BANTEN POS

Tag: Kota Serang

  • Tepis Statemen KNPI, Walikota Serang: Jangan Hanya Nonton

    Tepis Statemen KNPI, Walikota Serang: Jangan Hanya Nonton

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menepis statemen yang disampaikan oleh KNPI Kota Serang terkait tidak akan melakukan kritik. Syafrudin menegaskan, KNPI Kota Serang jangan hanya menjadi penonton saja, perlu juga mengawal kebijakan pemerintah.

    Menurutnya, Pemkot Serang tetap harus diberikan kritik baik oleh KNPI maupun elemen masyarakat lainnya. Karena hal itu menjadi masukan yang baik untuk pemerintahan.

    “Saya kira kritikan itu akan lebih bagus. Masukan-masukan itu bagus. Jadi tetap harus diberikan kritik,” ujar Syafrudin usai menghadiri pelantikan pengurus DPD KNPI Kota Serang periode 2021-2024 di salah satu hotel di Kota Serang, Rabu (8/12).

    Syafrudin mengatakan, pihaknya terap mengharapkan adanya kritik karena sewaktu-waktu, pihaknya bisa saja berlaku khilaf dalam menjalankan roda pemerintahan.

    “Karena namanya pemerintah kan juga manusia. Jadi saya harap tetap dikritik, jangan hanya nonton gitu ya. Artinya apa kelemahan-kelemahan kami, apapun yang menjadi kekhilafan, perlu juga diberikan masukan-masukan,” jelasnya.

    Sebelumnya, Ketua Panitia kegiatan pelantikan dan Rakerda DPD KNPI Kota Serang periode 2021-2024, Thopan Abdulloh, mengklaim pihaknya ogah untuk mengkritisi Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Alasannya, mereka lebih senang bermitra dengan Pemkot Serang.

    “KNPI adalah mitra pemerintah. Bukan untuk mengkritisi pemerintah. KNPI adalah mitra Pemerintah Kota Serang. Kota Serang harus dibantu oleh pemuda,” ujarnya dalam sambutan.

    Secara terang-terangan, ia pun menyampaikan alasan keengganan untuk melakukan kritik kepada Pemkot Serang. Salah satunya yaitu karena Walikota Serang berjanji akan membantu berbagai kegiatan KNPI Kota Serang.

    “Waktu kemarin pak Walikota mengatakan, kalau (pemuda) Kota Serang bersatu, maka Pemerintah Kota Serang akan membantu sepenuhnya untuk KNPI Kota Serang,” ucapnya. (DZH)

  • KNPI Deklarasikan Diri Ogah Kritik Pemkot Serang

    KNPI Deklarasikan Diri Ogah Kritik Pemkot Serang

    SERANG, BANPOS – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Serang mengklaim ogah untuk mengkritisi Pemerintah Kota (Pemkot) Serang. Alasannya, mereka lebih senang bermitra lantaran Pemkot Serang siap mendukung berbagai kegiatan yang KNPI lakukan.

    Hal itu disampaikan oleh Ketua Panitia kegiatan pelantikan dan Rakerda DPD KNPI Kota Serang periode 2021-2024, Thopan Abdulloh. Pelantikan yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Serang itu dihadiri langsung oleh Walikota Serang, Syafrudin.

    “KNPI adalah mitra pemerintah. Bukan untuk mengkritisi pemerintah. KNPI adalah mitra Pemerintah Kota Serang. Kota Serang harus dibantu oleh pemuda,” ujarnya dalam sambutan Ketua Panitia, Rabu (8/12).

    Secara terang-terangan, ia pun menyampaikan alasan keengganan untuk melakukan kritik kepada Pemkot Serang. Salah satunya yaitu karena Walikota Serang berjanji akan membantu berbagai kegiatan KNPI Kota Serang.

