BANTEN POS

Tag: Kota Serang

  • Ada Dugaan Skandal JPS Kota Serang, PATTIRO ‘Sentil’ Kejari dan DPRD

    Ada Dugaan Skandal JPS Kota Serang, PATTIRO ‘Sentil’ Kejari dan DPRD

    SERANG, BANPOS – Pattiro Banten mendesak Kejari Serang dan DPRD Kota Serang agar dapat memeriksa dugaan skandal penyimpangan aturan dan anggaran, yang terjadi pada pengadaan jaring pengaman sosial (JPS) Kota Serang.

    Divisi Kebijakan Publik pada Pattiro Banten, Amin Rohani, mengatakan terdapat penyimpangan aturan dalam pengadaan JPS tersebut. Hal itu berdasarkan hasil kajian SE Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang penjelasan atas pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan Covid-19.

    Pada huruf E no 3 poin a disebutkan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam rangka penanganan darurat Covid-19, penjabat pembuat komitmen (PPK) dalam hal ini Dinsos Kota Serang harus menjalani beberapa langkah.

    “Diantaranya yakni menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik,” ujarnya kepada awak media, Sabtu (16/5).

    Namun ternyata, dari hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihaknya, PT Bantani Damir Primarta yang merupakan penyedia JPS tersebut tidak ada dalam daftar penyedia e-katalog. Selain itu, perusahaan tersebut diduga tidak pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah.

    “Sesuai dengan yang ditunjukan oleh situs sirup.lkpp.go.id dan inaproc.id. Hal ini terjadi karena Dinsos tidak melibatkan BLPBJ dalam proses penunjukan penyedia JPS tersebut, seperti yang dinyatakan oleh kepala BLPBJ pada beberapa pemberitaan,” tuturnya.

    Baca juga: Nama Penyedia JPS Kota Serang Terkuak, BLPBJ Mengaku Tidak Tahu

    Selain itu, Dinsos disebut tidak memperhatikan huruf b point 3 bahwa untuk pengadaan barang, PPK harus melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka, atau setelah barang diterima (termin atau seluruhnya).

    “Akan tetapi Dinsos justru telah membayarkan pengadaan JPS hingga tiga bulan dimuka secara penuh, namun keberadaan barangnya dengan komponen mi instan, sarden dan beras belum diketahui keberadaanya entah dimana alias gaib,” jelasnya.

    Amin menegaskan bahwa Kejari Serang memiliki tanggungjawab dalam melakukan pengawasan dan akuntabilitas berdasarkan SE Mendagri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19.

    Sehingga menurutnya, terlihat aneh ketika Kejari Serang menyatakan bahwa mereka akan melakukan pemeriksaan, apabila sudah ada laporan yang masuk kepada pihaknya.

    “Kejari wajib melakukan investigasi terhadap persoalan tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjalankan tugas pengawasan dan akuntabilitas. Akan terlihat aneh jika Kejari harus menunggu laporan. Itu menunjukan bahwa Kejari tidak melakukan tugasnya sesuai dengan amanat SE,” ucapnya.

    Baca juga: Kejaksaan Tunggu Laporan Soal Skandal JPS Kota Serang

    Ia pun meminta agar Kejari Serang dapat menjadi fasilitator dalam persoalan tersebut. Sehingga kedepannya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa dalam penangan Covid-19 yang mengakibatkan kerugian negara dapat diminimalisir.

    Disisi lain, Amin juga mengkritisi DPRD Kota Serang yang seolah-olah menjadi tameng dan membela Dinsos selaku PPK dengan mengatakan bahwa pengadaan JPS itu sudah sesuai dengan aturan yang ada. Apalagi DPRD Kota Serang sampai harus membuat konferensi pers untuk melakukan klarifikasi.

    “Alih-alih Dinsos yang melakukan klarifikasi, justru DPRD yang diwakili Komisi II yang melakukan konferensi pers. Hal ini memunculkan tanda tanya besar, ada apa sebenarnya antara DPRD dan Dinsos,” ungkap Amin.

    Bahkan dalam klarifikasinya, DPRD menyatakan bahwa ketiadaan barang JPS karena takut kedaluwarsa. Padahal menurut Amin, komponen JPS yang terdiri dari mi instan dan sarden merupakan makanan yang masa kedaluwarsanya hingga tahunan.

    “Oleh karena itu, kami mendesak agar DPRD harus menjalankan tugasnya dengan menjadi lembaga pengawas eksekutif, bukan menjadi tamengnya eksekutif. Sehingga DPRD dapat menjalankan fungsi-fungsi pengawasan sesuai undang-undang dan segera bentuk panitia khusus (Pansus),” tegasnya.

