealisasikan sebuah kota yang berlandaskan kesepakatan, atau ringkasnya: Kota Kesepakatan.

    “Tiga periodisasi sudah dilalui, usia ke-17 menjadi periode keempat. Maka saya berharap, Kota Serang di periode keempat, periode mandiri itu, Kota Serang sudah menjadi Kota Kesepakatan atau Agreement City. Sehingga kota ini berjalan berdasarkan ide dan gagasan masyarakat,” terangnya.

    Hal pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Serang, termasuk pemerintahannya, adalah menentukan identitas dari Kota Serang. Pasalnya, saat ini identitas Kota Serang masih belum tergambar dengan jelas.

    “Kota Kesepakatan maka yang pertama harus kita sepakati, identitas kota ini kota apa? Beberapa tawaran sudah lebih dulu masuk melalui pemerintah daerah, seperti usulan identitas Kota Heritage. Sebelumnya di periode pak Jaman itu Kota Pendidikan. Kalau pak Syafrudin itu Kota Peradaban. Dan semua adalah bagian-bagian dari ide itu, tinggal kita sepakati kota ini mau jadi kota apa,” ungkapnya.

    Kedua menurutnya, perlu ada kesepakatan terkait dengan sektor ekonomi unggulan. Untuk diketahui, Kota Serang sejak awal menetapkan diri sebagai kota perdagangan dan jasa. Namun, tidak ada keunggulan tersendiri yang dapat mendongkrak perekonomian daerah.

    “Sektor ekonomi unggulan ini merupakan turunan dari identitas kota yang telah disepakati. Maka saya berharap teman-teman parlemen ini lebih dialogis kepada warganya. Kemudian partai politik juga menjadi partai politik yang lebih terintegrasi dengan warga Kota Serang,” tuturnya.

    Mannar mengatakan, peran dari partai politik sangat penting untuk mewujudkan Kota Serang sebagai Kota Kesepakatan. Sebab, melalui partai politik lah masyarakat dapat menyalurkan ide dan gagasan mereka, dalam menentukan identitas kota.

    “Terlebih Kota Serang ini kan terhitung kota kecil, bisa digarap sebagai kota yang antar sekat itu tidak ada. Banyak diskusi bisa kita lakukan, dan banyak hal bisa kita sepakati. Yang kita perlukan sekarang adalah parlemen dan politisi yang dialogis, aspiratif, dan warga yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan kota,” jelasnya.

    Selain itu, Kota Serang sebagai kota yang memiliki banyak sekali perguruan tinggi, diharapkan dapat menerima manfaat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seperti kajian-kajian yang dapat diterapkan di Kota Serang, demi kemajuan daerah kedepannya.

    Di akhir, Mannar menyampaikan beberapa alasan mengapa dirinya optimistis Kota Serang dapat bersaing dengan daerah lainnya, pada saat usia mencapai 17 tahun. Pertama, Mannar menilai bahwa Kota Serang sudah memiliki masyarakat yang watak ‘berkotanya’ cukup memadai untuk berkompetisi. Kedua, Kota Serang sudah memiliki birokrasi yang berpengalaman setelah melewati tiga periode kepemimpinan.

    “Yang ketiga, Kota Serang juga sudah memiliki masyarakat politik yang kompetitif. Beberapa sudah berkontestasi di parlemen provinsi, beberapa di parlemen pusat. Keempat, daya dukung perguruan tinggi yang memang memiliki tim ahli yang sangat mampu memajukan Kota Serang,” katanya.

    Terakhir, adanya landscape dan infrastruktur Kota Serang yang cukup memadai untuk menjadikan Kota Serang untuk siap bersaing, di usia 17 nanti. “Itu alasan-alasan saya optimistis Kota Serang dapat menjadi kota yang kompetitif,” terangnya.