    “Waktu kemarin pak Walikota mengatakan, kalau (pemuda) Kota Serang bersatu, maka Pemerintah Kota Serang akan membantu sepenuhnya untuk KNPI Kota Serang,” ucapnya. (DZH)

  • Video Penyerahan SK Sandy Tuai Reaksi

    Video Penyerahan SK Sandy Tuai Reaksi

    SERANG, BANPOS – Menjelang satu hari pelantikan DPD KNPI Kota Serang, beredar video
    penyerahan SK DPD KNPI Kota Serang oleh Jajaran Pengurus DPD KNPI Banten.

    Peristiwa
    tersebut mengundang reaksi dari senior PK
    KNPI di Kota Serang, Muhdi.
    Ia menyayangkan sikap DPD KNPI Banten
    yang dianggap tergesa-gesa dalam menerbitkan Surat Keputusan (SK) pelantikan ketua formatur terpilih DPD KNPI Kota Serang, Sandy Bela Sakti.

    Menurutnya, hal tersebut sudah mencederai semangat persatuan yang awalnya diusung pada
    Musda V DPD KNPI Kota Serang.

    “Rasa kecewa disampaikan kepada Sandy
    CS yang lupa tujuan awal, juga kepada DPD
    KNPI Banten yang tidak menyelesaikan kemelut pemuda Kota Serang menjelang pelantikan,” ungkapnya, Selasa (7/12).

    Pasalnya, melihat gelombang tarik dukungan anak Walikota Serang yang semakin tinggi,
    ia menilai seharusnya DPD KNPI Banten minimal menjadi mediator, bukan provokator perpecahan pemuda Kota Serang.

    “Seharusnya pleno pengurus harus dilakukan sebagai dasar, apalagi semangatnya persatuan maka harus mengclearkan kubu-kubu
    yang berkepentingan,” tegas salah satu MPI
    KNPI Pengurus Kecamatan Taktakan itu.

    Ketua OKP FPTI dan Karya Muda Bangsa ini pun menyayangkap sikap DPD KNPI Banten yang tergesa-gesa dalam menerbitkan SK Kepengurusan DPD KNPI Kota Serang. Ia
    mengatakan, KNPI kota serang apabila ingin
    maju, harus diisi oleh orang-orang atau pemuda Kota Serang yang berkompeten dibidangnya.

    “Apabila ada pengurus yang ber-KTP di
    luar Kota Serang, harus diganti, karena ini
    domainnya pemuda Kota Serang, mereka cukup
    memberikan masukan saja tapi tidak boleh
    berada diposisi kepengurusan,” tandasnya.

    Sementara itu, Formatur KNPI Kota Serang, Sandy Bela Sakti saat dikonfirmasi enggan menanggapi gejolak yang terjadi di organisasinya itu.

    “Iya bang siap. Nanti besok
    ketemu setelah acara aja ya bang, punten,”
    kata Sandy melalui pesan Whatsappnya.

    Sebelumnya diberitakan bahwa gelombang ancam tarik dukungan anak Walikota
    Serang, Sandy Cs terus bermunculan dari
    berbagai gerbong OKP di Kota Serang. Bahkan, instruksi ancaman yang sama pun muncul dari ketua OKP tingkat Provinsi Banten.

    Sejumlah OKP yang juga turut akan menarik dukungan antara lain GMKP, GMPP,
    HPPS, GM Sriwijaya, HPPI, Gema Sriwijaya,
    GMIN, KOMPI, dan Wimnus. Mereka secara
    kompak menyerukan tarik dukungan terhadap Sandy Cs.

    Ketua OKP HPPI Provinsi Banten, M
    Nasrudin, membenarkan ancaman tersebut.
    Menurutnya, apabila ketua formatur tidak
    merespon cepat gelombang penarikan dukungan, dikhawatirkan akan muncul resistensi dari OKP yang semula mendukung
    Sandy dalam Musda V KNPI.

    “Artinya, bisa jadi ketua terpilih hilang legitimasinya karena OKP pendukung habis tarik dukungan,” ujarnya, Senin (6/12).(MUF/AZM)

  • Program Kampung Resik Lan Aman Ciptakan Jiwa Gotong Royong Masyarakat Dalung

    Program Kampung Resik Lan Aman Ciptakan Jiwa Gotong Royong Masyarakat Dalung

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang telah membuat program Kampung Resik Lan Aman di setiap kelurahan yang ada di Kota Serang. Adanya program tersebut diapresiasi oleh setiap kelurahan, salahsatunya adalah Kelurahan Dalung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang.

