BANTEN POS

Tag: Kota Serang

  • Walikota dan Wakil Walikota ‘Ngeyel’, Kapolres Serang Kota Ingatkan Maklumat Kapolri

    Walikota dan Wakil Walikota ‘Ngeyel’, Kapolres Serang Kota Ingatkan Maklumat Kapolri

    SERANG, BANPOS – Dalam menindaklanjuti maklumat Kapolri, Polres Serang Kota mengaku akan mengambil tindakan kepolisian, bagi mereka yang tetap ‘ngeyel’ menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan keramaian. Kendati demikian, tindakan tersebut baru berupa imbauan saja.

    Hal ini pun sebagai jawaban atas polemik yang ada di masyarakat. Karena, Walikota maupun Wakil Walikota Serang masih kerap mengikuti kegiatan yang melibatkan keramaian, salah satunya yaitu Isra Mi’raj.

    Kapolres Serang Kota, AKBP Edhi Cahyono, mengatakan bahwa agar maklumat Kapolri dapat ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat, pihaknya telah melakukan sosialisasi atas keberadaan maklumat itu. Edhi juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengirim surat ke instansi pemerintahan.

    “Kemudian kami berkirim surat kepada seluruh instansi pemerintah maupun organisasi masyarakat dan para tokoh untuk melaksanakan maklumat tersebut, dalam rangka pencegahan Covid-19,” ujarnya saat dihubungi BANPOS, Senin (23/3).

    Menurutnya, apabila masih ada masyarakat maupun instansi pemerintahan yang tetap menggelar kegiatan yang melibatkan keramaian, maka akan diambil tindakan kepolisian.

    “(Apabila masih ada yang menggelar kegiatan yang melibatkan keramaian) akan kami laksanakan tindakan kepolisian berupa imbauan untuk menghentikan kegiatan tersebut,” ucapnya.

    Selain itu, ia menuturkan bahwa Polres Serang Kota tidak mengeluarkan izin keramaian dalam bentuk apapun, yang menghadirkan massa dalam jumlah yang banyak.

    “Untuk kegiatan masyarakat yang sudah terlanjur dijadwalkan, kami berkoordinasi dengan panitia untuk menunda kegiatan tersebut sampai keadaan stabil dan bebas dari virus,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, kendati telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, nyatanya tidak dipatuhi sendiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Serang.

    Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Walikota dan Wakil Walikota ke beberapa kegiatan yang melibatkan keramaian, salah satunya yaitu peringatan Isra Mi’raj.

    Padahal dalam maklumat Kapolri yang beredar sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, segala kegiatan yang melibatkan keramaian, termasuk kegiatan keagamaan, agar tidak dilaksanakan dalam situasi seperti sekarang.

    Hal tersebut menuai banyak kritik pada akun resmi media sosial milik Walikota dan Wakil Walikota Serang. Masyarakat telah memberikan peringatan dan kritik kepada duet ‘Aje Kendor’ tersebut agar dapat mentaati aturan mereka sendiri.

    Seperti komentar yang ditulis oleh akun bernama Ary Sagita pada media sosial milik Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Dalam komentarnya, ia mengkritik kegiatan Subadri yang tetap menghadiri kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

    “Contoh buruk. Disaat semua publik figur mencontohkan diam di rumah. Lah ini,” tulisnya mengomentari siaran langsung Subadri pada saat menghadiri kegiatan Isra Mi’raj.

    Senada pula disampaikan oleh akun bernama Gunawan Rusmianto. Ia mengatakan bahwa Subadri tidak mencontohkan hal yang baik dengan menghadiri kegiatan Isra Mi’raj yang sudah pasti melibatkan banyak kerumunan massa.