    Sementara itu, dalam rangkaian HUT Kota Serang, Walikota Serang, Syafrudin  bersama Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ciceri, dilanjut Makam Sultan Maulana Hasanudin Banten, dan Makam Sultan Maulana Yusuf, Kota Serang. Rangkaian ziarah itu digelar menjelang perayaan Hari Jadi Ke-16 Kota Serang, peringatan hari jadi pramuka dan HUT Kemerdekaan RI Ke-78, Rabu, (9/8).

    Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa, ziarah ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Jadi Kota Serang dan HUT Kemerdekaan RI. “Doa yang dipanjatkan yakni yang pertama untuk meringankan dosa-dosa para pahlawan,” kata Syafrudin.

    Syafrudin menjelaskan, dipilihnya Makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Sultan Maulana Yusuf ke dalam rangkaian ziarah itu karena sebagai tonggak sejarah perjuangan pahlawan Banten.

    “Mudah-mudahan dengan kami berziarah mendoakan beliau-beliau agar senantiasa diridhoi Allah, ditempatkan disisi Allah, ditempatkan di Surganya Allah, sehingga bisa menimbulkan spirit serta iman kita kepada Allah untuk bekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan,” ucapnya.

    Di tempat sama, Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menambahkan bahwa, dilaksanakan ziarah di makam pahlawan dan sultan banten ini merupakan salah satu bentuk bukti hormatnya selaku unsur pemerintahan ke para arwah pahlawan dan leluhur banten.

    “Kami sadar, tanpa perjuangan mereka Kota Serang tidak ada. Oleh karena itu, setiap tahun kami rutin untuk melaksanakan ziarah ini dengan harapan telah rasa hormat itu sudah dilakukan oleh kami. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk warga Kota Serang,” kata Subadri.

    Kemudian, untuk harapan usia Kota Serang yang ke-16 ini agar lebih baik. Karena, ia sadar di usia ini masih ada hal-hal yang masih akan diperjuangkan bersama.

    “Pertama dari sisi pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Itu pun kami berharap mudah-mudahan di usia ke-16 ini bentuk semua kebersamaan dari semua stakeholder dari semua unsur bersama-sama, bersatu untuk memikirkan dan berbuat bagaimana caranya supaya Kota Serang kedepan lebih baik,” harapnya.(MG-01/DZH/PBN/ENK)

  • Serang oh Serang…

    Serang oh Serang…

    HARI ini tanggal 9 Agustus 2023. Artinya besok Kota Serang akan berusia 16 tahun. Namun, impian awal pembentukan Kota Serang, sampai saat ini masih jauh panggang dari api.

    Kota Serang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2007. Salah satu harapan dari pembentukan Kota Serang, 16 tahun lalu adalah untuk mengakselerasi kemajuan di Ibu Kota Provinsi Banten.

    Seperti disebutkan dalam salah satu konsideran menimbang dalam undang-undang itu, bahwa pembentukan Kota Serang diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah.

    Setelah 16 tahun, tak ada yang banyak yang berubah dari ketika Kota Serang masih menjadi bagian dari Kota Serang. Untuk masyarakat yang perlu mengakses pelayanan pemerintah, juga tak banyak berubah, karena pusat pemerintahan Kota Serang berada di wilayah yang dulunya merupakan ibukota Kabupaten Serang.

    Soal pembangunan, juga tak banyak yang berubah. Selain landscape-landscape yang dibuat untuk mempercantik kota, tak ada pembangunan atau program monumental yang bisa menjadi catatan sejarah. Bahkan, banyak orang luar dari Kota Serang yang tak menyangka kalau Kota Serang adalah ibu kota Provinsi Banten.

    Soal kemiskinan, BANPOS juga beberapa kali mengangkat isu kemiskinan di ibu kota. Belum lagi angka putus sekolah yang masih tinggi menggambarkan masih banyak yang perlu dilakukan di Kota Serang agar benar-benar bisa mewujudkan cita-cita awalnya.

    Hal-hal yang perlu dilakukan itu tentu bukan tugas mudah bagi para pemimpin di Kota Serang. Karena jangankan untuk mengakselerasi kemajuan, untuk membiayai jalannya roda pemerintahan dan pembangunan pun Pemkot Serang masih kesulitan. Salah satu buktinya adalah defisit APBD Kota Serang tahun 2023 yang mencapai Rp104 miliar.

