SERANG, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, meminta kader-kader HMI MPO Cabang Serang untuk bisa terus mengkritisi pemerintah dan menjadi oposisi sejati.
Sebab menurutnya, pengawalan kebijakan tidak cukup dilakukan oleh DPRD saja, namun gerakan ekstraparlementer pun harus dilakukan. Dengan demikian, dorongan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih baik pun dapat terealisasi.
Hal tersebut diungkapkan oleh Hasan Basri dalam kegiatan Intermediate Training HMI MPO Cabang Serang, saat mengisi materi ‘Gerakan Pembaruan Peradaban Islam’ di gedung Kwarcab Pramuka Kota Serang, Sabtu (5/6).
Dalam sesi pertanyaan, salah satu peserta, Walinegara, mempertanyakan terkait dengan realisasi frasa Kota Peradaban yang menjadi visi dari Syafrudin-Subadri dalam memimpin Kota Serang. Menurutnya, salah tafsir frasa tersebut Kota Serang akan dibawa menjadi kota dengan supremasi hukum.
“Nah yang lagi hot saat ini, ketika banyak tempat-tempat publik yang ditutup, ternyata hiburan malam bebas beroperasi. Dan itu ramainya minta ampun kalau dilihat dari parkirnya saja. Ini kan sudah melanggar perda PUK dan juga protokol kesehatan. Kalau dari bapak sendiri seperti apa selaku pimpinan dewan?,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Hasan menuturkan bahwa memang adanya hiburan malam yang masih membandel hingga saat ini menjadi PR besar bagi pemerintah, untuk dapat menghentikannya. Terlepas dari adanya pandemi, keberadaan hiburan malam sudah tidak diperkenankan dilihat dari Perda PUK yang telah disahkan.
“Pelaksanaan penegakannya itu ada pada eksekutif. Kami selaku dewan hanya bisa menjalankan fungsi kontrol. Kemarin sudah kami evaluasi mengenai hal tersebut, dan meminta agar segera ditindak tegas,” kata politisi PKS tersebut.
Selain itu, Hasan juga mengatakan bahwa tidak cukup hanya DPRD saja yang melakukan pengawasan. Perlu adanya gerakan ekstra parlemen untuk melakukan pengawasan tersebut. Hal itu yang bisa dilakukan oleh HMI MPO Cabang Serang.
“Karena tidak cukup hanya kami saja yang bergerak. Mau gebrak-gebrak meja dan ngamuk seperti apa pun, itu tetap sulit. Maka gerakan ekstra parlementer itu perlu dilakukan oleh mahasiswa, khususnya HMI MPO Cabang Serang,” ungkapnya.
Ia mengatakan, dengan adanya gerakan ekstraparlementer, dapat menjadi salah satu pendorong untuk adanya perbaikan kebijakan oleh pemerintah. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh mahasiswa yang merupakan oposisi sejati dari pemerintah.
“Kami ini selaku legislatif itu kalau di daerah, satu paket dengan eksekutif. Kami disebut sebagai pemerintah daerah. Jadi tidak ada yang namanya oposisi. Maka dari itu, kalian lah yang harus menjadi oposisi sejati dari pemerintah, agar bisa melakukan kritik atas kebijakan yang mungkin bisa merugikan masyarakat,” ucapnya.
Maka dari itu, ia meminta kepada kader-kader HMI MPO Cabang Serang untuk terus meningkatkan kualitas intelektual mereka dengan memperbanyak referensi buku dan juga diskusi. Sehingga, kualitas kritik yang akan diberikan akan semakin kuat.
“Perbanyak membaca buku, lalu didiskusikan. Karena dari satu paragraf yang kita baca, tentu bisa berbeda penafsirannya dari orang lain. Sehingga kita semakin banyak pemahaman atas satu permasalahan,” tandasnya. (MUF)