    “Pak wakil, bagaimana ceritanya. Pak Wakil tidak mencontohkan yang baik. Hadir dan menghadiri di tengah-tengah kerumunan massa. Alangkah baiknya kegiatan tersebut ditunda atau ditiadakan dulu. Karena kita tidak tau apakah kita sudah tertular virus itu ataukah kita sendiri yang menjadi penyebar virus itu sendiri,” jelasnya. (DZH)

  • Duh! Hadiri Kegiatan Keagamaan Ditengah KLB Covid-19, Aje Kendor Dikritik Netizen

    Duh! Hadiri Kegiatan Keagamaan Ditengah KLB Covid-19, Aje Kendor Dikritik Netizen

    SERANG, BANPOS – Kendati telah mengeluarkan surat edaran dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19, salah satunya agar menunda kegiatan yang melibatkan keramaian, nyatanya tidak dipatuhi sendiri oleh Walikota dan Wakil Walikota Serang.

    Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Walikota dan Wakil Walikota ke beberapa kegiatan yang melibatkan keramaian, salah satunya yaitu peringatan Isra Mi’raj. Padahal dalam maklumat Kapolri yang beredar sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, segala kegiatan yang melibatkan keramaian, termasuk kegiatan keagamaan, agar tidak dilaksanakan dalam situasi seperti sekarang.

    Walikota Serang, Syafrudin, saat diwawancara seusai menghadiri Isra Mi’raj mengaku bahwa dirinya belum membaca terkait dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri. Namun ia mengatakan bahwa dirinya menargetkan pada Rabu nanti semua kegiatan Isra Mi’raj sudah selesai.

    “Iyah untuk maklumat Kapolri saya belum membaca. Namun insyaAllah dalam tiga hari kedepan seluruh agenda Isra Mi’raj dapat segera selesai dan kami istruksikan kepada masyarakat agar tidak lagi melaksanakan kegiatan kerumunan massa,” ujarnya di Griya Permata Asri, Minggu (22/3) malam.

    Menurut Syafrudin, ia pun sebenarnya takut dengan adanya penyebaran Covid-19 yang dengan cepat menyebar itu. Namun menurutnya, ia yakin bahwa segala penyakit datangnya dari Allah dan akan sembuh karena Allah.

    “Kalau ini (Isra Mi’raj) sudah terlanjur. Karena mereka sudah membuat surat undangan dan sebagainya, lalu disebarkan ke berbagai pihak. Jadi kami jalankan terlebih dahulu,” terangnya.

    Namun pada akun resmi media sosial milik Walikota dan Wakil Walikota Serang, ternyata masyarakat telah memberikan peringatan dan kritik kepada duet ‘Aje Kendor’ tersebut agar dapat mentaati aturan mereka sendiri.

    Seperti komentar yang ditulis oleh akun bernama Ary Sagita pada media sosial milik Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin. Dalam komentarnya, ia mengkritik kegiatan Subadri yang tetap menghadiri kegiatan yang melibatkan kerumunan massa.

    “Contoh buruk. Disaat semua publik figur mencontohkan diam di rumah. Lah ini,” tulisnya mengomentari siaran langsung Subadri pada saat menghadiri kegiatan Isra Mi’raj.

    Senada pula disampaikan oleh akun bernama Gunawan Rusmianto. Ia mengatakan bahwa Subadri tidak mencontohkan hal yang baik dengan menghadiri kegiatan Isra Mi’raj yang sudah pasti melibatkan banyak kerumunan massa.

    “Pak wakil, bagaimana ceritanya. Pak Wakil tidak mencontohkan yang baik. Hadir dan menghadiri di tengah-tengah kerumunan massa. Alangkah baiknya kegiatan tersebut ditunda atau ditiadakan dulu. Karena kita tidak tau apakah kita sudah tertular virus itu ataukah kita sendiri yang menjadi penyebar virus itu sendiri,” jelasnya.

    Komentar Gunawan pun sempat mendapatkan respon dari akun resmi Subadri. Dalam balasannya, Subadri menyampaikan terimakasih kepada masyarakat yang telah memberikan masukan berkaitan dengan pencegahan Covid-19. Namun ia mengaku bahwa hadirnya ia dalam agenda Isra Mi’raj merupakan upaya untuk memenuhi keinginan dari masyarakat yang telah mengundangnya hadir.