    Salah satu sumber masalah dari defisit itu adalah minimnya sumber pendapatan daerah. Pemkot Serang saat ini sangat mengandalkan PAD dari sektor pajak, terutama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

    Sebagai ibu kota provinsi, miris rasanya kalau Pemkot hanya mengandalkan PBB sebagai pendapatannya. Bahkan, Kota Serang tertinggal jauh dari Kota Tangerang Selatan yang terbentuk belakangan, tepatnya setahun kemudian.

    Untuk mengatasi persoalan itu, tentu diperlukan solusi-solusi kreatif dari para stakeholder di Kota Serang. Pemkot Serang perlu merubah mindsetnya agar akselerasi pembangunan bisa dilakukan secara kolaboratif dengan masyarakat. Menjaring investor tentunya perlu dilakukan karena pemerintah tak bisa sendirian menggerakkan ekonomi daerah.

    Sebagai masyarakat, tentu kita ingin Kota Serang bisa menjadi kota besar yang bisa dinikmati dan dikagumi siapa saja. Karena dengan begitu, kesempatan masyarakat untuk meningkatkan kesejahterannnya makin terbuka karena makin banyak peluang yang bisa dimanfaatkan.

    Walaupun baru besok Kota Serang berulang tahun, biarlah saya mengucapkannya sehari lebih cepat. Selamat Ulang Tahun Kota Serang yang ke-16. Semoga kita bisa berkolaborasi membangun peradaban yang bisa diwariskan menjadi kebanggaan anak cucu kita kelak. Amiin.*

  • Hasan Basri Colek Ratu Ria, Ngajak Berpasangan di Pilwalkot?

    Hasan Basri Colek Ratu Ria, Ngajak Berpasangan di Pilwalkot?

    SERANG, BANPOS – Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Basri, ‘mencolek’ Wakil Ketua I DPRD Kota Serang, Ratu Ria Maryana, dalam unggahan terakhir akun Instagram resminya.

    Dalam unggahan tersebut, Hasan Basri yang merupakan Ketua DPD PKS Kota Serang itu, memasang foto dirinya berpasangan dengan Ratu Ria.

    Foto tersebut diketahui merupakan momen Hasan memberikan buku ‘Hasan Basri Dalam Potret Media’ kepada sang Ketua DPD Partai Golkar Kota Serang tersebut.

    Namun, Hasan justru tidak menyinggung terkait dengan hal tersebut dalam keterangan unggahannya, sebagaimana beberapa unggahan dia yang lain tatkala memberikan buku yang sama kepada tokoh lainnya.

    Hasan Basri justru menuliskan keterangan yang mengundang pertanyaan para netizen.

    “Apa kira-kira caption yang cocok?” tulis Hasan Basri dalam keterangan unggahan Instagram resmi dia.

    https://www.instagram.com/p/CvrembOr35l/?igshid=MmU2YjMzNjRlOQ==

    Unggahan tersebut pun mendapat respon dari sejumlah netizen. Bahkan, salah satu Anggota DPRD Kota Serang yang juga merupakan Ketua Komisi I dan Ketua Fraksi Golkar, Muji Rohman, turut memberikan respon.

    “Lanjutkan,” ujar Muji Rohman.

    Sementara akun resmi PKS Kota Serang memberikan respon yang mengarah pada terbentuknya suatu ‘koalisi’ antara kedua tokoh itu.

    “Siap melangkah bersama untuk Kota Serang,” tulis akun @pksserang. (DZH)

  • Pengendara Hati-hati, Ada Kabel Menjuntai di Tengah Jalan Lampu Merah Sempu Kota Serang

    Pengendara Hati-hati, Ada Kabel Menjuntai di Tengah Jalan Lampu Merah Sempu Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pengendara yang melintas di pertigaan lampu merah Sempu Kota Serang harus lebih berhati-hati. Pasalnya, terdapat kabel putus yang menjuntai di salah satu titik pertigaan tersebut.

