BANTEN POS

Tag: Kota Serang

  • Banjir di Kota Serang, BMKG : Karena Luapan Air Sungai Cibanten

    Banjir di Kota Serang, BMKG : Karena Luapan Air Sungai Cibanten

    SERANG, BANPOS – Banjir menggenangi di sejumlah wilayah Provinsi Banten Selasa (1/3). Berdasarkan laporan BMKG Banten, disebutkan bahwa hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi sejak malam hari Senin, 28 Februari 2022 sampai dengan pagi hari Selasa, 01 Maret 2022, mengakibatkan terjadinya luapan air Sungai Cibanten dan masuk ke dalam rumah-rumah warga yang berada di beberapa tempat di Kota Serang.

    Menurut laporan dari Tim BMKG Serang melalui sumber tim penanganan bencana Kota Serang, sejumlah titik yang terdampak yaitu:

    1. RW 11, RW 13, RT 04/RW 14 dan RW 15 Lingkungan Benggal tengah dan lingkungan Ciawi kelurahan Cipare.air banjir Sungai Irigasi
    2. RT 04/RW 02 Lingkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan.
    3. RW 5 Lingkungan Magersari kelurahan Kota Baru.
    4. Lingkungan Cikulur kelurahan Serang.
    5. Kelurahan yang lain sedang pendataan.

    Sebelumnya, peringatan dini cuaca ekstrem wilayah Banten sudah dikeluarkan oleh FOD BMKG Banten pada tanggal 28 Februari 2022 Pukul 00.43 WIB.

    BMKG pun mengimbau kepada masyarakat dan instansi yang terkait, agar tetap waspada terhadap terjadinya bencana hidrometeorologis seperti genangan, banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem berupa hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang.

    Kejadian curah hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang masih berpotensi terjadi di wilayah Banten selama 3 hari kedepan.

    Khusus untuk daerah bertopografi curam/bergunung/tebing atau rawan longsor agar tetap waspada khususnya pada kejadian hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang terjadi selama beberapa hari berturut-turut.

    Tangerang Selatan, 01 Maret 2022, Pukul 06.58 WIB
    Prakirawan – BMKG Banten
    http://balai2.bmkg.go.id/

  • Oknum Satpol PP Kota Serang Rusak Papan Kios Ubi Cilembu

    Oknum Satpol PP Kota Serang Rusak Papan Kios Ubi Cilembu

    SERANG, BANPOS – Kios UMKM Ubi Madu Cilembu yang berlokasi di Kampung Ciawi, Kebon Jahe, Kota Serang, mendapat perlakuan tidak mengenakan dari oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) saat kiosnya baru beroperasi selama dua hari.

    Diduga oknum Satpol PP tersebut bertindak di luar SOP yang ada. Perlakuan yang dinilai semena-mena ini mengakibatkan papan nama kios tersebut rusak, Kamis (24/2).

    Pengakuan pemiliki kios, Ida, oknum Satpol PP datang di pagi hari dan tanpa ada peringatan langsung menyobek papan merek yang menempel di dinding kios tersebut.

    “Tadi datang 4 mobil Satpol PP, posisi yang jual ubi belum buka saat itu. Kemudian pimpinan dari rombongan petugas memerintahkan anak buahnya untuk menyobek papan nama ubi, bahkan yang menempel di tembok pun mereka (Satpol PP) sobek. Dan itu semua tanpa ada peringatan sama sekali,” ujarnya.

    Ida sempat melarang dan mempertanyakan tindakan tersebut, namun tidak digubris. Atas tragedi tersebut, dua buah papan nama yang ada di kios tersebut rusak.

    “Sempat saya larang itu petugas Satpol PP yang di seragamnya tertulis nama Awaludin, kenapa ini (papan nama) disobek. Padahal baru jualan dua hari, alasannya apa? Tapi tetap memerintahkan penyobekan,” jelasnya.

    Pimpinan rombongan Satpol PP yang bertugas saat itu, yakni Kasi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Serang, Awaludin, mengatakan bahwa tindakannya sudah sesuai SOP.

    “Kami sudah lakukan peneguran dua tahun lalu kepada pemilik ubi ini untuk membayar pajak ke BPKAD (Bapenda saat ini), namun tetap tidak ada kabar,” ucapnya.