    Dimana, dari enam lingkungan Rukun Tetangga (RT) yaitu RT 01, 02, 03, 05, 06 dan 07 di wilayah RW 01 telah dilaksanakan pembangunan Pos kamling untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Hal tersebut dikatakan Lurah Dalung, Samsudin, saat ditemui di ruang kerjanya.

    Samsudin menjelaskan, bahwa pembangunan Pos Kamling tersebut dilakukan secara bersama-sama (gotong royong) oleh warga disetiap RT nya masing-masing. Adapun tahapannya adalah, mulai dari dikumpulkannya perwakilan warga dari setia RT di kantor Kelurahan untuk memberikan kejelasan, lalu mulai dilakukan pengiriman barang-barang kebutuhan utama pembangunan pos kamling seperti balok kayu, paku-paku, batu split, pasir, semen, cat dan lainnya. Kemudian dilakukan pelaksanaan pembangunan pos kamling dari partisiapasi masyarakat.

    “Saya berharap, dengan pembangunan poskamling secara mandiri, keamanan desa khususnya diwilayah Kelurahan Dalung akan selalu terjaga. Karena pembangunan poskamling secara swadaya merupakan bukti masyarakat setempat peduli dengan keamanan lingkungan,” ujar Samsudin.

    Samsudin menambahkan, “setelah pembangunan pos kamling, dirinya juga berharap peran masyarakat untuk senantiasa menjaga pos kamling tersebut agar tidak cepat rusak dan melakukan ronda rutin oleh warga dilingkungannya,” tambahnya.

    Diketahui sebelumnya, wilayah Kelurahan Dalung mendapat penghargaan ‘Stop Buang Air Besar Sembarangan pada tahun 2019 “. Dimana, pihak kelurahan Dalung tak henti-hentinya mengedukasi masyarakat dalam menciptakan pola hidup sehat dan menghindarkan diri dari serangan penyakit.

    Seperti membangun sanitasi disetiap rumah atau KK yang belum mempunyai tempat pembuangan air besar (jamban). Sebab, Lingkungan mempunyai andil yang paling besar terhadap status kesehatan yang disusul oleh perilaku.

    Hasilnya, hingga kini warga yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan Dalung, 100 persen sudah memiliki jamban dan menerapkan pola hidup sehat. (RUL)

  • Golkar Ingin Rebut Balik Kota Serang

    Golkar Ingin Rebut Balik Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Partai Golkar Kota Serang memantapkan diri untuk kembali merebut Kota Serang pada Pilwalkot 2024 mendatang. Selain itu, mesin partai pun sudah disiapkan untuk memenangkan Andika Hazrumy di Pilgub Banten dan Airlangga Hartanto sebagai Presiden Republik Indonesia.

    Hal itu terungkap dalam perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriyah sekaligus HUT Partai Golkar ke-57, yang diselenggarakan oleh DPD II Partai Golkar Kota Serang, Rabu (20/10).

    Dewan Pertimbangan DPD II Partai Golkar Kota Serang, Tb. Haerul Jaman, mengatakan bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad dan HUT Partai Golkar kali ini menjadi momentum pihaknya, untuk memperkuat persatuan partai dan menginternalisasikan arahan DPP Partai Golkar.

    “Sesuai dengan arahan DPP Partai Golkar, untuk mempersiapkan berbagai hal dalam rangka mencapai kemenangan pada Pemilu, dengan menyatukan seluruh kader partai Golkar untuk memenangkan Pemilu 2024 di seluruh lini,” ujarnya usai kegiatan di Gedung Golkar, Ciceri.

    Ia mengatakan, penguatan-penguatan mesin partai terus dilakukan oleh pihaknya. Apalagi Partai Golkar sudah membuat keputusan untuk mengusung calon dari kader partai di tingkat pusat dan daerah, untuk maju dalam Pilpres dan Pilkada 2024 nanti.