    Tidak diketahui kapan kabel tersebut terputus dan apakah terdapat aliran listrik pada kabel itu. Namun, keberadaan kabel tersebut cukup berbahaya bagi pengendara.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, sejumlah pengendara roda dua terlihat hampir tersangkut pada kabel yang menjuntai itu, khususnya pengendara yang berasal dari arah jalan Ki Ajurum Cipocok Jaya menuju arah Kebon Jahe.

    Salah satu warga mengatakan, kabel tersebut memang beberapa kali hampir menjerat pengendara roda dua.

    “Beberapa kali memang ada yang hampir kena, soalnya meskipun sudah agak diamankan kabelnya, tetap ada ruang pengendara buat kena,” ujar Fikri, Selasa (8/8) sekitar pukul 13.50 WIB.

    Ia pun berharap pihak yang memiliki kabel itu, dapat segera memperbaikinya. Sebab, dikhawatirkan akan memakan korban, apalagi jika tidak ditindak sebelum malam hari.

    “Pas terang aja bahaya, apalagi kalau malam. Ini juga hitungannya belum jam ramai di jalanannya. Kan semakin sore semakin ramai,” tandasnya.

    Warga lainnya, Sodiq, mengaku jika dirinya sudah melihat kabel tersebut putus sejak pukul 04.00 WIB.

    “Saya liat pas berangkat ke pasar, emang posisinya sudah putus dan belum diamankan kayak sekarang ini. Ternyata sampai sekarang belum ada yang memperbaiki ya dari pihak terkait,” katanya. (DZH)

  • Jaga Regenerasi, PKS Kota Serang Gaet Anak Muda

    Jaga Regenerasi, PKS Kota Serang Gaet Anak Muda

    DALAM menjaga regenerasi dalam suatu partai politik merupakan suatu hal yang seharusnya dilakukan oleh semua partai politik. Oleh karenanya, partai politik banyak mengajak para kaum muda untuk ikut berkontestasi dalam dunia politik.

    Hal tersebut juga untuk memberikan suatu pengalaman pada para kaum muda terkait praktik politik. Selain itu, demi menyiapkan pemimpin yang baik, partai politik juga melakukan suatu pembinaan kepada para bakal penerusnya di partai politik.

    Tetapi demikian, tidak jarang partai politik yang masih melakukan regenerasi di dalam partainya yang terikat dalam garis keturunan dan atau orang terdekat dari pengurusnya.

    Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai keadilan Sejahtera (PKS) Kota Serang, Hasan Basri mengatakan, partainya merupakan partai kader yang banyak mengajak kaum muda untuk ikut serta dalam dunia politik, juga sebagai bentuk dalam membangun suatu regenerasi kepemimpinan.

    “Ya karena kaderisasi kepemimpinan apalagi PKS partai kader. Jadi harus menyiapkan calon-calon pemimpin, baik pemimpin partai di internal maupun orang-orang yang kita siapkan untuk memimpin lembaga-lembaga publik. termasuk PKS juga harus menyiapkan orang-orang yang akan berkontestasi ya untuk Pilkada, pileg misalnya,” katanya, Jumat (4/8/2023).

    Selain itu, Hasan mengaku, pihaknya menggaet para kaum muda guna menyiapkan bibit unggul yang bisa menjadi penerus dalam partainya. Ia juga menjelaskan bahwa dalam partainya tidak menjadikan seseorang yang tiba-tiba muncul untuk menjadi tokoh besar di dalam partainya.

    “Sebagai partai kader, ya memang harus begitu. Jadi harus menyiapkan kader sendiri untuk memimpin. Jangan misalnya partai besar, kita lagi-lagi terjebak, misalnya dengan orang-orang tertentu yang tiba-tiba masuk dan tiba-tiba datang kemudian jadi tokoh partai itu,” jelasnya.