    Ketika diberitau bahwa kios ubi itu baru dua hari berjualan, Awaludin tetap bersikeras bahwa kios ubi madu itu merupakan kios ubi yang di Jalan Bhayangkara Kota Serang yang berpindah lokasi.

    Kios ubi yang dimaksudkan ini merupakan kios yang pernah diarahkan oleh Awaludin untuk mengurus pajak reklame. Padahal kios ubi madu itu milik dari orang lain, bukan kios ubi pindahan.

    “Saya pernah meminta orang itu (kios bhayangkara) untuk mengurus pajak papan merek di tokonya, namun hingga kini tidak dilakukan, dan saya jadinya tidak merasa dihargai. Sebagai shock terapy, saya perintah anggota untuk menyobek, tetapi ketarik. Jadilah terkesan rusak,” paparnya.

    Awaludin pun mengaku bahwa pihaknya sudah memberi teguran kepada kios ubi yang dimaksudkan.

    “Sudah lama, itu dua tahun lalu sudah saya tegur, dan sudah ada perintah dari Bapenda,” jelasnya.

    Sementara itu Kabid Pemungutan dan Penetapan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, Fajar, mengatakan bahwa ia tidak tahu menahu soal tindakan ini.

    “Wah saya malah baru tahu setelah ada laporan ini. Untuk itu pun saya tidak memberikan surat perintah penindakan. Pun kalau ada penindakan  kami dari Bapenda tentunya akan mendampingi dan melakukan peneguran secara persuasif kepada wajib pajak. Artinya tidak langsung memerintahkan penindakan,” tandasnya. (MG-03/DZH)

  • Golkar Makin Yakin Usung Ratu Ria Jadi Walikota

    Golkar Makin Yakin Usung Ratu Ria Jadi Walikota

    SERANG, BANPOS – Partai Golkar semakin yakin mengusung Ratu Ria Maryana menjadi Walikota Serang pada Pilwalkot 2024 nanti. Saat ini, pengusungan Ratu Ria tinggal menunggu Rakerda Partai Golkar Kota Serang saja yang akan digelar di tahun ini.

    Hal itu terungkap dalam prosesi pelantikan Ormas Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) Kota Serang, di salah satu hotel di Kota Serang pada Senin (21/2).

    Dalam pelantikan tersebut, para peserta terus menerus menggemakan Ratu Ria sebagai Walikota Serang, disusul dengan Andika Hazrumy sebagai Gubernur Banten dan Airlangga Hartanto sebagai Presiden RI.

    Sekretaris DPD I Golkar Provinsi Banten, Bahrul Ulum, menegaskan bahwa MKGR selaku salah satu ormas pendiri Partai Golkar, atau dikenal sebagai Hasta Karya Golkar, harus turut memenangkan calon-calon yang diusung oleh Partai Golkar dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

    “Tentunya MKGR harus bisa memenangkan calon-calon yang diusung oleh Partai Golkar. Dalam pelantikan ini, saya tegaskan MKGR Kota Serang harus memenangkan Ratu Ria Maryana sebagai Walikota Serang,” ujar Bahrul Ulum saat menyampaikan orasinya, yang disambut pekik Kota Serang CeRia, salah satu tagline pendukung Ratu Ria.

    Ditemui usai kegiatan, Ketua DPD II Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengatakan bahwa dirinya sebagai kader partai, tentunya harus siap sedia apabila partai menugaskan dirinya untuk maju sebagai calon Walikota Serang, pada Pilwalkot 2024 mendatang.

    “Kami sih dari DPD II Partai Golkar Kota Serang masih belum bisa menentukan ya. Karena kan masih belum Rakerda. Tapi apapun nanti keputusan partai, siapapun nanti yang diusung oleh partai, kami sebagai kader Partai Golkar harus mengikuti apa yang menjadi perintah partai,” katanya.

    Ia menuturkan bahwa dalam mekanisme Partai Golkar, penentuan calon kepala daerah hanya boleh ditentukan dalam pelaksanaan Rakerda. Oleh karena itu, fiksasi dirinya akan maju sebagai calon Walikota Serang pada 2024 nanti, tinggal menunggu keputusan Rakerda.