    “Pemerintah Kota Serang juga sudah memberikan imbauan melalui surat edaran yang sudah disebarkan keseluruh kalangan masyarakat Kota Serang. Sekolah sudah diliburkan. Kami pemerintah Kota Serang hanya ingin mengijabah undangan dari para masyarakat Kota Serang yang sedang mengadakan kegiatan keagamaan Isra Mi’raj. Sekali lagi mohon doakan yang baik agar masyarakat Kota Serang bebas dari virus dan penyakit lainnya,” jelas Subadri. (MUF)

  • Diduga Konsleting, Tiang Listrik di Depan Lapas Serang Terbakar

    Diduga Konsleting, Tiang Listrik di Depan Lapas Serang Terbakar

    SERANG, BANPOS – Tiang listrik yang berada di depan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Serang terbakar. Kejadian tersebut diduga karena terjadi konsleting listrik. Beruntung api tersebut dapat dipadamkan sebelum merembet ke sekitar.

    Salah satu saksi mata, Sanan, mengatakan bahwa pada awal kejadian, tidai terdengar sedikitpun suara ledakan atau suara lainnya yang mengindikasikan adanya konsleting listrik.

    “Saya tadinya lagi duduk-duduk tiba-tiba keluar api aja. Gak ada suara meledak atau apa, kayak lilin gitu awalnya kecil,” ujarnya saat ditemui di lokasi, Minggu (22/3) malam.

    Ia mengatakan, mulanya api kecil muncul pada bagian atas tiang listrik. Namun lama kelamaan, api itu menjalar ke kabel yang berada di bawahnya.

    “Apinya dari atas dulu, trus apinya jatoh ke kabel yang bawah. Nah di kabel yang bawah itu apinya besar. Sekitar 18.30 WIB itu kejadiannya,” ucapnya.

    Menurutnya warga sekitar sempat panik dengan kejadian itu. Bahkan, mereka sempat menyiram kabel sebelum listrik dipadamkan.

    “Tadinya sudah kami siram sedikit, tapi kata orang Kodim jangan disiram air, matiin dulu listriknya. Trus antara pak RT atau orang Kodim nelpon PLN, akhirnya ditangani,” terangnya.

    Sementara itu, Kasi Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Satpol PP Kota Serang, Uba, yang juga hadir dalam kejadian itu mengatakan bahwa apabila terjadi kebakaran pada tiang listrik, kejadian merupakan tanggungjawab PLN.

    “Iyah untuk kejadian ini merupakan tanggungjawab PLN. Awalnya kami kira kebakaran rumah, ternyata travo listrik. Makanya kami turunkan seluruh armada,” ujarnya.

    Namun ia menuturkan bahwa wajar jika masyarakat tetap menghubungi Damkar Kota Serang. Sebab kondisinya saat itu sedang panik.

    “Bagi saya wajar, karena sedang panik. Selain itu ini membuktikan bahwa Damkar Kota Serang tanggap terhadap laporan masyarakat,” tandasnya.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, api berhasil dipadamkan sekitar pukul 19.20 WIB. Sedangkan listrik dapat berhasil diperbaiki oleh PLN pada pukul 19.50 WIB. (DZH)

  • Satu PDP di RSDP Serang Meninggal Dunia

    Satu PDP di RSDP Serang Meninggal Dunia

    SERANG, BANPOS – Seorang pasien dalam pengawasan (PDP) asal Pandeglang meninggal dunia di Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara (RSDP) Serang. Kendati demikian, pihak rumah sakit masih belum dapat memastikan penyebab kematiannya.

    Humas RSDP Serang, Khoirul Anam, mengatakan bahwa PDP asal Pandeglang tersebut berumur 54 tahun. Pasien masuk ke IGD RSDP pada Jumat (20/3) sekitar pukul 15.40 WIB. Pasien dipindahkan ke ruang perawatan khusus Covid-19 pukul 22.24 WIB.

    “Pada Sabtu (21/3) sekitar pukul 02.00 WIB dini hari, pasien dinyatakan meninggal dunia,” ujar Khoirul Anam dalam keterangannya kepada awak media.