    Ia pun meminta agar Pemkot Serang harus lebih transparan dan segera memperbaiki mekanisme pengadaan JPS di Kota Serang. Karena, masih ada dua tahapan penyaluran bantuan JPS dalam dua bulan kedepan. (DZH)

  • Tertular Dari Cilegon, Pasien Positif Kota Serang Bertambah

    Tertular Dari Cilegon, Pasien Positif Kota Serang Bertambah

    SERANG, BANPOS – Kota Serang kembali menambah daftar kasus terkonfirmasi positif di Kota Serang. Pasien positif ke 8 ini merupakan warga Ciracas Kelurahan,Kecamatan Serang.

    Berdasarkan hasil penelusuran, diduga pasien tersebut tertular dari rekan kerjanya di pabrik yang lokasinya di Cilegon.

    Juru bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa pasien 08 berumur 37 tahun dengan inisial K.

    “Inisial K, jenis kelamin laki-laki umur 37 tahun. Dia tinggal Ciracas berstatus sebagai orang tanpa gejala (OTG),” ujarnya, Jumat (15/5).

    Selain itu, Hari mengatakan bahwa K bekerja sebagai salah satu pegawai pabrik di Cilegon. Diduga K terpapar dari rekan kerjanya.

    “K bekerja di Cilegon, diduga terpapar dari rekan kerja yang juga terkonfirmasi positif di Cilegon. Untuk keluarganya baru mau rapid test,” ucapnya.

    Pasien 08 menurut Hari telah melakukan tes swab di RSKM pada 13 Mei yang lalu. Hasilnya baru keluar pada 15 Mei hari ini.

    “Hasilnya cepat keluar mungkin karena RSKM bukan rujukan yah. Sesuai permintaan dari perusahaan, K diminta untuk dikirim ke Wisma Atlet di Jakarta,” tandasnya.

    Untuk diketahui, hingga saat ini Kota Serang telah mengonfirmasi sebanyak 8 kasus positif. Tiga orang dinyatakan sembuh, empat masih dalam perawatan dan satu meninggal dunia.(DZH)

  • Subadri ‘Seret’ Kader PPP Yang Pertanyakan Soal Skandal JPS Kota Serang

    Subadri ‘Seret’ Kader PPP Yang Pertanyakan Soal Skandal JPS Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Paripurna DPRD Kota Serang terkait dengan tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Walikota atas Raperda usul DPRD Kota Serang dan pembentukan panitia khusus DPRD Kota Serang diwarnai interupsi terkait skandal Jaring Pengaman Sosial (JPS).

    Pada saat itu, rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, akan ditutup. Namun sebelum palu diketok oleh Roni, tiba-tiba anggota Fraksi Kebangkitan Pembangunan, Rahmatullah, melakukan interupsi.

    Dalam interupsi tersebut, Rahmatullah yang merupakan politisi asal PPP mempersoalkan pembagian JPS yang tidak merata. Sedangkan warga yang berada pada daerah pemilihannya kerap mengeluh akan hal tersebut.

    “Karena ada beberapa warga yang seharusnya mendapatkan tapi tidak mendapatkan. Yang menjadi beban pikiran saya, tidak sedikit yang melaporkan kepada saya orang-orang yang layak dapat, tapi ternyata tidak dapat,” ujarnya, Kamis (14/5).

    Namun belum selesai ia menyampaikan interupsi, Roni Alfanto memotong pembicaraannya. Roni mengatakan agar interupsi tersebut disampaikan ketika paripurna tersebut sudah ditutup.

    “Jadi kita tutup dulu ini paripurna, nanti baru dibicarakan perihal itu. Karena supaya paripurna ini tidak kehilangan subtansinya yaitu pembahasan Raperda usulan sanitasi total berbasis masyarakat,” katanya.

    Rahmatullah pun menerima usulan tersebut. Akhirnya, paripurna resmi ditutup dengan ketokan palu tiga kali oleh Roni. Namun saat ingin melanjutkan pembahasan, tiba-tiba Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mendatangi Rahmatullah dan berseru kepada dirinya.

    “Kamu dari PPP kan? Sini ikut saya. Kamu PPP kan? Ikut saya dulu sini,” ucapnya yang juga merupakan Plt. Ketua DPW PPP Provinsi Banten, sembari sedikit berteriak lalu berjalan menuju ruang transit DPRD Kota Serang.

    Rahmatullah pun mengikuti pimpinan provinsinya itu menuju ruang transit. Keduanya, melakukan pembicaraan secara tertutup di ruang transit dengan pintu yang dijaga ketat oleh pengaman dalam DPRD Kota Serang.

    Sekitar lebih dari 15 menit keduanya berada di ruang transit. Tiba-tiba, keduanya keluar lalu berjalan menuju dua arah yang berlawanan tanpa memberikan sedikitpun komentar terkait kejadian itu.