    “Mekanismenya kami akan lakukan pada tingkat kota dulu, siapa yang akan kami usung. Nantinya baru akan kami publikasikan siapa yang akan diusung oleh kami pada Pilkada nantinya,” terang Ratu Ria. (DZH)

  • Kepsek SD Cipete 1 Kota Serang Dukung Wacana Merger Sekolah

    Kepsek SD Cipete 1 Kota Serang Dukung Wacana Merger Sekolah

    SERANG, BANPOS – Wacana merger sejumlah sekolah dasar (SD) mendapat respon positif dari sekolah yang akan dimerger. Bahkan, mereka berharap merger dapat segera dilakukan dalam waktu dekat ini.

    Salah satu sekolah di Kota Serang yang rencananya akan dimerger adalah SDN Cipete 1 dan SDN Cipete 3, dijadikan SDN Cipete 1 yang baru.

    Kepala Sekolah SDN Cipete 1, Sam’un, menyatakan sangat setuju dengan adanya rencana merger sekolah itu. Pasalnya, sekolah yang ia pimpin bukan lagi berdekatan dengan SDN Cipete 3, melainkan memang berada dalam satu kawasan bangunan yang hanya dibatasi dengan panjang selokan air.

    “Jelas kami sangat setuju, karena kalau dimerger akan lebih efisien dan banyak positifnya ketimbang negatifnya,” ucap Sam’un, pada Senin (14/2).

    Ia mengaku bahwa rencana sekolah yang ia pimpin akan dimerger sebenarnya sudah sejak tahun 2021 silam, namun belum ada kelanjutan lagi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang terkait hal itu.

    “Tahun 2021 dari Sekdis akan dimerger kan, tapi sampai sekarang gak ada informasi lagi. Belum ada pelantikan juga, jadi belum bisa,” ujarnya.

    Hal sama diungkapkan oleh Operator SDN Cipete 3, Asep Rizal. Ia meminta Pemkot Serang agar merger sekolah dapat segera dilakukan. Hal itu agar keresahan-keresahan warga sekolah cepat teratasi.

    “Ya kami semua cukup resah, karena timbul banyak masalah akibat belum juga dimerger. Penggunaan lapangan kita harus gantian, terus kegiatan ekstrakurikuler juga, ya pokoknya biar kondusif aja lah,” ujarnya.

    Dalam hal harus ada Kepala Sekolah yang nonjob apabila dimerger, menurutnya hal itu tak perlu dikhawatirkan lagi. Sebab Kepala Sekolah SDN Cipete 3 pun telah telah tutup usia pada tahun 2021 lalu.

    “Beliau itu (bapak Sam’un) udah mimpin SDN Cipete 3 juga kok. Jumlah gurunya juga pas, jadi gak akan ada yang nonjob kalo dimerger,” tandas Asep. (MG-01)

  • Tidak Dibantu Pemkot Serang, Pengelola Wisata Kapal Bosok Terseok-seok

    Tidak Dibantu Pemkot Serang, Pengelola Wisata Kapal Bosok Terseok-seok

    SERANG, BANPOS – Destinasi wisata Kapal Bosok yang terletak di Kelurahan Curug Manis, Kecamatan Curug, Kota Serang, rupanya sama sekali tidak ada campur tangan dari Pemkot Serang, baik dalam hal perbaikan maupun pengelolaan.

    Hal itu diungkapkan oleh salah satu warga sekaligus pengelola wisata religi Kapal Bosok, Indra Jaya, saat ditemui di kawasan wisata Kapal Bosok pada Senin (14/2).

    “Tidak ada, tidak ada campur tangan dalam pengelolaan wisata, tapi kalo mengimbau-mengimbau gitu, iya ada,” tutur Indra.

    Menurutnya, pengunjung yang semakin hari semakin sedikit, menjadi persoalan bagi pengelola tempat itu.

    “Ya kan untuk mengelola tempat ini juga butuh biaya. Ini sebenernya pengelola gak cuma saya, tapi karena ya gitu, penghasilan dari wisata ini juga semakin sedikit sekarang,” katanya.

    Nampak jelas perbedaan tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, sekarang wisata tersebut sepi pengunjung, bahkan pedagang-pedagangnya pun banyak yang tutup.

    Bahkan di musim penghujan seperti sekarang, monumen kapal itu dikelilingi rumput liar yang panjang dan hijau. Entah dikatakan indah atau justru sebaliknya, tetapi jelas wisata Kapal Bosok ini lebih terawat dulu saat baru diresmikan ketimbang sekarang.