    Dirinya juga menerangkan, bahwa dalam partainya ada pendidikan untuk mempersiapkan kaum-kaum muda untuk menjadi seorang pemimpin. Di PKS juga terdapat unit pembinaan anggota yang setiap pekannya diadakan suatu pertemuan dan pembinaan dengan materi tentang keislaman, kebangsaan, kepartaian dan tentang isu-isu termasuk juga tentang ekonomi, politik dan sebagainya.

    “Ada sistem dan itu kan  amanat undang-undang partai politik. Jadi partai politik harus ada sistem kaderisasinya gitu dan itu di AD ART PKS dicantumkan. Kemudian kita juga ada sekolah politik, ada training-training pendidikan politik,” terangnya

    Hasan juga menyinggung terkait sistem kepengurusan. Dimana kepengurusan itu dibatasi, jadi ketua partai maksimal hanya bisa menjabat dua periode saja

    ‘Kita harus ada regenerasi. Jadi tidak seumur-umur jadi ketua partai. Berarti gagal dalam kaderisasi. Di PKS, kita sistem yang kita kedepankan. Jadi siapapun kalau dia memiliki kualifikasi bisa memimpin,” tandasnya. (CR-01/PBN)

  • ASN Kota Serang Harus Netral

    ASN Kota Serang Harus Netral

    SERANG, BANPOS – Aparatur Sipil Negara (ASN) harus yang bertugas di lingkungan Pemerintah Kota Serang diiimbau untuk tetap menjaga netralitas di tahun politik.

    Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Serang, Karsono, yang mengatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Netral bagi ASN berarti setiap pegawai ASN tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun, dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

    “Jadi, meskipun ASN memiliki hak pilih, namun mereka tidak bisa mengarahkan dan mengajak pilihannya kepada satu calon atau partai,” katanya, Selasa (1/8).

    Karsono juga menjelaskan, bahwasanya jika salah satu pasangan suami istrinya berstatus ASN kemudian mencalonkan diri sebagai bacaleg atau lain sebagainya. Mereka juga tetap tidak boleh foto berdampingan.
    “Jadi harus terpisah dan memposisikan dirinya sebagai status ASN nya,” jelasnya.

    Dirinya menuturkan, pihaknya tengah gencar-gencarnya melakukan penggalangan sosialisasi ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memberikan pemahaman kepada para ASN Kota Serang. Agar menjaga netralitasnya sebagai ASN di tahun politik pada 2023-2024, bisa terjaga dan tidak ikut terlibat.

    “Intinya, mereka harus menjaga netralitas statusnya, kemudian bisa mematuhi aturan perundangan-undangan,” tuturnya.

    Menurut Karsono, sekalipun ASN tidak menggunakan pakaian dinas, atau hanya berpakaian biasa, namun mereka ikut terlibat mendukung calon atau partai, maka pihaknya juga akan memberikan sanksi.

    “Itu juga sama tidak boleh juga, meski mereka menggunakan pakaian biasa juga tidak boleh,” ucapnya.
    Karsono mengungkapkan bahwa Pemkot Serang dalam menjaga netralitas para ASN, akan memberikan sanksi kepada ASN apabila ikut terlibat dalam mendukung salah satu calon atau partai politik.

    “Pokoknya Pemkot Serang akan berikan sanksi kepada ASN Kota Serang yang ikut berkecimpung dalam pemenangan salah satu calon, apalagi sampai mengarahkan masa untuk mendukung salah satu calon baik Pilkada, Pilpres maupun Pileg,” ungkapnya.

    Ia mengatakan, sanksi yang akan diberikan kepada ASN di Kota Serang yang tidak menjaga netralitas statusnya, akan mendapatkan sanksi. Diantaranya sanksi ringan, kedua sanksi berat.
    “Sanksi berat kita akan copot status ASN-nya, kemudahan untuk sanksi ringan kita akan berikan surat peringatan,” katanya.