    Namun wajah Rahmatullah menunjukkan raut sedih, sedangkan Subadri hanya menerangkan terkait kegiatan yang berkaitan dengan Raperda usulan saja. (DZH)

  • Inspektorat Ogah Terbuka Pengembalian Rp1,9 Miliar JPS Kota Serang

    Inspektorat Ogah Terbuka Pengembalian Rp1,9 Miliar JPS Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Inspektorat Kota Serang ogah memberikan keterangan detail terkait hasil pemeriksaan pengadaan jaring pengaman sosial (JPS).

    Alasannya, pemeriksaan tersebut merupakan konsumsi internal Pemkot Serang dan hanya dilaporkan kepada pimpinan yakni Walikota Serang.

    Namun diungkapkan bahwa pihak penyedia telah mengembalikan uang kelebihan sebesar Rp1,9 miliar tersebut pada Jumat lalu.

    Pihaknya juga membenarkan, pengadaan JPS Kota Serang memang telah dilakukan hingga tiga bulan ke depan dan Dinsos Kota Serang telah membayar hal penuh untuk pengadaan JPS berbentuk barang pangan tersebut.

    Inspektur Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan bahwa hasil pemeriksaan JPS yang pihaknya lakukan bukanlah konsumsi publik. Maka dari itu, ia enggan menjawab pertanyaan secara detail.

    “Kami sebenarnya tidak bisa memberikan informasi ini kepada yang lain selain pimpinan. Kami diperintahkan kepada pak Wali dan memberikan hasil pemeriksaan kepada pak Wali,” ujarnya saat ditemui di depan kantor Inspektorat, Kamis (14/5).

    Saat ditanya terkait rekomendasi Inspektorat agar PT Bantani Damir Primarta mengembalikan Rp1,9 miliar kelebihan pembayaran, Yudi terlihat kaget dan meminta agar pertanyaan itu dilontarkan kepada Dinsos Kota Serang saja.

    “Sebetulnya ke Dinsos saja sih kalau kami mah hanya melakukan perintah dari pak Wali dan menyampaikan hasil kajiannya kepada pak Wali. Berkas pemeriksaan juga disampaikan kepada kepala Dinsos agar ditindaklanjuti,” terangnya.

    Namun saat didesak terkait kapan pengembalian harus dilakukan, Yudi mengklaim bahwa PT Bantani Damir Primarta telah mengembalikan kelebihan pembayaran itu pada Jumat lalu.

    “Sudah, sudah dilakukan (pengembalian kelebihan pembayaran oleh PT Bantani Damir Primarta). Sekitar Jumat lalu (dikembalikannya),” tutur Yudi.

    Ditanya terkait pembayaran, Yudi menuturkan bahwa Dinsos Kota Serang memang telah membayar pengadaan JPS hingga tiga bulan di muka secara penuh.

    Ia pun membenarkan bahwa barang sudah diterima oleh Dinsos. Akan tetapi, ia tidak menjawab saat ditanya dimana lokasi komponen JPS yakni mi instan, sarden dan beras tersebut disimpan dan melempar pertanyaan itu agar ditanyakan kepada Dinsos.

    “Soal barang, sebenarnya teman-teman (bawahannya di Inspektorat) sudah melihat. Tapi kalau secara teknisnya dimana itu disimpan, bisa ditanyakan kepada Dinsos,” jelasnya.(DZH)

  • Nama Penyedia JPS Kota Serang Terkuak, BLPBJ Mengaku Tidak Tahu

    Nama Penyedia JPS Kota Serang Terkuak, BLPBJ Mengaku Tidak Tahu

    SERANG, BANPOS – Adanya perbedaan antara Pagu Anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan nilai barang yang disalurkan ternyata telah mendapat reviu dari Inspektorat Kota Serang.

    Berdasarkan dokumen yang didapatkan oleh BANPOS, Inspektorat Kota Serang menyatakan bahwa ada indikasi ketidakwajaran harga atas pengadaan barang berupa beras, mie instan dan sarden yang mencapai hingga Rp1,901.400.000.

    Masih berdasarkan dokumen yang sama, Inspektorat menyebut, juga ada indikasi ketidakwajaran pengadaan barang yang sama untuk buffer stock (stok cadangan) dengan nominal Rp218.981.000

    Dokumen tersebut menyebutkan, untuk penyedia barang JPS adalah PT. Bantani Damir Primarta, dan penyedia buffer stock adalah CV. Makmur Sejahtera.

    Ketika dikonfirmasi kepada Kepala Badan Layanan Pengadaan Barang/Jasa (BLPBJ) Kota Serang, Koswara, ia mengaku tidak dilibatkan dalam pengadaan JPS tersebut.