    Menurut salah satu pedagang di sana, Risma, sepi pengunjung ini salah satunya merupakan imbas dari adanya PPKM yang di terapkan Pemkot Serang.

    “Dulu pas sebelum PPKM, seminggu saya dapet penghasilan sampai tujuh jutaan, sekarang paling tiga ratus ribu,” pungkas Risma. (MG-01)

  • Ketua Dewan Dorong Pemkot Serang Maksimalkan Peran Sekolah Swasta

    Ketua Dewan Dorong Pemkot Serang Maksimalkan Peran Sekolah Swasta

    KETUA DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, mendorong Pemkot Serang memaksimalkan peran sekolah swasta, untuk menampung peserta didik. Pasalnya, di beberapa daerah masih terjadi kekurangan sekolah negeri.

    Hal itu disampaikan usai melakukan peninjauan ke Yayasan Masarratul Muta’alimin yang berada di Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi infrastruktur sekolah swasta tersebut, agar Pemkot Serang dapat menentukan bantuan hibah pembangunan pada tahun 2023 mendatang.

    Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, mengatakan bahwa pemberian hibah untuk Yayasan Masarratul Muta’alimin diprioritaskan lantaran di Kelurahan Banten, masyarakat kekurangan sekolah untuk bisa menampung para peserta didik.

    “Kebetulan karena memang sekolah negeri kita ini kekurangan. Nah sekolah itu tidak bisa menampung para peserta didik yang ada di Kelurahan Banten khususnya,” ujarnya saat melakukan peninjauan, Jumat (29/1).

    Maka dari itu, Budi mengaku bahwa untuk menjaga agar para peserta didik yang berada di wilayah Kelurahan Banten dapat tetap bersekolah, maka pihaknya mendorong agar memaksimalkan keberadaan sekolah swasta untuk menampung para peserta didik.

    “Makanya kami bantu di swastanya, supaya mereka bisa menampung anak sekolah. Jangan sampai anak-anak putus sekolah karena tidak ada sekolah yang bisa menampung mereka,” ungkapnya.

    Terlebih, Pemkot Serang terbatas anggarannya apabila harus membangun Unit Sekolah Baru (USB). Sehingga untuk menyelesaikan persoalan peserta didik tidak tertampung, pihaknya mendorong agar para sekolah swasta diberikan bantuan hibah untuk pengembangan infrastrukturnya.

    “Iya, harus ada perhatian. Baik lewat hibah ataupun lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Kita pelan-pelan, bagaimana agar Pemkot Serang bisa berkontribusi terhadap penyelenggaraan sekolah swasta,” jelasnya.

    Kabag Kesra pada Setda Kota Serang, Koswara Mulyana, mengatakan bahwa pada tahun 2022 pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,1 miliar untuk 11 penerima. Penerima terdiri dari, Madrasah, Majlis Taklim, Lembaga Keagamaan, dan Masjid.

    “Kalau untuk ini (Madrasah Ibtidaiyah Massaratul Muta’allimin) paling tahun 2023. Harus ada input terlebih dahulu, agar sekolah mendapatkan hibah,” katanya.

    Menurut Koswara, pengusulan hibah tertuang dalam Peraturan Walikota (Perwal) Serang Nomor 105 Tahun 2021 tentang Hibah dan Bansos yang berasal dari APBD. Seperti, mengusulkan hibah di tahun sebelumnya. Termasuk input melalui layanan e-hibah. “Itu sudah jelas dalam Perwalnya,” tandasnya. (ADV)

  • Penyandang Tunanetra Sweeping Trotoar

    Penyandang Tunanetra Sweeping Trotoar

    SERANG, BANPOS – Puluhan penyandang tunanetra yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Kota Serang melakukan sweeping trotoar yang ada di Kota Serang. Dalam aksi tersebut, ditemukan berbagai hal yang merintangi keberadaan guiding block atau jalan pemandu bagi penyandang tunanetra.

    Aksi sweeping trotoar tersebut dimulai dari lampu merah Sumur Pecung, hingga ke Alun-alun Kota Serang. Dalam aksinya, Pertuni Kota Serang membagi dua kelompok untuk menyisir trotoar itu.

    Berdasarkan pantauan, beberapa kali anggota Pertuni mendapati rintangan di atas guiding block mereka. Seperti adanya pedagang yang berjualan di sana, kendaraan yang parkir hingga benda berbahaya yang bisa melukai mereka.