    “Terus berjuang untuk memenangkan Partai Golkar, agar tahun 2024 ini menjadi tahunnya Partai Golkar. Pada pemilu nanti di Presiden ada pak Airlangga dan di Provinsi Banten ada pak Andika Hazrumi. Lalu kita juga akan rebut kembali Kota Serang,” tuturnya.

    Untuk Pilwalkot Serang sendiri, Jaman mengaku bahwa hingga sampai saat ini masih belum ada keputusan siapa yang akan diusung. Namun ia memastikan, Golkar akan mengusung kader internal, siapapun itu.

    “Di Pilkada depan kita akan lihat, yang terpenting ada kader Partai Golkar yang kita usung pada Pilkada Kota Serang ke depan. Nanti kira lihat, siapa kira-kira yang akan kita usung, yang mampu dan mumpuni,” jelasnya.

    Ketua DPD II Partai Golkar Kota Serang, Ratu Ria Maryana, mengatakan bahwa untuk Pilwalkot Serang, pihaknya masih akan melakukan Rakerda terlebih dahulu dalam penentuan siapa calon yang akan diusung. Selain itu, konsolidasi di setiap kecamatan pun akan terus dilakukan untuk mendongkrak suara.

    “Kami akan konsolidasi langsung di tiap-tiap titik. Karena tadi sudah saya tekankan, untuk mendongkrak suara partai itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus dilakukan secara bersama-sama. Jadi dari tingkat kota hingga ke tingkat RT dan RW pun harus bekerja sama,” terangnya.

    Ia pun menegaskan bahwa pada Pilwalkot nanti, pihaknya benar-benar menargetkan untuk merebut kembali Kota Serang. Bahkan tak tanggung-tanggung, pihaknya juga menargetkan untuk menambah kursi legislatif sehingga tidak perlu berkoalisi untuk mengusung calon eksekutif.

    “Keinginan kami itu ingin 9 kursi (legislatif). Karena kan kami juga ingin cukup satu partai juga bisa mengusung calon Walikota. InsyaAllah kami sangat siap merebut kembali Kota Serang,” katanya.

    Disinggung mengenai dirinya yang digadang-gadang sebagai calon Walikota dari Partai Golkar, Ria mengatakan bahwa hal itu kembali kepada mekanisme partai. Jika memang dirinya diusung, maka ia siap untuk menerima amanah tersebut.

    “InsyaAllah jika memang itu merupakan keputusan partai, tentu saya harus siap. Jika tidak siap, ya harus disiapkan karena itu amanah partai,” tandasnya. (DZH)

  • APBD Perubahan Kota Serang Tidak Rasional

    APBD Perubahan Kota Serang Tidak Rasional

    SERANG, BANPOS – Kenaikan signifikan yang terjadi dalam rancangan APBD Perubahan Kota Serang tahun 2021 dinilai tidak rasional dan tidak mencerminkan kepatutan. Hal ini dikarenakan beberapa sektor terlihat mengalami peningkatan drastis, namun waktu untuk menyerap anggaran tersebut hanya tersisa sekitar dua bulan saja.

    Demikian yang disampaikan oleh Peneliti Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, Fitriany melalui rilis yang diterima oleh BANPOS, Kamis (14/10).

    Ia menyampaikan, dalam rancangan APBD Perubahan 2021, belanja modal di bagian belanja modal peralatan dan mesin mengalami peningkatan sebesar 203 persen, Sebelumnya, Rp.27 miliar, menjadi Rp81,9 miliar.

    Selain itu, terdapat belanja modal gedung dan bangunan yang mengalami peningkatan hampir 2 kali lipat dari sebelumnya Rp72 miliar menjadi Rp138,8 miliar. Lalu pada belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pun demikian mengalami perubahan sebesar 240 % dari sebelumnya Rp17,1 miliar menjadi Rp58 miliar.