    “Karena kan ini sistemnya adalah penunjukkan langsung. Maka itu menjadi kegiatan dari OPD terkait. Nama perusahaan pun kami tidak disetorkan namanya. Mungkin nanti akan melaporkan setelah kegiatan,” katanya kepada BANPOS melalui seluler, Rabu (13/5).

    Sebelumnya diberitakan, DPRD Kota Serang dan Dinas Sosial Kota Serang kompak tidak ingin menyebutkan nama perusahaan penyedia JPS dengan berbagai alasan. Baca: Pengembalian Rp1,9 Miliar, Dinsos dan DPRD Kota Serang Rahasiakan Perusahaan Penyedia JPS

    Terpisah, Walikota Serang, Syafrudin, menyatakan akan tetap memberikan bantuan jaring pengaman sosial (JPS) berbentuk sembako pada tahap dua dan tiga nanti. Hal ini disebabkan Dinsos Kota Serang telah melakukan pengadaan sembako hingga tiga bulan ke depan.

    Namun apabila masa pandemi masih terus berlangsung lebih dari bulan Juli, maka pihaknya akan memberikan bantuan JPS dalam bentuk tunai.

    “Dalam tiga bulan ke depan itu akan tetap sembako. Tapi kalau lebih dari tiga bulan, itu akan kami salurkan berbentuk tunai,” ujar Syafrudin kepada awak media.

    Syafrudin beralasan, tetap diberikannya JPS dalam bentuk nontunai karena pihak Dinsos telah melakukan pengadaan sembako hingga tiga bulan.

    “Karena kan ini tiga bulan sudah (dilakukan pengadaan). Karena hasil kesepakatan itu dari kuota (bantuannya) adalah sembako. Sudah ada itu barangnya,” ucapnya.

    Menurut Syafrudin, apabila bantuan tersebut diberikan dalam bentuk tunai, maka bisa saja masyarakat tidak menggunakan bantuan tersebut untuk membeli makanan.

    “Nanti kalau dikasihnya tunai, orang bukannya beli makan malah beli handphone. Malah beli pulsa,” jelasnya.(DZH/PBN/ENK)

  • Wow, Warga Kota Serang Berprofesi PNS Dapat JPS Tunai Dari Kemensos

    Wow, Warga Kota Serang Berprofesi PNS Dapat JPS Tunai Dari Kemensos

    SERANG, BANPOS – Data penerima bantuan jaring pengaman sosial (JPS) tunai Kemensos RI disebut tidak jelas. Sebab, data tersebut sama sekali tidak sesuai dengan data yang telah disetorkan oleh pihak RT kepada Dinsos Kota Serang.

    Bahkan, diketahui bahwa ada salah satu penerima bantuan JPS tunai yang berada di Kelurahan Cipocok Jaya, merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Padahal diketahui bahwa JPS tidak diperuntukkan bagi PNS.

    Salah satu ketua RT di Kelurahan Cipocok Jaya, Samlawi, mengaku bahwa dirinya saat melakukan pendataan, tidak memasukkan warganya yang bekerja sebagai PNS atau ada anggota keluarga dalam satu KK tersebut yang bekerja sebagai PNS.

    “Saya dalam melakukan pendataan, tidak akan memasukkan orang yang bekerja sebagai PNS. Karena kan itu sudah jadi ketentuannya. Bahkan saya juga tidak memasukkan orang yang bekerja sebagai honorer (di pemerintahan) ke dalam daftar penerima bantuan,” ujarnya, Senin (11/5).

    Ia pun mengaku kaget ketika salah satu warganya yang memiliki istri PNS bisa mendapatkan bantuan JPS tunai sebesar Rp600 ribu rupiah tersebut. Sehingga ia merasa data tersebut bukan berasal dari dirinya.

    “Saya tidak tau yah kenapa bisa dapat. Mungkin itu data beberapa tahun yang lalu. Gak jelas, data dari saya tidak digunakan. Padahal harapan saya semua bantuan dapat tepat sasaran,” jelasnya.

    Sementara itu, Lurah Cipocok Jaya, Romli Maulana, mengatakan bahwa dirinya memang merasa aneh ketika pihaknya menyetorkan data kepada Dinsos Kota Serang, ternyata dari pusat juga memberikan data penerima bantuan.

    “Loh kan jadinya aneh. Data kami setorkan, pusat juga menyetorkan data. Jadi data kami itu untuk apa? Sedangkan kan kami yang lebih tahu kondisi di masyarakat itu seperti apa,” ujarnya kepada BANPOS melalui sambungan telepon.

    Menurutnya, dengan adanya laporan PNS yang masuk ke daftar penerima bantuan JPS tunai Kemensos RI, membuktikan bahwa data yang dari pusat memang tidak akurat. Ia pun berharap Dinsos Kota Serang dapat segera melakukan verifikasi ulang data tersebut.