    Sekretaris DPC Pertuni Kota Serang, Wendy Rumatumian, mengatakan bahwa pihaknya sengaja melakukan aksi sweeping trotoar tersebut, untuk mensosialisasikan hak penyandang disabilitas, sekaligus merayakan Hari Disabilitas Internasional.

    “Alhamdulillah aksi berjalan lancar, meskipun ditemukan berbagai rintangan yang kami hadapi saat melakukan aksi tersebut,” ujarnya, Kamis (16/12).

    Ia mengatakan, masih banyak masyarakat yang tidak peduli dengan hak penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Sebab berdasarkan temuannya, banyak masyarakat yang tahu mengenai guiding block, namun tetap menggunakannya untuk berdagang maupun memarkir kendaraan.

    “Sebenarnya banyak yang tidak mau berpindah pada saat kami beritahu. Namun setelah pak Polisi yang mengawal kami ikut membantu, akhirnya mereka mau pindah. Tapi kami khawatir di kemudian hari mereka masih melakukan hal yang sama,” ucapnya.

    Selain itu, ada pula tiang yang pihaknya temukan berada tepat di atas jalur guiding block. Hal itu menurutnya sangat berbahaya dan berpotensi melukai pengguna trotoar, khususnya penyandang tunanetra.

    “Jika ditanya kepada penyandang tunanetra terkait kepercayaan diri mereka untuk berjalan di atas guiding block Kota Serang, pasti berada di bawah 50 persen. Karena berbahaya,” tegasnya.

    Sementara itu, perwakilan mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) Untirta, Nedi Saputra, yang juga menjadi pendamping aksi tersebut mengatakan bahwa seharusnya Pemkot Serang bisa melakukan penertiban di atas trotoar yang ada di Kota Serang.

    “Ini dilakukan agar tidak ada lagi hak penyandang disabilitas yang diambil oleh orang lain, baik untuk parkir kendaraan maupun berdagang,” ujarnya.

    Ia menegaskan, pihaknya bukan ingin mematikan rezeki pedagang kaki lima yang berjualan di atas guiding block. Pihaknya hanya berharap jangan sampai aktifitas yang dilakukan justru mengganggu aktifitas penyandang disabilitas.

    “Ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bagaimana infrastruktur bisa terakses dengan baik oleh penyandang disabilitas, juga masyarakat tetap tetap bisa berdagang,” tandasnya. (DZH)

  • Elektabilitas WH Diragukan

    Elektabilitas WH Diragukan

    SERANG, BANPOS – Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Wahidin Halim pada puncak posisi bakal calon paling dipilih sebagai Gubernur Banten selanjutnya. Selain itu, Wahidin Halim pun dalam hasil survei IPO, menggasak posisi puncak sebagai tokoh paling populer di Banten, mengalahkan Rano Karno, Andika Hazrumy dan Iti Octavia Jayabaya.

    Survei yang dilakukan pada periode 29 November – 2 Desember 2021, mendapatkan hasil tingkat popularitas Wahidin Halim menyentuh 89,6 persen. Sedangkan Rano Karno 87,5 persen, Andika Hazrumy 76,9 persen dan Iti Octavia Jayabaya 44,7 persen.

    Rata-rata masyarakat pun disebut cukup puas dengan hasil kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Sedangkan untuk Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur Banten, imbang antara puas dengan tidak puas.

    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan untuk mengukur persentase pengetahuan empiris publik terhadap konstelasi politik di tahun pemilihan 2024.

    Selain itu, survei itu pun dilakukan untuk menguji preferensi pemilih, apakah kinerja pemerintah daerah selama ini menjadi rujukan pemilihan atau tidak, serta mengumpulkan alasan-alasan empiris yang akan dijadikan rujukan untuk memilih.

    Ia mengaku, survei tersebut melibatkan sebanyak 1.200 responden yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat dengan tingkat akurasi data 95 persen dan memiliki pengukuran kesalahan 2,50 persen.

    “Walaupun popularitas Wahidin Halim menembus angka 89,6 persen, popularitas masing-masing tokoh masih sangat dinamis. Hal ini terlihat dari jarak antar tokoh paling populer yang masih dekat, yakni antara Wahidin Halim, Rano Karno, Andika Hazrumy, dan Iti Octavia Jayabaya,” ujarnya dalam rilis yang diterima.