    PDP nomor 8 yang tinggal di Kecamatan Mekarjaya tersebut diketahui memiliki riwayat perjalanan ke Jakarta, tepatnya ke Tanah Abang.

    “(Hasil penelusuran) riwayat bepergian PDP 8 dari Tanah Abang Blok F,” terangnya.

    Sementara untuk kepastian penyebab meninggalnya PDP 8 itu masih belum dapat dipastikan. Sehingga untuk memastikannya, sampel uji swab dari PDP telah dikirimkan untuk memastikan apakah positif Covid-19 atau tidak.

    “Swab sudah dilakukan dan sudah dikirim ke Jakarta. Standar pasien infeksius meskipun belum tau hasilnya, tetapi kewaspadaan lebih baik daripada kejadian,” tandasnya. (DZH)

  • RSDP Tangani 5 PDP, Dua Berasal Dari Kota Serang

    RSDP Tangani 5 PDP, Dua Berasal Dari Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pasien dalam pengawasan (PDP) pada Rumah Sakit dr. Drajat Prawiranegara (RSDP) bertambah dua orang. Sehingga, jumlah keseluruhan PDP pada salah satu rumah sakit rujukan di Provinsi Banten itu menjadi sebanyak lima orang.

    Selain itu, pihak RSDP pun telah menambahkan ruangan perawatan khusus Covid-19 yang sebelumnya telah penuh. Penambahan tersebut dengan merubah pavilliun Muzdalifah menjadi ruang perawatan dengan penambahan kapasitas 11 ruangan.

    Humas RSDP, Khoirul Anam, menuturkan bahwa dengan adanya penambahan dua PDP itu, maka jumlah keseluruhan PDP yang ditangani RSDP menjadi lima orang.

    “Ada penambahan dua PDP. Jadi total (yang ditangani RSDP) lima PDP,” ujar Khoirul Anam melalui aplikasi perpesanan, Jumat (20/3).

    Ia mengatakan bahwa dua PDP yang dirujuk ke RSDP merupakan warga Kota Serang. Adapun PDP 4 merupakan laki-laki dan PDP 5 merupakan perempuan.

    “PDP 4 laki-laki, keluhan demam, batuk. Umur 35 tahun, dimasukkan kriteria berdasarkan rontgen. PDP 5 perempuan, keluhan demam, infeksi paru dan kelainan gula darah. Umur 48 tahun, ada riwayat ke Depok tanggal 10 Maret,” katanya.

    Mengenai tiga PDP yang lebih dahulu masuk, Khoirul Anam mengaku bahwa hasil tes swab masih belum ada. Ia mengaku selama RSDP masih sanggup merawat ketiganya, maka perawatan akan terus dilakukan.

    “Selama masih bisa kami lakukan perawatan, kami lakukan di RSDP. Tetapi kalau perlu dirujuk, akan kami rujuk. Ini sama seperti penyakit-penyakit yang lain,” terangnya.

    Untuk ruang perawatan, ia mengatakan RSDP telah merubah pavilliun Muzdalifah menjadi ruang perawatan. Sehingga, terdapat penambahan sebanyak 11 ruangan.

    “Sekarang RSDP merubah pavilliun Muzdalifah menjadi tempat perawatan pasien Covid-19. Jadi ada 11 ruangan (tambahan). Secara total RSDP ada 14 ruangan yang dapat digunakan,” katanya.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, membenarkan hal tersebut. Menurutnya, berdasarkan informasi yang ia dapat Kota Serang ‘menyumbang’ dua PDP di RSDP.

    “Tadi pagi saya lihat belum ada. Pas siangnya itu sudah ada dua. Lalu untuk Orang Dalam Pantauan (ODP) sudah menjadi 14 orang,” tandasnya. (DZH)

  • Penataan PKL di Kota Serang Disebut Semrawut

    Penataan PKL di Kota Serang Disebut Semrawut

    SERANG, BANPOS – Para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di sekitar Taman Sari, Samaun Bakri dan Calung akan direlokasi pada 2021 mendatang ke Pasar Lama. Kondisi ini kian membuat penataan PKL di Kota Serang makin karut marut.

    Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, para PKL yang berada di Pasar Lama diwacanakan agar direlokasi ke Pasar Kepandean. Bahkan untuk pedagang kelapa muda, sudah direlokasi ke Pasar Kepandean.

    Kondisi ini pun disoroti oleh aktivis lingkungan di Kota Serang, M. Ridho Ali Murtadho. Ia menilai Pemkot Serang belum menemukan titik terang rencana pembangunan, khususnya dalam hal penataan PKL. Hal ini tercermin gagalnya penataan PKL dari kawasan stadion ke Kepandean maupun dari PKL Kelapa Muda ke Kepandean. Keseluruhannya belum ada yang berhasil direlokasi.

    “Kami melihatnya Kota Serang semakin semrawut. Apalagi ada tiga pasar yang saat ini belum juga di pakai, diantaranya pasar buah-buahan di Taktakan, pasar Lebak Wangi di Walantaka dan satu pasar lainnya di Kasemen,” kata Ridho yang juga Gubernur FT Unbaja ini.

    Ia meminta pemkot serius dalam melakukan penataan lingkungan perkotaan, terlebih lagi Kota Serang sebagai Ibukota Banten juga merupakan salah satu kota penyangga Ibukota Negara.

    “Kami ini Pemkot yang serius. Jangan sampai ditata tapi tidak ada tempatnya, jangan sampai ada tempatnya tapi sia-sia tidak digunakan, semuanya harus dilakukan secara matang. Kami harap penataannya tidak lagi amatiran,” ujar Ridho.

    Sementara itu, Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, kepada awak media, Jumat (20/3) mengatakan pihaknya masih fokus terhadap beberapa faktor. Yaitu relokasi PKL di Taman Sari, kemudian Samaun Bhakti, dan Calung ke Pasar Lama.

    Menurutnya, relokasi tersebut dilakukan untuk merealisasikan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Sari. Selain itu, stasiun kereta api yang ada di sana pun akan menjadi stasiun double track.

    “Mau bagaimanapun, pedagang itu harus direlokasi, kan gak mungkin mereka tetap disana,” tuturnya.

    Yoyo menjelaskan, pihaknya berencana merelokasi PKL tersebut ke Pasar Lama. Namun untuk implementasinya, menunggu revitalisasi pembangunan pasar lama.

    “Untuk relokasi ini menunggu hasil revitalisasi pembangunan Pasar Lama, yang kemungkinan selesai tahun 2021. Setelah itu baru bisa kami relokasi,” terangnya.

    Penataan PKL sendiri termasuk dalam program mendesak pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2021. Sehingga, diharapkan permasalahan terkait dengan PKL dapat segera terselesaikan.

    “Kalau kami hanya penataan PKLnya saja, sementara untuk fisik pembangunannya itu ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang, karena ini juga program bersama,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala DPRKP Kota Serang, Iwan Sunardi, mengatakan perombakan Taman Sari menjadi RTH sudah masuk dalam program unggulan pada RKPD 2021. Meski demikian langkah perencanaan sudah harus mulai dilaksanakan dari tahun ini.

    “Memang itu masuk program unggulan, dan kita terus berkoordinasi dengan OPD lain untuk sama-sama membangun Taman Sari ini,” katanya.

    Ia menjelaskan, meski pembangunannya tahun depan, namun pihaknya sudah harus melakukan perencanaan tahun ini. Sehingga program tersebut dapat segera terealisasi.

    “Untuk perencanaannya itu tahun ini, saat ini masih belum bisa kami gambarkan fasilitas apa saja, namun yang pasti harus sesuai dengan nomenklatur sebagai taman,” tandasnya.

    Sebelumnya diberitakan, penertiban pedagang kelapa (dugan) di Pasar Lama diwarnai perlawanan dari pihak pedagang.