    “Kenaikan yang besar pada belanja modal tidak mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan tidak memperhatikan kepatutan. Karena dengan tenggat waktu yang singkat hanya 2 bulan, pembangunan fisik tidak akan sempat dilaksanakan secara maksimal dan berisiko berdampak pada kualitas pembangunan yang rendah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Serang terindikasi melakukan hal yang tidak rasional dan tidak proporsional dalam penyusunan alokasi P-APBD,” ujar Fitriany.

    Menurutnya, kenaikan pada belanja modal tersebut, tidak sesuai dengan PP no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 3 yang menyebutkan, Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam APBD.

    “Selain itu, pada belanja operasi terkait belanja hibah meningkat sebesar 120 persen dari sebelumnya hanya Rp10,7 miliar menjadi Rp23,5 miliar, perubahan ini patut menjadi pertanyaan terkait hibah yang diberikan di akhir tahun,” ungkapnya.

    Pada belanja tidak terduga juga ada kenaikan sebesar 182 persen, dari Rp2 miliar menjadi Rp5,6 miliar. Menurutnya, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sudah mengatur beberapa hal terkait belanja tidak terduga.

    “Sehingga kenaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang dalam belanaj tidak terduga di P-APBD TA 2021 perlu ada penjelasan dan dievaluasi kembali apakah sesuai dengan unsur dari belanja tidak terduga sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Fitriany.

    Sebab itu, APBD Perubahan Kota Serang yang dipublikasikan menunjukan bahwa anggaran yang dialokasikan tidak mencerminkan kepatutan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) no. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    “Rancangan P-APBD TA 2021 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Serang perlu di evaluasi kembali karena menjadi pertanyaan besar bagi publik, terkait perubahan yang dilakukan di penghujung tahun yang bisa kita perkirakan tidak akan terkejar dan tidak rasional. Publik juga perlu mengetahui perubahan ini diprioritaskan kemana saja dan bagaimana mekanismenya. Terutama belanja modal dan khususnya pada pembelanjaan infrastruktur. Pemerintah Kota Serang juga perlu mengkaji kembali efektifitas waktu yang ada dengan ketersediaan anggaran yang harus direalisasikan sampai akhir tahun 2021 ini dengan memperhatikan asas kebermanfaatan kepada masyarakat Kota Serang,” tandas Fitriany.(PBN)

  • Bermula Dari Intensitas Liputan Kejati, Forwaka Banten Resmi Terbentuk

    Bermula Dari Intensitas Liputan Kejati, Forwaka Banten Resmi Terbentuk

    SERANG, BANPOS – Pengurus Forum Wartawan Kejaksaan (Forwaka) Banten telah resmi dilantik di Aula Kejati Banten. Pelantikan tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Reda Manthovani.

    Pelantikan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Kepala Kejati Banten Marang, Asisten Intelijen Adhyaksa Darma Yuliano, Asisten Tindak Pidana Khusus Iwan Ginting, Asisten Tindak Pidana Umum Rohayatie dan Kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Banten Ivan Siahan.

    Kepala Kejati Banten, Reda Manthovani berpesan, bahwa pers sebagai pilar keempat demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting di Indonesia, khususnya di Provinsi Banten.

    Selain itu, pesan menohok juga disampaikan Reda kepada Forwaka Banten. Wartawan diminta tidak sembarangan dalam menyusun produk-produk jurnalistik di era masifnya pelaporan yang diatur dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Untuk itu, Reda mewanti-wanti agar anggota Forwaka Banten berhati-hati dalam mempublikasi produk-produk jurnalistiknya.

    Reda berharap, bergabungnya wartawan di Forwaka Banten dapat membuat produk jurnalistik yang lebih menarik, dan bombastis. Kajian hukumnya lanjut Reda, mesti menjadi dasar penulisan Forwaka Banten.

    “Dengan bergabungnya Forwaka menjadi keluarga besar Adhyaksa. Semoga kebersamaan ini menjadikan kita lebih baik lagi, dalam melakukan kinerja” katanya, Kamis (14/10).