    Salah satu indikator yang turut serta mendongkrak popularitas Wahidin Halim dan Andhika Hazrumy menurutnya, dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wahidin Halim selaku Gubernur Banten dengan Wakil Gubernur Andhika Hazrumy.

    “Dari hasil survei di lapangan menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wahidin Halim yaitu 57 persen masyarakat puas dan 11 persen sangat puas. Sedangkan 23 persen menyatakan tidak puas dan hanya 9 persen yang menyatakan sangat tidak puas,” tuturnya.

    Sementara penilaian publik kepada Andika Hazrumy, dengan kategori puas 47 persen dan sangat puas 3 persen. Sedangkan yang tidak puas dengan kinerja Andika Hazrumy ada 28 persen dan sangat tidak puas sebanyak 22 persen.

    “Sejauh ini tingkat kepuasan pada kinerja Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy masih cukup mengimbangi tingkat persepsi pada Gubernur Wahidin Halim,” katanya.

    Karena itu, ia menuturkan bahwa penilaian publik dalam mengapresiasi kinerja Wahidin Halim lebih tinggi ketimbang wakilnya.

    “Rerata kepuasan publik pada kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim cukup baik, meskipun dalam bidang politik dan penegakan hukum cenderung kecil persentasenya. Tetapi masih jauh lebih besar tingkat kepuasan dibanding yang tidak,” jelas Dedi.

    Menanggapi hasil survei IPO, akademisi Untirta, Ikhsan Akhmad, sempat tertawa geli. Pasalnya, ia mengaku heran dengan hasil survei tersebut lantaran menjadikan kebijakan pusat sebagai indikator kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim.

    “Soal PPKM dan PSBB, saya kok melihat Pemprov Banten tidak melakukan apa-apa, itu kerjaan pusat, bansos juga kewenangan pusat, soal harga juga demikian,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga heran mengapa kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Banten, justru tidak dipertanyakan dalam survei tersebut. Seperti terkait dengan penanganan kasus korupsi, pengangguran, hingga statement Wahidin terkait dengan buruh.

    “Seharusnya dievaluasi pula soal statement gubernur yang merendahkan buruh dan tidak mencerminkan kapasitas otak seorang pemimpin, dan bagaimana mengukur efektifitas dan kebermanfaatan penggunaan dana untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk masyarakat jika kebijakan yang diambil justru pembangunan sport center, dan bagaimana mengukur pemulihan ekonomi yang stagnan pada masa Covid-19,” tegasnya.

    Maka dari itu, ia menuturkan bahwa tingginya persepsi kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim menurutnya, kurang didukung fakta di lapangan. Sebagai contoh lainnya, kinerja mendisiplinkan prokes yang tinggi, sedangkan faktanya Banten merupakan daerah dengan tingkat disiplin prokes yang rendah.

    “Hasil survei tersebut patut dicurigai sebagai penggiringan opini untuk membentuk citra keberhasilan dan keinginan masyarakat untuk memilih kembali WH-Andika ke depan, yang dibarengi dengan pengumpulan berbagai award belakangan ini, dan agaknya akan terus berupaya mendapatkan award hingga 6 bulan ke depan,” ungkapnya.

    “Padahal yang terjadi adalah kegagalan WH-Andika dan kemuakkan masyarakat atas kasus korupsi yang terus berulang. Kasus korupsi hibah bansos, masker, SPK Bodong PUPR dan lain lain, reformasi birokrasi yang nyaring bunyinya didalam tong kosong,” lanjutnya.

    Ikhsan pun menantang lembaga survei tersebut untuk berani buka-bukaan mengenai pemberi biaya survei, metodologi yang dipakai, serta data-data yang digunakan. Menurutnya, yang membiayai survei harus dibuka kepada publik untuk mengukur independensi, kredibilitas dan integritas lembaga surveinya.

    “Coba jelaskan dengan baik untuk menjawab berbagai keanehan hasil surveinya. Contoh calon gubernur yang dijadikan pilihan sangat terbatas, bagaimana alur pilihan tersebut menjadi pertanyaan kunci? Apa pendahuluan kriterianya,” ujarnya.

    Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Eko Susilo, mengatakan bahwa sudah sewajarnya Wahidin Halim lebih tinggi popularitas dan elektabilitasnya dibandingkan Iti yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Banten.

    “Oh iya, wajar kang popularitas dan elektabilitas pak Gubernur di atas bu Iti, dan itu sangat kita apresiasi. Karena beliau adalah salah satu kader terbaik, dan kader utama partai Demokrat,” katanya.

    Eko juga mengaku bahwa survei tersebut bakal jadi pertimbangan sikap Demokrat, pada Pilgub Banten mendatang. “Sudah pasti kang, hasil survei akan menjadi salah satu indikator dalam proses penentuan bakal calon di Pilkada nanti,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Sukses Gelar Musyawarah Besar, Impasi Rangkul Mahasiswa Rantau Bekasi

    Sukses Gelar Musyawarah Besar, Impasi Rangkul Mahasiswa Rantau Bekasi

    SERANG, BANPOS – MUSYAWARAH Besar (Mubes) Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Bekasi (Impasi) Banten ke-6 menghasilkan M. Rico Aldiansyah sebagai Formatur Ketua Umum Impasi Banten periode 2021-2022. Dalam kepemimpinannya, Rico akan mengedepankan rasa kekeluargaan antar anggota, yang notabene merupakan mahasiswa perantau.

    Hal tersebut disampaikan oleh Rico saat menyampaikan sambutannya seusai dinyatakan sebagai Formatur Ketua Umum Impasi Banten Periode 2021-2022.

    “Bangun rasa kekeluargaan dulu, baru bangun yang lainnya. Karena dari rasa saling memiliki kita bisa melakukan secara bersama-sama,” ujar Rico di Gedung Pemuda KNPI Provinsi Banten, Senin (13/12) dini hari.

    Ia pun menuturkan bahwa sebagai organisasi kedaerahan yang kedudukannya jauh dari daerah asal tinggal, bukan menjadi faktor alasan tidak bisa berkembang baik di daerah rantauan, maupun daerah asal.

    “Asal dari Bekasi sementara kedudukan kita saat ini di Provinsi Banten, bukan menjadi alasan untuk mewarnai kedua daerah. Kita tetap bisa mewarnai di keduanya dengan catatan berproses bersama,” ungkapnya.

    Pengembangan organisasi menurutnya, memang amat penting. Apalagi sebagai organisasi mahasiswa, harus memiliki kemajuan pada setiap masanya. Program ekspansi pun mesti dilakukan pada setiap lini.

    “Kita harus dinamis, bisa membaca setiap situasi dan kondisinya. Bisa menjadi mintra strategis atau kontroling untuk pemerintah khususnya Kabupaten/Kota Bekasi,” terangnya.

    Terakhir, ia mengungkapkan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung dirinya menjadi Ketua Umum terpilih Impasi Banten yang baru. Ia mengaku akan berupaya membawa organisasi pada peradaban Impasi baru.

    “Peradaban baru dan lebih baik lagi bukan berarti menghilangkan unsur kultural yang ada di Impasi. Akan tetapi menjadi ciri yang melekat. Kami akan bawa pengurus ini dalam pembaruan dari segi gagasan dan gerak yang berlandaskan asas harmonisasi kekeluargaan,” tegasnya.

    Sedangkan Demisioner Ketua Umum Impasi Banten, Muhammad Syahruloh, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Rico sebagai Ketua Umum terpilih. Ia pun berharap di bawah kepemimpinan Rico, terjadi peningkatan yang lebih baik untuk Impasi kedepannya.

    “Selamat kepada ketua terpilih, terus tingkatkan yang ada dan perbaiki yang masih kurang,” ujarnya.

    Syahrul pun berpesan kepada semua calon kepengurusan yang baru, agar terbangun rasa tanggungjawabnya dan rasa saling memiliki antara satu sama lainnya.

    “Ketua terpilih butuh sosok-sosok yang menemani dan membantu kepengurusan kedepannya, semoga terbangun solidaritas antar pengurus,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Pekijing Diusung Jadi Kampung Wisata Literasi Inklusi Sosial

    Pekijing Diusung Jadi Kampung Wisata Literasi Inklusi Sosial

    SERANG, BANPOS – Berawal dari perpustakaan keluarga, Kampung Pekijing, Kelurahan Kalanganyar, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, didorong menjadi Kampung Wisata, Budaya dan Literasi berbasis inklusi sosial. Hal tersebut merupakan salah satu program berkelanjutan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang.