    Berdasarkan pantauan, salah satu pedagang dugan, Lubis, menolak lapaknya dipindahkan. Ia berkilah bahwa lapak dagangnya tidak melanggar aturan, namun tetap saja ditertibkan.

    “Salah saya dimana. Saya berjualan di dalam kios bukan di trotoar atau pun di bahu jalan, kios ini sewa loh. Tapi petugas tetap saja membawa barang dagangan saya,” ujarnya dengan nada tinggi.

    Ia menegaskan bahwa dengan adanya penertiban ini, dirinya sangat dirugikan. Selain itu, ia menuding Pemkot Serang pilih kasih dalam melakukan penertiban.

    “Saya sebagai pedagang merasa dirugikan, Pemkot Serang dan Satpol PP pilih kasih dalam menertibkan. Pedagang kelapa saja yang ditertibkan, tapi pedagang lain yang jualan di trotoar dibiarkan saja,” katanya.

    Lubis menekankan kepada Pemkot Serang, apapun yang akan dilakukan oleh Satpol PP, dirinya tetap akan mempertahankan lapak dagangannya di Pasar Lama dan menolak dipindahkan ke Pasar Kepandean.

    “Saya sudah coba jualan disana (red: Pasar Kepandean), nyatanya sepi. Sedangkan kelapa ini tidak bisa bertahan lama, nanti saya makan apa sehari-hari kalau tidak laku. Jadi saya katakan tidak akan pindah, sekalipun Walikota Serang yang turun langsung saya tidak akan pindah,” jelasnya.(DZH/AZM)

  • Soal Rencana Salat Taubat Jamaah, HMI MPO : Jangan Langgar Kebijakan Sendiri

    Soal Rencana Salat Taubat Jamaah, HMI MPO : Jangan Langgar Kebijakan Sendiri

    SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang meminta agar Pemkot Serang dapat menaati kebijakan yang telah dibuat oleh pihak pemkot sendiri. Pasalnya, HMI MPO menilai Pemkot Serang melanggar kebijakan yang mereka buat sendiri.

    Ketua Formatur HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie, mengatakan bahwa berdasarkan Surat Edaran (SE) nomor 800/541-BKPSDM/2020 yang ditandatangani Walikota Serang, secara gamblang menyatakan bahwa Pemkot Serang mengimbau agar acara yang melibatkan banyak peserta atau kerumunan massa dapat ditunda.

    “Seluruh kebijakan tersebut merupakan tindaklanjut status KLB yang ditetapkan oleh Pemprov Banten, dimana dalam kurun waktu KLB itu, masyarakat diharapkan mampu berdiam diri di rumah masing-masing dan keluar apabila ada keperluan mendesak saja,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (19/3).

    Namun berdasarkan kabar yang beredar, Pemkot Serang berencana untuk menggelar salat taubat secara berjamaah di Alun-alun Kota Serang. Rencana tersebut pun dipertanyakan. Menurutnya, rencana itu kurang bijak di tengah pandemi Covid-19 ini.

    “Sejatinya kami tidak mempermasalahkan salat taubat agar terhindar dari pandemi ini. Hanya saja kami memandang bahwa menggelar salat taubat secara berjamaah yang sudah pasti melibatkan kerumunan massa merupakan hal yang kurang bijak,” katanya.

    Apabila Pemkot Serang benar-benar menjalankan salat taubat berjamaah di Alun-alun Kota Serang, maka secara jelas telah melanggar kebijakan yang mereka buat sendiri. Terlebih pada Selasa yang lalu, Pemkot Serang juga menggelar perayaan HUT Satpol PP ke-70 yang melibatkan kerumunan massa.

    “Tentu ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat, mengapa Pemkot Serang justru melanggar kebijakan yang dikeluarkan oleh mereka sendiri? Kami tidak ingin di tengah pandemi ini, justru pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat karena pelanggaran-pelanggaran atas kebijakan yang dibuat sendiri,” katanya.