    “Saya belum lihat data orang yang mendapatkan bantuan. Nanti saya coba lihat datanya ke Dinsos. Saya orangnya paling kritis soal itu. Kalau yang tidak mampu enggak dapat bantuan, saya pasti akan protes,” tegasnya. (DZH)

  • Bantuan Kabupaten Serang Belum Hadir, Warga Ciruas Kebantu JPS Kota

    Bantuan Kabupaten Serang Belum Hadir, Warga Ciruas Kebantu JPS Kota

    SERANG, BANPOS – Jadwal penyaluran bantuan jaring pengaman sosial (JPS) di Kabupaten Serang hingga kini masih belum jelas. Uniknya, di tengah harapan akan bantuan dari Pemkab Serang, salah satu warga Ciruas, Adib Rahma, justru tertolong oleh bantuan JPS Kota Serang dari rekannya.

    Adib bercerita, saat itu keluarganya memang sedang membutuhkan bantuan pangan. Sebab, ia yang bekerja sebagai pegawai keamanan di salah satu bimbel di Kota Serang sedang dirumahkan.

    “Butuh, kan saya sudah berapa lama ini tidak bekerja. Saya kerja sebagai petugas keamanan di salah satu bimbel di Kota Serang. Kondisinya kan sekarang sedang libur,” ujarnya kepada BANPOS, Sabtu (10/5).

    Ia mengatakan, rekannya yang merupakan warga Kota Serang saat itu sudah mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang, menawarkan kepada dirinya untuk mengambil jatah bantuan sembako yang rekannya dapat.

    “Jadi dia menawarkan ke saya, bilangnya ‘ini saya dapet bantuan dari Pemkot Serang, mau gak?’. Mungkin dia berfikir kalau saya lebih butuh bantuan itu. Dan karena memang butuh, makanya saya ambil saja,” ucapnya.

    Namun tidak serta merta ia mengambil seluruh bantuan itu. Ayah dua anak ini mengaku, bantuan tersebut ia bagikan juga kepada tetangganya yang saat ini mengalami kesulitan yang sama dengan dirinya.
    “Saya bagikan lagi kepada tetangga saya yang membutuhkan. Enggak semuanya saya ambil bantuan itu,” terangnya.

    Ia menuturkan, sudah lama pihak RT meminta data dirinya untuk didaftarkan sebagai penerima JPS Kabupaten Serang. Namun hingga saat ini, tidak ada informasi lebih lanjut terkait bantuan itu.

    “Kalau bantuan-bantuan seperti PKH atau lainnya saya juga gak tau. Soalnya RT di sini gak aktif. Jadi informasi seperti itu tidak dapat,” ucapnya.

    Dengan kondisi seperti saat ini, ia berharap bahwa bantuan dari pemerintah dapat segera dikucurkan. Sebab, banyak masyarakat yang sedang kesusahan di tengah pandemi Covid-19.

    “Apalagi kalau sampai lama banget seperti sekarang ini. Kan kami masyarakat di bawah akhirnya berfikir yang macam-macam. Apa ini lagi ada main-main dalam penyaluran, apa disunat bantuannya. Kan kami tidak dapat informasinya,” tegas Adib. (DZH)

  • Siap-siap Pemudik ke Kota Serang Akan Dikarantina di Rumah Singgah 1,6 Miliar

    Siap-siap Pemudik ke Kota Serang Akan Dikarantina di Rumah Singgah 1,6 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang menganggarkan sebesar Rp1,6 miliar untuk ‘menyulap’ Rusunawa di Margaluyu menjadi rumah singgah bagi orang dalam pantauan (ODP) dan pemudik yang datang ke Kota Serang.

    Hal ini berdasarkan surat Walikota Serang yang ditujukan kepada Gubernur Banten dengan nomor 050/323-Bapp/2020 perihal perubahan usulan bantuan keuangan Provinsi Banten tahun anggaran 2020.
    Kendati demikian, hingga saat ini masih belum diketahui kapan Rusunawa tersebut akan diubah menjadi rumah singgah oleh Pemkot Serang.

    Juru Bicara Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kota Serang, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa hingga saat ini masih belum ada laporan dari Dinkes Kota Serang, berkaitan dengan rencana rumah singgah itu.

    “Belum ada report lagi dari Dinkes Kota Serang. Tapi secara fisik sih sudah oke, sudah dicek oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPRKP), lalu sudah dapat izin juga dari kementrian. Tinggal Dinkes saja yang menyiapkan sarana dan prasarana,” ujarnya, Sabtu (9/5).

    Menurutnya, tidak ada target kapan Rusunawa tersebut dapat digunakan sebagai rumah singgah. Hanya saja, apabila suatu saat Kota Serang ternyata memutuskan untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), maka rusunawa itu sudah harus siap. Mengingat diperkirakan gelombang mudik akan terjadi sebentar lagi.