    Kepala DPK Kota Serang, Wahyu Nurjamil, mengaku bahwa pihaknya tengah berkoordinasi dengan seluruh OPD di Pemkot Serang dan menunggu persetujuan dari Walikota Serang, untuk penetapan surat keputusan (SK) Kampung Pekijing menjadi kampung wisata, budaya dan literasi berbasis inklusi sosial.

    “Kita sedang mengusung kampung wisata budaya dan literasi, ini butuh dukungan dari seluruh pihak mulai dari Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disparpora), hingga Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) untuk mengharmoniskan kegiatan ke depannya,” ungkapnya, usai kegiatan Kemah Bersama Dulur, aktivasi Rak Buku Kaca di Kampung Pekijing, Minggu (12/12).

    Ia menjelaskan, pemilihan Kampung Pekijing itu dikarenakan adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk menjadi kampung wisata. Wahyu menyebutkan bahwa masyarakat Pekijing kompak untuk mengusung program baru.

    “Kemudian kemitraan kami dan masyarakat terjadi dengan baik, karena kalau masyarakatnya tidak mau maka ini semua tidak akan terwujud,” ucapnya.

    Wahyu menyampaikan, kegiatan kemah bersama dulur itu merupakan bagian dari program perpustakaan inklusi sosial, yang berarti bahwa perpustakaan itu dapat menciptakan kemandirian dan kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Dengan nilainya yang luas, tidak hanya membaca buku, tapi juga menciptakan budaya, hingga tanaman hias yang kemudian pada ujungnya menghasilkan kemandirian.

    “Di Kampung Pekijing ini, bukan hanya menampilkan buku atau perpustakaan kampung yang dipasang didalam rak buku pinggir jalan saja, melainkan juga terdapat panggung untuk menampilkan seni budaya, tempat kemah, hingga menjual kerajinan tangan, dan makanan khas dari kampung Pekijing itu sendiri,” jelasnya.

    Ia mengaku, sumber daya manusia (SDM) di Pekijing sudah ada, tinggal bagaimana diolah dan disepakati bersama agar program berkelanjutan.

    “Tidak bisa kita lepaskan sekarang tapi lepas kendali. Supaya terlihat program lain yang dapat mewujudkan kampung wisata budaya dan literasi,” tandasnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengapresiasi program kegiatan yang digelar oleh DPK di Kampung Pekijing. Perpustakaan Kampung itu menjadi kreasi dan inovasi dalam menciptakan perpustakaan inklusi sosial.

    “Jadi berawal dari Pekijing ini bisa menjadi contoh, banyak kreasi yang ditampilkan. Terlebih masyarakat luar yang ingin berkunjung dapat difasilitasi dengan berbagai inovasi ini,” katanya.

    Ia berharap, di Kampung Pekijing dapat menghasilkan kreasi dan inovasi lainnya, dan yang kemudian dapat dicontoh oleh Kampung lainnya yang ada di Kota Serang. Perpustakaan Kampung Pekijing diharapkan juga dapat menjadi sumber kemandirian desa, dengan kreasi yang lebih banyak dapat dijual kepada masyarakat.

    “Kemudian untuk kampung wisata budaya dan literasi, disini sudah terbentuk untuk literasinya, sementara budaya harus kita lihat dulu,” terangnya.

    Mengingat, letak Pekijing di wilayah perbukitan, dan tidak ada sinyal internet, Syafrudin menjanjikan untuk memberikan internet gratis.

    “Jangan sampai tempatnya sudah bagus, tapi tidak ada internet. Jadi insyaallah kami akan memasang internet gratis, karena di tempat-tempat umum sudah ada internet gratis,” katanya.

    Selain akses internet yang akan diutamakan, Syafrudin juga meminta agar seluruh akses jalan menuju Pekijing harus mulus. Jalan sudah harus dicor atau dihotmik dan tidak ada jalan berlubang.

    “Jadi tempat ini bisa menjadi tempat berkumpul, ketika malam minggu jadi tempat latihan, nongkrong dan saung-saung ini bisa ditambah lagi sehingga bisa dijadikan semacam kafe, lalu jadi salah satu mata pencaharian masyarakat Pekijing,” tandasnya. (MUF)