    Ketua Pelaksana Pelantikan Forwaka Banten, Chairul Anwar, dalam laporannya mengatakan bahwa terbentuknya Forwaka Banten berawal dari intensitas para wartawan yang bertugas di lingkungan Kejati Banten.

    “Forwaka Banten terdiri wartawan online, cetak maupun televisi. Ada media nasional dan lokal. Terbentuknya Forwaka seiring intensnya liputan wartawan-wartawan yang ada di lingkungan Kejati Banten,” ujar Anwar.

    Setelah pelantikan ini, Anwar menuturkan bahwa Forwaka Banten akan menggelar kegiatan Capacity Building, sekaligus merancang agenda-agenda Forwaka Banten yang akan di lakukan dalam dua tahun ke depan.

    Ketua Forwaka Banten, Darjat Nuryadin dalam sambutannya memperkenalkan satu-persatu pengurus Forwaka Banten. Setidaknya kata dia, ada 15 pengurus yang hadir dalam kegiatan pelantikan Forwaka Banten. (DZH)

  • Presiden Mahasiswa Kampus di Serang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual

    Presiden Mahasiswa Kampus di Serang Diduga Lakukan Pelecehan Seksual

    SERANG, BANPOS – Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) salah satu Universitas di Kota Serang merilis laporan dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Presiden Mahasiswa Universitas tersebut berinisial KZ. Hal itu diungkapkan melalui Instagram resmi KPP BEM KBM.

    Dalam unggahannya, dituliskan bahwa telah terjadi kekerasan seksual dan pelecehan seksual di lingkungan kampus Untirta. Pelecehan dialami oleh salah satu mahasiswi Universitas tersebut, yang tidak disebutkan baik inisial maupun namanya.

    “Terduga pelaku untuk salah satu mahasiswa berinsial KZ, terjadi pada tanggal 4 september 2021, berlokasi di kost Starhome Cipocok Jaya, Kota Serang Provinsi Banten sekitar pukul 22.00 WIB,” tulis akun tersebut, Kamis (7/10).

    Berdasarkan kronologis yang disampaikan, korban saat itu sedang melakukan aktivitas keorganisasian di kosan Starhome, Cipocok Jaya. Dijelaskan bahwa pelaku merupakan salah satu senior.

    “Di awal cerita, pelaku meminta korban untuk membawakan sesuatu ke lokasi. Maksud tujuan korban ke lokasi adalah untuk menemui salah satu rekan organisasinya. Dan di dalam lokasi terdapat beberapa orang, salah satunya adalah pelaku,” jelasnya.

    Setelah beberapa saat korban di lokasi, disebutkan bahwa pelaku mulai melakukan percobaan pelecehan seksual dengan memeluk dan mencium korban. Lebih lanjut lagi, korban diajak untuk bergegas ke lantai dua, yang diduga adalah salah satu kamar pelaku, namun terjadi penolakan oleh korban.

    “Sejauh ini BEM KBM sudah mendapatkan dua korban dari pelaku yang sama. Kementrian Pemberdayaan Perempuan Bem KBM sedang berupaya mendapatkan keterangan lebih lanjut, dan melakukan pendampingan psikologis terhadap korban yang memang traumatic atas kejadian tersebut. Kasus ini akan kami proses lebih lanjut melalui ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

    Saat ingin dikonfirmasi, baik KZ maupun Menteri KPP BEM KBM universitas tersebut tidak dapat dihubungi. Nomor keduanya dalam keadaan tidak aktif. (DZH)

  • Keinginan Pujianto Terwujud, Jabatannya di AKD Dicopot

    Keinginan Pujianto Terwujud, Jabatannya di AKD Dicopot

    SERANG, BANPOS – Anggota DPRD Kota Serang Fraksi NasDem, Pujianto, dicopot dari jabatan pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang dijabat olehnya.

    Jabatan tersebut yakni Ketua Komisi II dan Anggota Badan Anggaran (Banggar). Jabatan Ketua Komisi II digantikan oleh Anggota DPRD Kota Serang Fraksi NasDem, Jumhadi dan untuk Banggar digantikan oleh Khaeroni.