    “Yah pasti kalau dipersiapkan, sesuai dengan tahapan saja. Kalau memang sudah saatnya misalkan kita menerapkan PSBB, maka itu sudah harus ready (siap). Tapi kalau lihat dari eskalasi sekarang, penerapan PSBB itu hanya rencana cadangan saja,” terangnya.

    Terkait dengan sudah ditempatinya Rusunawa oleh warga umum, Hari mengaku itu hanya di salah satu menara saja. Sedangkan Rusunawa Margaluyu memiliki 4 tower yang dapat ditempati sebanyak kurang lebih 300 orang.

    “Itu kan ada 4 tower (menara) yah. Itu dalam satu tower memang ada yang menghuni sekitar 8 orang. Mereka nanti bisa pindah ke tower yang paling belakang, rencananya seperti itu. Keseluruhan Rusunawa dapat menampung sekitar 300 orang,” tandasnya. (DZH)

  • Tidak Kalah Dengan UI, Ini Kisah-kisah Mistis di Kampus Untirta

    Tidak Kalah Dengan UI, Ini Kisah-kisah Mistis di Kampus Untirta

    SERANG, BANPOS – Kisah mistis yang terjadi di Untirta melalui video dan foto beberapa hari yang lalu bukan hanya menggegerkan sivitas akademika Untirta saja, melainkan juga jagat dunia maya.

    Pro kontra akan kebenaran video dan foto tersebut menjadi diskusi hangat para warganet maupun mereka yang sedang menunggu waktu berbuka.

    BANPOS berhasil mengumpulkan beberapa kisah mistis lainnya yang pernah dialami oleh sivitas akademika Untirta, mulai dari mahasiswa, hingga para pegawainya.

    Berikut rangkuman kisah mistis yang BANPOS dapatkan.

    1. Diganggu ‘kaleng kosong’

    Arifin, salah satu petugas keamanan Untirta, mengaku pernah mengalami kejadian mistis tatkala sedang menyalakan lampu yang berada di gedung A Untirta. Pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 18.00 usai azan maghrib.

    “Saya waktu itu sedang ingin menyalakan lampu lantai 1 gedung A Untirta. Kondisinya saat itu jam 18.00 setelah maghrib. Waktu itu sih gedung A posisi pintunya masih yang menghadap gedung B,” ujar Arifin.

    Ketika dirinya akan memencet saklar lampu tersebut, tiba-tiba terdengar suara kaleng kosong yang seperti ditendang oleh seseorang ke arah dirinya. Sontak hal itu membuat dirinya kaget dan melihat sekitar.

    “Tapi saat dilihat, ternyata di sekitar saya tidak ada siapa pun. Bahkan kalengnya sendiri tidak ada. Lantai kondisinya memang bersih tidak ada barang. Saya pun langsung buru-buru kembali ke pos jaga,” jelasnya.

    2. Pintu rektorat buka tutup sendiri

    Gedung megah rektorat Untirta pun tidak luput dari kisah mistis. Berdasarkan penuturan dari salah satu pegawai Untirta, disebutkan bahwa ia pernah diganggu oleh makhluk tak kasat mata saat hendak masuk ke gedung rektorat.

    Ia mengatakan, saat itu dirinya sedang ingin mengambil berkas yang tertinggal di gedung tersebut. Waktu memang menunjukkan pasca-azan maghrib.

    Saat sedang buru-buru menuju ke gedung, ia mengaku melihat pintu rektorat terbuka seperti ada orang yang keluar dari dalam.

    “Yah coba dibayangkan aja. Pintu rektorat kan bentuknya dua daun gitu, dan terbuat dari kaca. Tapi terbuka sendiri tanpa ada orang yang keluar,” katanya.

    Meskipun tidak nampak wujudnya, ia mengaku sempat merinding. Karena menurutnya, ketika tidak menampakkan wujudnya justru semakin membuat kepikiran.

    “Yah itu tiba-tiba terbuka begitu saja. Kalau ada wujudnya kan kita udah tau lah apa seperti apa yang membuka pintu. Kalau begini kan pikiran kita langsung liar begitu aja. Mau berfikir positif kalau itu angin juga gak mungkin,” jelasnya.

    3. Ketemu ‘mbak kunti’ di lab pertanian

    Dari sumber lain, BANPOS mendapati kisah tentang salah satu Office Boy (OB) Untirta sebut saja Kumbang, yang sedang bekerja di laboratorium pertanian Untirta berlokasi tepat di belakang gedung Pascasarjana Untirta.

    Saat itu Kumbang sedang beres-beres di gedung tempat mahasiswa pertanian berpraktik. Kebetulan, saat itu baru saja berkumandang adzan maghrib.