    Secara tegas, ia pun meminta agar Pemkot Serang menaati kebijakan yang telah dibuat. Dengan demikian, Indonesia, khususnya Kota Serang, dapat melewati pandemi ini dengan sebaik mungkin dan kerugian yang minim.

    “Untuk kemaslahatan ummat, kami HMI MPO Cabang Serang meminta agar Pemkot Serang dapat benar-benar menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kota Serang sendiri. Kami yakin bahwa kita semua dapat menghadapi pandemi Covid-19 ini dengan baik,” jelasnya. (MUF)

  • Program PTSL Dituding Jadi Lahan Pungli

    Program PTSL Dituding Jadi Lahan Pungli

    SERANG, BANPOS – Program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dicanangkan oleh pemerintah pusat diduga digunakan oleh oknum panitia sebagai ladang untuk menarik pungutan liar (Pungli). Pasalnya, banyak dari panitia PTSL yang menarik biaya yang telah ditetapkan yakni Rp150 ribu.

    Hal ini diungkapkan oleh Ketua Gerakan Pemuda Kota (GPK), Ahmad Fauzan. Mantan ketua BEM FKIP Untirta ini mengatakan pihaknya beberapa kali mendapatkan laporan mengenai adanua dugaan pungli, yang dilakukan oleh oknum panitia PTSL.

    “Beberapa kali kami dapatkan keluhan dari masyarakat. Katanya program PTSL yang harusnya cuma bayar Rp150 ribu, ternyata diminta lebih sama panitianya,” ujarnya kepada awak media, Senin (16/3).

    Menurutnya, nominal yang diminta oleh oknum panitia tersebut bervariasi. Yang ia ketahui, nominal tersebut mulai dari Rp20 ribu hingga Rp100 ribu per orang dan diminta lebih dari sekali.

    “Memang kalau dilihat nominalnya itu kecil. Namun yang namanya pungutan diluar apa yang telah ditetapkan sudah pasti pungli. Itu masuk dalam kategori pelanggaran dan konsekuensinya adalah pidana,” ucapnya.

    Berdasarkan keterangan masyarakat yang mengadu pada dirinya, panitia beralasan bahwa pungutan tersebut sifatnya sukarela. Uang tersebut digunakan untuk bensin dan rokok bagi para panitia.

    “Ngakunya mah itu buat bensin dan rokok. Tapi tetap saja itu merupakan pelanggaran yang tidak boleh dibiarkan. Ini akan menjadi penyakit yang terus menerus ada di masyarakat,” ucapnya.

    Ia pun meminta kepada Pemkot Serang agar dapat menertibkan oknum panitia PTSL yang nakal agar program yang menurutnya baik itu tidak tercoreng oleh oknum tak bertanggungjawab.

    “Sebelum terlambat, Pemkot Serang harus mengambil langkah tegas. Kasihan masyarakat, ingin mengikuti program pemerintah yang bagus ini malah justru dihisap oleh oknum panitia,” tegasnya. (DZH)

  • Imbas Corona, Pemkot Serang Akan Setop CFD

    Imbas Corona, Pemkot Serang Akan Setop CFD

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang akan menyetop seluruh kegiatan yang melibatkan keramaian, salah satunya yakni Car Free Day (CFD) yang rutin digelar setiap hari Minggu di Alun-alun Kota Serang. Hal ini untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 atau virus Corona.

    Demikian disampaikan oleh Walikota Serang, Syafrudin, saat dihubungi oleh BANPOS melalui sambungan telepon. Ia mengatakan, pihaknya pada Senin mendatang akan secara resmi mengeluarkan imbauan kepada masyarakat agar tidak menggelar kegiatan yang melibatkan keramaian.

    “Kami kan sudah mengimbau, meskipun belum resmi, jadi untuk acara yang ramai-ramai itu ditiadakan atau disetop dulu. Untuk resminya nanti akan kami keluarkan suratnya pada hari Senin,” ujarnya, Sabtu (14/3).

    Ia pun mengatakan bahwa kegiatan CFD yang rutin digelar setiap Minggu juga akan mulai disetop. Namun, kebijakan itu berlaku untuk CFD pada minggu yang akan datang.