    Karsono berharap, semua ASN yang berada Pemerintah Kota Serang dapat menjaga komitmen statusnya, agar bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

    “Mudahan-mudahan semua ASN yang berada di lingkungan Pemkot Serang, bisa menjaga komitmennya dan bisa memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat tentang status yang mereka miliki dalam menghadapi tahun politik saat ini,” tandasnya.(CR-01/PBN)

  • Kantornya Ditongkrongi Empat Hari, BBWSC3 Berikan Janji, Ini Katanya

    Kantornya Ditongkrongi Empat Hari, BBWSC3 Berikan Janji, Ini Katanya

    SERANG, BANPOS – Upaya untuk mengonfirmasi dugaan kerusakan Bendungan Sindangheula selama empat hari, berakhir dengan sebuah janji yang diberikan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3).

    Diketahui, sejak Senin (31/7) lalu, BANPOS dan sejumlah media lainnya setiap hari mendatangi kantor BBWSC3, untuk mengonfirmasi dugaan kerusakan tersebut.

    Pada Senin, upaya konfirmasi tidak membuahkan hasil. Pasalnya, Kepala Balai disebut tengah mengikuti diklat. Sementara Kabid PJSA, David Partonggo Oloan Marpaung, tengah mengikuti rapat.

    Meskipun dijanjikan akan memberi waktu usai rapat, David yang saat itu memberikan jawaban melalui salah satu Humas BBWSC3, Muslimin, tidak memberikan kabar hingga Senin berakhir.

    Pada Selasa (1/8), BANPOS kembali mendatangi BBWSC3. Saat itu, Humas BBWSC3, Muslimin, disebut tidak ada di tempat. Informasinya, Muslimin tengah tugas lapangan ke Waduk Karian, mendampingi Kabid PJSA, David Partonggo Oloan Marpaung.

    Informasi itu didapat saat BANPOS dan awak media lainnya, hendak memasuki gedung utama BBWSC3, karena salah satu satpam mengatakan bahwa Muslimin mengikuti kegiatan di lantai 3. Namun, BANPOS dicegat oleh Humas BBWSC3 lainnya, Sofi, yang akhirnya membeberkan informasi itu.

    Hal yang sama terjadi pada hari Rabu (2/8). Baik Muslimin maupun David tidak ada di BBWSC3. Meskipun BANPOS menunggu hingga pukul 14.30 WIB, tidak ada kabar dari kedatangan mereka.

    Pada hari keempat yakni Kamis (3/8), BANPOS berhasil berkomunikasi dengan Humas BBWSC3, Sofi. BANPOS menegaskan bahwa seharusnya, jika David memang tidak bisa diwawancara, Humas dapat menjadi kepanjangan tangan dari David untuk bisa menjawab pertanyaan.

    BANPOS pun memberikan data Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan pertanyaan, terkait dengan dugaan kerusakan Bendungan Sindangheula kepada Sofi. Ia pun sepakat untuk berkomunikasi dengan David, terkait data dan pertanyaan yang BANPOS berikan.

    Sekitar 40 menit berlalu, Sofi pun kembali ke gedung PPID, tempat BANPOS menunggu. Dia pun menyampaikan bahwa untuk jawaban atas pertanyaan BANPOS, pihak BBWSC3 berjanji akan menggelar konferensi pers dalam waktu dekat.

    “Arahan dari atas, nanti akan ada konferensi pers. Dalam waktu dekat ini, sekarang kami sedang menyusun jawaban terkait pertanyaan yang akan diajukan. Nanti akan dikabarkan lewat pak Muslimin waktunya,” ungkap Sofi. (DZH)

  • Data Anak Putus Sekolah di Banten Belum Terbaharui

    Data Anak Putus Sekolah di Banten Belum Terbaharui

    SERANG, BANPOS – Pendataan anak tidak sekolah atau putus sekolah ternyata masih belum maksimal, hal ini terlihat dari adanya perbedaan data yang cukup signifikan antara pihak kecamatan dengan tingkat kota.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat, menjelaskan, sebelumnya yang dipaparkan Kadis Dindik Kota Serang, Tb.Suherman yang menyebut terdapat 133 siswa putus sekolah di Kota Serang sedikit berbeda dengan data yang dimiliki oleh pihaknya. Per tanggal 26 juli 2023, di Kecamatan Taktakan sudah terdata sebanyak 167 anak yang putus sekolah.