    Tiba-tiba saja, ada sesosok perempuan menyerupai ‘mbak kunti’ muncul di dekat dirinya. Sontak hal itu membuat dirinya kaget dan lari tunggang langgang meninggalkan sosok tersebut sendirian.

    “Setelah ketemu mbak kunti, Kumbang akhirnya tidak masuk selama dua hari. Baru setelahnya masuk dan menceritakan kejadian yang dia alami,” kata sumber BANPOS tersebut.

    4. Penampakan dan diganggu ‘mbak kunti’ di Untirta Ciwaru

    Sekitar 2018 silam, Untirta juga pernah dihebohkan oleh foto diduga penampakan ‘mbak kunti’ di kampus Untirta Ciwaru. Foto tersebut diambil oleh salah satu mahasiswa FKIP Untirta dan tersebar di setiap grup WhatsApp baik kelas, jurusan, maupun fakultas.

    “Dulu emang pernah heboh di kampus Untirta Ciwaru soal foto penampakan ‘neng kunti’. Lokasi penampakannya mah di gedung A kampus Untirta Ciwaru,” ujar Ahdi, salah satu mahasiswa Untirta.

    Menurutnya, meskipun sampai sekarang tidak diketahui apakah itu benar penampakan atau tidak, namun ia mengaku sering mendengar cerita dari teman-temannya kalau di gedung A sering kali diganggu oleh makhluk halus.

    “Misalkan kalau lagi di kamar mandi, itu sering digangguin. Kamar mandinya ada di belakang gedung A, dekat ruangan office boy. Ganggunya itu sering ngetok-ngetok pintu WC sama ngelempar botol. Padahal gak ada orang lain,” terangnya.

    5. Diperhatiin saat sedang rapih-rapih auditorium gedung B

    Kali ini kisah mistis datang dari salah satu mahasiswi Untirta jurusan PPKN, Vinna. Mahasiswi angkatan 2017 dan aktif di Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) tersebut saat itu sedang mempersiapkan agenda musyawarah mahasiswa (Musma) di auditorium gedung B.

    “Nah Vinna tuh mau beres-beres tempat kan buat acara besoknya. Terus ke audit lah abis maghrib bareng sama beberapa teman di DPM,” ujar Vinna membuka cerita.

    Lalu pada saat membereskan auditorium, Vinna dan temannya yang memiliki kepekaan akan hal gaib, mendengar ada suara orang yang sedang berteriak dari atas gedung.

    Padahal saat itu kondisi sedang sepi dan posisi auditorium gedung B berada di lantai teratas, namun terbagi menjadi lantai dasar auditorium dan bagian tribun.

    “Tau sendiri kan audit lantai berapa, gak mungkin ada orang di atas audit. Vinna kira tuh Vinna doang yang dengar, tenyata teman Vinna juga dengar. Spontan lah kita tatap-tatapan dan diem aja tuh, mikirinnya positif,” katanya.

    Anehnya, lanjut Vinna, teman-temannya yang lain tidak ada yang mendengar suara tersebut. Hanya Vinna dan temannya yang memiliki kepekaan yang mendengar.

    Tak lama kemudian, terdengar kembali suara teriakan tersebut. Namun kali ini, semua teman-temannya mendengar. Hanya saja mereka tidak menggubris hal tersebut.

    “Udah lah kita becanda beres-beres aja. Dan gak kerasa kan ternyata udah jam 10 malam tuh. Akhirnya kita buru-buru buat selesai dekorasi dan lainnya,” beber Vinna.

    Sebelum pulang, Vinna dan teman-temannya mengambil meja untuk keperluan sidang di bagian tribun auditorium. Nah ternyata, Vinna baru sadar ada satu kucing yang mengikuti dirinya terus sampai selesai mengangkat meja. Kucing itu pun tiba-tiba menghilang.

    “Sebelum pulang, kita kan foto-foto dulu tuh auditnya buat laporan ke grup kalau sudah diberesin auditnya. Dan pas dikirim di grup, beberapa foto itu kayak ada yang sadar ada yang aneh di foto itu,” terangnya.

    Vinna menjelaskan, foto tersebut tepat menghadap ke arah pintu masuk auditorium. Pintu tersebut menggunakan pintu kaca, sehingga dapat terlihat bagian luarnya. Dari situlah terdapat sosok diduga penampakan.

    “Di salah satu foto itu ada kayak sosok baju putih dan rambut yang panjang banget menjuntai sampe ke lantai. Setelah di zoom, benar-benar jelas banget dong rambutnya itu, panjang banget. Dari situ benar-benar mulai merinding dan buru-buru buat keluar,” ucapnya.