    “Kalau untuk CFD besok, itu masih berlangsung. Jadi kemungkinan itu CFD minggu depan yang akan mulai disetop. Karena belum ada surat resminya. Kalau untuk berapa lamanya masih belum tahu,” terangnya.

    Kendati demikian, Syafrudin mengatakan tidak akan menyetop kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ia akan melihat perkembangannya kedepan.

    “Kalau sekolah enggak. Kegiatan belajar mengajar akan terus berlanjut sebagaimana biasanya. Namun nanti kedepan akan kami lihat perkembangannya seperti apa,” tandasnya. (DZH)

  • Geruduk Kantor BPS Kota Serang, GP2B Minta Spanduk Diganti

    Geruduk Kantor BPS Kota Serang, GP2B Minta Spanduk Diganti

    SERANG, BANPOS – LSM Gerakan Pemuda Peduli Banten (GP2B) menggeruduk kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang. Kedatangan mereka untuk memprotes spanduk program Sensus Penduduk 2020 yang tidak menyertakan foto Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin.

    Kedatangan GP2B pun disambut langsung oleh Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat. Kepada Dadang, GP2B mempertanyakan perihal spanduk yang dinilai membuat gaduh di tengah masyarakat Kota Serang itu.

    “Kami menanyakan kenapa ada spanduk di kegiatan sensus penduduk 2020 ini tidak ada foto Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin tapi hanya pak Walikota Serang Syafrudin,” ujar Kabid Humas GP2B, Muhammad Gema Jefiansyah, seusai audiensi di Kantor BPS Kota Serang, Jumat (13/3).

    Selain mempertanyakan, mereka juga mendesak agar spanduk tersebut secepatnya dapat diganti. Hal ini menurutnya sebagai langkah antisipasi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

    “Kami berharap dengan sangat agar spanduk itu secepatnya diganti. Karena spanduk seperti ini membuat kegaduhan di Kota Serang,” tegasnya.

    Sementara itu, Kepala BPS Kota Serang, Dadang Ahdiat, menyampaikan terimakasih atas kritik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat. Ia pun berjanji kedepannya akan lengkap dalam memasang foto kepala daerah.

    “Saya berterimakasih ada masukan dari teman-teman ini. Untuk kedepan kami akan membuat foto pak Wali dan pak Wakil juga. Tadinya mau foto saya, terus tidak jadi. Jadinya menggunakan foto pak Wali aja,” katanya.

    Namun untuk mengganti seluruh spanduk yang sudah tercetak, sekitar kurang lebih 77 spanduk yang dicetak dan disebar, ia mengaku tidak sanggup. Sebab menurutnya, anggatan BPS Kota Serang terbatas.

    “Anggaran terbatas kalau mau diganti lagi, bukan berarti kami tidak menghargai pak Wakil, kami sangat hormati pimpinan daerah Kota Serang juga. Kalau ada anggarannya mah kami cetak lagi. Kurang lebih 77 spanduk yang dicetak untuk dipasang,” ucapnya.

    Menurutnya, spanduk tersebut tidak bermasalah secara hukum. Kendati ia tetap mengakui bahwa hal tersebut kurang etis dan memang merupakan kesalahan dari pihaknya yang lupa memasang foto.

    “Kami lupa, dan tidak ada unsur kesengajaan. Namun kalau secara hukum tidak masalah yah kalau pak Wali sendiri misalnya. Tapi saya ada masukan dari teman-teman, ada efek di masyarakat yang tidak terhitung. Untuk kedepan ini pembelajaran bagi kami,” jelasnya.

    Ia pun membandingkan spanduk tersebut dengan spanduk milik pusat yaitu foto Presiden Jokowi. Ia berkilah bahwa dalam spanduk BPS pusat pun hanya ada foto Presiden Jokowi tanpa Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

    “Kami lihat contoh yang seperti nasional itu foto pak Jokowi. Kalau secara aturan ini tidak menyalahi,” tandasnya. (DZH)