    Sebelum ‘pencopotan’ ini dilakukan, beberapa waktu yang lalu Pujianto sempat mengajukan pengunduran diri, namun tidak jadi setelah dilakukan pertemuan.

    Sebelumnya, Jumhadi menjabat sebagai Anggota Komisi III. Jabatan tersebut saat ini digantikan oleh Pujianto. Artinya, kedua politisi NasDem tersebut hanya bertukar posisi saja.

    Keputusan tersebut tertuang dalam surat permohonan yang dikeluarkan oleh Fraksi NasDem dengan nomor 27/Fraksi-NasDem/IX/2021, yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, berkaitan dengan perubahan AKD dari Fraksi NasDem dan dikeluarkan pada Selasa (14/9) lalu.

    Dalam rilis yang diterima BANPOS, Pujianto mengaku tidak tau mengenai keputusan perombakan AKD dari Fraksi NasDem tersebut. “Saya baru denger, tidak ada pemberitahuan resmi” tulisnya. Saat ingin dikonfirmasi ulang melalui sambungan telepon, nomor telepon seluler Pujianto tidak aktif.

    Sementara Ketua DPD NasDem Kota Serang, Roni Alfanto, saat dihubungi BANPOS meminta waktu pada sore hari untuk memberikan pernyataan. Sebab ia sedang dalam perjalanan. (DZH)

  • Rehab Gedung Pramuka Jadi Harapan Kado HUT ke-60

    Rehab Gedung Pramuka Jadi Harapan Kado HUT ke-60

    SERANG, BANPOS – Momentum HUT Pramuka yang ke-60 memunculkan berbagai harapan atas gerakan kepemanduan tersebut. Salah satu harapan yang mengemuka dalam perayaan HUT Pramuka tersebut yakni rehabilitasi gedung Pramuka milik Kwarcab Kota Serang.

    Ketua Kwarcab Kota Serang, Ahmad Saefullah, mengatakan bahwa rehabilitasi gedung Kwarcab sangat mendesak untuk segera dilakukan. Hal itu lantaran sejak berpindah tangan asetnya dari Kabupaten Serang, gedung ini belum pernah mendapat sentuhan rehabilitasi.

    “Ini karena semenjak dari zaman Kabupaten Serang sampai Kota Serang berdiri ini memang belum pernah direhab,” ujarnya saat ditemui di gedung Kwarcab Pramuka Kota Serang, Jumat (20/8).

    Menurutnya, lokasi tempat gedung Kwarcab berdiri sangat strategis lantaran berada di tengah kota. Sehingga, banyak masyarakat yang ingin menggunakan tempat tersebut untuk berbagai. Namun kondisinya justru memperihatinkan lantaran banyak plafon yang jebol.

    “Kami kadang malu dengan kondisi di dalem. Padahal banyak pelatihan-pelatihan yang menginginkan tempatnya di sini. Kekhawatiran pasti ada dengan kondisi gedung saat ini, makanya kami usulkan untuk direhab,” jelasnya.

    Menurutnya, apabila hujan tiba apalagi hujan turun dengan deras, kondisi di dalam ruang sering kali bocor. “Mudah-mudahan harapan kami bisa segera diperbaiki,” ucapnya.

    Ia mengaku, pengajuan perbaikan gedung telah diajukan sejak tahun 2020 dan sempat akan dibangun pada tahun 2021 ini. Namun karena terkena refocusing anggaran, perbaikan itu pun terpaksa harus tertunda.

    “Sudah pengajuan sejak tahun 2020, sudah masuk di 2021. Tapi karena refocusing, akhirnya tidak terlaksana begitu. Mudah-mudahan di 2022 bisa terlaksana,” terangnya.

    Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk rehabilitasi gedung sudah diajukan sejak tahun lalu. Namun karena terkena refocusing, pembangunan pun harus tertunda.

    “Mudah-mudahan di 2022 bisa direhab, karena memang keadaannya harus direhab. Udah lengkap, udah ada DEDnya, tinggal pelaksanaan,” tandasnya. (DZH)