    Saat ingin pulang, mereka melapor terlebih dahulu kepada petugas keamanan yang berjaga. Pada saat itulah Vinna mengaku bahwa tiba-tiba para petugas keamanan menanyakan hal yang membuat heran, yakni ‘aman gak neng di audit?’.

    “Spontan kita pada tatap tatapan dong inget kejadian barusan, akhirnya kita cerita. Tapi sebelum kita cerita detailnya, satpam ini udah nebak pasti ada yang ganggu, baju putih, rambutnya ngejuntai. Langsung kaget dong kita, ternyata yang kita liat itu beneran makhluk itu,” ungkapnya.

    Namun saat diminta foto yang dimaksud, Vinna mengaku sudah menghapus. Sebab, dengan melihatnya saja sudah membuat bulu kuduknya merinding.

    Nah, itu semua beberapa kisah mistis yang berhasil dirangkum oleh BANPOS. Menurut pembaca, cerita keberapa yang paling bikin bulu kuduk merinding? (DZH)

  • Baru JPS Kota Serang Yang Hadir, Warga Kasemen Saling Berbagi Bantuan

    Baru JPS Kota Serang Yang Hadir, Warga Kasemen Saling Berbagi Bantuan

    SERANG,BANPOS- BANPOS mencoba untuk menelusuri dugaan pengurangan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Kota Serang di Kecamatan Kasemen, berdasarkan informasi dari pembaca.

    Namun, setelah diklarifikasi. Ternyata ini adalah salah satu kebijaksanaan yang dilakukan warga.

    Mereka mampu ‘mengaktifkan’ kesetiakawanan sosial masyarakat, agar dapat saling berbagi di tengah pandemi.

    Muhammad Sibli, Ketua RT01 RW011 lingkungan Komplek Masjid Agung Banten, Kelurahan Banten, Kecamatan Kasemen, mengajak seluruh warganya untuk berdiskusi terkait bantuan jaring pengaman sosial (JPS) yang diberikan oleh Pemkot Serang.

    Pasalnya, dari 80 KK yang dirinya daftarkan untuk mendapatkan bantuan JPS, ternyata hanya 23 orang saja yang diterima oleh Pemkot Serang. Sisanya, berkemungkinan untuk menerima bantuan dari pusat maupun provinsi.

    “Sebenarnya kalau memang bantuannya (dari pusat dan provinsi) bisa diterima sekarang, mungkin tidak akan kesulitan. Tapi kan tidak tahu kapan turunnya, sedangkan kebutuhannya yah saat ini juga,” ujar Sibli saat ditemui di Masjid Agung Banten Lama, Kamis (7/5).

    Beruntungnya, 23 warga yang mendapatkan bantuan JPS itu berbesar hati untuk berbagi bantuan tersebut dengan para tetangganya. Alhasil, bantuan yang semulanya sebanyak 10 kilogram beras, 14 mi instan dan dua kaleng sarden itu, harus dibagi rata.

    “Jadi rata-rata masyarakat mendapatkan bantuan sebanyak tiga kilogram beras dan empat mi instan. Sedangkan berdasarkan kesepakatan, seluruh sarden yang didapat diserahkan ke dapur umum yang ada di masjid. Ini juga untuk kebutuhan masyarakat,” terangnya.

    Secara jujur Sibli berkata bahwa bantuan yang diberikan oleh Pemkot Serang sebenarnya masih kurang. Namun di tengah pandemi seperti saat ini, apalagi warga di lingkungannya merupakan pelaku pariwisata, sudah sangat membantu untuk kebutuhan sehari-hari.

    “Kita semua paham, bukan hanya masyarakat saja yang kesulitan saat ini. Pemerintah pun sama kesulitannya. Bagaimana merencanakan anggaran untuk bantuan masyarakat. Jadi kami sudah sangat bersyukur,” jelasnya.

    Ia juga bersyukur warga di lingkungannya sangat tinggi rasa kesetiakawanan sosialnya. Karena jika tidak, mana mungkin 23 warga penerima bantuan itu mau berbagi dengan tetangga-tetangganya.

    “Alhamdulillah, mereka (23 warga penerima bantuan) mau berbagi dengan tetangganya. Jika memang bantuan dari pusat dan provinsi juga turun, kami pun siap untuk berbagi juga,” ungkapnya.

    Menurut Sibli, warga RT01 RW011 berjumlah 110 warga. 15 KK merupakan penerima bantuan seperti PKH, Jamsosratu dan BPNT. Sedangkan 15 lainnya merupakan pengusaha besar.

    “Jadi hanya 80 KK saja yang kami daftarkan untuk menerima JPS. Karena kan yang sudah menerima bantuan tidak boleh. Sedangkan untuk pengusaha besar, mereka justru kadang membantu kami,” katanya.(DZH/AZM)