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya, Minggu (30/7).

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang updatenya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Selain itu menurutnya, pemahaman masyarakat yang masih cenderung berfikir praktis, sempit dan instant (pragmatis). Ternyata berdampak juga pada bidang pendidikan.

    Dimana pola berpikir pragmatis tersebut mengakibatkan angka anak putus sekolah semakin meningkat. Pasalnya, orang yang mempunyai sifat pragmatis selalu menginginkan segala sesuatu yang dikerjakan atau yang diharapkan segera tercapai tanpa mau berfikir panjang dan tanpa melalui proses yang lama.

    Mamat mengatakan bahwa sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat 2 yang mana kewajiban mendapatkan pendidikan yang layak untuk anak adalah kewajiban orang tua dan pemerintah. Oleh karenanya, ia sangat mendukung program ‘aje kendor sekolah’ di Kota Serang.

    Rahmat menjelaskan, bahwa warga di Kecamatan Taktakan saat ini masih cenderung memiliki pemahaman pragmatis yang membuatnya enggan untuk melanjutkan sekolah.

    “Banyak alasan warga Taktakan yang putus sekolah, diantaranya biaya dan pemahaman pragmatisme, yaitu mencari penghidupan dan bekerja di usia dini,” jelasnya.

    Dalam mengatasi hal tersebut, dirinya berkoordinasi dengan para RT RW, Lurah dan para kader posyandu untuk dapat memberikan edukasi tentang pentingnya pendidikan

    “Maka peran Lurah, RT RW dan kader posyandu untuk mendata dan mengedukasi tentang pentingnya pendidikan sangat diperlukan,” ujarnya.

    Rahmat menuturkan, dalam mengurangi angka putus sekolah di Kota Serang khususnya di Kecamatan Taktakan, dirinya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar anak-anak yang saat ini putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikannya.

    “Karena ini sangat penting, jadi dalam waktu dekat, kita akan lakukan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus mendata anak-anak yang putus sekolah, agar anak yang putus sekolah dapat melanjutkan pendidikannya. Ke depan, kita juga akan ada kegiatan penyaluran bantuan untuk kegiatan pembelajaran,” tandasnya.

    Terpisah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, Banten, melalui Dinas Pendidikan dan Olahraga menyebutkan sekitar 700 anak di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) drop out atau putus sekolah.

    “Dari total kisaran 49 ribu siswa di tingkat SMP, ada sekitar 700 anak atau 1,5 persen mengalami drop out,” kata Sekretaris Dinas Pendidikan dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pandeglang Sutoto saat di konfirmasi di Pandeglang, Jumat (28/7).

    Atas kondisi tersebut, dia menyebutkan Pemkab Pandeglang tengah berupaya menyusun rancangan peraturan bupati (perbup) yang akan mengatur penanganan dan solusi untuk mengatasi anak-anak putus sekolah itu.

    “Saat ini Pemkab Pandeglang sedang menyusun draf peraturan bupati yaitu gerakan sarerea lulus sekolah,” katanya.

    Ia menyebutkan gerakan itu dibentuk oleh beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengatasi permasalahan putus sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif serta mendukung bagi seluruh siswa di Pandeglang.

    “Nanti akan dibentuk dengan beberapa OPD terkait, seperti Dinas Sosial dan dinas yang menangani perlindungan anak serta dengan Baznas sebagai kemitraan dan Dinas Pendidikan sebagai leading sector,” kata Sutoto.

    Ia menyebutkan penyebab anak drop out mayoritas faktor sosial budaya, antara lain dibully, korban pelecehan seksual, serta ajakan pindah ke pesantren salafi dan madrasah.

    Pemkab Pandeglang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan bagi semua anak di daerah tersebut.

    “Bekerja sama antara pemerintah daerah, sekolah, orang tua, dan seluruh pihak terkait, diharapkan masalah ini dapat dikurangi dan setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas serta berkelanjutan,” ujar Sutoto. (MG-02/ANT/PBN)